Calon Presiden Prabowo Subianto dalam sebuah file foto. (Foto: Wikimedia Commons)
Berita Politik Indonesia

Ratusan Ribu Hektare Tanah Prabowo Produktif, Dibeli Sah & Sesuai Prosedur

Calon Presiden Prabowo Subianto dalam sebuah file foto. (Foto: Wikimedia Commons)
Berita Internasional >> Ratusan Ribu Hektare Tanah Prabowo Produktif, Dibeli Sah & Sesuai Prosedur

Selain polemik unicorn, debat capres kedua menyisakan beberapa polemik lainnya, seperti perdebatan soal tanah milik Prabowo. Akibat menyinggung soal lahan ratusan ribu hektare yang dimiliki capres dari kubu nomor 02, petahana Presiden Jokowi pun dilaporkan ke Bawaslu atas dugaan pelanggaran karena dianggap menyerang ranah pribadi Prabowo Subianto. Lalu apakah kepemilikan lahan Prabowo tersebut merupakan suatu bentuk pelanggaran?

Oleh: Mata Mata Politik

Baca Juga: Jokowi dan Prabowo Sama Saja, Papua Barat Berencana Boikot Pilpres 2019

Kepemilikan tanah Prabowo Subianto yang seluas 220 ribu hektare di Kalimantan Timur dan 120 ribu hektare di Aceh disinggung lawannya Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada saat debat capres kedua berlangsung pada hari Minggu (17/2) lalu. Pembahasan soal lahan Prabowo itu mengemuka ketika capres dari kubu oposisi tersebut mempertanyakan pembagian sertifikat tanah selama era pemerintahan Jokowi.

Alih-alih menjawab, Presiden Jokowi membalas dengan pernyataan soal kepemilikan tanah Prabowo di Aceh dan Kaltim, dan mengisyaratkan bahwa Prabowo sudah memiliki ratusan ribu hektare lahan tersebut sebelum masa pemerintahannya.

Pada debat tersebut, Prabowo pun mengakui soal kepemilihan tanah itu. Namun dia menegaskan, lahan itu bukan miliknya, tapi milik negara. Ketua Umum Gerindra tersebut hanya menguasainya dalam bentuk hak guna usaha (HGU) yang diberikan oleh negara, dalam hal ini pemerintah. Prabowo mengatakan siap mengembalikan tanah kepada negara jika dibutuhkan, karena dia membelinya agar tak jatuh ke tangan asing.

Masalah kepemilikan tanah Prabowo ini menuai polemik, hingga berbuntut pelaporan Jokowi kepada Bawaslu oleh Tim Advokasi Indonesia Bergerak (TAIB), atas dugaan serangan pribadi yang disengaja.

Mengenai polemik pemilikan lahan Prabowo, Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) pun angkat bicara. Menurutnya, kepemilihan lahan tersebut sudah sesuai dengan undang-undang. Pembelian lahan 220 ribu hektare di Kalimantan Timur itu terjadi pada 2004, saat JK baru dua pekan menjabat sebagai wakil presiden di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Prabowo membeli HGU tanah tersebut seharga $150 juta dan dibayar tunai.

“Bahwa Pak Prabowo memang menguasai (lahan tersebut) tapi sudah sesuai Undang-Undang, sesuai aturan. Apa yang salah? Kebetulan waktu itu saya yang kasih itu,” kata JK seperti dilansir Detik.com, Selasa (19/2).

Baca Juga: Debat Capres ke-2: Menilik Kebijakan Jokowi vs Prabowo tentang Impor Pangan

JK menjelaskan, Prabowo membeli tanah tersebut secara tunai. Menurutnya, pemerintah saat itu mempersilakan Prabowo membeli tanah agar tak jatuh ke pihak asing. Dia juga mewanti-wanti agar Prabowo tak membelinya secara kredit.

Wakil Presiden mengatakan tanah itu merupakan aset kredit macet yang saat dikelola Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN). Pengelolaan tanah, menurut JK, kemudian dialihkan kepada Bank Mandiri. Saat itu, tanah tersebut diminati oleh Prabowo dan pengusaha dari Singapura.

