Pembebasan Baasyir
Titik Balik

Pembebasan Baasyir Berbau Pencitraan dan Bermotif Politik

Penasihat hukum pasangan capres-cawapres Joko Widodo dan Ma'ruf Amin, Yusril Ihza Mahendra mengunjungi Abu Bakar Baasyir di Lapas Gunung Sindur, Bogor, Jumat, 18 Januari 2019. (Foto: Antara Foto/Yulius Satria Wijaya/pras)
Berita Internasional >> Pembebasan Baasyir Berbau Pencitraan dan Bermotif Politik

Rencana pembebasan ulama Abu Bakar Baasyir yang didakwa pada kasus terorisme Bom Bali mengundang polemik. Penasihat hukum Presiden Jokowi, Yusril Ihza Mahendra, menegaskan pembebasan Baasyir dilakukan atas dasar kemanusiaan. Namun beberapa pihak menyebut pembebasan tersebut adalah upaya pencitraan jelang Pilpres. Berikut opini dari pengamat politik Tony Rosyid.

Baca juga: Hanya Kemanusiaan, Tak Ada Motif Politik untuk Pembebasan Baasyir

Oleh: Tony Rosyid

Abu Bakar Baasyir akan bebas. Siapa yang membebaskan? Presiden Joko Widodo (Jokowi). Yusril yang mengurusnya. Jokowi dan Yusril ingin ambil poin disini. (Apakah pemikiran ini adalah bentuk) su’udzhan (berprasangka buruk)? Tidak! Ini murni analisis politik.

Baasyir dibebaskan oleh politikus di tahun politik. Kalau bukan bertujuan politik, lalu apa? Hanya orang “lugu” yang tidak memaknainya sebagai langkah politik.

Ada dua tujuan bebaskan Baasyir. Pertama,  membangun citra bahwa Jokowi pro Umat Islam. Telat! Kenapa? Harusnya Baasyir sudah bebas bersyarat pada 23 Desember 2018 lalu. Dua pertiga  masa penahanan sudah dilewati, setelah seringkali dapat remisi dan amnesti, menurut keterangan Mahendradatta dan Achmad Michdan, dua pengacara Baasyir.

Pembebasan Baasyir justru kontraproduktif bagi Jokowi. Rakyat, khususnya Umat Islam, akan bertanya, kenapa hak Baasyir untuk keluar tidak diberikan? Apalagi setelah berulangkali diajukan karena alasan usia dan sakit. Alih-alih jadi malaikat penyelamat, justru Jokowi akan dianggap menanggung dosa atas telatnya Baasyir dibebaskan.

Kedua, Baasyir dibebaskan jelang pilpres. Persis sehari setelah debat. Situasinya, rakyat sedang fokus perhatiannya kepada pilpres. Maka, respon publik terhadap bebasnya Baasyir akan dihubungkan dengan pilpres. Dan betul, hampir semua media menaikkan berita bebasnya Baasyir. Tapi, apakah akan merubah citra dan menganulir persepsi bahwa Jokowi rival “Umat”? Rasa-rasanya tidak.

Seandainya Jokowi membebaskan Baasyir sebelum hiruk pikuk pilpres, tentu ceritanya akan lain. Lebih bagus lagi kalau tidak cuma Baasyir, tapi juga sejumlah narapidana yang “dipertanyakan” dakwaan terorisnya, dibebaskan. Waktu dan momennya lebih tepat. Jokowi akan dapat poin.

Saat itu, memang belum ada sosok Yusril. Apakah pembebasan Baasyir ini bagian dari strategi Yusril? Pura-pura merapat ke Jokowi, lalu bebaskan Baasyir? Bisa juga. Gak ada yang tak mungkin. Kalau benar, ini bisa jadi poin buat Yusril.

Sayangnya, umat sudah mulai apatis dengan Yusril. Maka, seandainya ada poin buat Yusril, baru akan disadari Umat dalam jangka panjang. Itupun seandainya ada. Masih perlu dibuktikan di kemudian hari. Yang pasti, poin itu ada untuk Yusril setelah pilpres. Mungkin juga setelah PBB tidak ada lagi, karena suaranya tak mampu melewati batas minimal parliamentary Threshold, yaitu empat persen. Berharap bisa capai empat bagi PBB memang agak ngigau. Apalagi setelah Yusril ‘nyebrang dari habitatnya.’

