Ma’ruf Amin
Berita Politik Indonesia

Pilpres 2019: Politik Identitas dan Tawaran Damai Ma’ruf Amin

Berita Internasional >> Pilpres 2019: Politik Identitas dan Tawaran Damai Ma’ruf Amin

Cawapres Ma’ruf Amin telah menawarkan pernyataan damai kepada mantan Gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama. Ulama konservatif ini akan mendampingin calon petahana Presiden Jokowi–sekutu Ahok–dalam Pilpres 2019 mendatang. Apakah pernyataan damai dan permintaan maaf itu menandakan perubahan dalam pandangan ulama yang telah banyak mengeluarkan fatwa yang menyakiti minoritas ini?

Oleh: Sian Troath (The News Lens)

Cawapres Ma’ruf Amin telah menyatakan penyesalannya atas perannya dalam bersaksi dalam kasus penistaan agama yang membuat mantan Gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama dihukum. Pernyataan ini menyinggung sejumlah tema dan ketegangan yang sudah banyak diduga menjelang Pilpres 2019 tanggal 17 April mendatang.

Baca Juga: Pilpres 2019: Politik Identitas dan Tawaran Damai Ma’ruf Amin

Capres Prabowo Subianto dan kandidat presiden petahana Joko Widodo. (Foto: Reuters/TPG)

Keputusan Presiden Joko “Jokowi” Widodo untuk memilih Ma’ruf Amin sebagai cawapres mendampinginya di Pilpres 2019 secara luas diprediksi sebagai langkah yang dirancang untuk meningkatkan kepercayaan Islam terhadap dirinya. Ma’ruf Amin adalah salah satu tokoh Muslim paling berpengaruh di Indonesia sebagai ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan telah menjadi pemimpin tertinggi Nahdlatul Ulama (NU) hingga pengunduran dirinya untuk mencalonkan diri bersama Jokowi.

Sebagai ketua MUI, Ma’ruf Amin telah mendukung fatwa-fatwa kontroversial yang merugikan hak-hak minoritas, termasuk perempuan, kaum LGBT, dan kelompok minoritas Muslim Ahmadiyah. Perannya yang menonjol dalam persidangan kasus penistaan agama BTP semakin meningkatkan citranya yang anti-HAM. Artinya, keputusan Jokowi untuk memilih Ma’ruf Amin telah memicu kemarahan para pendukung Jokowi yang peduli dengan hak asasi manusia.

Pemilihan Ma’ruf Amin itu juga tampaknya tidak secara signifikan meningkatkan popularitas Jokowi, seperti yang diharapkan.

Bagi sebagian orang, pilihan Jokowi atas Ma’ruf Amin dipandang sebagai langkah politik yang cerdas untuk melindungi dirinya dari serangan politik identitas yang telah begitu menonjol sejak Pilkada Jakarta 2016, untuk memastikan bahwa pemilu akan berpusat pada masalah ekonomi. Beginilah Ma’ruf Amin sendiri menggambarkan perannya.

Langkah ini juga mendorong spekulasi tentang gagasan inklusi-moderasi, yakni gagasan bahwa memasukkan aktor-aktor yang mengganggu dalam lembaga-lembaga demokrasi akan membuat mereka memoderasi pandangan dan tujuan mereka yang lebih ekstrem.

Apakah Ma’ruf yang menyatakan penyesalan atas perannya dalam kasus penistaan agama BTP merupakan contoh dari penerapan gagasan inklusi-moderasi?

Di satu sisi, ini bukan pertama kalinya Ma’ruf Amin mengungkapkan sentimen semacam itu. Bulan September 2018, ia menguraikan niatnya untuk berdamai dengan Ahok. Bulan Oktober 2018, ia memberikan pidato utama di S. Rajaratnam School of International Studies di Singapura dengan tajuk “Munculnya Islam Wasatiyyah: Mempromosikan Islam ‘Middle-Way’ dan Kesetaraan Sosial-Ekonomi di Indonesia.”

Greta Nabbs-Keller berpendapat bahwa ini adalah tanda “Ma’ruf Amin telah menemukan kembali dirinya sebagai pendukung Islam moderat.”

Di sisi lain, peneliti Azis Anwar Fachrudin mendesak pihak-pihak yang optimis untuk berhati-hati. Dia berpendapat bahwa penyesalan Ma’ruf Amin atas perannya dalam putusan hukuman BTP adalah bukti sifat pribadinya yang pemaaf, tetapi tidak menunjukkan perubahan dalam pandangan politik dan keagamaannya. Contoh moderasi lainnya juga tidak menunjukkan perubahan pandangan yang definitif, tetapi hanya nada yang melunak untuk lebih menarik bagi pemilih.

Baca Juga: Tak Ada Lagi Kisi-Kisi untuk Debat Pilpres 2019

Ahok, Sosok yang Terus Menarik Perhatian

Basuki ‘Ahok’ Tjahaja Purnama saat tiba di pengadilan. (Foto: AFP)

Dua peristiwa penting yang akan datang akan memberi kita wawasan tentang tingkat moderasi Ma’ruf Amin, dan bentuk hal-hal yang akan muncul menjelang pemilu, misalnya debat pilpres putaran pertama pada hari Kamis (17/1) silam yang berfokus pada hukum, hak asasi manusia, korupsi, dan terorisme. Debat capres akan menjadi ajang yang penting, mengingat 25 persen pemilih hingga saat ini tetap ragu-ragu.

Momen lainnya adalah pembebasan BTP dari penjara pada tanggal 24 Januari 2019. BTP telah mendukung keputusan Jokowi untuk memilih Ma’ruf Amin sebagai calon wakil presiden dan bahkan menyatakan keinginan untuk berpartisipasi dalam kampanye segera setelah dibebaskan.

Sikap publik yang diambil oleh BTP mengenai pembebasannya dan reaksi Ma’ruf Amin terhadapnya dapat memiliki dampak signifikan pada kampanye.

Pidato besar pertama kampanye pemilu dari lawan Jokowi, Prabowo Subianto, tentu saja menunjukkan keinginan untuk fokus pada masalah ekonomi, menyerukan “ekonomi yang berpusat pada rakyat.” Namun, jawaban untuk pertanyaan apakah kampanye dapat menghindari politik identitas yang bergejolak dari Pilkada Jakarta dan tetap fokus pada ekonomi, ketegangan antara mendapatkan suara pemilih Muslim konservatif maupun para pemilih dari kalangan progresif dan minoritas, dan sejauh mana gagasan inklusi-moderasi akan terbukti valid, masih harus disaksikan terlebih dahulu.

Keterangan foto utama: Calon presiden petahana Joko Widodo (kiri) dan cawapresnya, K.H. Ma’ruf Amin, melambai setelah mendaftar untuk pemilihan presiden 2019 Indonesia di kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Jakarta. (Foto: EPA/Bagus Indahono)

Pilpres 2019: Politik Identitas dan Tawaran Damai Ma’ruf Amin

BERLANGGANAN

Click to comment

Beri Tanggapan!

To Top