Partai Politik
Berita Politik Indonesia

Berani Angkat Isu Kontroversial, PSI Ingin Lawan Intoleransi

Berita Internasional >> Berani Angkat Isu Kontroversial, PSI Ingin Lawan Intoleransi

Sebagai partai baru di kancah perpolitikan Indonesia, PSI punya cara sendiri agar mendapatkan perhatian di tengah dominasi parpol-parpol besar. Citra sebagai partainya milenial Indonesia pun dibangun PSI, dengan tekad menghapuskan intoleransi, melawan segala bentuk ancaman bagi persatuan masyarakat Indonesia, dan melawan praktik korupsi di pemerintahan. Namun terlepas dari banyaknya kontroversi yang ditimbulkan PSI, mampukah partai tersebut mewujudkan cita-citanya untuk memberantas intoleransi dan korupsi?

Oleh: Mata Mata Politik

Baca Juga: KPU: 49 Mantan Napi Korupsi Maju Nyaleg

Jika diminta menyebutkan kontroversi apa saja yang pernah ditimbulkan Partai Solidaritas Indonesia (PSI), beberapa orang mungkin bisa melakukannya dengan mudah. Sejak pendiriannya, nama PSI sendiri pertama kali muncul di media dengan cukup bombastis, sebagai partainya kaum milenial di Indonesia. Media-media berita arus utama ramai-ramai melaporkan, bahkan nama PSI muncul di tajuk berita media-media luar negeri.

Terlepas dari segala kontroversi yang selalu mengikuti, terbukti strategi PSI untuk menarik perhatian masyarakat Indonesia berhasil. Ketua Umum PSI Grace Natalie pun selalu vokal dalam membela nilai-nilai yang dianut partainya, seperti toleransi, pemberdayaan perempuan dan pemuda, serta politik progresif.

Sementara itu, pidato Grace di Yogyakarta, Senin (11/2) membuat tagar #PSILawanNasionalisGadungan jadi trending topic di media sosial. Menurut Grace dalam pidatonya, partainya tersebut selalu bicara isu-isu sensitif—dan karenanya sering menuai kontroversi—lantaran ingin melawan intoleransi yang dikatakan berkembang di Indonesia.

“Lebih dari empat tahun lalu, PSI didirikan atas kecemasan terkait meluasnya intoleransi di negeri ini. Itulah alasan kenapa salah satu perjuangan pokok PSI adalah melawan intoleransi,” kata Grace seperti dikutip dalam siaran pers PSI.

Baca Juga: Debat Pilpres 2019: Jokowi-Prabowo Gagal Tunjukkan Komitmen Berantas Korupsi

Grace menyampaikan, penyerangan terhadap kelompok berbeda keyakinan yang dibiarkan saja, penutupan tempat ibadah, ceramah kebencian yang sering disampaikan di mana-mana, jika dibiarkan akan jadi sesuatu yang dianggap biasa oleh masyarakat. Inilah fenomena berbahaya yang disebut aktivis dan peneliti Sandra Hamid sebagai “normalisasi intoleransi.”

Mantan jurnalis senior itu mengatakan, banyak pihak yang diam ketika menghadapi gelombang intoleransi besar itu. Kelompok nasionalis-moderat di parpol-parpol, menurut Grace, lebih suka main aman, agar tidak dicap anti-umat, hanya demi kepentingan elektoral semata.

Tak hanya untuk melawan normalisasi intoleransi, pernyataan-pernyataan PSI yang kerap kontroversial, menurut Grace, juga bertujuan untuk melawan ancaman-ancaman bagi persatuan Indonesia. Dalam pidatonya, dia menyatakan PSI ingin melawan segala bentuk ancaman tersebut, yang bisa mengambil berbagai macam bentuk.

“Ada yang ingin mengganti NKRI, ada yang ingin mengganti keberagaman dengan fahamnya sendiri dengan menyelundupkan regulasi diskriminatif,” kata Grace seperti dikutip siaran pers parpol berlambang bunga tersebut. “PSI percaya bahwa untuk menyelesaikan persoalan ini harus ada pengakuan diri bahwa ada masalah besar yang sedang mengancam persatuan Indonesia.”

Dalam pidatonya di Jogja Expo Center, Yogyakarta, Grace berkesempatan juga untuk menjelaskan beberapa kontroversi yang meliputi PSI, dan mengapa partai tersebut memilih untuk membahasnya secara publik.

