Personil Komisi Pemilihan Umum (KPU) Indonesia menyiapkan kotak suara dan tempat pemungutan suara di Bangkalan, Madura, pada saat Pilpres 2014. 26 Maret 2014. (Foto: AFP/Getty Images/Juni Kriswanto)
Berita Tentang Indonesia

Pilkada 2018. Pilpres 2019. Musim Pemilu yang Panjang Bayangi Indonesia

Personil Komisi Pemilihan Umum (KPU) Indonesia menyiapkan kotak suara dan tempat pemungutan suara di Bangkalan, Madura, pada saat Pilpres 2014. 26 Maret 2014. (Foto: AFP/Getty Images/Juni Kriswanto)
Home » Berita Tentang Indonesia » Pilkada 2018. Pilpres 2019. Musim Pemilu yang Panjang Bayangi Indonesia

Pilkada 2018 akan diikuti oleh Pilpres 2019. Suasana politik Indonesia akan tetap sangat mudah terbakar hingga pemilu presiden berakhir pada tahun 2019. Mereka yang berada di dalam dan di luar Indonesia perlu menahan diri agar tidak membuat percikan kecil menjadi kobaran api raksasa.

Oleh: Muhammad Sinatra (Institute of Strategic and International Studies (ISIS) Malaysia/East Asia Forum)

Tahun 2018 akan menjadi tahun yang penting bagi politik Indonesia. Pada bulan Juni 2018, 171 daerah secara bersamaan akan mengikuti pemilihan untuk memilih walikota baru, bupati dan gubernur (Pilkada 2018).

Pemilu provinsi (Pilkada) dianggap sebagai medan tempur awal menjelang pemilihan presiden tahun 2019. Pertarungan habis-habisan antara partai besar dan kecil kemungkinan besar akan terjadi karena mereka berusaha untuk mempertahankan kekuasaan atau menentang status quo.

     Baca Juga : Jelang Pemilu Indonesia dan Malaysia, Suara Pemilih Religius Harus Diperhitungkan

Tapi pemilu daerah tahun 2018 bukan hanya tentang politik nasional. Beberapa dari pemilihan ini akan menentukan pengembangan daerah terpencil seperti Maluku, Maluku Utara, dan Papua, di mana populasinya masih kekurangan apabila dibandingkan dengan kemewahan modern yang ditemukan di provinsi-provinsi di bagian barat.

Beberapa suara regional juga akan menentukan kontes politik yang jauh dari kancah nasional. Dalam pemilihan gubernur Jawa Barat, misalnya, selebriti politik akan datang melawan mantan elit dari aparat keamanan. Di Jawa Tengah, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) telah menarik perhatian dengan mencalonkan gubernur yang sedang menjabat saat ini, Ganjar Pranowo, yang namanya disebut dalam skandal korupsi terkenal e-KTP. Partai Golkar juga menarik perhatian dengan mendukung Nurdin Halid, anggota elit politik terkemuka, untuk bertindak sebagai gubernur Sulawesi Selatan, meskipun adanya banyak dugaan korupsi.

Di luar ini, pemilihan umum tahun 2019 mendominasi diskusi politik di Indonesia. Sementara Presiden Joko Widodo (Jokowi) perlu menjaga stabilitas politik, ekonomi, dan sosial selama pemilu tahun 2018, ia juga harus bertindak cepat dan tegas jika ia ingin mengamankan pemilihannya kembali.

Jajak pendapat yang dilakukan oleh SMRC saat ini, Indikator dan Indo Barometer menunjukkan Jokowi jelas merupakan yang terfavorit dalam perlombaan itu. Skor elektabilitas Jokowi mengambang di antara 45–65 persen dan survei terbaru SMRC juga menemukan bahwa 74 persen responden ‘puas’ atau ‘sangat puas’ dengan kinerja kepresidenannya sejauh ini.

Tetapi masa depan Jokowi jauh dari kata terjamin. Untuk memperkuat kesempatan pemilihannya kembali, dia harus fokus untuk mengkonsolidasikan kekuasaan di dalam lingkaran dalamnya dan menyampaikan kampanye pembangunan ekonominya sebelumnya.

Orang lain juga mengincar posisi tersebut. Saingan Jokowi, Prabowo Subianto, belum mengesampingkan kemungkinan untuk mencalonkan diri lagi dan secara konsisten berada di urutan kedua setelah Jokowi dalam jajak pendapat. Survei CSIS Indonesia juga menemukan bahwa Prabowo lebih populer daripada Jokowi di antara netizen milenial.

