Jokowi Bebas Pilih Cawapres dari Golkar, Sementara Setnov Hadapi Hukuman Penjara
Berita Tentang Indonesia

Pilpres 2019: Ketua Partai Golkar Airlangga Hartarto Berharap Jadi Cawapres Jokowi

Presiden Joko Widodo dan Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto lari pagi bersama di sekitar Istana Bogor pada Sabtu, 24 Maret 2018. (Foto: Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden)
Home » Berita Tentang Indonesia » Pilpres 2019: Ketua Partai Golkar Airlangga Hartarto Berharap Jadi Cawapres Jokowi

Siapakah cawapres Jokowi 2019? Menteri perindustrian, Airlangga Hartarto, memimpin dalam berbagai jajak pendapat sebagai pasangan kandidat wakil presiden mendampingi Joko Widodo. Dukungannya diharapkan mampu membantu mengamankan agenda reformasi ekonomi. Hartarto memang berharap akan menjadi bakal cawapres Jokowi, terutama karena loyalitas dan stabilitas yang telah turut diperjuangkan Golkar selama ini.

Oleh: Karlis Salna (Bloomberg)

Baca Juga: Pilpres 2019: Ketua Partai Golkar Airlangga Hartarto Berharap Jadi Cawapres Jokowi

Airlangga Hartanto, Ketua Umum Partai Golongan Karya (Golkar), yang merupakan partai politik terbesar kedua di Indonesia, baru saja mengungkapkan harapannya untuk tak sekadar duduk di kursi kabinet, namun juga turut mendampingi Presiden Joko “Jokowi” Widodo dalam perhelatan pemilihan presiden tahun depan.

Dengan waktu kurang dari satu bulan sebelum tenggat waktu pencalonan, Jokowi berada di bawah tekanan untuk menyebutkan nama pasangan cawapres pendampingnya dalam pilpres 2019 mendatang.

Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto berharap bahwa Partai Golkar yang juga dipimpinnya diberikan penghargaan oleh Jokowi dalam masa kepresidenan periode keduanya kelak, terutama karena loyalitas dan stabilitas yang telah turut diperjuangkan Golkar selama ini.

“Golkar merupakan salah satu pendukung awal kepresidenan Jokowi,” demikian ujar Hartarto dalam sebuah wawancara di Jakarta pada hari Rabu (11/7). “Kami meminta hak istimewa sebagai salah satu pendukung pertama.”

Hartarto dinilai mampu mengamankan dukungan dari salah satu mesin politik paling kuat di Indonesia jika diusung menjadi cawapres Jokowi, bersamaan dengan persiapan yang dilakukan Golkar atas kampanye panjang menjelang pemungutan suara bulan April 2019.

Stabilitas di parlemen yang ditawarkan Golkar juga akan disambut hangat oleh para investor sebagai langkah penting menuju penguncian agenda reformasi ekonomi Jokowi selama lima tahun ke depan.

Membangun Dukungan

Kurang dari setahun yang lalu, Partai Golkar, yang didirikan oleh mantan presiden otoriter Suharto, terlibat dalam skandal korupsi yang melibatkan mantan ketua umum dan juru bicara partai, Setya Novanto, yang kemudian dijatuhi hukuman penjara selama 15 tahun.

Saat ini, Hartarto menegaskan bahwa Golkar merasa percaya diri untuk mengantongi 110 dari 560 kursi di parlemen, dari 91 jumlah kursi yang dikuasai kini. Pemilihan legislatif pada tahun 2019 akan diadakan pada hari yang sama dengan pemilihan presiden. Hal ini menjadi faktor penting yang perlu dipertimbangkan Jokowi.

Di awal kekuasaannya pada tahun 2014, para partai pendukungnya hanya memiliki 38 persen kursi di parlemen. Jokowi akhirnya berhasil memperkuat koalisinya, termasuk memenangkan dukungan Golkar, hingga menjadi lebih dari dua pertiga suara mayoritas parlemen.

Hartarto mengatakan bahwa sejak Golkar bergabung dengan pemerintah, Jokowi telah memenangkan persetujuan dukungan untuk kebijakan amnesti pajak serta berhasil menunjuk Gubernur Bank Indonesia atas dukungan Golkar. Hartarto meyakinkan bahwa kehadiran Golkar akan membawa stabilitas.

