Pandangan yang diungkapkan dalam artikel ini adalah milik penulis sendiri dan tidak mencerminkan kebijakan editorial Mata Mata Politik.
Berita Tentang Indonesia

Penggusuran di Jakarta: Keadilan dan Peradilan Sosial Seharusnya Tak Dipertaruhkan di Pasar Global

Pemilik rumah di Kampung Tongkol di Jakarta Utara sebagian memindahkan rumah mereka dan merenovasinya. (Foto: Alessandra Renzi)

Terlepas dari kenyataan bahwa banyak proyek di Jakarta memiliki dampak buruk pada penduduk lokal dan bahwa banjir masih terjadi setelah terjadi penggusuran di Jakarta, pembangunan semacam ini mendatangkan investasi. Pemerintah Jakarta bertaruh menyelamatkan kota dengan proyek mahal, berisiko dan tidak berkelanjutan.

Oleh: Alessandra Renzi (The Conversation)

Sebagai seorang sosiolog dan ilmuwan media yang tertarik dengan bentuk peleburan masyarakat di suatu daerah, saya awalnya datang ke Jakarta—ibu kota Indonesia—untuk meneliti penggunaan media sosial yang inovatif.

Sebagai gantinya, kunjungan pertama saya ke pemukiman informal di dekat muara, Kampung Tongkol, pada tahun 2015 di Jakarta Utara, mengungkapkan sesuatu yang lebih hibrida: pemetaan partisipatif media campuran mengenai infrastruktur fisik dan sosio-ekonomi pemukiman. Kasus penggusuran di Jakarta membuat mereka juga secara sukarela menyerahkan sepetak bagian dari perumahan mereka untuk dibuat jalan menuju tepi sungai, dengan harapan dapat menghindari penggusuran paksa, yang biasanya terjadi untuk membangun jalanan di tepi sungai.

Sejak kunjungan awal tersebut, saya telah mendatangi tiga kampung, Tongkol, Lodan dan Kerapu, menjadi prototip untuk pencegahan banjir berkelanjutan, pengelolaan sungai dan pembangunan ekonomi skala kecil. Saya telah mengamati pembersihan mingguan Ciliwung, dan mendokumentasikan pengomposan dan daur ulang limbah dan pertumbuhan kebun sayuran dan buah.

Hubungan penggusuran paksa dengan investasi properti

Perkembangan real estat Jakarta berperan besar dalam pertumbuhan ekonomi negara. Mal, menara plaza dan kondominium baru menampilkan citra ibu kota modern dan kosmopolitan. Apalagi sifat ini menjadi fokus investasi transnasional.

Investasi seperti membeli rumah dan lebih mirip dengan bermain di pasar saham. Investor melakukan operasi keuangan yang tidak jelas yang menyediakan aliran modal virtual yang dibutuhkan untuk pengembangan properti komersial dan pribadi. Hal ini dikenal sebagai fasilitas hipotek sekunder, dikembangkan selama bertahun-tahun dan akhirnya diperkenalkan pada tahun 2009. Investor di manapun di dunia membeli paket keuangan yang menghimpun taruhannya dalam proyek-proyek pembangunan daripada bangunan tertentu.

    Baca juga: Ketakutan Mencekam Seiring Makin Cepatnya Jakarta Tenggelam ke Laut

Spekulasi semacam ini menawarkan keuntungan yang sangat tinggi disertai risiko yang sangat tinggi pula. Tapi, karena investasi tersebut menarik dan meningkatkan permintaan konstruksi, sektor swasta dan pemerintah sama-sama menyambutnya.

Di Jakarta, pengembangan real estat juga terkait dengan pembangunan infrastruktur air melalui kemitraan publik-swasta. Pembangunan Pesisir Terpadu Nasional (NCICD), atau dinding pembatas laut raksasa, terkait erat dengan proyek reklamasi Teluk Jakarta. Mereka bangkit dari visi investasi global ini untuk membangun kota tepi pantai dan meski ada kontroversi dan tuntutan hukum, kedua proyek tersebut masih berada di atas meja.

NCICD adalah kemitraan publik-swasta untuk melindungi Jakarta dari banjir pasang surut dengan menutup Teluk Jakarta. Jakarta sudah beberapa kali berganti rencana, termasuk rencana pembangunan pulau buatan yang terlihat seperti burung raksasa bernama Garuda. Yang terakhir dari pemerintah pusat menunjukkan sebuah rencana dengan dinding luar yang melekat pada 17 pulau buatan yang direncanakan dalam proyek reklamasi. Namun, proyek tersebut harus melakukan penggusuran di Jakarta agar bisa berjalan lancar.

Proyek “normalisasi” saluran air adalah upaya lain yang tidak berkelanjutan untuk mengelola banjir dengan memperluas dan mengeruk sungai dan area pembukaan untuk proyek kecantikan yang tidak menargetkan penyebab sebenarnya banjir di kota. Pakar air telah mengatakan perkembangan pesat dan hilangnya daerah tangkapan air sebagai salah satu penyebab utama banjir di Jakarta.

Terlepas dari kenyataan bahwa semua proyek ini memiliki dampak buruk pada penduduk lokal dan bahwa banjir masih terjadi setelah penggusuran, pembangunan semacam ini mendatangkan investasi. Pemerintah Jakarta bertaruh menyelamatkan kota dengan proyek mahal, berisiko dan tidak berkelanjutan.