Mencalonkan diri untuk presiden bukanlah satu-satunya pilihan Prabowo. Dia bisa menapaki jalan mantan presiden Megawati dengan mencalonkan seorang wakil untuk mencalonkan diri sebagai kandidat partainya. Kalau tidak, dia akan membutuhkan pendamping yang populer di kartunya untuk memperkuat peluangnya dalam pemilihan umum. Kedua peran ini cocok untuk Anies Baswedan, Gubernur baru Jakarta.

Jokowi, di sisi lain, memiliki sejumlah calon pasangan yang berpotensial untuk dipilih. Mereka termasuk Agus Harimurti Yudhoyono (putra mantan presiden Susilo Bambang Yudhoyono), mantan Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang kontroversial namun populer Gatot Nurmantyo, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, dan bahkan mantan gubernur Jakarta yang dipenjara Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).

Di luar kampanye dan jajak pendapat, politik identitas menonjol sebagai salah satu faktor paling berpengaruh yang membentuk hasil pemilu tahun 2018 dan 2019. Retorika etno-religius telah menjadi pokok dalam kampanye oposisi terhadap Jokowi dan kedudukannya dalam lima tahun terakhir dan kartu ini kemungkinan akan dimainkan oleh pasukan anti-Jokowi seandainya dia memutuskan untuk mencalonkan diri untuk masa jabatan kedua.

Politik identitas sangat menonjol dalam pemilihan gubernur DKI Jakarta tahun 2017. Ahok yang sedang menjabat saat itu, seorang yang beragama Kristen keturunan China, kalah dalam pemilu dan dibenci—terlepas dari statusnya sebagai calon yang pro-pembangunan dan anti-korupsi—menunjukkan betapa kuatnya senjata politik identitas, terutama jika digunakan untuk melawan minoritas.

Ketika pemilu daerah tahun 2018 membayangi, mungkin akan ada lebih banyak bentrokan pendapat antara para pejuang politik identitas (seperti Front Pembela Islam (FPI) yang kerap disebut garis keras) dan suara para moderat, yang dipimpin oleh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyyah.

Fokus domestik yang kuat pada pemilihan umum Indonesia mendatang mungkin memiliki implikasi penting bagi keterlibatan regional dan internasional Indonesia. Tuntutan kampanye dapat menghasilkan elit politik untuk menyalurkan perhatian dan sumber daya mereka ke dalam negeri, sehingga mengakibatkan perhatian Indonesia mnurun di kancah internasional. Khususnya, kelemahan Indonesia bisa menjadi hambatan serius bagi upaya regional untuk mendorong agenda ‘ASEAN ke-50.’

Maka dari itu, tetangga Indonesia harus tetap waspada terhadap kemungkinan dampak dari narasi politik domestik Indonesia. Retorika etno-religius, misalnya, dapat diambil oleh individu-individu oportunis di Malaysia sebagai strategi politik. Samsak tinju politik tradisional seperti Malaysia dan Australia harus bersiap untuk radang retorika yang berpotensial diarahkan kepada kandidat Indonesia yang berharap untuk mendapatkan suara.

     Baca Juga : Opini Greta Nabbs-Keller: Demokrasi Tak Sempurna adalah Harapan Terbaik Indonesia

Suasana politik Indonesia akan tetap sangat mudah terbakar hingga pemilu presiden berakhir pada tahun 2019. Mereka yang berada di dalam dan di luar Indonesia perlu menahan diri agar tidak membuat percikan kecil menjadi kobaran api raksasa.

Muhammad Sinatra adalah seorang Analis di Departemen Studi Kebijakan dan Keamanan Luar Negeri di Institut Studi Strategis dan Internasional (ISIS) Malaysia.

Pandangan yang diungkapkan dalam artikel ini adalah milik penulis sendiri dan tidak mencerminkan kebijakan editorial Mata Mata Politik.

Keterangan foto utama: Personil Komisi Pemilihan Umum (KPU) Indonesia menyiapkan kotak suara dan tempat pemungutan suara di Bangkalan, Madura, pada saat Pilpres 2014. 26 Maret 2014. (Foto: AFP/Getty Images/Juni Kriswanto)

Pilkada 2018. Pilpres 2019. Musim Pemilu yang Panjang Bayangi Indonesia
Click to comment

Beri Tanggapan!

To Top