“Saya tanya, ‘You beli tapi cash. Tidak boleh utang.’ (Prabowo menjawab) ‘Siap,’ dia akan beli cash. Dia belilah itu, itu haknya; itu kredit macet itu. Diambil alih kembali oleh Bank Mandiri, kemudian saya minta Agus Martowardojo untuk diberikan kepada pribumi supaya jangan jatuh ke tangan orang Singapura. Ada orang Singapura mau beli waktu itu, pengusaha Singapura, (juga ada) orang Malaysia,” kata JK, membenarkan pernyataan Prabowo sebelumnya.

JK mengaku tak tahu-menahu dari mana Prabowo mendapatkan dana untuk membeli tanah, tapi dia pastikan bahwa mantan menantu Presiden Suharto itu membelinya secara tunai.

Senada dengan JK, Wakil Ketua Umum Gerindra Fadli Zon pun mengatakan bahwa Prabowo membeli lahan-lahan tersebut untuk mencegahnya jatuh ke tangan orang asing.

“Banyak aset itu (setelah era Orde Baru) diambil alih oleh BPN (Badan Pertanahan Nasional) untuk dilelang dan banyak yang jatuh ke tangan asing. Jadi, kita bersyukur bahwa itu jatuh ke tangan Pak Prabowo melalui suatu proses lelang,” kata Fadli Zon, Senin (18/2). “Sebenarnya juga dibatasi dan itu (milik) perusahaan, bukan milik pribadi beliau. Jadi hak guna usaha, itu adalah perusahaan. Jadi bukan menjadi milik (perseorangan) itu.”

Sementara itu, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengatakan pemerintah tidak akan menarik ratusan ribu lahan Prabowo di Kaltim dan Aceh. Dia menjelaskan, status lahan HGU itu produktif sehingga tak bisa ditarik kembali oleh negara.

“Kemarin ‘kan disampaikan bahwa lahan Pak Prabowo lahan yang produktif. Kalau lahan itu digunakan tidak akan ditarik oleh negara,” kata Moeldoko seperti dilansir Tempo.co, Selasa.

Moeldoko menjelaskan, saat ini pemerintah memiliki kebijakan untuk meredistribusi aset untuk mendorong reformasi agraria, sehingga negara bisa mengambil kembali lahan-lahan HGU yang tak produktif.

“HGU-HGU yang terlantar, yang idle, yang selama ini tidak digunakan, itu yang ditarik,” katanya.

Mengenai kepemilikan tanah tersebut, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), membenarkan pernyataan Jokowi tentang kepemilikan 340.000 hektar tanah di Kalimantan Timur dan Aceh.

“Beliau mengatakan seperti itu, ya betul. Semua orang juga tahu,” kata Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN Himawan Arief, seperti dikutip Kompas.com.

Menurut Himawan, lahan tersebut digunakan Prabowo untuk keperluan perkebunan, seperti perkebunan kelapa sawit.

Terkait lahan-lahan yang dikuasai Prabowo, ekonom dan anggota Dewan Pakar Badan Pemenangan Nasional (BPN) Drajad Wibowo mengatakan mereka diperoleh sesuai prosedur yang harus dijalankan seorang pengusaha.

“HGU tersebut diperoleh sesuai prosedur normal, mulai dari ijin lokasi hingga penyelesaian dengan masyarakat, proses pengukuran dan seterusnya,” kata Drajad, seperti dilansir Tribunnews.com. “Kapan perolehannya? Saya tidak tahu pasti. Bisa saja tanah tersebut dikelola beberapa perusahaan dengan HGU yang berbeda. Jadi jangan dibayangkan semua tanah tsb mendapat HGU pada waktu yg sama.”

