Perjanjian Idlib Eropa Tinggalkan Kebijakan Amerika tentang Suriah
Eropa

Perjanjian Idlib Eropa Tinggalkan Kebijakan Amerika tentang Suriah

Perjanjian Idlib Eropa Tinggalkan Kebijakan Amerika tentang Suriah

Dorongan Eropa untuk stabilitas di kawasan itu bertentangan dengan kebijakan AS, yang sebagian berakar pada keprihatinan kemanusiaan tetapi bahkan lebih kuat dalam keinginan untuk menghindari lebih banyak kekacauan. Rusia, Suriah, Prancis, dan Jerman membuat perjanjian Idlib untuk memastikan keamanan di area dengan gencatan senjata. Hal ini juga indikasi mereka meninggalkan kebijakan Amerika Serikat.

Oleh: Shahir Shahidsaless (Middle East Eye)

Tanggal 27 Oktober 2018, Prancis dan Jerman bergabung dengan Rusia dan Turki, dua pemain utama di Suriah selain Iran, untuk mencari solusi abadi atas konflik Suriah, dengan kemudian membuat perjanjian Idlib. “Prioritas” KTT Istanbul, seperti yang dijelaskan Presiden Prancis Emmanuel Macron, adalah situasi di Idlib, benteng terakhir pemberontak Suriah.

Pernyataan bersama Presiden Turki Recep Tayyip Erdoğan bersama dengan Presiden Rusia Vladimir Putin, Kanselir Jerman Angela Merkel, dan Macron, menyerukan “gencatan senjata abadi” di Idlib.

Mengapa Idlib penting

Langkah yang dilakukan oleh pemain kunci Uni Eropa, dengan absennya Amerika Serikat, merupakan indikasi yang jelas bahwa mereka meninggalkan kebijakan AS tentang Suriah, dengan pemerintah Amerika bersikeras bahwa perang belum berakhir sampai kondisinya terpenuhi.

Penasehat Keamanan Nasional AS John Bolton mengatakan pada bulan Agustus 2018: “Kepentingan kami di Suriah adalah menyelesaikan penghancuran wilayah kekhalifahan ISIS dan menangani ancaman terus-menerus terorisme ISIS, dan khawatir tentang kehadiran milisi dan pasukan reguler Iran.”

Hal ini berarti AS bertekad untuk melanjutkan perang untuk masa mendatang.

Pernyataan KTT Istanbul menyerukan “pemilihan umum yang bebas dan adil” di negara yang dilanda perang dan menyerukan syarat-syarat yang akan dibuat yang akan memungkinkan “kembalinya para pengungsi secara aman dan sukarela.” KTT Istanbul secara efektif tentang realitas mendikte dirinya sendiri: Assad telah memenangkan perang.

Tapi mengapa situasi di Idlib begitu penting bagi Eropa?

Idlib adalah salah satu dari 14 kegubernuran Suriah. Idlib terletak di Suriah barat laut di perbatasan dengan Turki. Menurut PBB, diperkirakan sekitar tiga juta orang tinggal di Idlib saat ini, banyak di antaranya terpaksa mengungsi dari rumah mereka di provinsi lain.

Linda Tom, juru bicara OCHA yang berbasis di Damaskus, badan koordinasi bantuan darurat PBB, mengatakan sebanyak 800 ribu orang terpaksa melarikan diri jika terjadi serangan terhadap Idlib, peningkatan 100 ribu orang dari perkiraan PBB sebelumnya.

Idlib sudah menjadi bencana kemanusiaan, rumah bagi kamp-kamp besar orang-orang terlantar yang menderita kemiskinan brutal. Lebih dari 1,6 juta orang di provinsi ini bergantung pada bantuan makanan, menurut Organisasi Kesehatan Dunia.

Sederhananya, kepentingan Eropa pada Idlib berhubungan dengan masalah keamanan mereka sendiri. Mereka tidak menginginkan banjir baru pengungsi, yang bisa termasuk pejuang militan, mengalir ke Eropa. Perang habis-habisan di Idlib dapat memicu krisis pengungsi lain, yang kemungkinan diikuti oleh gelombang serangan teroris lain di Eropa.

Hubungan Suriah-Iran

Sebuah laporan yang diterbitkan oleh Pew Research Center menyatakan bahwa, sejak bulan Januari 2018, sekitar satu juta warga Suriah telah pindah ke Eropa sebagai pencari suaka atau pengungsi sejak konflik dimulai, menurut data pencari suaka dari Eurostat, dan data UNHCR tentang pemukiman kembali para pengungsi. Lebih dari 500 ribu warga Suriah pindah ke Jerman dan mengajukan permohonan suaka antara tahun 2011 dan 2017.

Baca Juga: Opini: Misi Sulit Turki di Idlib Suriah

Para pengungsi Iran melakukan aksi protes di luar Kementerian Luar Negeri di Athena tanggal 30 Oktober 2018 untuk menuntut hak-hak mereka dan proses suaka yang lebih cepat. (Foto: AFP)

Tahun 2015, sebagai tanggapan terhadap kritik yang mengutuk kebijakan pintu-terbuka, Merkel mengatakan bahwa “hanya menutup diri tidak akan menyelesaikan masalah.” Merkel berpendapat bahwa Eropa harus mengatasi penyebab krisis migrasi dengan bekerja untuk perdamaian di Suriah.

