Elektabilitas Jokowi
Berita Politik Indonesia

Langgar Kesepakatan dengan Singgung Ranah Pribadi, Jokowi Wajar Dilaporkan

Presiden Indonesia Joko Widodo. (Foto: via Anadolu Agency)
Berita Internasional >> Langgar Kesepakatan dengan Singgung Ranah Pribadi, Jokowi Wajar Dilaporkan

Tim Advokasi Indonesia Bergerak (TAIB) telah melaporkan petahana Presiden Joko Widodo ke Bawaslu terkait pernyataannya tentang kepemilikan lahan oposisinya, Prabowo Subianto, di Aceh Timur dan Kalimantan Timur. Menurut TAIB, pernyataan tersebut adalah bentuk serangan atas pribadi Prabowo. Selain penyerangan terhadap pribadi, TAIB menilai pernyataan tersebut sebagai fitnah. 

Oleh: Mata Mata Politik

Baca Juga: Jokowi Tak Serang Ranah Pribadi, Pelaporan ke Bawaslu Tak Perlu Dilakukan

Anggota TAIB Djamaluddin Koedoeboen menyatakan, timnya telah melaporkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait pernyataannya soal kepemilikan tanah capres kubu saingannya, Prabowo Subianto.

“Yang beliau (Jokowi) sampaikan itu lebih kepada menyerang pribadi, kepada fitnah,” kata Djamaluddin seperti dikutip Tempo.co, Senin (18/7). “Lebih kepada menyerang personal dan mengungkapkan sebuah fakta kebohongan terkait dengan kepemilikan lahan.”

Jokowi dilaporkan ke Bawaslu atas dugaan pelanggaran Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu Pasal 280 Ayat 1 Huruf C. Pasal tersebut menyatakan bahwa “pelaksana, peserta, dan tim kampanye pemilu dilarang menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan/atau peserta pemilu yang lain.”

Selain itu, ada juga larangan atas upaya penghasutan dan adu domba, baik perseorangan ataupun kelompok.

Pada debat capres kedua yang dilangsungkan pada hari Minggu (17/2) di Hotel Sultan tersebut, Jokowi memang sempat menyinggung soal kepemilikan lahan Prabowo seluas 220 ribu hektare di Kalimantan Timur dan 120 ribu hektare di Aceh. Prabowo tak membantah, namun dia menjelaskan bahwa statusnya bukan hak milik, tapi hak guna usaha (HGU) yang sewaktu-waktu bisa diambil kembali oleh pemerintah.

Djamaluddin menilai, Jokowi menyebarkan fitnah dengan menyatakan lahan tersebut milik Prabowo. “(Lahan tersebut) bukan atas nama beliau yang kami ketahui, yaitu atas nama perusahaan,” katanya.

Baca Juga: Kebakaran Hutan Soroti Kesalahan Jokowi di Debat Capres ke-2

Sementara itu, Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga Andre Rosiade menyatakan bahwa pelaporan Jokowi ke Bawaslu tak bermasalah. Pelaporan tersebut, kata dia, sesuai dengan arahan Ketua KPU Arief Budiman.

“Sebagai ketua KPU, seluruh pihak sudah diingatkan untuk tak menyerang pribadi masing-masing. Kenapa masih (menyerang)? Ketua KPU akhirnya minta kepada kami untuk melaporkan kepada Bawaslu (jika terjadi pelanggaran), itulah yang menjadi dasar pendukung Prabowo melaporkan Pak Jokowi ke Bawaslu, sesuai dengan arahan Ketua KPU dalam debat capres kedua kemarin,” kata Andre seperti dikutip Detik.com, Selasa (19/2).

Andre menjelaskan, sebelum pelaksanaan debat capres kedua, tim sukses Prabowo dan Jokowi sudah sepakat untuk tidak saling menyerang secara personal. Namun dia menilai, Jokowi melanggar perjanjian tersebut dengan menyerang ranah pribadi.

“Bahwa ada kesekaptan antara TKN, BPN, bahkan KPU, tidak boleh ada penyerangan atas kandidat masing-masing, nah ternyata Pak Jokowi dalam debat kemarin tidak menepati janjinya, tidak menepati kesepakatan dengan menyerang Pak Prabwo. Sehingga tentu kami BPN Prabowo-Sandi melakukan protes pada KPU,” katanya.

Pada waktu protes itu, jelas Andre, saat jeda iklan, ketua KPU Arief Budiman menyarankan BPN untuk melapor kepada Bawaslu.

Selain itu, Andre juga menyatakan bantahan terhadap pernyataan pengamat dan dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Katolik Widya Mandira (Unwira) Kupang Mikhael Bataona, yang menyatakan Jokowi tak menyerang Prabowo.

“Mungkin saudara Mikhael ini tidak tahu, tidak mengerti, tidak memahami, bahwa ada kesepakatan antara TKN, BPN, bahkan KPU,” kata Andre.

Sebelumnya, Mikhael menyatakan bahwa ‘serangan’ dalam debat adalah hal yang lumrah, dengan memberi contoh serangan Donald Trump pada saat debat pemilu AS 2016 terhadap Hillary Clinton terkait dugaan pelecehan seksual yang dilakukan suami Hillary, Bill Clinton.

Sementara itu, Bawaslu tengah mengkaji pernyataan Jokowi soal kepemilihan lahan ratusan ribu hektare oleh Prabowo untuk menimbang apakah itu suatu bentuk pelanggran debat pemilu atau bukan.

Baca Juga: Jokowi dan Prabowo Sama Saja, Papua Barat Berencana Boikot Pilpres 2019

“Saya nggak bisa mendahului apa yang akan menjadi keputusan dalam pleno. Tetapi hal itu sudah menjadi bahan kajian kami, untuk melihat apakah ini melanggar dugaan pemilu, apakah dugaan melanggar debat,” ujar anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar seperti dilansir Detik.com, Senin. “Mungkin ada yang mengatakan itu melanggar tata tertib. Tetapi karena ini juga akan dilaporkan oleh BPN, saya rasa tunggu sampai ada laporan.”

Keterangan foto utama: Presiden Indonesia Joko Widodo. (Foto: via Anadolu Agency)

Langgar Kesepakatan dengan Singgung Ranah Pribadi, Jokowi Wajar Dilaporkan

BERLANGGANAN

1 Comment

1 Comment

  1. Tauhid Muslimah

    February 21, 2019 at 9:12 pm

    Ah lebay aja itumah mereka
    emang bener kok Wowo punya 350 ribu hektar
    rakyat sebagai pemilih juga punya hak u tau

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top