Pilkada 2018
Berita Politik Indonesia

Pilkada 2018: Mengapa Terjadi Keterputusan Antara Politik Lokal dan Nasional?

Pada tanggal 27 Juni 2018, Indonesia telah menyelenggarakan pemilihan kepala daerah berupa walikota, bupati, dan gubernur di 154 kabupaten dan 17 provinsi di seluruh penjuru Nusantara. (Foto: Antara/Anis Efizudin)
Home » Berita Politik Indonesia » Pilkada 2018: Mengapa Terjadi Keterputusan Antara Politik Lokal dan Nasional?

Pemenjaraan kandidat gubernur petahana Ahok dalam kasus penodaan agama pada pilgub Jakarta 2017 yang terlihat paling memecah belah menunjukkan bahwa persaingan antara elit politik dapat menjadi sangat nyata dalam pilkada 2018. Pernyataan Rahmat Effendi mengenai protes 212 anti-Ahok sebagai bentuk “kerakusan politik” juga bisa dilihat sebagai upaya untuk mendapatkan dukungan dari kelompok Muslim moderat, mirip dengan cara Ahok dalam memainkan identitas minoritasnya.

Baca juga: Opini: Dinamisme Kalahkan Dinasti Politik Daerah di Pilkada 2018

Oleh: Abdil Mughis Mudhoffir, Rafiqa Qurrata A’yun (Indonesia at Melbourne)

Pada akhir bulan Juni 2018, Indonesia menyelenggarakan pemilihan kepala daerah (pilkada) berupa walikota, bupati, dan gubernur di 171 daerah. Banyak pengamat memperkirakan bahwa pilkada 2018 akan memperburuk polarisasi masyarakat, antara kelompok Islam maupun nasionalis, yang mencerminkan dinamika pemilihan Gubernur Jakarta tahun 2017.

Politik identitas agama memainkan peran penting dalam beberapa hasil pilkada, seperti yang akan didiskusikan di bawah ini. Namun, para pengamat juga memprediksi bahwa pilkada 2018 akan mencerminkan aliansi politik di tingkat nasional. Faktanya, sebagian besar koalisi yang mendukung kandidat di tingkat daerah mewakili aliansi politik yang berbeda dan pembagian yang berbeda dengan yang terlihat di tingkat nasional.

Sebaliknya, pilkada menunjukkan bahwa tidak ada garis ideologis penentu yang membedakan sebagian besar partai dari yang lainnya. Aliansi politik bersifat sangat fleksibel dan tampaknya tidak ada musuh politik yang pasti. Sebagai contoh, di tingkat nasional, Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) merupakan partai-partai oposisi, namun dalam ajang pilkada mereka siap menyesuaikan diri dengan partai-partai yang sama dengan yang mereka lawan di tingkat nasional. Menariknya, keputusan untuk membangun aliansi politik di tingkat lokal seringkali dibuat oleh anggota dewan partai di tingkat pusat, bukan tingkat daerah.

Partai-partai politik cenderung memutuskan untuk tetap berada dalam pihak oposisi (hubungan eksternal) di tingkat nasional sebagai bagian dari strategi untuk meningkatkan daya tawar mereka sebelum akhirnya bergabung dengan koalisi yang berkuasa, daripada sekadar karena keinginan untuk menyediakan sistem checks and balances yang dapat meningkatkan kualitas demokrasi. Misalnya, dalam dua tahun pertama pemerintahan Presiden Joko “Jokowi” Widodo, anggota oposisi Koalisi Merah Putih (KMP)—meliputi Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Golongan karya (Golkar)—satu-persatu bergabung dengan koalisi pemerintah.

Demikian juga, awal tahun 2018, Ali Muchtar Ngabalin, anggota tim kampanye Prabowo Subianto selama Pilpres 2014 dan sebelumnya merupakan lawan setia Jokowi, diangkat sebagai tenaga ahli utama Kepala Staf Presiden (KSP). Anggota lain dari tim kampanye Prabowo, Gubernur Nusa Tenggara Barat yang populer Muhammad Zainul Majdi (dikenal juga sebagai Tuan Guru Bajang), juga membelot ke tim Jokowi tidak lama setelah pemilihan Gubernur NTT 2018. Langkah ini secara luas dilihat sebagai upaya oleh Tuan Guru Bajang untuk menempatkan namanya sebagai kandidat wakil presiden yang mendampingi Jokowi dalam pemilihan presiden bulan April 2019 mendatang.

