Foto file ini menunjukkan seorang gadis mendorong gerobak saat bekerja di sebuah perkebunan kelapa sawit. Isu lingkungan telah menjadi pusat perhatian dalam pemilihan lokal di Kalimantan Selatan setelah terkuak sekitar 600 dari 700 bisnis minyak sawit dan pertambangan di provinsi Indonesia yang melanggar undang-undang lingkungan. (Foto: AFP/Adek Berry)
Berita Politik Indonesia

Pilkada 2018: Pemilih Tinggalkan Politisi Pendukung Perusahaan Tambang & Kelapa Sawit

Foto file ini menunjukkan seorang gadis mendorong gerobak saat bekerja di sebuah perkebunan kelapa sawit. Isu lingkungan telah menjadi pusat perhatian dalam pemilihan lokal di Kalimantan Selatan setelah terkuak sekitar 600 dari 700 bisnis minyak sawit dan pertambangan di provinsi Indonesia yang melanggar undang-undang lingkungan. (Foto: AFP/Adek Berry)
Home » Berita Politik Indonesia » Pilkada 2018: Pemilih Tinggalkan Politisi Pendukung Perusahaan Tambang & Kelapa Sawit

Bisnis pertambangan dan minyak sawit adalah blok yang kuat dan dibiarkan saja melakukan malpraktik dengan melakukan kesepakatan dengan politisi lokal, seperti pendanaan kampanye pemilihan mereka dalam pilkada 2018. Para pemilih di Kalimantan Selatan termotivasi untuk menolak politisi yang akan membantu ratusan perusahaan yang melanggar peraturan lingkungan.

Baca juga: Menjelang Pilkada 2018, Aktivis Lingkungan Bersiap Hadapi Aksi Suap dan Jual Lahan

Oleh: Konradus Epa (UCA News)

Faktor lingkungan telah menjadi pusat perhatian dalam pilkada 2018 di Indonesia di Kalimantan Selatan, setelah muncul fakta-fakta bahwa sebagian besar bisnis pertambangan dan minyak sawit di provinsi ini melanggar undang-undang lingkungan.

Menurut Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, sebanyak 600 dari 700 bisnis melanggar aturan. Mereka termasuk berkontribusi terhadap polusi udara, salah urus dalam menangani limbah, dan membahayakan satwa liar.

Aktivis mengklaim bisnis ini adalah blok yang kuat di provinsi ini dan diizinkan untuk lolos setelah melakukan malpraktik dengan melakukan kesepakatan dengan politisi lokal, seperti pendanaan kampanye pemilihan mereka.

Penambangan dan perkebunan kelapa sawit telah memakan hingga 50 persen dari total luas provinsi yang mencapai 3,75 juta hektar, kata mereka.

Kisworo Dwi Cahyono, direktur eksekutif cabang provinsi kelompok lingkungan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) mengatakan sangat penting bagi para pemilih untuk menempatkan lingkungan di posisi yang penting pada daftar prioritas ketika mereka pergi ke tempat pemungutan suara akhir bulan ini.

“Orang-orang harus memilih calon yang peduli lingkungan dan serius menangani masalah ekologis,” kata Cahyono kepada Ucanews.com.

Sekitar 700.000 pemilih terdaftar di empat dari 11 kabupaten di Kalimantan Selatan akan memilih para pemimpin baru pada tanggal 27 Juni, begitu juga 17 provinsi, 39 kotamadya, dan 115 kabupaten di tempat lain di negara ini.

Empat kabupaten—Tanah Laut, Tapin, Hulu Sungai Selatan, dan Tabalong—merupakan bagian dari Keuskupan Banjarmasin.

Muslim adalah mayoritas penduduk di empat distrik ini.

Cahyono mengatakan siapa pun yang terpilih dalam pilkada 2018, harus bisa menangani masalah ekologi besar.

Dia mengatakan WALHI telah mendesak pemerintah lokal untuk mencabut izin pertambangan dari beberapa perusahaan dan berhenti mengeluarkan izin usaha baru. Mereka juga mendesak pembentukan “gugus tugas” untuk menyelidiki praktik penambangan ilegal.

Ferdinandus Iban (41) seorang petani Katolik dari Paroki St. Theresia di Kabupaten Tanah Laut, mengatakan bahwa ia dan banyak penduduk setempat khawatir tentang dampak lingkungan yang disebabkan oleh pertambangan batu bara.

Iban mengatakan ada dua kandidat yang maju dari distriknya.

“Kami semua sepakat untuk tidak memilih calon yang mendukung penambangan,” katanya. “Penambangan tidak membawa manfaat nyata bagi masyarakat lokal, hanya penderitaan. Orang menjadi korban polusi udara dan air.”

Baca juga: Pilkada 2018. Pilpres 2019. Musim Pemilu yang Panjang Bayangi Indonesia

Pastor Peter C. Aman, direktur Komisi Franciscan Commission for Justice, Peace and Integrity of Creation mengatakan perusahaan minyak sawit dan pertambangan, menguasai seluruh wilayah Kalimantan.

“Mereka adalah predator lingkungan,” katanya.

“Dalam pemilu mendatang masyarakat harus memilih dengan bijak. Orang seharusnya tidak memilih calon yang dikendalikan oleh kantong perusahaan atau memperdagangkan suara mereka untuk uang.”

Keterangan foto utama: Foto file ini menunjukkan seorang gadis mendorong gerobak saat bekerja di sebuah perkebunan kelapa sawit. Isu lingkungan telah menjadi pusat perhatian dalam pemilihan lokal di Kalimantan Selatan setelah terkuak sekitar 600 dari 700 bisnis minyak sawit dan pertambangan di provinsi Indonesia yang melanggar undang-undang lingkungan. (Foto: AFP/Adek Berry)

Pilkada 2018: Pemilih Tinggalkan Politisi Pendukung Perusahaan Tambang & Kelapa Sawit

BERLANGGANAN

Click to comment

Beri Tanggapan!

To Top