Penuhi Tugas Negara, Jokowi Tak Perlu Cuti Penuh Selama Kampanye
Berita Politik Indonesia

Penuhi Tugas Negara, Jokowi Tak Perlu Cuti Penuh Selama Kampanye

Direktur Pelaksana IMF Christine Lagarde (kiri) berbicara dengan Presiden Indonesia Joko Widodo selama sesi pleno di Dana Moneter Internasional―Pertemuan Tahunan Bank Dunia 2018 di Nusa Dua, Bali, Indonesia, 12 Oktober 2018. (Foto: Reuters/Johannes P. Christo)
Berita Internasional >> Penuhi Tugas Negara, Jokowi Tak Perlu Cuti Penuh Selama Kampanye

Keputusan petahana Presiden Jokowi untuk tidak mengambil cuti penuh selama masa kampanye Pilpres 2019 menuai polemik. Pihak BPN Prabowo-Sandiaga menilai Jokowi seharusnya mengambil cuti, agar tak ada tudingan penyalahgunaan jabatan dan fasilitas negara selama kampanye. Selain itu, BPN menilai cuti diperlukan agar tak ada bias antara aktivitas sebagai presiden dan aktivitas kampanye yang dilakukan petahana. Namun benarkah Jokowi harus cuti selama kampanye?

Oleh: Mata Mata Politik

Baca Juga: Pilpres 2019: Akankah Dorongan Islam Moderat Ma’ruf Amin Bertahan?

Desakan agar capres petahana Presiden Joko Widodo (Jokowi) cuti selama masa kampanye datang dari Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, yang mengkhawatirkan penyalahgunaan jabatan dan fasilitas negara untuk kampanye. BPN mengacu kepada Sandiaga Uno, yang memutuskan untuk meletakkan jabatan sebagai wakil gubernur DKI Jakarta saat ditunjuk sebagai cawapres Prabowo.

Menanggapi hal tersebut, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mengatakan Jokowi selalu mengambil cuti beberapa jam setiap kali akan berkampanye.

“Pak Jokowi cuti kok. Tapi pasti akan melekat (fasilitas negara) meskipun untuk kampanye. Memang agak lebih berat yang menjabat, karena ada fasilitas yang melekat dan juga kewenangan yang melekat, itu yang dibatasi ketika yang bersangkutan jadi capres,” jelas Anggota Bawaslu Rahmat Bagja, seperti dikutip Wartaekonomi.co.id, Rabu (6/3).

“Kalau tidak salah (cuti kampanye) itu bisa dalam satu hari beberapa jam, itu bisa. Itu hasil rapat dengar pendapat dengan Komisi II. Ya, di hari yang bersamaan misalnya,” jelasnya.

Baca Juga: Facebook Larang Iklan yang Didanai Asing Jelang Pilpres 2019

Namun Jokowi sendiri menegaskan dirinya tak akan mengambil cuti penuh, lantaran tak ada undang-undang yang mengharuskannya. Karenanya, ia menyatakan tetap akan bekerja sesuai tugasnya walaupun sedang berkampanye.

“Ya ini aturan KPU, semuanya kan berangkat dari aturan. Kalau aturan mengharuskan kita harus cuti total, ya saya akan cuti total. Aturan KPU kan tidak mengharuskan itu. Dan saya masih bisa bekerja, paling (kampanye) hari Sabtu atau Minggu, lebih baik seperti itu,” kata Presiden, seperti dilansir Kompas.com.

“Aturan memperbolehkan kok, kalau aturan mengharuskan ya saya akan cuti,” katanya.

Sementara itu, Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf Amin, Hasto Kristiyanto menyatakan, Jokowi pasti akan mengambil cuti, namun jabatan presiden tak boleh kosong. Sekjen PDI-P tersebut menegaskan, jabatan Jokowi sebagai presiden akan tetap melekat meski nantinya ia mengambil cuti kampanye.

“Cuti akan dilakukan, tetapi tanggung jawab pada bangsa dan negara harus dilakukan,” kata Hasto, seperti dikutip Merdeka.com, Kamis (7/3).

“Ya akan ada beberapa skala prioritas. Katakanlah misalnya Pak Jokowi sedang cuti sekalipun, ketika kepentingan bangsa dan negara memanggil, beliau tetap akan bekerja… Jadi kekuasaan itu tidak boleh lowong, tidak boleh kosong. Yang namanya kekuasaan presiden itu melekat. Jabatan presiden itu melekat,” pungkasnya.

Yang disebut Hasto bahwa “jabatan presiden itu melekat” adalah terkait dengan hak-hak yang diperoleh Presiden dalam menjalankan tugasnya. Dalam undang-undang, memang secara otomatis hak sebagai presiden, seperti fasilitas pengamanan bagi pejabat negara. Dengan demikian, cuti tetap akan diambil Jokowi dengan perturan yang sudah diputuskan oleh KPU.

Lalu bagaimana cuti presiden petahana diatur dalam undang-undang?

Pada Pasal 281 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, disebutkan bahwa presiden yang melakukan  kegiatan kampanye pemilu harus menjalani cuti dan tidak boleh menggunakan fasilitas negara, kecuali fasilitas pengamanan. Adapun segala kegiatan presiden selama cuti tidak ditanggung oleh negara, termasuk akomodasi dan mobilisasi massa.

Baca Juga: Siapa Pemenang Pilpres 2019 yang Ideal bagi Amerika?

Aturan yang kurang lebih sama juga temaktub dalam Pasal 61 Peraturan KPU Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum. Ayat (2) pasal 61 PKPU berbunyi, “Dalam melaksanakan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1), presiden dan wakil presiden wajib menjalankan cuti di luar tanggungan negara.”

Kecuali jika kampanye dilakukan pada hari libur, maka cuti tak perlu diambil.

Selain itu, cuti kampanye presiden juga disebutkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2018. Bab IV Pasal 30 ayat (2) berbunyi “Dalam melaksanakan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) presiden dan wakil presiden harus menjalankan cuti.”

Namun Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Pemilu) Pasal 300 berbunyi “selama melaksanakan Kampanye, presiden dan wakil presiden, pejabat negara, dan pejabat daerah wajib memperhatikan keberlangsungan tugas penyelenggaraan negara dan penyelenggaraan pemerintahan daerah.”

Keterangan foto utama: Direktur Pelaksana IMF Christine Lagarde (kiri) berbicara dengan Presiden Indonesia Joko Widodo selama sesi pleno di Dana Moneter Internasional―Pertemuan Tahunan Bank Dunia 2018 di Nusa Dua, Bali, Indonesia, 12 Oktober 2018. (Foto: Reuters/Johannes P. Christo)

Penuhi Tugas Negara, Jokowi Tak Perlu Cuti Penuh Selama Kampanye

BERLANGGANAN

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top