Situasi ini berlawanan dengan klaim yang dibuat oleh kaum pluralis yang berpendapat bahwa partai politik dapat secara luas dibagi menjadi kelompok “sekuler” dan “Islam”, berdasarkan pandangan mereka tentang peran yang harus dimainkan kelompok Islam dalam kehidupan bermasyarakat.

Sementara para pakar tersebut mendorong pembagian sekuler versus Islam sebagai hal penting untuk persaingan politik, pilkada baru-baru ini menunjukkan sebaliknya. Tentu saja, fakta bahwa PPP dan PAN , pihak-pihak dengan orientasi Islam yang relatif kuat, siap bergabung dengan koalisi Jokowi menunjukkan bahwa pembagian antara sekuler-Islami tidak begitu penting dalam persaingan politik seperti yang telah diklaim oleh beberapa analis.

Sebaliknya, teori kartelisasi partai menggambarkan situasi ketika elit politik menggunakan partai politik sebagai kendaraan untuk berbagi kekuasaan, menghasilkan tingkat terbatas dalam kompetisi riil di antara berbagai pihak. Menurut perspektif ini, persaingan selama pemilihan bersifat dangkal karena pada akhirnya hanya mengkonstitusikan kembali kartel yang sama.

Bahkan, pemenjaraan kandidat gubernur petahana Basuki Tjahaja Purnama “Ahok” dalam kasus penodaan agama pada pemilihan Gubernur Jakarta di pemilihan Gubernur Jakarta tahun 2017 yang terlihat paling memecah belah menunjukkan bahwa persaingan antara elit politik dapat menjadi sangat nyata.

Pandangan kami berbeda untuk saat ini. Kami berpendapat bahwa ketidaksinambungan antara dinamika politik daerah dan nasional terjadi karena partai politik dan politisi bersifat cair, dan didefinisikan terutama oleh oportunisme. Sementara itu, perilaku pemilih tidak dapat diprediksi, yang menegaskan dampak berkepanjangan dari kebijakan depolitisasi Orde Baru. Rezim otoriter Suharto mempertahankan kekuasaannya dengan memisahkan partai-partai politik dari basis sosial mereka sebagai bagian dari kebijakan “massa mengambang” (floating mass), serta memecah-belah masyarakat melalui tindakan represif.

Dengan tidak adanya identifikasi partai politik yang kuat, kesetiaan, maupun komitmen ideologis, politisi mengerahkan apa pun yang mereka miliki untuk memobilisasi dukungan. Hal ini telah menjadi salah satu alasan bagi pengaruh politik identitas dan praktik jual beli suara yang merajalela pasca runtuhnya rezim Suharto.

Ketika memutuskan kandidat mana yang akan diajukan, partai seringkali memberi penekanan besar pada latar belakang etnis atau agama, memandang mereka sebagai elemen penting untuk mendongkrak elektabilitas. Kecenderungan semacam ini ditunjukkan lewat banyaknya kandidat yang mengklaim diri mereka sebagai putra daerah dalam pilkada.

Karena masing-masing daerah memiliki sumber daya budaya tersendiri, jenis politik identitas yang digunakan sangat bervariasi antar daerah. Dalam pemilihan Gubernur Jawa Barat, misalnya, Ridwan Kamil memilih Uu Ruzhamul Ulum sebagai kandidat wakil presiden yang mendampinginya, yang tampaknya disebabkan karena popularitas Uu di kalangan umat Muslim konservatif.

Uu memiliki keterkaitan dengan pondok pesantren di Tasikmalaya dan Ciamis yang mengorganisir dukungan untuk protes anti-Ahok. Meski Ridwan tampil sebagai Muslim moderat, keduanya menonjolkan latar belakang budaya mereka yang berbeda untuk meraih dukungan dari komunitas Muslim.

Menariknya, tak lama setelah proses penghitungan cepat menyatakan Ridwan Kamil sebagai pemenang, ia mengumumkan ia akan mendukung Jokowi dalam pemilihan presiden berikutnya, sekali lagi menunjukkan bahwa politik identitas lebih merupakan alat kampanye jangka pendek daripada faktor yang menentukan serta membentuk aliansi politik.

