Kebebasan Pers
Berita Politik Indonesia

Janji Pemerintah Tumpul, Kebebasan Pers Indonesia Masih Terpuruk

Berita Internasional >> Janji Pemerintah Tumpul, Kebebasan Pers Indonesia Masih Terpuruk

Memperingati Hari Pers Nasional yang jatuh pada tanggal 9 Februari, kebebasan pers di era Jokowi menjadi sorotan. Walau mengatakan ia mendukung dan bahkan menjamin kebebasan pers, fakta di lapangan terlihat berbeda. Wartawan-wartawan Indonesia masih menerima ancaman, perundungan, persekusi, bahkan salah satu pembunuhnya nyaris diberi remisi. 

Baca juga: Hari Pers Nasional: Kebebasan Pers Dijamin oleh Pemerintah

Oleh: Dieqy Hasbi Widhana (Pacific Media Watch)

Hari Pers Nasional (HPN) Indonesia, yang jatuh pada 9 Februari merupakan pengingat kasus pembunuhan jurnalis Radar Bali Anak Agung Gede Prabangsa pada 2009.

Berdasarkan hasil penyelidikan oleh Aliansi Jurnalis Independen (AJI), yang kemudian diterbitkan dengan judul “Jejak Berdarah Setelah Berita”, Prabangsa dibunuh karena ia menulis setidaknya tiga artikel tentang manipulasi anggaran proyek senilai sekitar 40 miliar rupiah di Kabupaten Bangli, Bali.

Tiga laporan itu berjudul, “Pengawas Dibentuk setelah Proyek Jalan”, “Bagi-bagi Proyek Pl Dinas Pendidikan Bangli”, dan “SK Kadis Dinilai Cacat”.

Dalang di balik pembunuhan Prabangsa adalah Susrama, seorang kontraktor yang secara rutin menangani tender kontrak dan pengadaan untuk beberapa kantor dan agen pemerintah di Bangli, Bali.

Susrama juga merupakan adik dari Bupati Bangli I Nengah Arnawa, yang pada waktu itu adalah kandidat legislatif Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) dalam pemilihan 2009, dan kemudian terpilih sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Bangli. Susrama kemudian dijatuhi hukuman penjara seumur hidup atas pembunuhan Prabangsa.

Namun, ironisnya, vonis penjara seumur hidup itu dianulir oleh Presiden Joko “Jokowi” Widodo.

Lewat remisi yang tertuang dalam Keputusan Presiden 29/2018, Jokowi memberikan remisi kepada Susrama: hukumannya berubah menjadi pidana penjara sementara. Susrama berada pada urutan ke-94 dari 115 orang narapidana yang menerima jatah remisi.

Pemilahan Terpidana

Direktur Eksekutif Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers, Ade Wahyudin, menegaskan pemberian remisi semestinya mempertimbangkan beragam aspek yang menyertainya.

“Yang luput dari kajian pemilahan terpidana ini, yaitu kasusnya detailnya seperti apa, efek sosial dari kasus itu seperti apa,” kata Ade kepada Tirto, Jumat (8/2).

Senada dengan Ade, Ketua Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia, Abdul Manan, mengatakan keputusan Jokowi tersebut begitu mengecewakan. Menurutnya, remisi yang diberikan kepada Susrama mengabaikan rasa keadilan.

Pada Jumat sore (8/2), Ade dan Manan menemui Dirjen Pemasyarakatan Kemenkum HAM, Sri Puguh Budi Utami. Ditemani perwakilan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), keduanya menyampaikan keluhan serta memberikan petisi yang disusun AJI, LBH Pers, dan YLBHI.

“Kami meminta remisi terhadap pembunuh Prabangsa dicabut,” ujar Manan, merangkum tuntutan yang dibawanya ke pemerintah.

Kebebasan pers yang terpuruk

Menurut Manan, apabila memakai standar Reporters Without Borders, LSM yang berfokus pada isu kebebasan pers, kondisi kebebasan pers di Indonesia sangat buram. Peringkat Indonesia berada pada urutan 124 dari total 180 negara. Bahkan, posisi Indonesia masih kalah dengan Timor Leste.

“Itu di bawah 100, kan, liga underdog. Tergolong jelek,” kata Manan.

Jokowi memang rutin hadir dalam perayaan Hari Pers Nasional (HPN) versi Persatuan Wartawan Indonesia (PWI). Namun, jelas Manan, hal itu tak serta merta mewakili upaya untuk menguatkan kebebasan pers di Indonesia.

Baca juga: Indonesia: Kebebasan Pers di Negara Demokrasi Terbesar Asia Tenggara Masih Cacat?

“Acara bulan Februari yang diperingati PWI itu, kan, lebih banyak seremonial saja. Sangat tidak memadai untuk memperlihatkan bentuk keberpihakan,” tuturnya.

Ada banyak hal yang seharusnya bisa dilakukan oleh Jokowi daripada sekadar mengikuti acara seremonial Hari Pers Nasional. Misalnya, tegas Manan, meminta Kemenkum HAM merevisi KUHP, tepatnya pasal-pasal baru yang bersifat “contempt of court.”

Kehadiran rumusan ini bermasalah karena jurnalis dapat dipidana lima tahun penjara apabila produk jurnalistiknya mempengaruhi keputusan hakim.

Selain itu, ada Pasal 494 tentang Tindak Pidana Pembukaan Rahasia. Begitu juga Pasal 309 ayat (1) yang berpotensi multitafsir serta rentan digunakan untuk mengkriminalisasi jurnalis.