Soal strategi, Jokowi seringkali kurang taktis. Terutama dalam mengambil hati—dan berinteraksi dengan—Umat Islam. Persekusi, bom molotov, ketimpangan hukum, kriminalisasi, penganiayaan aktivis Muslim, sudah sedemikian melekat di alam bawah sadar umat. Inilah yang menyebabkan tagar #2019GantiPresiden dan ABJ (Asal Bukan Jokowi) lahir. Karena itu, (citra Jokowi) tak mudah dihapus dari memori umat.

Semangat untuk ganti presiden begitu kuat tumbuh dalam bentuk perlawanan politik.  Buktinya, survei ganti presiden selalu lebih tinggi dibandingkan dengan “tetap Jokowi presiden.”

Benih-benih perlawanan ini bisa dilihat di Pilgub Jateng dan Jabar. Meski calon umat kalah karena faktor Paslon yang kurang populer dan logistik yang terlalu cekak. Tapi, perlawanan itu betul-betul menghantui incumben.

Bagaimana di pilpres? Ketika Prabowo muncul, sebagian rakyat menahan diri. Sebagian lagi ada yang ragu. Makanya, jumlah swing voter besar. Sekitar 35 persen. Kemana swing voter ini?

Petanya, rakyat banyak kecewa terhadap Jokowi, tapi belum terlalu sreg kepada Prabowo. Survei tidak bisa memotret arah politik mereka. Ini terlihat di Pilgub Jateng dan Jabar.

Elektabilitas Sudirman Said selalu di bawah 30 persen dalam survei. Kenyataannya? 41 persen. Begitu juga Sudrajat. Malah di bawah 10 persen dalam survei. Kenyataannya? 28 persen. Dari mana suara itu?

Pertama, lembaga survei seringkali ngaco. Jadi alat propaganda. Dibayar mahal untuk itu. Kedua, swing voter lari ke Sudirman Said dan Sudrajat. Karena mereka kecewa terhadap paslon dari penguasa.

Bagaimana dengan pilpres? Sepertinya tak akan jauh dari Pilgub Jateng dan Jabar. Swing voter agak sulit merapat ke Jokowi. Meski dengan terpaksa, mereka lebih banyak akan pilih Prabowo. Jika analisis ini benar, maka Prabowo-Sandi pemenangnya. Asal, Prabowo-Sandi bisa jaga diri dari sikap dan langkah blunder.

Elektabilitas Prabowo-Sandi terus naik dan merapat. Sementara Jokowi-Ma’ruf lebih sering melakukan blunder. Jokowi suka main gebuk, Ma’ruf Amin sering berkata kasar.

Baca juga: ‘Tamparan di Wajah’: Korban Bom Bali Kecam Pembebasan Abu Bakar Baasyir

Variabel yang lain adalah debat. Debat berpengaruh terhadap suara pemilih. Dan peluang Prabowo-Sandi dalam debat lebih besar untuk merebut hati rakyat. Dengan catatan, harus menyerang dan lebih tajam dengan data-data yang akurat.

Sebagai petahana, terlalu banyak kelemahan dari Jokowi, terutama janji politik, masalah ekonomi dan persoalan hukum. Ini celah terbuka yang bisa dimanfaatkan oleh Prabowo-Sandi.

Dalam situasi sekarang ini, Jokowi perlu kerja lebih keras lagi dan lebih taktis. Perlu langkah-langkah besar. Tapi langkah yang tidak melanggar hukum dan aturan, serta tidak manipulasi. Bukan pula pencitraan. Jika hanya mengandalkan model kampanye biasa, maka sulit bagi Jokowi menutupi kekurangannya dan keluar dari image sebagai rival rakyat.

Apa yang dilakukan Jokowi dengan membebaskan Baasyir itu langkah biasa, bukan luar biasa. Tidak spektakuler. Tidak akan menambah poin. Apalagi dilakukan di waktu yang tidak tepat, karena terlalu telat.

Tony Rosyid adalah pengamat perpolitikan Indonesia. Dia menjabat sebagai IPNU ANCAB Welahan Jepara, serta pengurus HMI cabang Semarang. Tony menyelesaikan program doktoralnya di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

Pandangan yang diungkapkan dalam artikel ini adalah milik penulis sendiri dan tidak mencerminkan kebijakan editorial Mata Mata Politik.

Keterangan foto utama: Penasihat hukum pasangan capres-cawapres Joko Widodo dan Ma’ruf Amin, Yusril Ihza Mahendra mengunjungi Abu Bakar Baasyir di Lapas Gunung Sindur, Bogor, Jumat, 18 Januari 2019. (Foto: Antara Foto/Yulius Satria Wijaya/pras)

Pembebasan Baasyir Berbau Pencitraan dan Bermotif Politik

BERLANGGANAN

Click to comment

Beri Tanggapan!

To Top