Dia menjelaskan, konsep kewarganegaraan menyatakan bahwa setiap warga negara adalah setara dengan satu sama lain. Tak ada dikotomi mayoritas dan minoritas, pribumi ataupun non-pribumi, tak ada warga negara kelas satu dan kelas dua, semua setara sebagai warga negara Indonesia. Dan salah satu hak warga negara Indonesia adalah kebebasan untuk memeluk agama dan beribadat menurut agamanya.

“Tapi ironisnya, laporan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia 2017 mengungkapkan, salah satu persoalan hak asasi paling menonjol selama lima tahun terakhir adalah terkait tindakan melarang, merusak, atau menghalangi pendirian rumah ibadah,” kata Grace, membicarakan usul teranyar PSI untuk mencabut surat keputusan bersama (SKB) tiga menteri soal pendirian tempat ibadah.

“PSI akan melakukan deregulasi, menghapuskan peraturan bersama menteri yang jelas-jelas menghalangi kebebasan orang beribadah sebagaimana yang dijamin oleh konstitusi,” kata dia, seperti dikutip Tempo.co, Senin.

Grace juga menilai, intoleransi sudah banyak terlihat di mana-mana, dan bahkan kelompok intoleran juga menyerang upacara adat. “Oktober tahun lalu, upacara ‘Sedekah Laut’ (yang diadakan) sebagai ekspresi rasa syukur… diserang dan diteror oleh sekelompok orang yang menganggap upacara adat itu sesat.”

Dia dan kader-kader partainya menilai, kelompok-kelompok adat, penganut kepercayaan yang sudah ribuan tahun hidup tenang di bumi Nusantara ini kini menjadi sasaran kebencian. Menurutnya, mereka kini menjadi sasaran, dituduh sesat, dipersekusi dan mengalami diskriminasi. Inilah yang ingin diubah PSI.

“PSI bertindak dan berbicara atas dasar Konstitusi. Kami ingin hak-hak dasar ini dipenuhi dan dijalankan secara penuh—tanpa syarat!” katanya.

Selain masalah intoleransi, Grace Natalie juga menyebutkan tentang ‘nasionalis gadungan’ dan tujuan PSI untuk membangun persatuan dan nasionalisme Indonesia.

“Nasionalisme, bagi PSI, harus didirikan di atas politik yang bersih. Karena kami percaya persatuan nasional harus dibangun atas dasar trust,” katanya.

Bagi PSI, ancaman bagi persatuan Indonesia ada dua, yakni kaum intoleran dan para koruptor yang menurutnya melemahkan persatuan, yang membuat kaum nasionalis-moderat saling tak percaya satu sama lain.

“Jadi kalau ada orang menyebut dirinya Nasionalis, tapi di belakang masih mencuri uang rakyat. Mereka lebih pantas kita sebut nasionalis gadungan,” kata Grace seperti dikutip siaran pers PSI.

Dia menjelaskan, kaum nasionalis gadungan dalam kamus PSI adalah orang-orang yang mengaku nasionalis tapi ikut meloloskan perda-perda agama yang diskriminatif. Mereka adalah kekuatan politik tengah yang bungkam ketika ada kejadian intoleransi, yang tidak bersuara ketika rumah-rumah ibadah ditutup, atau partai-partai yang mengaku nasionalis kadernya rutin dipanggil KPK karena mengkorupsi uang rakyat.

Sementara itu, terlepas dari segala kontroversinya, elektabilitas PSI merayap naik. Khususnya setelah polemik terkait larangan poligami, elektabilitas parpol tersebut naik 0,3 persen di pertengahan Januari 2019.

Berdasarkan hasil survei Y-Publica yang dirilis pada 14 Januari 2019, elektabilitas PSI naik ke angka 2,9, setelah sebelumnya bertengger di angka 2,6 persen.

“Elektabilitas PSI naik karena sukses memainkan strategi diferensiasi yang ideologis,” kata Direktur Y-Publica, Rudi Hartono, seperti dilansir Tribunnews.com.

Rudi menjelaskan, walaupun kontroversial, pengusungan isu politik yang ideologis oleh PSI, seperti penolakan perda syariah dan poligami, PSI memainkan strategi diferensiasi atau pembeda yang bersifat ideologis. Dia menilai, strategi itu memberikan keuntungan ganda bagi PSI.

