Pelecehan Seksual
Berita Politik Indonesia

Perempuan Indonesia Salahkan Pemerintah atas Peningkatan Pelecehan Seksual

Berita Internasional >> Perempuan Indonesia Salahkan Pemerintah atas Peningkatan Pelecehan Seksual

Aktivis perempuan Indonesia mengatakan, DPR dan pemerintah gagal memberikan perlindungan hukum melawan pelecehan seksual. Para aktivis menuntut disahkannya RUU Penghapusan Kekerasan Seksual. Di bawah undang-undang yang diusulkan, pemerkosa bisa menghadapi hingga 20 tahun penjara, percobaan perkosaan bisa dihukum 15 tahun, sementara insiden pelecehan seksual dapat dihukum 6 tahun.

Baca Juga: Kasus Pelecehan Seksual Baiq Nuril: #MeToo di Indonesia

Oleh: Konradus Epa (UCA News)

Pelecehan seksual telah mencapai proporsi epidemi di Indonesia karena pemerintah dan DPR telah gagal memberikan perlindungan hukum, aktivis hak-hak perempuan mengatakan.

Kegagalan untuk memberikan perlindungan ini membuat pria menjadi pemangsa seksual, kata mereka.

Insiden pemangsa seksual yang memangsa perempuan menjadi marak di tempat umum, kantor, sekolah dan bahkan di rumah, mereka mengatakan selama aksi unjuk rasa tanggal 10 Desember di mana ribuan wanita berkumpul di Jakarta untuk menandai Hari Hak Asasi Manusia Internasional.

Salah satu tuntutan mereka adalah segera disahkannya RUU Penghapusan Kekerasan Seksual yang pertama kali diajukan ke DPR pada tahun 2014.

Di bawah undang-undang yang diusulkan, pemerkosa bisa menghadapi hingga 20 tahun penjara, percobaan perkosaan bisa dihukum 15 tahun, sementara insiden pelecehan seksual dapat dihukum 6 tahun.

Menurut Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan, jumlah kasus pemerkosaan dan pelecehan seksual meningkat tajam dari 259.150 kasus pada tahun 2016 menjadi 348.446 pada tahun 2017.

Banyak pelaku adalah orang-orang yang dekat dengan korban dan termasuk guru, anggota keluarga, pacar, rekan kerja dan juga majikan.

“Kami ingin pemerintah memperhatikan karena kasus-kasus ini meningkat setiap tahun,” kata ketua komisi, Azriana Manalu, kepada ucanews.com selama unjuk rasa tersebut.

Prevalensi kekerasan seksual tinggi di Indonesia dan angka-angka itu kemungkinan adalah puncaknya, kata Manalu, yang juga juru bicara bagi lebih dari 200 kelompok yang berpartisipasi dalam unjuk rasa.

“Sayangnya, ini tidak diimbangi dengan perlindungan hukum yang memadai bagi para korban,” katanya.

Menurutnya, hukum pidana Indonesia secara umum tidak diarahkan untuk menangani pelaku secara efektif.

“Banyak kasus pelecehan seksual tidak ditangani dengan baik. Oleh karena itu, perlu ada undang-undang khusus untuk melindungi perempuan dan mengadili para pelaku di pengadilan,” katanya.

Saat ini komisi tersebut membantu memberikan bantuan hukum kepada korban, serta menawarkan bantuan fisik dan psikologis untuk membantu pemulihan.

Baca Juga: Perempuan Indonesia Harus Mulai Lawan ‘Wabah’ Pelecehan Seksual di Tempat Umum

Menurut Elly Rosita Silaban, seorang aktivis buruh di Jakarta, perempuan sering menghadapi pelecehan seksual dari atasan atau rekan kerja mereka.

Tidak ada tempat bagi korban untuk mengadu, mereka harus menanggungnya atau keluar dari pekerjaan itu.

Dia mengatakan undang-undang ketenagakerjaan atau peraturan perusahaan bukan alat yang cukup untuk melindungi perempuan di tempat kerja, pelaku sering dibiarkan begitu saja karena aturan tersebut tidak begitu diberlakukan.

Para pria tahu mereka bisa lolos, kata Vera (bukan nama sebenarnya), 21 tahun, seorang pekerja kantoran.

Vera mengatakan dia telah dilecehkan secara seksual di transportasi umum dalam perjalanan ke kantornya dan telah menjadi target pelecehan oleh teman dan dan kolega laki-lakinya di media sosial seperti WhatsApp dan Facebook.

“Mereka terus mengirim saya gambar dan pesan yang bersifat seksual meskipun saya meminta mereka untuk berhenti,” katanya.

Jika mereka tidak bisa menghormati martabat saya maka mungkin mereka akan menghormati hukum jika RUU itu disahkan, katanya.

 

Keterangan foto utama: Azriana Manalu, ketua Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan, memberikan pidato di sebuah protes terhadap kekerasan seksual dan pelecehan terhadap perempuan di depan istana kepresidenan di Jakarta pada 8 Desember. (Foto: Konradus Epa)

Perempuan Indonesia Salahkan Pemerintah atas Peningkatan Pelecehan Seksual

BERLANGGANAN

Click to comment

Beri Tanggapan!

To Top