Petugas Pemberi Bantuan Lakukan Kekerasan Seksual, Ini Saatnya Melawan
Global

Petugas Pemberi Bantuan Lakukan Kekerasan Seksual, Ini Saatnya Melawan

Berita Internasional >> Petugas Pemberi Bantuan Lakukan Kekerasan Seksual, Ini Saatnya Melawan

Badan pemberi bantuan tidak luput dari para stafnya yang melakukan kekerasan seksual, dan ini saatnya untuk melawan hal tersebut. Salah satunya terjadi pada Justin Forsyth yang mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Wakil Direktur Eksekutif di Dana Anak-anak Perserikatan Bangsa-Bangsa pada bulan lalu, karena perilakunya yang tidak pantas terhadap para rekan perempuannya saat dia menjadi atasan di Save the Children.

Oleh: Rasna Warah (The Daily Nation)

Pengunduran diri Justin Forsyth dari jabatannya sebagai Wakil Direktur Eksekutif di Dana Anak-anak Perserikatan Bangsa-Bangsa pada bulan lalu, mungkin merupakan kemenangan bagi para korban pelecehan seksual, namun juga mencerminkan sikap PBB yang agak lemah terhadap para pemangsa seksual.

Selain itu, kasus Forsyth hampir tidak menyentuh pelecehan seksual yang jauh lebih berbahaya yang terus berlangsung di sektor bantuan dan kemanusiaan.

Forsyth mengundurkan diri setelah pengungkapan tersebut muncul di media tentang perilaku tidak pantasnya terhadap para rekan perempuannya saat dia menjadi atasan di Save the Children.

    Baca Juga : Perempuan Muslim Angkat Bicara Soal Pelecehan Seksual di Mekah

Para wanita yang bekerja dengan dia mengatakan bahwa dia mengirimi mereka pesan teks dan email yang membuat mereka merasa tidak nyaman.

UNICEF

Forsyth meminta maaf dan akhirnya mengundurkan diri dari badan amal anak-anak tersebut—tapi tidak sebelum organisasi tersebut memberikan rekomendasi yang baik untuk pekerjaan berikutnya di UNICEF.

Pengunduran dirinya diikuti oleh para pejabat PBB lainnya, Luiz Loures, Wakil Direktur Eksekutif di UNAIDS, yang dituduh melakukan penyerangan seksual terhadap seorang rekan wanita.

Baik Forsyth maupun Loures dipecat dari pekerjaan mereka: Forsyth mengundurkan diri dan Loures memutuskan untuk tidak memperpanjang kontraknya setelah kasusnya dipublikasikan.

Seperti yang dikatakan oleh Code Blue—sebuah kampanye oleh Aids-Free World: “Di seluruh dunia, para pelaku pelecehan dan pemangsa seksual terkemuka dipecat.”

“Seluruh industri—hiburan, teknologi, akademisi, legislatif, dan organisasi kemanusiaan—telah dipaksa untuk mengakui kesalahan mereka, memberikan nama-nama, dan segera bertindak. Tetapi PBB tidak… PBB menawarkan para pelaku sebuah pintu keluar yang terhormat.”

Skandal Oxfam

Sebagai akibat dari pengungkapan ini, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres telah membentuk sebuah satuan tugas internal untuk menyelidiki masalah ini—namun hanya seperempat di antara anggotanya adalah perempuan.

Mereka yang mengetahui cara kerja orang dalam dari PBB, tidak percaya bahwa rekomendasi ini akan berdampak.

Baru-baru ini, setelah skandal seks Oxfam di Haiti, saya menulis bahwa tidak mungkin skandal semacam itu akan diungkap di PBB, karena organisasi ini ahli dalam menutup-nutupi, dan para wanita yang bekerja di sana terlalu takut untuk melaporkan pelecehan atau kekerasan seksual karena takut adanya pembalasan dendam.

Namun, sejak saat itu, lebih banyak mantan pegawai PBB yang berani maju dan berbicara tentang pelecehan yang mereka derita saat bekerja di sana. Ini bagus.