Pertama, karena ada kontroversi terkait isu yang dilontarkan, PSI pun mendapatkan perhatian publik. Yang kedua, menurut Rudi, ada segmen tertentu dari pemilih, terutama kaum rasional dan ideologis, yang akan tertarik dengan kampanye PSI.

Elektabilitas PSI menurut hasil dari lembaga survei Charta Polititica Indonesia juga mengalami kenaikan. Menurut survei Charta, elektabilitas PSI sudah naik menjadi 1,5 persen, setelah sebelumnya berada di angka 0,9 persen.

Selain elektabilitasnya naik, kampanye PSI juga mendapat pujian dari berbagai pihak. Menurut penelit 7 (Seven) Strategic Studies Girindra Sandino, naiknya elektabilitas parpol baru tersebut menyebabkan parpol-parpol lama turun.

“Menurut saya tidak saja kampanye PSI yang kontroversial, tapi pada sosok personal kader PSI yang terus berusaha keras membangun komunikasi dengan para pemilih, khushusnya kaum milenial,” kata Girindra, seperti dikutip Breakingnews.co.id, Selasa (12/2).

Baca Juga: Kurangnya Gaji PNS Dorong Praktik Korupsi

Girindra juga menilai salah satu kader yang paling berhasil menerapkan strategi kampanye PSI adalah ketua DPP-nya, Tsamara Amany. Menurutnya, Tsamara selalu bisa meraih target-target pemilih yang pas.

“Tsamara yang sering tampil berhasil menciptakan kondisi tersebut dengan pro-kontra yang ada. Kedua, PSI berhasil melakukan pendekatan rational choice, yang mengungkap bahwa ada variabel lain yang menentukkan dalam mempengaruhi pilihan politik seseorang. Jadi, para pemilih bukan saja pasif tetapi juga aktif, dan bukan hanya terbelenggu oleh karakteristik sosiologis dan psikologis, tetapi bebas bertindak,” katanya.

Menurut Girindra, kader-kader PSI, khususnya Grace dan Tsamara, mampu mempengaruhi pemilih walau kerap melontarkan isu kontroversial, seperti perda syariah, larangan poligami, kekerasan seksual, yang merupakan isu-isu feminisme dan agama.

Pujian lain untuk PSI datang dari Sekjen Pergerakan Indonesia, Abi Rekso, yang menyebut video “Es Teh Manis” Grace Natalie sebagai ice breaker yang menyegarkan, untuk memecahkan kebuntuan politik dan melumerkan ketegangan.

“Grace meberikan ‘ice breaker‘ buat banyak orang. Politik jangan melulu ditampilkan dengan wajah yang bengis dan permusuhan. Sesekali juga perlu melempar daya tarik seperti Grace Natalie. Itu ‘kan menyegarkan,” kata Abi seperti dikutip Elshinta.com, Minggu (10/2).

Menurut Abi, Grace melakukan hal yang tepat, karena masyakarat akan muak dan malah bersikap apolitis jika politik selalui dihiasi kebencian, kemarahan, dan pertikaian. Apalagi, menurut dia, politik sekarang dipenuhi banyak berita bohong dan seruan kebencian.

Dia juga menilai, Sandiaga Uno yang berupaya menghibur masyarakat dengan rambut petai-nya bukanlah kejenakaan.

“Tidak ada yang kegembiraan politik bersama Sandi. Itu adalah kekonyolan politik. Apa yang dilakukan Grace sudah tepat. Kegembiraan muncul bersama senyum, kecerdasan, dan harapan masa depan. Dengan begitu, publik dan generasi milenial akan mengerti bahwa politik bukanlah awal dari permusuhan. Politik adalah kegembiraan, di masa depan,” katanya.

Pandangan yang diungkapkan dalam artikel ini tidak mencerminkan kebijakan editorial Mata Mata Politik.

Keterangan foto utama: Ketua Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Grace Natalie telah dilaporkan ke polisi karena mengatakan bahwa partainya akan menentang hukum syariah, jika terpilih menjadi anggota parlemen tahun depan. (Foto: Facebook/PSI)

Berani Angkat Isu Kontroversial, PSI Ingin Lawan Intoleransi

BERLANGGANAN

Click to comment

Beri Tanggapan!

To Top