Agar Tak Salahgunakan Jabatan, Jokowi Harus Cuti Selama Kampanye Pilpres 2019
Berita Politik Indonesia

Agar Tak Salahgunakan Jabatan, Jokowi Harus Cuti Selama Kampanye

Sebagai putra seorang penjual kayu, Jokowi melanjutkan usahanya dengan mendirikan bisnis manufaktur furnitur sendiri sebelum beralih ke politik. (Foto: AFP)
Berita Internasional >> Agar Tak Salahgunakan Jabatan, Jokowi Harus Cuti Selama Kampanye

Pembicaraan mengenai perlu atau tidaknya seorang petahana, dalam hal ini Presiden Joko Widodo, selama masa kampanye Pilpres 2019 berubah menjadi polemik. Sejumlah pihak mendesak presiden untuk mengambil hak cuti agar aktivitas kampanye tidak bias dengan aktivitas Jokowi sebagai presiden. Walaupun Bawaslu menyatakan bahwa presiden cuti selama beberapa jam saat kampanye, namun cuti penuh Jokowi selama masa kampanye hingga hari pemilihan dianggap tetap perlu.

Oleh: Mata Mata Politik

Baca Juga: Siapa Pemenang Pilpres 2019 yang Ideal bagi Amerika?

Selama masa kampanye Pilpres 2019, capres petahana Presiden Joko Widodo (Jokowi) didesak untuk mengajukan cuti penuh. Menurut beberapa pihak, cuti Jokowi selama masa kampanye diperlukan agar tak ada bias antara aktivitas kampanyenya dengan aktivitas kepresidenan.

Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno telah mendesak Jokowi untuk segera mengambil cuti penuh selama kampanye Pilpres 2019. Wakil Ketua BPN Ferry Juliantono menilai, cuti presiden penting diambil, karena perlu ada klasifikasi yang jelas terkait kegiatan yang dilakukan Jokowi, apakah masuk kategori kerja sebagai presiden, atau kateogori kampanye.

Seruan ini telah digaungkan BPN sejak akhir Februari lalu.

“Mengambil cuti itu penting karena sudah banyak kejadian, susah dibedakan antara presiden dan calon presiden (capres). Kami akan telusuri apakah selama ini Pak Jokowi mengambil cuti atau tidak,” kata Ferry seperti dilansir CNN Indonesia.

“Sudah terlalu permisif, seorang capres menggunakan fasilitas negara dan lakukan kampanye untuk pengaruhi pilihan masyarakat. Kegiatan Pak Jokowi belakangan sulit dipisahkan antara capres atau presiden,” pungkasnya.

Perihal cuti yang diambil presiden petahana ini tak hanya mengemuka pada pemilihan presiden kali ini saja. Pada saat Pemilihan Legislatif (Pileg) 2014 dan Pilpres 2009, petahana Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pernah beberapa kali mengambil cuti selama kampanye.

Pada Pileg 2014 lalu, SBY yang menjadi juru kampanye Partai Demokrat mengambil cuti pada hari Senin, 17 Maret 2014. Sedangkan pada Pilpres 2019, SBY mengambil cuti pada tanggal 20 Maret, 27 Maret, dan 3 April 2009 untuk berkampanye. Sedangkan untuk kampanye saat hari libur, SBY tak mengambil cuti.

Pihak oposisi baru-baru ini kembali mendesak Jokowi untuk cuti, seperti yang disampaikan Wakil Sekjen Partai Demokrat, Didi Irawadi Syamsuddin.

“Cuti sesuai aturan KPU saja. Dia kan masih menjabat presiden Indonesia,” ujar Didi seperti dikutip Rmol.co, Kamis (7/3).

Baca Juga: Pilpres 2019: Mengenal Lebih Dekat Dua Kandidat dan Para Cawapresnya

Didi menilai, dengan mengambil hak cutinya, Jokowi akan terhindar dari segala bias terkait fungsi jabatannya, dan bebas tuduhan menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan kampanye. Dia juga menekankan, para menteri juga harus bersikap netral dan tak terlibat dalam kampanye Jokowi.

“Para menteri dan pejabat negara lainnya yang ada dalam kubu Jokowi harus adil dan netral. Sedikit pun tidak boleh gunakan fasilitas negara dan kampanye terselubung,” tegasnya.

Hal yang sama disampaikan Anggota Tim Advokasi Hukum, Indra. Dia pun meminta Jokowi untuk cuti selama kampanye, dan membandingkannya dengan Sandiaga Uno, yang mundur dari jabatan Wakil Gubernur DKI Jakarta untuk fokus pada kampanye. Desakan cuti ini bermuara pada kekhawatiran akan penyalahgunaan kekuasaan dan fasilitas negara selama kampanye.

Hal ini juga yang mendorong Sandiaga untuk mundur dari jabatannya setelah ditunjuk sebagai cawapres Prabowo. “Saya tegas mundur, walaupun diperbolehkan saya cuti. Karena saya nanti bisa memakai fasilitas negara, fasilitas uang Pemprov DKI (kalau tidak mundur),” kata Sandiaga seperti dikutip Tribunnews.com.

Sementara itu, seruan dari BPN ini ditentang oleh Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf Amin. Anggota TKN Lukman Edy menyebut akan terjadi kekosongan jabatan presiden jika Jokowi cuti kampanye. Dia mengatakan, karena itulah TKN menganggap Jokowi tak perlu cuti selama kampanye.

TKN juga mengutip isi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, yang tidak mewajibkan capres atau calon wakil presiden (cawapres) petahana cuti sepanjang proses pemilihan umum.

“Nah, itu sudah ditata dalam ketatanegaraan kita. Tidak boleh ada kekosongan kekuasaan. Bahkan, presiden meninggal sekalipun tidak boleh ada kekosongan kekuasaan. Harus segera diganti, kan begitu,” kata Lukman, seperti dilansir Kabar24.

Namun alasan kekosongan jabatan ini kembali dibantah BPN.

Baca Juga: Pilpres 2019: Akankah Dorongan Islam Moderat Ma’ruf Amin Bertahan?

“Nah, artinya sekarang proses kampanye terbatas sudah dilakukan. Kalau memang Jokowi mensosialisasikan sebagai capres, sebagai kandidat seharusnya dia cuti dan ini instrumen yang diatur undang-undang,” kata Indra. “Pak JK (Jusuf Kalla) sanggup kok jadi presiden sementara, saya yakin Pak JK bijaksana.”

Menanggapi seruan cuti Jokowi dari BPN, Pengamat Politik Universitas Al-Azhar Ujang Komarudin menilai hal itu wajar saja. Namun soal apakah cuti atau tidak, Ujang mengembalikan kepada Jokowi, apakah memutuskan cuti atau tidak.

“Desakan yang wajar. Namun soal cuti atau tidak cuti itu sudah diatur dalam undang-undang. Hak cuti atau tidak itu bergantung pada Jokowi. Yang penting tidak melanggar undang-undang,” katanya kepada IDN Times.

Keterangan foto utama: Presiden Indonesia Joko Widodo alias Jokowi. (Foto: AFP)

Agar Tak Salahgunakan Jabatan, Jokowi Harus Cuti Selama Kampanye

BERLANGGANAN

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top