pilpres 2019
Berita Politik Indonesia

Kepemilikan Lahan Ratusan Ribu Hektare Prabowo Patut Dipertanyakan

Kandidat presiden petahana Joko Widodo dan lawannya Prabowo Subianto setelah upacara tahun 2018 yang menandai dimulainya kampanye Pilpres 2019. (Foto: AP Photo/Tatan Syuflana)
Berita Internasional >> Kepemilikan Lahan Ratusan Ribu Hektare Prabowo Patut Dipertanyakan

Pernyataan Presiden Jokowi soal kepemilikan ratusan ribu hektare lahan oleh lawannya, Prabowo Subianto, dalam debat capres putaran kedua menuai polemik. Walaupun Prabowo sendiri mengakui bahwa dirinya memang menguasai lahan tersebut, banyak pihak, termasuk Wakil Presiden Jusuf Kalla, menyatakan kepemilikan tanah Prabowo itu legal dan sesuai dengan undang-undang. Namun TKN masih mempertanyakan soal kepemilikan lahan tersebut.

Oleh: Mata Mata Politik

Baca Juga: Jokowi dan Prabowo Sama Saja, Papua Barat Berencana Boikot Pilpres 2019

Calon presiden dari kubu nomor urut 02, Prabowo Subianto, membenarkan dirinya menguasai 340.000 hektar tanah di Kalimantan Timur dan Aceh. Ketika ditanya lawannya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada debat capres putaran kedua, dia menyatakan dirinya membeli lahan tersebut.

“Saya tahu Pak Prabowo punya lahan luas di Kalimantan Timur sebesar 220.000 hektare, dan 120.000 hektare di Aceh Tengah,” kata Jokowi pada saat debat pilpres, seperti dikutip Merdeka.com.

Prabowo menyatakan, ratusan ribu hektare lahan tersebut dia beli dalam status hak guna usaha (HGU), sehingga bersedia mengembalikannya kepada negara jika memang dibutuhkan. Ketua Umum Partai Gerindra tersebut juga menyatakan pembelian lahan tersebut dilakukan untuk mencegah aset negara jatuh ke tangan asing.

Namun kepemilikan ratusan ribu hektare lahan oleh Prabowo tersebut, menurut Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf, memang layak dipertanyakan. Wakil Ketua TKN Abdul Kadir Karding mengatakan, Prabowo berbicara tentang keadilan rakyat, sementara memiliki ratusan ribu hektare tanah, yang ternyata milik negara.

Enggak bisa kita bicara keadilan di sana, enggak ada konsep definisi retribusi aset atau reforma agraria, enggak ada di situ,” kata Karding kepada wartawan, seperti dilansir Sindonews.com, Senin (18/2).

Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini mengatakan, masyarakat perlu mempertanyakan bagaimana Prabowo memperoleh 230 ribu hektare tanah di Kalimantan Timur, dan 120 ribu hektare tanah di Aceh, termasuk soal pembayaran pajak tanah tersebut, juga penggunaan tanah tersebut untuk apa selama ini.

“Menurut saya harus ditanyakan aset (tanah seluas) 220 ribu hektare dan 120 ribu hektare itu cara memperolehnya bagaimana, pada saat kapan, lalu apakah sudah pernah bayar pajak. Lalu, aset itu selama ini digunakan untuk apa saja?” kata Karding seperti dilansir Tempo.co.

Baca Juga: Debat Capres ke-2: Menilik Kebijakan Jokowi vs Prabowo tentang Impor Pangan

“Karena dia ingin memilih pemimpin. Soal tujuan personal saya kira tidak, harta kekayaan itu harus dilaporkan dalam LHKPN ini sama dengan LHKPN tidak ada bedanya,” katanya.

Sementara itu, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) pun ikut mempermasalahkan kepemilikan lahan Prabowo tersebut. PDI-P bahkan menyeret nama Ketua Dewan Kehormatan PAN Amien Rais dalam polemik tanah Prabowo. Menurut partai berlambang banteng tersebut, Prabowo dan Amien, serta jargon ‘tanah dikuasai elite’ mati kutu sejak permasalahan tanah digulirkan Jokowi pada saat debat capres.

Menurut Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto, pemimpin yang baik memahami hakikat tanah untuk rakyat.

