Berita Politik Indonesia

Sehat & Positif, Pemerintah Sudah Berhasil Jamin Kebebasan Pers

Foto ilustratif. Kebebasan pers Indonesia dinilai sudah cukup baik. (Foto: Pixabay)
Berita Internasional >> Sehat & Positif, Pemerintah Sudah Berhasil Jamin Kebebasan Pers

Peringatan Hari Pers Nasional pada 9 Februari 2019 lalu kembali menempatkan sorotan pada kebebasan pers di Indonesia. Pada hari itu, Presiden Indonesia Joko Widodo menerima medali penghargaan pers, sebuah penghargaan tertinggi dari dunia pers kepada perorangan atau lembaga yang dianggap sudah berjasa besar bagi pers Indonesia. Walaupun pemberian medali penghargaan pers ini menuai kritik, pada kesempatan tersebut, presiden kembali menegaskan komitmen pemerintan untuk menjamin kebebasan pers.

Baca juga: Hari Pers Nasional: Kebebasan Pers Dijamin oleh Pemerintah

Oleh: Mata Mata Politik

Pada peringatan Hari Pers Nasional (HPN) pada 9 Februari 2019 lalu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerima penghargaan Kemerdekaan Pers, karena dianggap telah berjasa dalam menjamin kebebasan pers, dan memiliki kepedulian terhadap perkembangan pers Indonesia.

Pada kesempatan tersebut, presiden kembali menegaskan sikap pemerintah terhadap pers Indonesia. Jokowi menegaskan, kemerdekaan dan kebebasan pers dijamin oleh pemerintah.

“Pemerintah menjamin prinsip kemerdekaan pers dan kebebasan berpendapat, kebebasan yang dipandu tanggung jawab moral kebebasan yang beretika dan bertatakrama dan kebebasan sebagaimana diatur UU Pers dan Penyiaran,” ujar Presiden Jokowi, seperti dilansir Kumparan.com, Sabtu (9/2).

Margiono selaku penanggungjawab perayaan HPN 2019 mengungkapkan alasan mengapa penghargaan tersebut diputuskan untuk diberikan kepada presiden. Penghargaan medali Kemerdekaan Pers itu memang diberikan kepada pejabat tertinggi Indonesia yang dianggap tidak pernah mencederai kebebasan pers.

“Apresiasi ini diberikan kepada pejabat tertinggi di negeri ini lantaran tidak pernah mencederai kemerdekaan pers di negeri ini. Sehingga kemerdekaan pers tetap sehat, positif, dan memiliki masa depan yang lebih baik,” kata Margiono, seperti dikutip Tempo.co.

Pada kesempatan tersebut, Presiden Jokowi menjelaskan bahwa ketika pemerintah mensosialisasikan tentang apa yang telah dicapai dalam pembangunan, tujuannya adalah transparansi. Hal itu dimaksudkan agar rakyat mendapatkan informasi yang jelas. Dengan demikian, menurutnya, masyarakat Indonesia bisa ikut memanfaatkan apa yang sudah dibangun pemerintah, dan menumbuhkan optimisme untuk mencapai apa yang sama-sama diperjuangkan rakyat dan pemerintah.

Jokowi meminta agar penyampaian terkait pencapaian pemerintah tak buru-buru dianggap sebagai kampanye atau pencitraan.

Tak hanya itu, pada kesempatan tersebut, Presiden juga menyerukan kepada pers Indonesia untuk “meneguhkan jati dirinya (agar dapat) mengedukasi masyarakat, meneguhkan jati diri untuk tetap mengontrol sosial untuk terus memberikan kritik yang konstruktif.”

Sementara itu, kebebasan pers Indonesia di era Jokowi telah sering menjadi bahan perdebatan. Beberapa pihak menganggap kebebasan pers di tanah air telah membaik, seperti diungkapkan Wakil Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid pada pertengahan 2017 lalu.

Baca juga: Indonesia: Kebebasan Pers di Negara Demokrasi Terbesar Asia Tenggara Masih Cacat?

Pads saat itu, Meutya berkomentar, penyelenggaraan Hari Kebebasan Pers Dunia di Indonesia merupakan kehormatan dan pengakuan bagi negeri ini, yang menandakan pengakuan dunia internasional akan peningkatan kebebasan pers di Indonesia.

“Peringatan Hari Kebebasan Pers Dunia, yang tahun ini digelar di Indonesia, menunjukkan adanya pengakuan dunia internasional akan peningkatan kebebasan pers di Indonesia,” katanya, seperti dilansir Detik.com.

Hal yang sama disampaikan Dewan Pers setelah perayaan Hari Kebebasan Pers Dunia tahun 2017 itu. Menurut Dewan Pers, kebebasan pers di Indonesia masih lebih baik dibandingkan negara-negara tetangganya di Asia Tenggara.

“Menurut saya kondisi di negara kita lebih baik dibandingkan negara lain, tetangga kita misalnya Singapura dan Malaysia tidak ada kebebasan pers, jangan tanya Myanmar dan Timor Leste yang medianya masih sederhana,” ujar Ketua Dewan Pers Yosep Stanley Adi Prasetyo, seperti dilansir Kompas.com.

Walaupun menurut laporan organisasi demokrasi Freesom House dan Commitee to Protect Journalist (CPJ), pers di Indonesia masih “setengah bebas,” kebebasan pers sudah cukup baik. Stanley menyampaikan, hal itu bisa dinilai dari pertumbuhan jumlah media dan kebebasan yang dinikmati rakyat untuk mendirikannya.

“Kita punya 47 ribu media. Media tumbuh bebas orang bisa membuat media dengan mudah,” katanya.

Namun demikian, banyak pihak merasa pemberian penghargaan pers kepada Presiden Jokowi kurang tepat. Salah satunya adalah Aliansi Jurnalis Independen (AJI), yang menganggap pemberian penghargaan itu seharusnya berdasarkan kepada indikator yang obyektif.

Baca juga: Standar Ganda Indonesia Mengekang Kebebasan Pers, Terutama di Papua

“Kalau medali diberikan dengan argumentasi yang tidak kuat, maka pemberian medali akan dipertanyakan,” kata Ketua AJI Indonesia Abdul Manan kepada Tempo.co, Minggu (10/2).

Menurut keterangannya, ada tiga indikator yang harus dipertimbangkan saat memutuskan untuk memperi penghargaan kebebasan pers, yakni hukum, politik, dan ekonomi. Jika insan pers Indonesia sudah merasakan kebebasan di tiga ranah tersebut, menurut Abdul, barulah penghargaan layak diberikan.

Namun menurut pertimbangan AJI, hingga kini pemerintah belum mampu memenuhi syarat tersebut.

Keterangan foto utama: Foto ilustratif. Kebebasan pers Indonesia dinilai sudah cukup baik. (Foto: Pixabay)

Sehat & Positif, Pemerintah Sudah Berhasil Jamin Kebebasan Pers

BERLANGGANAN

1 Comment

1 Comment

  1. Khevin

    February 16, 2019 at 4:40 pm

    Kompak pda negara kita senditi ok now

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top