Namun, kasus mereka cenderung mengaburkan pelecehan seksual dan eksploitasi seksual skala besar yang dilakukan oleh orang-orang yang diduga dibantu oleh organisasi ini—orang-orang yang kasusnya tidak menjadi berita utama dan yang mungkin tidak akan mendapatkan keadilan.

Pengungsi yang baru tiba, membangun tempat penampungan di Baidoa. PBB memperkirakan ada 2,1 juta pengungsi di Somalia, dua pertiganya adalah anak-anak. (Foto: CNN/Brent Swails)

Pengungsi yang baru tiba, membangun tempat penampungan di Baidoa. PBB memperkirakan ada 2,1 juta pengungsi di Somalia, dua pertiganya adalah anak-anak. (Foto: CNN/Brent Swails)

Pasukan PBB

Sudah diketahui, misalnya, bahwa pasukan penjaga perdamaian PBB terkenal karena memperkosa atau mengeksploitasi secara seksual terhadap perempuan dan anak-anak yang seharusnya mereka lindungi.

Meskipun PBB telah mengakui bahwa terdapat 145 kasus penyerangan dan pelecehan seksual di misi penjaga perdamaian pada tahun 2016, tidak satu pun pelaku telah ditangkap—PBB mengatakan bahwa semuanya diserahkan kepada negara-negara yang mengirim penjaga perdamaian, untuk menangani kasus-kasus tersebut.

Perempuan dan anak-anak di negara-negara miskin yang hancur akibat perang atau bencana lainnya, rentan terhadap pelecehan atau eksploitasi seksual oleh pasukan penjaga perdamaian dan petugas pemberi bantuan, karena mereka lebih besar peluangnya daripada laki-laki untuk berhubungan langsung dengan organisasi kemanusiaan.

MENUTUPI

Mereka biasanya adalah orang-orang yang antre untuk jatah dan jenis bantuan lainnya saat krisis, dan sering ditargetkan untuk intervensi medis dan intervensi lainnya yang ditujukan untuk wanita dan anak-anak.

Hubungan seksual “transaksional” berkembang dalam situasi seperti itu.

Laporan Save the Children di Liberia, misalnya, menunjukkan bahwa banyak gadis percaya bahwa mereka harus tidur dengan staf PBB atau LSM sebelum mereka diberi makanan.

PBB dan organisasi bantuan lainnya sering menutup-nutupi kasus-kasus ini karena mereka takut reputasi mereka akan ternoda.

Pemikiran di balik ini adalah bahwa akan menjadi jauh lebih sulit bagi mereka untuk melaksanakan pekerjaan mereka jika hal ini diumumkan, dan bahwa mereka mungkin kehilangan dana dari pendonor.

KEADILAN UNTUK KORBAN

Berkat gerakan #MeToo, lebih banyak wanita di industri badan pemberi bantuan yang telah maju dan berbicara tentang pelecehan yang mereka alami.

    Baca Juga : Hillary Clinton ‘Tangani Serius’ Tuduhan Pelecehan Seksual oleh Penasihat Kampanyenya

Tetapi walau pelecehan seksual di dalam organisasi pemberi bantuan merupakan isu yang perlu disorot, namun janganlah kita melupakan ribuan perempuan dan anak-anak yang telah dilecehkan atau dieksploitasi secara seksual oleh para penjaga perdamaian dan para petugas pemberi bantuan, yang kasus-kasusnya mungkin tidak akan pernah terdengar.

Jika organisasi kemanusiaan serius dalam menangani masalah ini, mereka juga harus membawa keadilan untuk para perempuan dan anak-anak ini.

Keterangan foto utama: Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa Antonio Guterres menyampaikan pidato pada Konferensi Perlucutan Senjata pada tanggal 26 Februari 2018 di gedung PBB di Jenewa. PBB harus mengendalikan staf yang melakukan pelecehan seksual. (Foto: AP/Jean-Guy Python)

Petugas Pemberi Bantuan Lakukan Kekerasan Seksual, Ini Saatnya Melawan

BERLANGGANAN

Click to comment

Beri Tanggapan!

To Top