Dengan proyek dan investasi ini, masa depan penduduk kampung seolah sedang berjudi di pasar perdagangan global. Ledakan konstruksi dan pembangunan infrastruktur ini disertai oleh peningkatan penggusuran secara legal dan traumatis terhadap ribuan keluarga dari rumah dan masyarakat mereka.

Pada 2016 saja ada 193 penggusuran (80 lebih dari 2015) yang berdampak pada 5.726 keluarga dan 6.379 bisnis. Banyak dari mereka yang kehilangan rumah dan mata pencaharian mereka diusir secara tidak sah dan keras, menurut Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta.

Pada saat yang sama, perumahan alternatif menyediakan tempat hanya sebagian kecil keluarga yang diusir. Perumahan juga tidak memadai, mahal dan seringkali jauh dari pekerjaan atau peluang bisnis. Banyak penggusuran akan terjadi dan hanya akan memperburuk masalah ini.

Sebuah komunitas yang sedang berjudi

Begitulah Jakarta telah ‘memaksa’ penghuni kampung Tongkol, Lodan, dan Kerapu serta banyak komunitas lain yang terkena dampak rencana pembangunan untuk bergabung di meja perjudian. Mereka memperjuangkan jaringan mata pencaharian, sosial dan keluarga dan prospek ekonomi mereka, tidak hanya untuk menyelamatkan rumah dan masyarakat mereka, tetapi juga untuk membayangkan Jakarta yang lebih berkelanjutan. Mereka ingin menghadirkan alternatif visi global pembangunan perkotaan.

Kelompok seperti Konsorsium Miskin Perkotaan dan Komunitas Anak Kali Ciliwung di Tongkol, Lodan dan Krapu telah berhenti menunggu pemerintah mengakui hak atas tanah mereka dan telah sibuk dengan perencanaan, desain perkotaan dan infrastruktur yang berkelanjutan untuk meningkatkan nilai sosial dan ekonomi dari kampung. Penciptaan layanan otonom bukanlah hal baru, namun pekerjaan anti-penggusuran ini telah mencapai tingkat kreativitas dan visi baru.

Untuk membatalkan tuduhan bahwa mereka adalah penghuni liar ilegal, penghuni tiga kampung, nama lokal untuk permukiman informal, memperbaiki kampung mereka sendiri. Perbaikan tersebut melibatkan secara sukarela untuk memangkas bagian rumah mereka yang dekat dengan Anak Sungai Ciliwung untuk memberi lebih banyak ruang untuk perjalanan dan kegiatan. Mereka melakukannya, sambil menggunakan bahan tradisional dan berkelanjutan seperti bambu untuk memperbaharui sisa bagian rumah ini.

Ketiga komunitas tersebut juga menarik perhatian pada reruntuhan arkeologi yang ada dan bekerja sama dengan seniman untuk membawa lebih banyak produksi budaya ke daerah tersebut. Mereka menghapus kesalahpahaman umum bahwa kampung-kampung adalah daerah kumuh dengan menarik pengunjung ke komunitas mereka dan memproduksi barang-barang lokal untuk dijual.

Pekerjaan semacam ini hanya mungkin dilakukan melalui pengorganisasian kapiler, perencanaan partisipatif dan dengan mengorbankan sebagian besar dari apa yang dibutuhkan untuk bertahan hidup. Banyak peneliti menyadari nilai jaringan sosio-ekonomi ini bagi kota seperti Jakarta. Mendukung pekerjaan Tongkol, Lodan dan Kerapu bukan hanya upaya hak asasi manusia, namun penting karena memberi kontribusi pada visi baru tentang megacity yang memperoleh nilai dari perumahan berkelanjutan, produksi limbah nol, dan ekonomi fleksibel berskala kecil.

Pengakuan ini telah membawa para ilmuwan dari berbagai universitas lokal dan internasional untuk mendukung pekerjaan ini dengan penelitian dan keahlian. Interaksi ini sangat diperkaya oleh pertukaran pengetahuan antara masyarakat lokal dan para ilmuwan. Berbagai LSM dan organisasi masyarakat sipil juga tertarik untuk mengakui dan melihat skala pekerjaan ini mencakup kampung lainnya.

    Baca juga: Hari Demi Hari Semakin Tenggelam, Jakarta Bisa Berakhir di Bawah Laut

Pemberian kepemilikan lahan kepada kaum miskin kota dapat mengubah usaha ini menjadi eksperimen yang terorganisir dengan baik dalam desain perkotaan dari bawah ke atas. Ini akan menjadikan Jakarta pemimpin dalam melawan kecenderungan global untuk mengusir populasi rentan dari inti masyarakat, yang oleh sosiolog Saskia Sassen mendokumentasikan studi mendalam tentang ekonomi global.

Sayangnya, mereka yang berkuasa tetap memilih duduk di meja judi dimana kartu-kartu itu telah ditandai dan kemungkinannya bertentangan dengan kaum miskin kota. Upaya tini membutuhkan tekanan lebih dari opini publik untuk mengarahkan pemerintah ke jalan yang benar, dan untuk melihat nilai reformasi kepemilikan tanah.

Pandangan yang diungkapkan dalam artikel ini adalah milik penulis sendiri dan tidak mencerminkan kebijakan editorial Mata Mata Politik.

Keterangan foto utama: Pemilik rumah di Kampung Tongkol di Jakarta Utara sebagian memindahkan rumah mereka dan merenovasinya. (Foto: Alessandra Renzi)

Penggusuran di Jakarta: Keadilan dan Peradilan Sosial Seharusnya Tak Dipertaruhkan di Pasar Global
Click to comment

Beri Tanggapan!

To Top