“Politik pertanahan untuk rakyat hanya bisa dilakukan oleh pemimpin baik, yang menempatkan kepentingan rakyat di atas segalanya. Pemimpin yang memahami hakikat tanah untuk rakyat, dipastikan tidak akan mengambil kebijakan bagi-bagi lahan, atau pemberian izin besar-besaran atas penguasaan lahan kepada elite sebagaimana terjadi di pemerintahan sebelumnya,” jelas Hasto dalam keterangan tertulis yang dikutip Detik.com.

Hasto menyatakan, jargon ‘kampanye tanah dikuasai segelintir elite’ yang dikumandangan Prabowo dan Amien Rais kini jadi tak laku.

“Sosok seperti Prabowo dengan tanahnya yang begitu luas dan demikian halnya dengan Amien Rais dengan lahan-lahannya di Yogyakarta langsung mati kutu dan jargon kampanye tanah dikuasai elite pun menjadi tidak laku, dipatahkan oleh politik pertanahan kerakyatan Jokowi,” tulisnya.

Dia menyatakan, sertifikasi lahan rakyat yang dicanangkan Jokowi akan mendorong pertumbuhan ekonomi rakyat, dan akan makin masif dilaksanakan jika Jokowi-Ma’ruf memenangkan Pilpres 2019.

“Sertifikasi lahan rakyat akan menjadi kebijakan yang semakin masif. Lindungi tanah rakyat melalui sertifikasi. Maka potensi pertumbuhan perekonomian ekonomi karena valuasi kekayaannya yang paling berharga pun dilakukan oleh negara. Sertifikasi lahan rakyat adalah bukti negara hadir di era pemerintahan Jokowi,” tulisnya.

Baca Juga: TKN: Prabowo ‘Jadul Banget’ dan Gelagapan, Tak Paham Infrastruktur Unicorn

Pembahasan soal penguasaan lahan Prabowo menyebabkan dilaporkannya Jokowi oleh Tim Advokasi Indonesia Bergerak (TAIB) atas dugaan penyerangan terhadap pribadi. Namun TKN menepis tudingan tersebut.

Nothing personal ya. Kemarin kan sempat ribut, ini bukan personal tapi betul-betul soal policy,” kata Wakil Sekretaris TKN Jokowi-Ma’ruf, Raja Juli Antoni, seperti dikutip Detik.com. “Pak Jokowi kan nggak ngomongin Pak Prabowo keluarganya gimana, istrinya gimana, kan nggak ngomongin itu tapi dia ngomongin policy, kebijakan.”

Sementara itu, Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) angkat bicara soal kepemilihan tanah Prabowo. Menurut JK, dirinyalah yang memberikan izin pembelian tanah dengan status hak guna usaha (HGU) kepada Prabowo tahun 2004 silam, untuk mencegahnya jatuh ke tangan perusahaan asing.

“Pak Prabowo memang menguasai (tanah di Kaltim) tapi sesuai undang-undang, sesuai aturan. Apa yang salah? Kebetulan waktu itu saya yang kasih itu,” kata JK kepada wartawan di Kantor Wakil Presiden di Jakarta, seperti dikutip Tempo.co, Selasa (19/2).

Menurut keterangan JK, lahan seluas 220 ribu hektare di Kalimantan Timur tersebut tadinya adalah aset kredit macet dari perusahaan yang bangkrut, yang dikelola Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), yang kemudian dialihkan pengelolaannya kepada Bank Mandiri. JK ingat, saat itu tanah tersebut juga diminati pengusaha dari Singapura.

Sebagai wapres, dirinya kemudian meminta Agus Marto, Direktur Utama Bank Mandiri saat itu, agar lebih memprioritaskan warga negara Indonesia dan mempersyaratkan pembelian HGU lahan itu dilakukan secara tunai. Dia mengatakan Prabowo membeli HGU atas lahan tersebut seharga $150 juta, dibayar tunai.

“Ya dia pinjam dari mana saya tidak tahu, tapi pokoknya bayar cash. Dan, saya tidak izinkan itu kalau tidak cash,” ujar Jusuf Kalla. “Lebih baik dia daripada perusahaan asing. Waktu itu saya yang putuskan. Mungkin baru satu minggu saya menjabat Wapres.”

Keterangan foto utama: Kandidat presiden petahana Joko Widodo dan lawannya Prabowo Subianto setelah upacara tahun 2018 yang menandai dimulainya kampanye Pilpres 2019. (Foto: AP Photo/Tatan Syuflana)

Kepemilikan Lahan Ratusan Ribu Hektare Prabowo Patut Dipertanyakan

BERLANGGANAN

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top