penindasan uighur
Global

Penindasan Uighur Xinjiang: China dan Kelemahan Dunia Islam

Berita Internasional >> Penindasan Uighur Xinjiang: China dan Kelemahan Dunia Islam

Dibandingkan dunia Barat, negara-negara Islam cenderung lebih diam dan memilih untuk “tidak mencampuri uusan dalam negeri China” terkait penindasan Uighur. Pemerintah Indonesia sendiri telah menolak untuk mengutuk penindasan Uighur di Xinjiang, seperti yang diminta oleh MUI. Negara-negara mayoritas Islam lain, seperti Turki dan Pakistan juga melakukan kecenderungan yang sama.

Baca Juga: Pemerintah Indonesia Tegas Tolak Penindasan Muslim Uighur di China

Oleh: James M. Dorsey (Lobe Log)

Ketidaksepakatan antara para pemimpin agama dan pemerintah Indonesia tentang bagaimana menanggapi tindakan keras China terhadap etnis Muslim Uighur menimbulkan pertanyaan tentang kemampuan Dunia Islam untuk tetap diam tentang jumlah penindasan yang merupakan salah satu serangan paling besar yang direncanakan terhadap kelompok agama dalam sejarah modern.

Menolak seruan kepada pemerintah oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI), badan ulama terkemuka negara itu, untuk mengutuk tindakan keras yang telah menyebabkan satu juta anggota komunitas Uighur ditahan di kamp-kamp pendidikan ulang di provinsi Xinjiang, China barat laut, wakil presiden Indonesia Jusuf Kalla bersikeras bahwa pemerintah tidak akan ikut campur dalam urusan internal negara lain.

Ketidaksepakatan dalam menyikapi penindasan tersebut akan menjadi lebih penting setelah pemilihan presiden Indonesia pada bulan April 2019, ketika kandidat presiden petahana Joko “Jokowi” Widodo diprediksi akan menang. Calon wakil presiden yang mendampingi Jokowi, Ma’ruf Amin, adalah ketua MUI. Sejak mencalonkan diri, Ma’ruf Amin telah mempertahankan posisinya di MUI sebagai ketua tidak aktif.

Meski demikian, berminat menarik lebih banyak investasi infrastruktur China, posisi Jusuf Kalla sejalan dengan mayoritas Muslim di Indonesia, yang memilih untuk tetap diam agar tidak membahayakan hubungan dengan China bahkan jika banyak dari mereka telah menanggapi dengan marah terhadap insiden yang kurang begitu mengancam seperti kecaman penulis Inggris Salman Rushdie dalam novelnya The Satanic Verses, penggambaran Nabi Muhammad dalam kartun di Denmark, dan pembakaran Alquran oleh seorang pendeta Amerika.

Dalam nuansa yang sama, Mushahid Hussain, ketua Komite Urusan Luar Negeri Senat Pakistan, mengatakan prinsip utama hubungan Pakistan-China adalah menahan diri untuk tidak mengomentari apa pun yang berkaitan dengan masalah dalam negeri negara lain, meskipun sekitar 200 pengusaha kecil Pakistan telah berkampanye untuk pembebasan para pasangan Uighur mereka dari kamp-kamp China dan pencabutan larangan bepergian pada anak-anak mereka atau diizinkan untuk mengunjungi mereka.

“Mengingat hubungan Pakistan dengan China, dan di dunia Muslim khususnya, narasi China tampaknya diterima secara keseluruhan sebagai kebenaran,” kata Hussain kepada Associated Press.

Dengan cara yang sama, Turki dengan hubungan etnis dan budayanya dengan Muslim Turkistan Uighur di China dan dukungan masa lalu untuk aspirasi Uighur telah mengadopsi sikap yang sama seperti investasi dan bantuan keuangan China yang diperluas.

Dengan pengecualian beberapa protes di Bangladesh dan India dan pernyataan kritis oleh para pemimpin Malaysia, Muslim di seluruh dunia sebagian besar menahan diri dari menekan pemerintah mereka untuk berbicara tentang perkembangan situasi di Xinjiang. Jika ada, China masih tetap berstatus sebagai tujuan wisata utama di Asia bagi para pelancong Muslim.

Baca Juga: Rakyat Indonesia Serukan untuk Selamatkan Uighur dari Penindasan China

Nabeel Shariff, pendiri perusahaan liburan halal yang berpusat di Inggris, Serendipity Tailormade, berjuang dengan aspek etis dalam mempromosikan pariwisata Muslim ke China, tetapi menyimpulkan bahwa “Dengan cara tertentu, hal itu memastikan komunitas Uighur tidak akan dilupakan.”

