pilpres 2019
Berita Politik Indonesia

Pilpres 2019 dan Tantangan untuk Pencapaian Demokrasi Indonesia

Berita Internasional >> Pilpres 2019 dan Tantangan untuk Pencapaian Demokrasi Indonesia

Indonesia akan melangsungkan pemilihan umum ke-lima sejak bergerak menuju negara demokrasi sesungguhnya 20 tahun yang lalu. Di ajang pemilihan presiden, para calon yang berlaga masih sama: Joko Widodo melawan Prabowo Subianto. Namun di waktu yang sama, diyakini ada pergeseran ke arah yang lebih otoriter seiring meningkatnya kelompok Islam garis keras di Indonesia.

Baca juga: Perubahan Sistem Demokrasi Indonesia: Akankah Partai-partai Kecil Mati?

Oleh: Edward Aspinall (East Asia Forum)

Politik Indonesia dalam satu tahun terakhir didominasi oleh satu dinamika besar: manuver dan penentuan posisi dalam persiapan untuk pemilihan presiden yang akan datang.

Bulan April 2019, Indonesia akan mengadakan pemilihan umum nasional kelima sejak negara tersebut memulai transisi menuju demokrasi pada tahun 1998. Presiden Joko “Jokowi” Widodo akan kembali mencalonkan diri, bersama dengan ribuan anggota legislatif nasional, provinsi, dan kabupaten.

Sepanjang tahun 2018, para pengamat politik memusatkan perhatian pada perkembangan seperti negosiasi yang mengarah pada pendaftaran calon presiden dan wakil presiden pada bulan Agustus 2018, serta apa yang ditunjukkan dalam putaran pemilihan kepala daerah pada bulan Juni 2018 untuk kompetisi pilpres 2019 yang akan datang.

Jokowi saat ini tampil sebagai kandidat presiden favorit. Dia memiliki koalisi yang kuat dari partai-partai nasional di belakangnya, unggul dalam jajak pendapat publik, dan menunjukkan kinerja ekonomi yang cukup baik. Tetapi jenderal purnawirawan otoriter-populis Prabowo Subianto adalah seorang lawan yang kuat pada pilpres 2014 ketika ia hanya kalah tipis dari Jokowi. Pemilihan presiden masih belum pasti menunjukkan koalisi pemerintahan kelak.

Di bawah permukaan berita pemilu, dua tren yang lebih dalam terus membentuk kembali politik Indonesia. Yang pertama adalah meningkatnya Islamisasi kehidupan publik dan polarisasi sosial terkait antara kelompok pluralis dan Islamis. Yang kedua adalah pergeseran yang lambat tapi dapat dipahami menuju langkah-langkah yang semakin otoriter, sebuah tren yang mungkin berisiko mempertaruhkan pencapaian demokrasi Indonesia.

Kedua perkembangan itu terjadi bersamaan pada tanggal 2 Desember 2018, ketika ratusan ribu orang, kebanyakan di antaranya berpakaian putih, menghadiri aksi massa Islam di Jakarta. Diadakan untuk memperingati demonstrasi yang bahkan lebih besar dua tahun sebelumnya yang mendorong pemenjaraan gubernur Jakarta saat itu Basuki “Ahok” Tjahaja Purnama dengan tuduhan penistaan agama, aksi reuni 212 tersebut merupakan upaya yang terbaru dari serangkaian unjuk kekuatan oleh kelompok-kelompok Islam selama beberapa tahun terakhir.

Koalisi Islam yang mengorganisir rapat umum itu meliputi banyak kelompok yang paling ekstrem dan tidak toleran di Indonesia dan merupakan kekuatan signifikan di balik Prabowo. Dia turut menyampaikan pidato pada aksi itu, dengan para pemimpin partai-partai utama yang mendukung kampanye presidennya juga terlihat hadir.

Sejak Ahok dicopot dari jabatannya, kesibukan utama bagi Jokowi dan para pendukung utamanya ialah melalui strategi dua jalur untuk menghadapi ancaman koalisi ini, yang menyatukan kekuatan sosial Islamis dengan aktor-aktor politik elit.

