Seni jalanan di Berlin di Teufelsberg, yang mengekspresikan ancaman terhadap kebebasan berbicara. (Foto: Vice/Hennessy)
Berita Politik Indonesia

Ancam Kebebasan Berpendapat, Implementasi UU ITE Perlu Ditinjau Ulang

Berita Internasional >> Ancam Kebebasan Berpendapat, Implementasi UU ITE Perlu Ditinjau Ulang

Vonis penjara yang dijatuhkan kepada Ahmad Dhani terkait ujaran kebencian sontak menarik perhatian. Pro dan kontra pun terjadi, memperdebatkan apakah UU ITE, undang-undang yang digunakan untuk menjerat caleg Partai Gerindra tersebut, memiliki ‘pasal karet’ yang kerap dipergunakan untuk membungkam kebebasan berbicara. Perdebatan mengenai vonis Ahmad Dhani dan UU ITE bahkan membuat tagar #AhmadDhaniDiKriminalisasi jadi trending topic di Twitter. Benarkah UU ITE telah sering disalahgunakan?

Oleh: Mata Mata Politik

Tweet Ahmad Dhani dinilai hakim menimbulkan keresahan dan berpotensi memecah belah masyarakat. Namun menurut pertimbangan lembaga penelitian independen yang fokus pada hukum pidana dan reformasi peradilan Institute for Criminal and Justice Reform (ICJR), vonis yang dijatuhkan hakim kepada Ahmad Dhani menambah rentetan panjang korban dari pasal karet UU ITE.

Baca Juga: Ahok Bebas: ‘Ia Telah Berubah Sekarang’

ICJR sendiri sudah lama merekomendasikan pencabutan dan peninjauan ulang pasal-pasal yang multi tafsir dan berpotensi disalahgunakan untuk mengancam kebebasan berekspresi dalam UU ITE, seperti pasal 27 ayat 3 maupun pasal 28 ayat 2.

Lembaga tersebut menilai, penafsiran pasal-pasal dalam UU ITE kerap kali membelenggu praktik pengadilan yang eksesif. Sebagaimana contoh mengenai ujaran kebencian, ujaran kebencian yang dimaksud dalam KUHP adalah ujaran kebencian dalam rangka menghasut sedangkan dalam UU ITE pengaturannya dibuat lebih ‘karet’ sehingga lebih mudah digunakan.

Tak hanya itu, ICJR juga mengingatkan bahwa KUHP mengatur beberapa unsur kunci seperti “di muka umum” dan “antar golongan.” Bedanya dengan UU ITE adalah, UU ITE memberikan penafsiran yang lebih luas dengan menggunakan istilah “menyebarkan” dan juga mencakup “individu.”

“Hal ini menimbulkan multi tafsir karena dalam UU ITE, penggunaannya bisa sangat luas dan tidak ditujukan untuk propoganda kebencian semata, namun bisa ditempatkan dalam konteks ekspresi yang lebih privat, seperti penghinaan individu atau kelompok tertantu yang tidak masuk dalam defenisi golongan seperti yang ada dalam Pasal 156 KUHP,” terang Direktur Program ICJR dalam pesan tertulisnya kepada Mata Mata Politik, Rabu (30/1).

Lembaga independen tersebut juga menilai, penggunaan pasal 28 ayat (2) Jo Pasal 45 UU ITE tak memiliki standar yang ketat, sehingga membunuh kebebasan berekspresi warganegara serta menciptakan iklim ketakutan dalam bereskpresi dan berpendapat.

Pengamat politik Rocky Gerung mengekspresikan hal serupa. Dia menilai, saat ini orang-orang takut untuk berpikir, dan takut untuk mengungkapkan dalil “karena diintip oleh sejumlah kamera, diintip oleh sejumlah Undang-Undang.”

“Sekali salah bicara, maka UU ITE bekerja,” kata Rocky, seperti dilansir Tribunnews.com, Rabu.

Baca Juga: Bebas dari Penjara, Ahok Kembali Jadi Sorotan Jelang Pilpres 2019

Terkait dengan penerapan UU ITE, Wakil Ketua DPR Fadli Zon berpendapat undang-undang tersebut sebetulnya tidak bermasalah. Namun dia menilai, penerapan dari undang-undang tersebut yang bermasalah. Fadli berkata revisi belum perlu; yang diperlukan, menurut dia, adalah kajian-kajian terkait pasal-pasal dalam UU ITE.

“Saya kira ini ngawur kalau menerapkan itu untuk menjerat orang. Apalagi penerapannya itu diskriminatif kepada pihak mereka tidak terjadi. Ini bener-bener sudah kezaliman yang luar biasa,” katanya, seperti dilansir Merdeka.com.

Sebelumnya diketahui, musisi dan politikus Ahmad Dhani divonis hukuman satu tahun enam bulan penjara terkait kasus ujaran kebencian.

Keterangan foto utama: Ilustratif. Seni jalanan di Berlin di Teufelsberg, yang mengekspresikan ancaman terhadap kebebasan berbicara. (Foto: Vice/Hennessy)

Ancam Kebebasan Berpendapat, Implementasi UU ITE Perlu Ditinjau Ulang

BERLANGGANAN

Click to comment

Beri Tanggapan!

To Top