Meskipun demikian, menurut pembenaran Shariff, ada sedikit bukti publik tentang nasib Muslim Uighur di China di mata publik Muslim. Para pemimpin Muslim dan China tampaknya bertaruh bahwa keheningan itu akan tetap berlanjut. Hal itu berpotensi menjadi strategi yang berisiko.

Pertama, penindasan di Xinjiang meluas ke komunitas Hui, Muslim non-Turkistan China. Daerah otonom Ningxia Hui baru-baru ini menandatangani perjanjian kerja sama anti-terorisme dengan Xinjiang dalam upaya untuk mempelajari dari tindakan keras terhadap Muslim Turkistan, atau dilansir dari Global Times, organ Partai Komunis, “untuk belajar dari pengalaman Xinjiang dalam mempromosikan stabilitas sosial.”

Kritik Barat yang memuncak terhadap tindakan keras itu, yang paling keras terhadap umat Islam, tetapi juga menargetkan kelompok-kelompok agama lain, termasuk penginjil, menyoroti negara-negara Muslim. Kritik itu kemungkinan akan menyebabkan perusahaan-perusahaan Barat memboikot produk-produk yang dibuat di Xinjiang oleh narapidana di kamp-kamp pendidikan ulang, yang digambarkan China sebagai lembaga pelatihan vokasi, atau orang-orang yang baru saja dibebaskan tetapi dipaksa bekerja di pabrik-pabrik yang terkait dengan penindasan tersebut.

Investigasi Associated Press yang diterbitkan minggu ini melacak pengiriman pakaian olahraga dari sebuah pabrik yang terkait dengan kamp ke Badger Sportswear di Amerika Serikat yang memasok toko buku universitas dan tim olahraga di seluruh negeri. “Kami akan secara sukarela menghentikan pasokan dan memindahkan produksi di tempat lain, sementara kami menyelidiki masalah terkait,” tutur CEO Badger John Anton.

Anggota Kongres Republikan New Jersey Chris Smith, anggota Komite Hubungan Luar Negeri DPR AS, menyerukan administrasi Presiden AS Donald Trump untuk melarang impor dari perusahaan-perusahaan China yang terkait dengan kamp-kamp penahanan.

Kejadian yang tak terduga ialah sentimen anti-China di sejumlah negara Muslim, beberapa di antaranya memiliki hubungan etnis dengan Muslim Turkistan China, sebagai hasil dari persepsi istilah komersial China untuk pembiayaan proyek dan pinjaman yang terkait dengan Inisiatif Sabuk dan Jalan, yang digerakkan oleh infrastruktur Republik Rakyat China dan dianggap sebagai perangkap utang.

Dalam sebuah ilustrasi risiko, Kunaysh Sultanov, anggota parlemen Kazakhstan dan mantan wakil perdana menteri dan duta besar untuk China, mengecam upaya pemerintah dalam menangani situasi sulit, berusaha untuk menyeimbangkan hubungan dengan China serta kebutuhannya untuk membela hak asasi manusia komunitas Kazakh.

“Harus ada pembicaraan yang berlangsung dengan delegasi China. Setiap delegasi yang pergi ke sana harus mengangkat topik ini. Masalah utamanya adalah tentang hak asasi manusia etnis Kazakh di negara mana pun di dunia yang dihormati,” kata Sultanov setelah seorang pekerja kamp China keturunan Kazakh yang melarikan diri ke republik Asia Tengah bersaksi di pengadilan tentang apa yang telah dia saksikan.

James M. Dorsey adalah rekan senior di Sekolah Studi Internasional S. Rajaratnam, co-director Institute for Fan Culture di University of Würzburg, dan co-host podcast New Books in Middle Eastern Studies. James adalah penulis blog The Turbulent World of Middle East Soccer, penulis sebuah buku dengan judul yang sama, serta buku bertajuk Comparative Political Transitions between Southeast Asia and the Middle East and North Africa, yang ditulis bersama dengan Dr. Teresita Cruz-Del Rosario, Shifting Sands, Essays on Sports and Politics in the Middle East and North Africa, dan buku yang akan datang China and the Middle East: Venturing into the Maelstrom.

Keterangan foto utama: Komunitas Uighur di pasar di Kashgar, Xinjiang, China. (Foto: Shutterstock/Kylie Nicholson)

Penindasan Uighur Xinjiang: China dan Kelemahan Dunia Islam

BERLANGGANAN

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top