Jokowi
Berita Politik Indonesia

Jokowi Tak Serang Ranah Pribadi, Pelaporan ke Bawaslu Tak Perlu Dilakukan

Presiden Indonesia Joko Widodo telah berjanji pada tahun 2016 bahwa ia akan mengikuti program amnesti pajak dengan pemotongan pajak perusahaan—sebuah janji yang belum ia tepati sejauh ini. (Foto: EPA-EFE)
Berita Internasional >> Jokowi Tak Serang Ranah Pribadi, Pelaporan ke Bawaslu Tak Perlu Dilakukan

Petahana Presiden Joko Widodo dilaporkan ke Bawaslu terkait dugaan pelanggaran saat debat capres kedua berlangsung. Jokowi dikatakan telah menyerang oposisinya Prabowo Subianto dalam konteks ranah pribadi, yakni soal kepemilikan tanah Prabowo di Aceh dan Kalimantan Timur. Tapi benarkah Jokowi telah melanggar aturan debat?

Oleh: Mata Mata Politik

Baca Juga: Jokowi dan Prabowo Sama Saja, Papua Barat Berencana Boikot Pilpres 2019

Presiden Joko Widodo (Jokowi), yang telah dilaporkan oleh Tim Advokat Indonesia Bergerak (TAIB) ke Bawaslu atas dugaan penyerangan ranah pribadi dalam debat capres kedua, tampak tak ambil pusing. Menurutnya, pelaporan dirinya kepada Bawaslu setelah debat adalah hal yang sudah pernah ia hadapi.

“Ya, debat yang lalu saya dilaporkan. Kalau debat dilaporin, gak usah debat aja. Debat, kok, dilaporkan, gimana,” kata Jokowi seperti dilansir Tempo.co, Senin (18/2).

Dia meyakini bahwa tak ada yang salah dengan debatnya. Pasalnya, debat tersebut dihadiri juga oleh jajaran komisioner Bawaslu.

“Kan, sudah ada Ketua Bawaslu dan komisioner Bawaslu di situ, ya, kalau kira-kira gak anu pasti dibisikin,” katanya.

Pelaporan tersebut terjadi setelah Jokowi mempertanyakan soal kepemilikan lahan Prabowo seluas 220 hektare di Kalimantan Timur dan 120 ribu hektare di Aceh Tengah. Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga menilai, pertanyaan Jokowi soal lahan tersebut adalah serangan terhadap pribadi.

Sementara itu, Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf Amin menolak tudingan tersebut.

Nothing personal ya. Kemarin kan sempat ribut, ini bukan personal tapi betul-betul soal policy,” kata Wakil Sekretaris TKN Raja Juli Antoni, seperti dikutip Detik.com, Senin. “Pak Jokowi kan nggak ngomongin Pak Prabowo keluarganya gimana, istrinya gimana, kan nggak ngomongin itu tapi dia ngomongin policy, kebijakan.”

Baca Juga: Era Jokowi, Kekuatan Kebijakan Luar Negeri Indonesia Hanya Sebatas Retorika

Menurut Antoni, pembahasan soal kepemilihan lahan tersebut muncul setelah Prabowo membahas soal pembagian sertifikat tanah. Ketua Umum Partai Gerindra tersebut mengatakan, pembagian sertifikat yang dilakukan Jokowi akan menyebabkan lahan tak tersisa lagi bagi anak cucu nantinya.

Selain itu, jelas Antoni, Jokowi memang bermaksud mengingatkan Prabowo—yang kerap mengatakan lahan dan kekayaan negara selama ini hanya dikuasai oleh segelintir orang—bahwa dirinya termasuk dari segelintir orang yang menguasai lahan milik negara itu.

“Kalau selama ini Pak Prabowo bicara soal kesenjangan sosial, termasuk aset tanah dan kekayaan yang hanya terakumulasi di satu persen dari rakyat Indonesia saja, Pak Jokowi ingin mengatakan kalau itu bukan policy dia, tapi policy zaman Pak Harto, mertuanya Pak Prabowo,” kata Antoni.

“Kesenjangan sosial yang terjadi saat ini adalah bagian dari yang pernah dikerjakan oleh Pak Prabowo, atau paling tidak dia menikmati proses kesenjangan sosial itu. Pak Prabowo bagian dari satu persen orang super kaya yang kuasai aset negara,” tambahnya.

Menurut politkus PSI tersebut, kebijakan pembagian sertifikat tanah Jokowi berbeda dengan pembagian lahan yang dilakukan pemerintah sebelumnya. Dia menjelaskan, Jokowi berupaya untuk meredistribusi aset untuk memperkecil kesenjangan sosial.

Pembelaan bagi Jokowi datang dari pengamat komunikasi politik dari Universitas Katolik Widya Mandira (Unwira) Kupang Mikhael Bataona. Menurut dia, Jokowi tak melakukan penyerangan pribadi, tapi lebih merupakan hal yang lumrah dalam debat.

“Di Amerika Serikat, pada pilpres dua tahun silam, (calon presiden AS) Donald Trump menyerang Hillary Clinton soal dugaan pelecehan seksual yang dilakukan oleh suaminya, mantan Presiden Amerika Serikat Bill Clinton,” kata Mikhael seperti dilansir Detik.com, Selasa (19/2).

“Karena dalam negara yang menganut sistem demokrasi, setiap file dan rekam jejak seorang pemimpin harus dibuka ke publik,” ujarnya.

Pelaporan Jokowi ke Bawaslu disayangkan oleh cawapres kubu 01 yang merupakan pasangan Jokowi, Ma’ruf Amin. Dia menilai, seharusnya tak perlu pelaporan seperti itu dilakukan.

“Sebenarnya kalau kita dewasa itu enggak perlu dilapor-laporkanlah,” katanya seperti dilansir Tribunnews.com, Selasa. “Kalau sedikit-sedikit dilaporkan ini bagaimana nanti? Debat dilaporkan, debat lagi dilaporkan lagi, ya enggak jalan-jalan.”

Sementara itu, pihak Bawaslu menyatakan berencana memanggil petahana untuk mengklarifikasi kasus dugaan pelanggaran pemilu pada debat capres.

“Ya (Jokowi) kemungkinan bisa dipanggil,” kata Anggota Bawaslu RI Fritz Edward Siregar, seperti dikutip CNN Indonesia. “Nanti kami akan pastikan apakah itu dugaan pelangggaran pemilu atau tidak. Nanti kami akan cek syarat formil dan materil terpenuhi atau tidak.”

Baca Juga: Debat Capres ke-2: Menilik Kebijakan Jokowi vs Prabowo tentang Impor Pangan

Sebelumnya, pada debat capres kedua yang dilaksanakan di Hotel Sultan Jakarta, Minggu (17/2), Jokowi sempat menyebutkan, “Saya tahu Pak Prabowo memiliki lahan yang sangat luas di Kalimantan Timur sebesar 220 ribu hektare, juga di Aceh Tengah 120 ribu hektare. Saya hanya ingin menyampaikan bahwa pembagian-pembagian seperti ini tidak dilakukan masa pemerintahan saya.”

Keterangan foto utama: Presiden Indonesia Joko Widodo. (Foto: EPA-EFE)

Jokowi Tak Serang Ranah Pribadi, Pelaporan ke Bawaslu Tak Perlu Dilakukan

BERLANGGANAN

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top