Pilpres 2019
Opini

Pilpres 2019: Prabowo Kehilangan Momentum untuk Kalahkan Jokowi

Berita Internasional >> Pilpres 2019: Prabowo Kehilangan Momentum untuk Kalahkan Jokowi

Kandidat presiden petahana Joko Widodo kemungkinan besar akan mempertahankan kekuasaan, kecuali Prabowo Subianto secara serius meningkatkan permainannya. Prabowo tidak berhasil memanfaatkan berbagai kesempatan untuk menaikkan posisinya dibanding Jokowi. Kampanyenya juga memberi kesan lelah dan putus asa.

Oleh: Ken Ward (Nikkei Asian Review)

Baca Juga: Islam Konservatif Dapatkan Kembali Pengaruh Jelang Pilpres 2019

Tiga bencana fatal berturut-turut bisa menjadi hadiah bagi jenderal purnawirawan Prabowo Subianto, yang menantang Presiden Joko “Jokowi” Widodo dalam pemilihan presiden Indonesia 2019.

Namun, pemimpin partai oposisi berusia 66 tahun itu telah gagal memanfaatkan bencana gempa bumi dan tsunami tahun 2018 sebagai modal politik, yang telah menewaskan ratusan orang, maupun kecelakaan pesawat Lion Air JT610, di mana 189 orang terbunuh pada bulan Oktober 2018.

Meskipun Jokowi tidak bertanggung jawab secara pribadi untuk menangani bencana alam atau keselamatan penerbangan, ia mengawasi badan-badan yang melakukan peran vital tersebut. Jadi, menjelang pemilihan presiden 17 April 2019 dalam beberapa bulan lagi, seorang penantang yang agresif mungkin memandang presiden sebagai permainan yang sah.

Wakil Prabowo, Fadli Zon, sejak itu menyerang upaya penanganan bencana pemerintah dan rendahnya anggaran Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Tapi upaya itu tidak sama dengan jika sang penantang presiden sendiri yang menyorotinya.

Kelalaian Prabowo ini menunjukkan beberapa kekakuan dalam tanggapannya dan kurangnya semangat secara keseluruhan. Setelah mencoba dan gagal menggulingkan Jokowi dalam Pilpres 2014 empat tahun lalu, Prabowo telah menunjukkan fleksibilitas dan semangat yang lebih lemah untuk kampanye pemilu saat ini. Prabowo sering terlihat lelah dan putus asa dan juga diketahui mendapatkan lebih sedikit dana kampanye.

Sementara banyak hal bisa terjadi dalam beberapa pekan mendatang, Jokowi sudah terlihat sebagai pemenang. Tidak hanya mendapat keuntungan dari kesalahan dan pengawasan Prabowo, Jokowi telah membuat beberapa langkah cerdas dan mengurangi risikonya.

Dengan secara kontroversial memilih ulama Muslim konservatif Ma’ruf Amin sebagai calon wakil presiden yang mendampinginya, Jokowi telah membungkam kritik dari oposisi Muslim, yang merupakan ancaman potensial.

Islam sebagai masalah pemilu yang kuat telah dikesampingkan, meskipun masih bisa muncul kembali sebagai topik sentral, yang mungkin dikalahkan oleh masalah global, seperti penindasan pemerintah China terhadap minoritas Muslim Uighur.

Sebaliknya, ekonomi dan terutama tuntutan Prabowo untuk kebijakan ekonomi nasionalis, termasuk pembatasan terhadap investor asing, telah menjadi masalah pemilihan utama. Prabowo dan calon wakil presidennya, mantan Wakil Gubernur Jakarta Sandiaga Uno, tentu lebih suka berbicara tentang ekonomi daripada agama.

Tetapi bahkan dalam dimensi kebijakan ini, Jokowi mencetak kemenangan penting pada bulan Desember 2018 ketika Indonesia mengakuisisi 51,2 persen dari tambang emas dan tembaga Grasberg di Provinsi Papua. Tambang tersebut dikelola oleh Freeport McMoRan Copper & Gold, perusahaan dari Amerika Serikat yang selama puluhan tahun melambangkan “eksploitasi” asing atas sumber daya Indonesia. Seorang anggota tim kampanye Jokowi, Raja Antoni, menyatakan akuisisi tersebut sebagai deklarasi kemerdekaan kedua, membebaskan negara dari “kekuatan ekonomi asing.”

Secara langsung merujuk ke Prabowo, Raja Antoni mengklaim bahwa pencurian sumber daya mineral Indonesia di Papua telah dimulai ketika mantan mertua Prabowo, mendiang Presiden Soeharto, pertama kali menandatangani kontrak dengan Freeport.

Prabowo telah lama berperan sebagai nasionalis ekonomi. Tahun 2017, ia menerbitkan sebuah risalah berjudul “Paradoks Indonesia” yang berpendapat mengenai perlunya orientasi ulang kebijakan ekonomi nasionalis.

Judul “Paradoks,” menurutnya, menyatakan bahwa Indonesia sedang menuju ke arah negara gagal setelah 70 tahun kemerdekaan, terlepas dari sumber daya alamnya yang kaya. Prabowo mengklaim hanya 1 persen orang Indonesia yang memiliki 49 persen kekayaan negara dan 73 persen tanahnya. Dari 264 juta penduduk Indonesia, 29 juta orang hidup di bawah garis kemiskinan dan 68 juta orang lainnya hidup dengan miris tepat di atasnya.