Jajak pendapat yang dilakukan awal bulan Juli 2018 oleh Lingkaran Survei Indonesia menunjukkan adanya dua masalah yang paling penting bagi pemilih, yakni perekonomian serta pemerintahan yang kuat. Denny Januar Ali, Direktur Eksekutif LSI, mengatakan bahwa Hartarto memiliki kapabilitas yang dibutuhkan, terlihat dari kedua hasil jajak pendapat sebesar 36 persen dukungan pemilih untuk mendampingi Jokowi dan membantu memberikan stabilitas di parlemen.

Ketertinggalan Pertumbuhan

Golkar merupakan partai politik pertama yang mendukung pencalonan kembali Jokowi sebagai presiden untuk periode kedua, berbulan-bulan sebelum langkah serupa dilakukan oleh Partai Demokrasi Indonesia-Perjuangan (PDI-P) yang mengusung Jokowi dalam pilpres 2014, yang diketuai oleh mantan presiden Megawati Soekarnoputri.

Namun penundaan dalam menyebutkan pasangan cawapres yang akan mendampingi Jokowi telah memicu lahirnya spekulasi bahwa Golkar dapat menarik dukungannya sewaktu-waktu, suatu hal yang dikhawatirkan akan membahayakan kemampuan Jokowi untuk melanjutkan rencana ekonominya.

Indonesia sebagai negara dengan perekonomian terbesar di Asia Tenggara saat ini tengah berjuang untuk bertumbuh sekitar lima persen tetapi kurang dari tujuh persen yang menjadi target Jokowi. Meski demikian, sang presiden mendapatkan banjir pujian atas upaya reformasinya yang berhasil meningkatkan status krusial peringkat investasi Indonesia dari perusahaan peringkat pemerintah.

“Tepat hal itulah yang sebaiknya menjadi pertimbangan bagi Jokowi,” ujar Umar Juoro, petugas senior di Center for Information and Development Studies dan Habibie Center di Jakarta. Jokowi, menurut Umar, tentunya mengharapkan seseorang dengan latar belakang politik dan ekonomi yang kuat. Airlangga hadir sebagai sosok yang dapat menggabungkan kedua hal tersebut serta membuahkan hasil sesuai harapan.

Baca Juga: Bidik Pilpres 2019, Calon Presiden Indonesia Perlu Tingkatkan Kredensial Islam

Pihak lain, sebaliknya, menduga bahwa hal tersebut tampaknya tak akan terjadi. Seorang analis politik, Kevin O’Rourke menuturkan bahwa Jokowi mungkin saja sepakat bahwa Airlangga dapat mendampinginya sebagai cawapres, namun dirinya ragu bahwa Megawati menyetujui hal tersebut.

Rabu (11/7), Jokowi mengatakan bahwa dirinya belum membuat keputusan apapun, namun telah mempersempit pilihan ke lima kandidat utama, tanpa membocorkan detail tertentu. Jokowi berharap bahwa seluruh pihak dapat bersabar menunggu keputusannya, karena hal tersebut masih didiskusikan dengan para partai koalisinya.

Sementara itu, Prabowo Subianto, pemimpin Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) yang merupakan partai oposisi utama sekaligus pesaing utama Jokowi yang kalah dalam pilpres 2014, telah mendapatkan dukungan dari partainya, meski belum jelas apakah Prabowo benar-benar akan kembali mencalonkan diri untuk pilpres 2019.

Jokowi telah mendapatkan dukungan dari lima partai, dari total sepuluh partai di parlemen, jauh di depan Gerindra yang hanya mengantongi 13 persen kursi. Prabowo memiliki waktu tersisa hingga tanggal 10 Agustus 2018 untuk mengamankan dukungan dari beberapa partai yang tersisa untuk memenuhi persyaratan pencalonan presiden dari Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Keterangan foto utama: Presiden Joko Widodo dan Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto lari pagi bersama di sekitar Istana Bogor pada Sabtu, 24 Maret 2018. (Foto: Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden)

Pilpres 2019: Ketua Partai Golkar Airlangga Hartarto Berharap Jadi Cawapres Jokowi
Click to comment

Beri Tanggapan!

To Top