Artikel-artikelnya juga tidak jelas

“Harusnya, kalau mau menujukan pembelaan, [bisa] menginisiasi lahirnya regulasi yang mendukung iklim kemerdekaan pers. Menganulir pasal-pasal yang selama ini membahayakan kemerdekaan pers karena terlalu karet,” ujarnya.

Kebutuhan untuk merevisi pasal-pasal bermasalah kian mendesak dilakukan mengingat dalam setahun terakhir, terdapat dua upaya pemidanaan jurnalis.

Mereka yang jadi korban adalah mantan Pemimpin Redaksi Serat.id, Zakki Amali dan Manan sendiri. Keduanya dikriminalisasi karena melakukan investigasi dugaan plagiat Rektor Unnes Fathur Rokhman serta skandal buku merah yang diduga melibatkan Kapolri Jenderal Tito Karnavian.

“Kasus Serat.id itu jelas sengketa pers. Polisi harus sangat berhati-hati menangani itu. Idealnya, mendorong agar kasus itu tidak ditangani secara pidana, agar supaya diselesaikan melalui mekanisme UU Pers, yaitu dengan meminta Unnes untuk mengadu ke Dewan Pers,” terang Manan.

“Sementara kasus IndonesiaLeaks itu sangat sumir dan kalau mau mempersoalkan liputan yang dimuat lima media, tidak patut diproses secara pidana. Pihak yang merasa dirugikan, entah itu Kapolri, semestinya memberikan contoh untuk memproses kasus lewat mekanisme yang sudah disediakan oleh UU Pers.”

PR Jokowi masih banyak

Ada beberapa pekerjaan rumah yang harusnya diutamakan Jokowi untuk melindungi kebebasan pers.

Ambil contoh tentang visi, misi, dan program aksinya sebagai capres 2014. Dalam konteks ini, Jokowi berjanji akan menata kembali kepemilikan frekuensi penyiaran. Harapannya agar tidak terjadi monopoli oleh sekelompok orang atau kartel industri penyiaran.

Menurut riset doktoral Ros Tapsell dari Australian National University yang kemudian dibukukan dengan judul Media Power in Indonesia (2017), sampai sekarang ada delapan konglomerasi media yang menguasai frekuensi publik.

Selain soal konglomerasi media, yang harus dibenahi Jokowi adalah soal clearing house, sebuah mekanisme yang ditujukan untuk menyaring permohonan izin wartawan asing yang hendak meliput kondisi di Papua.

Proses clearing house melibatkan 19 unit kerja dari 12 Kementerian berbeda dan dikenal berbelit dan butuh waktu yang lama.

Ketika menghadiri panen raya di Kabupaten Merauke, 10 Mei 2015, Jokowi menegaskan prosedur itu bakal dihapuskan. Jokowi menyatakan bahwa harus ada mekanisme yang transparan dengan tolok ukur yang objektif, guna mempertimbangkan izin jurnalis asing dalam meliput kondisi di Papua.

Wartawan dimata-matai

“Wartawan dipersulit untuk mendapat izin bisa liputan, bahkan dimata-matai. Kalau tidak, fixer-nya yang diintimidasi,” ujarnya.

Masalah lain yang tak kalah penting adalah intimidasi. Berdasarkan catatan tim advokasi AJI, pada era Jokowi terdapat pola tindak kekerasan baru terhadap jurnalis berupa perundungan maupun penyebaran informasi pribadi melalui media sosial.

Sepanjang tahun 2018, ada tiga kasus persekusi wartawan media daring. Korbannya yakni jurnalis kumparan.com dan detik.com. Data pribadi keduanya, yang sedang meliput “Aksi Bela Islam 211”, diumbar oleh kelompok yang keberatan dengan pemberitaan yang ditulis.

“Persekusi terhadap wartawan belum ada yang diproses hukum. Tapi, beberapa kasus persekusi yang korbannya bukan wartawan, proses hukum jalan. Presiden harus menujukan komitmen yang lebih jelas pada kemerdekaan pers, terutama dalam realitasnya,” ungkapnya.

Wahyudin juga mengangkat masalah buruknya perlindungan terhadap jurnalis pada era Jokowi.

“Sama sekali tidak ada kemajuan. Sama saja era SBY (Susilo Bambang Yudhoyono), Jokowi. Jadi, memang tidak memberi perhatian kepada kebebasan pers. Dia belum memberi perhatian pada kebebasan pers. Mungkin dia berpikir keadaan sudah aman atau terselesaikan. Padahal setiap tahun ada (insiden) kekerasan terhadap jurnalis,” ungkap Ade.

Langkah konkret

Peran pemerintah, kata Ade, seharusnya menjamin kebebasan pers tetap dilindungi. Namun, Jokowi belum sepenuhnya merealisasikan hal tersebut.

Baca juga: Standar Ganda Indonesia Mengekang Kebebasan Pers, Terutama di Papua

“Tidak cukup di situ. Penyelesaian kasus pembunuhan itu harusnya menjadi langkah konkrit pemerintah. Efeknya, ketika kasus-kasus pembunuhan dan kekerasan dibiarkan, yang ada hanyalah impunitas yang menjamur. Nantinya demokrasi kita akan sakit,” tegasnya.

“Secara umum, visi misi Jokowi saat ini belum menyentuh kebebasan pers. Lebih mendahulukan infrastruktur tapi aspek kebebasan sipilnya masih sangat kurang.”

Keterangan foto utama: Penandatanganan petisi kepada Presiden Joko Widodo tentang kebebasan media Indonesia. (Foto: Tirto.id)

Janji Pemerintah Tumpul, Kebebasan Pers Indonesia Masih Terpuruk

BERLANGGANAN

Click to comment

Beri Tanggapan!

To Top