Tuduhan penistaan agama juga telah digunakan di beberapa daerah untuk memobilisasi dukungan dari kelompok Muslim konservatif. Di Kalimantan Barat, sebuah provinsi yang mengalami kekerasan etnis yang serius di sekitar pergantian abad, para pendukung kandidat gubernur dari etnis Melayu, Sutarmidji melontarkan tuduhan kepada gubernur Kristen-Dayak yang telah lengser, Cornelis, ayah dari lawannya, Karolin Margret Natasa, atas pasal penodaan agama.

Sutarmidji didukung oleh enam partai politik, yang sebagian besar merupakan anggota koalisi Jokowi. Karolin didukung oleh partai yang mengusung Jokowi dalam Pilpres 2014, Partai Demokrasi Indonesia-Perjuangan (PDI-P) dan Partai Demokrat. Para pendukung Sutarmidji mengunggah ke laman Facebook berupa pidato Cornelis yang menggambarkan komunitas Melayu dan Muslim sebagai “penjajah orang Dayak.” Pada akhirnya Sutarmidji menang, namun kedua kandidat telah berupaya memobilisasi sentimen etnis dan agama untuk memenangkan ajang pilkada.

Baca juga: Opini: Hasil Pilkada 2018 Buktikan ‘Kekuatan Rakyat’ Masih Punya Taring

Demikian pula, tuduhan “ujaran kebencian” diajukan oleh para pendukung kandidat Walikota Bekasi Nur Supriyanto yang bertarung melawan walikota petahana Rahmat Effendi. Gugatan tersebut diajukan menyusul tuduhan Rahmat tentang aksi protes “212” anti-Ahok sebagai bentuk “kerakusan politik.”

Pendukung Nur mengakui bahwa mereka bermaksud meniru taktik yang sama yang telah diterapkan pada pemilihan Gubernur Jakarta 2017, meskipun kali ini strategi tersebut tidak berhasil. Pernyataan Rahmat juga bisa dilihat sebagai upaya untuk mendapatkan dukungan dari kelompok Muslim moderat, mirip dengan cara Ahok dalam memainkan identitas minoritasnya.

Rahmat, yang didukung oleh enam partai politik, berhasil mengalahkan lawannya, yang didukung oleh Partai Gerindra dan PKS, yang telah membentuk aliansi dengan organisasi Islam yang disebut garis keras, Front Pembela Islam (FPI).

Mobilisasi sentimen etnis dan agama semacam ini juga terlihat di daerah lain, yang menunjukkan bahwa apa pun hasil dalam pemungutan suara individu, politik identitas merupakan suatu hal pasti dalam demokrasi Indonesia. Berkembangnya hukum Islam di berbagai daerah sejak berlakunya desentralisasi merupakan indikasi lain dari kecenderungan ini.

Seiring dengan penggunaan praktik jual beli suara sebagai jalan pintas untuk memobilisasi dukungan dalam pemilihan umum, penggunaan politik identitas mencerminkan fakta bahwa masyarakat Indonesia masih terpecah secara politik, rentan dimobilisasi dengan menggunakan politik identitas dan berbagai bentuk klientelisme, serta tidak keberatan untuk menerima bantuan materi sebagai ganti dukungan politik yang akan diberikan. Hal ini juga menggambarkan kegagalan partai politik untuk mengembangkan ideologi yang berbeda demi menarik dukungan rakyat.

Dampaknya, partai-partai politik menjadi tidak dapat dibedakan satu sama lain, hanya mengutamakan kepentingan para elit demi akumulasi kekuasaan dan sumber daya. Kompetisi dan koalisi di antara partai politik ditentukan hanya melalui upaya distribusi serta akumulasi kekuatan dan sumber daya secara strategis. Karena itulah, politik identitas memainkan peran penting dalam pilkada bulan Juni silam. Karena itu pula, pola konflik dan polarisasi di tingkat nasional tidak pernah sama dengan yang terjadi di tingkat daerah.

Keterangan foto utama: Pada tanggal 27 Juni 2018, Indonesia telah menyelenggarakan pemilihan kepala daerah berupa walikota, bupati, dan gubernur di 154 kabupaten dan 17 provinsi di seluruh penjuru Nusantara. (Foto: Antara/Anis Efizudin)

Pilkada 2018: Mengapa Terjadi Keterputusan Antara Politik Lokal dan Nasional?

BERLANGGANAN

Click to comment

Beri Tanggapan!

To Top