Perang Joko Widodo Lawan Inflasi: Populisme Nomor Satu, Reformasi Nomor Dua
Berita Politik Indonesia

Perang Jokowi Lawan Inflasi: Populisme Nomor Satu, Reformasi Nomor Dua

Presiden Indonesia Joko Widodo alias Jokowi di Istana Merdeka di Jakarta pada 27 Maret 2017. (Foto: AFP/Getty Images/Goh Chai Hin)
Home » Berita Politik Indonesia » Perang Jokowi Lawan Inflasi: Populisme Nomor Satu, Reformasi Nomor Dua

Joko Widodo tak membuang waktu, seiring kampanye pemilihan semakin dekat, dengan mengadopsi lebih banyak kebijakan populis. Para ahli ekonomi melihat langkah-langkah itu sebagai ancaman terhadap anggaran negara dan pembangunan jangka panjang. Mereka sekarang mempertanyakan komitmen Joko Widodo untuk program reformasi yang sebelumnya banyak dipuji.

    Baca Juga : Opini: Peta Persaingan Mulai Terbentuk Menjelang Pilpres Indonesia 2019

Oleh: Bloomberg/The Malaysian Reserve

Presiden Indonesia Joko Widodo telah menyatakan perang terhadap inflasi, dengan serangkaian serangan pencegahan yang dirancang untuk merayu para pemilih. Apa yang dia korbankan untuk itu: semangatnya melakukan reformasi ekonomi.

Walau tekanan harga relatif rendah di negara dengan perekonomian terbesar di Asia Tenggara tersebut, namun Jokowi tidak menyisakan peluang seiring kampanye pemilihan semakin dekat. Dia mengambil kendali atas biaya bahan bakar, dan memerintahkan tambahan impor berbagai bahan pokok dari garam hingga daging kerbau. Bahkan bank-bank milik negara turut melakukan upaya, dan diharapkan akan mulai menjual beras pada bulan ini.

Lima bulan sebelum pemilihan presiden 2019 dimulai, pemerintah ingin nampak menarik bagi negara di mana lebih dari 25 juta orang hidup dalam kemiskinan. Tetapi ada beberapa masalah: para ahli ekonomi melihat langkah-langkah itu sebagai ancaman terhadap anggaran negara dan pembangunan jangka panjang. Mereka sekarang mempertanyakan komitmen Joko Widodo untuk program reformasi yang sebelumnya banyak dipuji, yang membantu mengamankan peningkatan peringkat pemerintah dan investasi yang sangat dibutuhkan.

“Langkah-langkah ini tampaknya menjadi langkah mundur dari agenda reformasi fiskal pemerintah Indonesia,” kata Chua Han Teng, kepala risiko negara Asia di BMI Research. “Subsidi energi sebagai bagian dari total anggaran pemerintah dapat meningkat pada tahun 2018 dan 2019.”

Inflasi sebenarnya rendah menurut standar Indonesia. Harga konsumen naik 3,41 persen pada bulan April dari tahun lalu, masih aman dalam target 2,5 persen hingga 4,5 persen bank sentral untuk tahun ini. Angkanya lebih dari delapan persen ketika Jokowi mulai menjabat pada tahun 2014.

Itu kemungkinan tidak akan menghibur pemerintah. Untuk menghindari risiko biaya pangan yang lebih tinggi, Indonesia mengimpor beras untuk meningkatkan stok, dan membuka pintu untuk impor daging sapi dari Amerika Serikat (AS) dan Brasil. Tekanan berpotensi meningkat menjelang bulan suci Ramadhan, seiring penduduk Muslim memasok makanan untuk berbuka puasa dan sahur.

Jokowi juga telah memerintahkan pembekuan harga listrik dan BBM, di saat pemerintah mengendur dan menyatakan bahwa subsidi diesel dapat meningkat dua kali lipat. Pergerakan itu dapat merusak prospek jangka panjang untuk ekonomi yang—meski tumbuh di angka lima persen—namun jauh di bawah target tujuh persen yang dijanjikan presiden.

    Baca Juga : Dampak Facebook atas Politik Indonesia: Lampaui Skandal Cambride Analytica

“Jokowi memenangkan pujian pada awal kepresidenannya ketika dia memangkas anggaran pemerintah untuk subsidi bahan bakar sebesar 90 persen,” kata Gareth Leather, ahli ekonomi senior Asia di Capital Economics di London. “Perubahan dalam kebijakan bisa menjadi awal dari pergeseran ke arah intervensi negara yang lebih besar dalam ekonomi, yang dapat menghalangi investasi asing yang sangat dibutuhkan.”

Jokowi telah berjanji untuk mengembangkan setiap jengkal kepulauan Indonesia, sebagai bagian dari agenda infrastruktur ambisius senilai ratusan miliar dolar, yang mencakup pembangunan rel, pelabuhan, dan jalan baru. Beberapa dari proyek-proyek itu sekarang telah ditangguhkan karena pemerintah berjuang untuk mendapatkan ruang dalam anggaran untuk membayar rencana pembangunan bangsanya tersebut.

Seiring Jokowi bersiap menghadapi persaingan ketat dalam pemilihan tahun depan dengan Prabowo Subianto—lawannya pada tahun 2014—penetapan kebijakan kemungkinan tidak akan membaik dalam waktu dekat, menurut Leather.

“Terlebih lagi, hampir tidak ada peluang untuk melihat kemajuan dalam reformasi lahan dan pasar tenaga kerja yang krusial, yang tanpanya, Indonesia akan berjuang untuk menaikkan tingkat pertumbuhannya hingga lebih dari lima persen.”

Bank sentral negara itu baru-baru ini lebih fokus pada rupiah daripada inflasi. Bank Indonesia telah melakukan intervensi di pasar untuk mempertahankan mata uang, seiring mata uang itu diperdagangkan mendekati titik terendah dalam 27 bulan terhadap dolar AS. Namun, pelemahan rupiah mengancam akan meningkatkan risiko inflasi, dan meningkatkan prospek kenaikan suku bunga jika tekanan terus berlanjut.

“Anggaran daerah lain seperti anggaran infrastruktur publik harus dikurangi untuk menjaga defisit fiskal dalam batas legal tiga persen dari produk domestik bruto (PDB), yang pada gilirannya merugikan pembangunan jangka panjang,” kata Chua. Kebijakannya bersifat “populis.”

Keterangan foto utama: Presiden Indonesia Joko Widodo alias Jokowi di Istana Merdeka di Jakarta pada 27 Maret 2017. (Foto: AFP/Getty Images/Goh Chai Hin)

Perang Jokowi Lawan Inflasi: Populisme Nomor Satu, Reformasi Nomor Dua

BERLANGGANAN

Click to comment

Beri Tanggapan!

To Top