Prabowo mengklaim bahwa pemerintah Indonesia berturut-turut telah mengizinkan orang asing menguras kekayaan Indonesia. Sementara itu, sistem politik telah diambil alih oleh modal besar. Sebagai rival Jokowi, Prabowo seharusnya dapat dengan mudah menggunakan argumen ini saat pemilu semakin dekat. Tetapi sementara banyak orang Indonesia mungkin setuju dengan sebagian dari kasusnya, gambaran besar yang ia lukiskan sangat suram sehingga bisa mengalienasi pemilih, karena kemuraman dan pesimisme bukanlah karakteristik alami Indonesia.

Sering dikhianati oleh sifat impulsifnya sendiri, Prabowo membuat prediksi liar yang merusak posisinya yang lebih beralasan. Dia memperingatkan pada bulan November 2018, misalnya, bahwa Indonesia akan bubar dan “punah” jika dia dan calon wakil presiden Sandiaga Uno kalah, karena akan meninggalkan kekuasaan di tangan seorang elit yang telah melakukan banyak kerusakan.

Tetapi para pemilih mengetahui bahwa Prabowo jauh lebih mewakili kelompok elit, dibandingkan dengan Jokowi. Selain pernikahannya dengan anggota klan Soeharto, Prabowo adalah putra seorang ekonom terkenal yang pernah memegang beberapa jabatan kabinet. Setelah lama menonjol di Jakarta, Prabowo menjadi sosok kosmopolitan yang tinggal di luar negeri selama bertahun-tahun. Sebaliknya, Jokowi adalah mantan pengusaha dan politisi daerah yang senang menunjukkan cara-caranya yang sederhana.

Bulan Desember 2018, Prabowo dengan tidak bijaksana dan salah-kaprah mengklaim bahwa Indonesia berada pada tingkat yang sama dengan negara-negara “Afrika” yang miskin, mengutip nama-nama negara Rwanda, Sierra Leone, Chad, dan Haiti. Orang Indonesia faktanya jarang memikirkan negara-negara tersebut, apalagi membandingkannya dengan negara mereka sendiri. Kemunculan nama Haiti di antara negara-negara “Afrika” juga memicu ejekan secara luas.

Secara terpisah, Prabowo memperingatkan bahwa Jakarta akan tenggelam ke dalam laut pada tahun 2025. Ini mungkin masuk akal jika ia berbicara tentang Jakarta utara, yang telah menderita parah karena penggunaan air tanah yang berlebihan. Tapi peringatan berlebihan itu salah sasaran. Tindakan ini memicu tanggapan marah dari Gubernur Jakarta Anies Baswedan, yang didukung Prabowo dalam Pilkada Jakarta 2017.

Namun Jokowi tidak sepenuhnya aman. Setiap prediksi tentang hasil pemilihan presiden Indonesia membutuhkan peringatan bahwa perkembangan ekonomi internasional dapat dengan tiba-tiba mengubah arus politik.

Penurunan tajam lain dalam mata uang Rupiah Indonesia, misalnya, setelah penurunan tajam tahun 2018, dapat meningkatkan peluang Prabowo dengan menyuntikkan ketidakpastian yang lebih besar. Tetapi mengingat catatan terakhirnya, masih belum pasti bahwa Prabowo dapat memanfaatkan bahkan pergantian peristiwa yang menguntungkan sekali pun.

Sementara itu, Jokowi telah memimpin ekspansi infrastruktur besar-besaran yang jelas mengesankan para pemilih. Selama enam bulan terakhir, dia dengan cerdik menggunakan jabatannya untuk menawarkan kenaikan gaji dan peningkatan dalam pengeluaran pembangunan untuk memenangkan konstituensi dan kelompok-kelompok kunci tertentu, termasuk kepala desa dan perwakilan militer lokal.

Sudah ada banyak hal yang mengingatkan Pilpres 2019 kali ini dengan Pilpres 2014 silam. Hal ini mungkin tidak dapat dihindari karena undang-undang pemilu membuat hampir tidak mungkin bagi calon presiden ketiga untuk muncul, sementara tidak ada politisi lain yang cukup kuat untuk menyingkirkan Prabowo.

Tetapi Prabowo harus bertindak dengan jauh lebih baik dalam mengeksploitasi peluang yang muncul selama kampanye, dibandingkan dengan yang telah dilakukannya sejauh ini, jika dia ingin meyakinkan mayoritas pemilih untuk tidak memilih Jokowi.

Baca Juga: ‘Capres’ Alternatif Nurhadi-Aldo Perkeruh Suasana Jelang Pilpres 2019

Ken Ward adalah mantan diplomat dan analis intelijen Australia. Ward menulis buku berjudul Condemned to Crisis?, mengenai penilai hubungan luar negeri Australia-Indonesia.

Pandangan yang diungkapkan dalam artikel ini adalah milik penulis sendiri dan tidak mencerminkan kebijakan editorial Mata Mata Politik.

Keterangan foto utama: Presiden Indonesia Joko Widodo (kanan), yang mencalonkan diri untuk periode kedua, memeluk calon presiden, Prabowo Subianto selama deklarasi perdamaian untuk kampanye pemilu di Monumen Nasional di Jakarta pada 23 September 2018. (Foto: AFP/Adek Berry)

Pilpres 2019: Prabowo Kehilangan Momentum untuk Kalahkan Jokowi

BERLANGGANAN

Click to comment

Beri Tanggapan!

To Top