Pada jalur pertama, Jokowi menjangkau kekuatan politik Islam dalam upaya untuk menetralisir ancaman yang mereka hadapi terhadap peluang terpilihnya kembali, dan untuk melawan desas-desus dan kebohongan yang menyebar melalui media sosial bahwa ia diam-diam adalah seorang komunis, Kristen, atau China, atau bahkan ketiganya.

Secara khusus, Jokowi menghujani perhatian kepada organisasi Islam tradisionalis berbasis massa Nahdlatul Ulama. Pilihannya atas ulama tradisional terkemuka Ma’ruf Amin sebagai calon wakil presiden yang mendampinginya saat mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada bulan Agustus 2018 sebagian dimotivasi oleh strategi ini.

Tetapi pengangkatan Ma’ruf Amin juga menunjukkan bahaya kooptasi di tengah polarisasi sosial yang terus meningkat. Selama satu setengah dekade terakhir, Ma’ruf telah menjadi salah satu suara utama yang mempromosikan interpretasi Islam yang konservatif dan anti-liberal dalam kehidupan publik Indonesia. Pencalonannya sebagai calon wakil presiden mengecewakan banyak pendukung Jokowi yang pluralis. Pencalonan Ma’ruf juga tidak berbuat banyak untuk menunjang peluang pemilihannya kembali.

Di jalur kedua, pemerintah Indonesia semakin beralih ke langkah-langkah otoriter untuk menopang dukungannya dan menghalangi lawan-lawannya. Langkah-langkah ini termasuk memperkuat hukum untuk melarang organisasi sosial dan organisasi Islam Hizbut Tahrir. Sebagai gerakan yang bertujuan untuk membentuk kekhalifahan Islam universal, Hizbut Tahrir rentan terhadap tuduhan anti-nasionalisme, meskipun tidak lebih radikal dibandingkan banyak kelompok Islam yang merupakan bagian dari koalisi Prabowo.

Baca juga: Opini: Apa yang Ditunjukkan oleh Manuver Pilpres 2019 Tentang Demokrasi Indonesia

Sementara itu, polisi menghambat kegiatan beberapa kelompok oposisi, dan para pemimpin pemerintah termasuk Jokowi telah mengisyaratkan bahwa mereka terbuka untuk meningkatkan keterlibatan militer dalam aspek kehidupan sosial dan politik. Strategi ini disebut “memerangi illiberalisme dengan illiberalisme.”

Terdapat perdebatan tentang cara terbaik untuk menafsirkan “perubahan otoriter” Indonesia. Sebagian dari perdebatan berkisar pada tingkat regresi. Dalam banyak hal, Indonesia tetap merupakan negara demokrasi multi-partai yang kuat. Belum ada pukulan fatal bagi demokrasi Indonesia.

Aspek lain dari perdebatan adalah tentang kekuatan yang mendorong perubahan ini, apakah mereka urgensi politik sementara atau proses perubahan sosial dan politik yang lebih dalam? Meskipun perubahan yang terjadi berlangsung dalam proses yang lambat, perubahan itu stabil dan arahnya tidak bisa dibantah.

Inilah mengapa pemilu 2019 memiliki signifikansi tambahan. Indonesia dihadapkan pada pilihan antara kandidat kuat Prabowo, sang Bolsonaro Indonesia, dan capres petahana Jokowi yang komitmen demokratisnya tampak kacau. Gelombang resesi demokrasi global tampaknya turut melanda pesisir Indonesia.

Edward Aspinall adalah Profesor Politik di Departemen Perubahan Sosial, Coral Bell School of Asia Pacific, The Australian National University.

Keterangan foto utama: Presiden Indonesia Joko Widodo dalam sebuah upacara kenegaraan. (Foto: Kemsetneg via The New Mandala)

Pilpres 2019 dan Tantangan untuk Pencapaian Demokrasi Indonesia

BERLANGGANAN

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top