Apa yang menghubungkan krisis Suriah dan kesepakatan nuklir Iran? Para pemimpin negara-negara Eropa telah berulang kali mencatat bahwa dukungan tak tergoyahkan mereka terhadap kesepakatan nuklir Iran, yang mengakibatkan bentrokan langsung dengan AS, pertama dan terutama ialah tentang keamanan Eropa.

Bulan Mei 2018, Federica Mogherini, kepala kebijakan luar negeri Uni Eropa, mengatakan: “Bagi kami ini bukan tentang kepentingan ekonomi, ini adalah tentang kepentingan keamanan untuk Uni Eropa, karena dengan tidak adanya kesepakatan nuklir dengan Iran, kami percaya keamanan wilayah dan Eropa akan dipertaruhkan.” Dia menekankan kesatuan Uni Eropa dalam masalah ini.

Argumen di balik sudut pandang ini sangat mirip dengan mengapa Eropa memandang perdamaian di Suriah sebagai masalah kepentingan keamanan.

Baca Juga: Analis: Kesepakatan Demiliterisasi Idlib Jadi Ancaman Serius bagi Turki

Tidak ada perubahan rezim di pemerintah Iran

Argumen mereka lebih seperti ini: niat pemerintah AS saat ini, dengan memaksakan “tekanan maksimum” dan “sanksi terberat yang pernah ada” terhadap Iran, bertujuan untuk menebarkan kekacauan dan memprovokasi rakyat Iran untuk memberontak melawan pemerintah. Arsitek kebijakan AS terhadap Iran saat ini, Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo dan Bolton, sebelum memasuki Gedung Putih, secara mencolok menganjurkan “perubahan rezim” di Iran.

Namun, tidak ada alternatif yang realistis terhadap sistem saat ini di Iran. Apabila Iran, sebagai akibat dari sanksi, terseret ke dalam pusaran kekacauan, tidak ada rezim baru yang dapat mengisi kekosongan kekuasaan. Pada akhirnya Iran akan menjadi negara gagal. Dalam situasi seperti itu, wilayah besar negara-negara gagal yang membentang dari Afghanistan ke Suriah akan mengguncang seluruh wilayah dengan menjadi basis raksasa bagi organisasi-organisasi teroris regional dan internasional.

Iran juga bisa menjadi rumah bagi kejahatan terorganisir dan rute utama untuk perdagangan obat bius antara Afghanistan dan Barat melalui Turki. Akhirnya kekacauan dan perang saudara bisa meluas ke negara-negara tetangga, bahkan mengguncang Turki dan Irak.

Heshmatollah Falahatpisheh, kepala baru parlemen yang berpengaruh terhadap keamanan nasional dan komisi kebijakan luar negeri dan seorang bintang yang sedang menanjak di aparat kebijakan luar negeri Iran, yang telah mengusulkan perubahan paradigma kebijakan luar negeri Iran yang belum pernah terjadi sebelumnya, memandang posisi Eropa sebagai berikut: “Negara-negara Eropa telah memperhatikan bahwa [pasca] upaya destabilisasi [di wilayah ini] dapat menghantam perbatasan Eropa. Eropa menganggap Iran sebagai pulau stabilitas di kawasan. Mereka tahu bahwa mengejar kebijakan stabilisasi di wilayah ini adalah untuk keuntungan mereka. Mereka serius ingin bekerja sama dengan Iran [untuk menyelamatkan kesepakatan nuklir]. Namun, tidak jelas sejauh mana mereka memiliki kemampuan operasional [untuk mencegah kebijakan destabilisasi AS].”

Dorongan Eropa untuk stabilitas di kawasan itu, yang bertentangan dengan kebijakan AS, sebagian berakar pada keprihatinan kemanusiaan tetapi bahkan lebih kuat berakar pada tujuan untuk menghindari lebih banyak kekacauan yang meluber ke Eropa.

Shahir Shahidsaless adalah seorang analis politik Iran-Kanada dan jurnalis lepas yang menulis tentang urusan dalam dan luar negeri Iran, Timur Tengah, dan kebijakan luar negeri AS di wilayah tersebut. Shahidsaless turut menulis buku Iran and the United States: An Insider’s View on the Failed Past and the Road to Peace. Shahidsaless adalah kontributor untuk beberapa situs internet dengan fokus pada Timur Tengah serta Huffington Post, yang juga secara teratur menulis untuk BBC Persia.

Keterangan foto utama: Kanselir Jerman Angela Merkel, Perdana Menteri Belgia Charles Michel, Sekretaris Jenderal NATO Jens Stoltenberg, Presiden Amerika Serikat Donald Trump, Perdana Menteri Inggris Theresa May, Perdana Menteri Spanyol Pedro Sanchez, dan Presiden Prancis Emmanuel Macron menghadiri upacara pembukaan KTT NATO, di markas NATO di Brussels, tanggal 11 Juli 2018. (Foto: AFP)

Perjanjian Idlib Eropa Tinggalkan Kebijakan Amerika tentang Suriah

BERLANGGANAN

Click to comment

Beri Tanggapan!

To Top