Menurut Drajad, hasil pengolahan lahan tersebut juga tak hanya dimanfaatkan Prabowo untuk kepentingan pribadinya. Ribuan hektare tanah Prabowo tersebut juga digunakan sebagai lahan penampungan untuk para mantan kombatan Gerakan Aceh Merdeka (GAM), dan keuntungannya juga dipakai untuk membiayai politik, salah satu kemungkinannya adalah membiayai kampanye Jokowi pada saat pemilihan gubernur DKI Jakarta tahun 2012 lalu.

“Keuntungan dari perusahaan-perusahaan Prabowo dan Hashim itu kan sebagian disedekahkan untuk membangun konsolidasi demokrasi dan membiayai politik secara bersih,” katanya.

Seperti diketahui, pada saat Pilgub DKI Jakarta tahun 2012 lalu, Partai Gerindra adalah salah satu partai pendukung paslon Jokowi dan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).

“Jadi bukan tidak mungkin ada dana dari perusahaan-perusahaan tersebut yang juga dipakai untuk pemenangan Pak Jokowi di DKI. Termasuk di dalamnya adalah perusahaan yang HGU-nya disindir Pak Jokowi dalam debat kemarin,” ujarnya.

Sementara itu, mengenai kepemilikan 120 hektare tanah Prabowo di Aceh, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh Syahrial pun buka suara. Dia menjelaskan, PT Tusam Hutani Lestari diambil alih Prabowo pada saat krisis moneter.

“Pada saat itu mereka punya tunggakan kepada negara atas pinjaman dana reboisasi. Jadi di saat krisis moneter aset-aset utang itu diperhitungkan semua. Jadi perusahaan kala itu mungkin diambil alih oleh Prabowo,” kata Syahrial seperti dikutip Detik.com, Rabu (20/2). Dia mengaku tak tahu dari mana Prabowo memperoleh dana untuk membeli perusahaan.

Untuk tanah Prabowo di Aceh, statusnya memang bukan HGU tapi hak pengusahaan hutan (HPH). Izin usahanya adalah pemanfaatan hasil hutan kayu hutan dan tanaman.

Menurut Syahrial, PT Tusam Hutani Lestari sudah menanam pepohonan kayu di sana sejak 1993. Namun hingga saat ini, belum ada aktivitas penebangan. Perusahaan mengambil hasil hutan berupa getah pinus sebagai komoditasnya. Jadi aktivitas di hutan tanaman tersebut saat ini hanyalah penyadapan getah, bukan perambahan hutan.

Syahrial menjelaskan, moratorium logging yang dikeluarkan pada tahun 2007 oleh Gubernur Aceh Irwandi Yusuf pada  hanya berlaku untuk izin usaha atau hutan alam. Sedangkan untuk hutan tanaman, hingga sekarang belum ada moratorium.

Sedangkan terkait perizinan, Syahrial menjelaskan, tanah milik Prabowo tersebut tidak bermasalah.

Tak hanya soal tanah, Prabowo juga diserang soal kepemilikan aset lain, seperti tambang batubara. Hal ini segera dibantah BPN.

“Memang Pak Prabowo punya aset di Kaltim, di Berau. Land property di Berau itu, benar-benar hanya bentuk tanah,” kata perwakilan BPN Andi Harun, seperti dilansir Merdeka.com.

Baca Juga: TKN: Prabowo ‘Jadul Banget’ dan Gelagapan, Tak Paham Infrastruktur Unicorn

Harun membenarkan bahwa Prabowo memiliki pabrik bubur kertas, PT Kiani Kertas, yang juga berlokasi di Berau, tapi bukan pertambangan.

Sementara itu, Prabowo menanggapi dengan santai polemik soal kepemilikan tanahnya. “Enggak apa-apa biasa itu. Kalau enggak ada serang menyerang kan enggak lucu,” katanya.

Diperbaharui pada hari Rabu (20/2) dengan penambahan keterangan dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh, Syahrial.

Keterangan foto utama: Calon Presiden Prabowo Subianto dalam sebuah file foto. (Foto: Wikimedia Commons)

Ratusan Ribu Hektare Tanah Prabowo Produktif, Dibeli Sah & Sesuai Prosedur

BERLANGGANAN

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top