Berita Internasional >> Prediksi Arah Kebijakan Luar Negeri Indonesia di Bawah Presiden Baru
Opini

Prediksi Arah Kebijakan Luar Negeri Indonesia di Bawah Presiden Baru

Prediksi Arah Kebijakan Luar Negeri Indonesia di Bawah Presiden Baru Terpilih Pilpres Indonesia 2014

Kedua pasangan kandidat presiden dalam pilpres Indonesia 2014 memiliki kepribadian dan arah kebijakan berbeda. Akankah kebijakan luar negeri Indonesia berujung kepada perubahan arah kebijakan dan diplomasi?

Oleh Awidya Santikajaya

Kemunculan Gubernur Jakarta Joko “Jokowi” Widodo dan jenderal purnawirawan Prabowo Subianto sebagai kedua kandidat presiden Indonesia dalam pilpres tahun ini telah memicu perdebatan panjang mengenai perbedaan antara keduanya. Salah satunya ialah kebijakan luar negeri yang tampaknya akan diusung Jokowi dan Prabowo apabila kelak terpilih dalam pilpres Indonesia 2014.

Awal yang tepat untuk memahami kebijakan luar negeri kedua kandidat ialah dengan mengamati daftar program kebijakan yang mereka serahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) beberapa hari kemarin. Dalam dokumen sepanjang 42 halaman, Jokowi menguraikan visinya mengenai kebijakan luar negeri dalam 500 kata. Secara umum, prioritas kebijakan luar negeri Jokowi ialah 1) meningkatkan konsep “negara kepulauan” sebagai identitas utama Indonesia dalam hubungan luar negeri, yang menegaskan oerlunya menyelesaikan sengketa wilayah dengan damai, 2) mengedepankan “middlepowermanship” atau posisi Indonesia sebagai penengah yang tangguh melalui partisipasi aktif dalam berbagai forum Internasional, 3) memperluas proyek regional dengan cara memperkuat lanskap hubungan regional di kawasan Indo-Pasifik, dan 4) memperluas jangkauan publik dalam hal penyusunan kebijakan luar negeri.

Prabowo, sebaliknya, menjelaskan visinya mengenai kebijakan luar negeri dalam tiga kalimat singkat, yakni 1) mempertahankan prinsip Bebas dan Aktif yang senantiasa dianut Indonesia dalam hubungan luar negeri, 2) berupaya aktif untuk menangani perubahan iklim global, serta melindungi hak-hak para pekerja imigran dari Indonesia di negara lain.

Kebijakan luar negeri Jokowi secara mendetail dan terstruktur dapat berasal dari para penasehat hubungan Internasional yang kompeten yang mendampinginya. Salah satu orang kepercayaan Jokowi yang penting ialah Dr. Rizal Sukma, direktur eksekutif CSIS. Sukma, bersama dengan dua atau tiga orang kandidat lainnya di antara rekan diplomat tampaknya akan menjadi kandidat kuat sebagai Menteri Luar Negeri selanjutnya. Selain latar belakang akademisnya, Sukma juga merupakan anggota dewan eksekutif utama Muhammadiyah, organisasi Islam terbesar kedua di Indonesia. Artinya, Sukma merupakan representatif masyarakat Islam puritan.

Prabowo juga didampingi oleh sejumlah pakar hubungan Internasional dalam tim kampanyenya, seperti lulusan Universitas Harvard dan kepala tim hubungan Internasional Partai Amanat Nasional (PAN), Bara Hasibuan. Namun, arah kebijakan luar negeri Prabowo yang kurang mendetail dapat mencerminkan kesulitannya dalam merekonsiliasi perbedaan antara retorika nasionalis yang diusungnya dengan arah kebijakan luar negeri partai lainnya. Selama pemilu legislatif yang baru saja berlangsung, Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) yang dipimpin Prabowo secara konsisten mendukung Indonesia menjadi bangsa yang lebih mandiri. Sesudah menyusun koalisi formal dengan keempat partai Islam, Prabowo diharapkan dapat memenuhi aspirasi kebijakan luar negeri yang lebih Islami. Prabowo juga diharapkan mampu mengambil langkah yang lebih kompleks dengan menyatukan pandangan retorika negara mandiri miliknya dengan pasangan wakil presiden yang mendampinginya, Hatta Rajasa yang dipandang sebagai politisi neoliberal, yang mencerminkan dukungannya terhadap pengurangan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) saat menjabat sebagai Menko Ekonomi.

Tentu saja, membuat perbandingan antara kebijakan luar negeri hanya berdasarkan pandangan sekilas selama kampanye merupakan langkah yang sangat tidak disarankan. Meski demikian, pandangan politik tersebut memberikan petunjuk mengenai arah kebijakan luar negeri. Kesuksesan kebijakan luar negeri yang diusung presiden sangatlah tergantung pada kemungkinan untuk bekerja dengan para pelaku kebijakan dan menyelesaikan permasalahan kompleks berupa koordinasi antar bidang. Jokowi tampaknya lebih menyukai proses pembuatan kebijakan luar negeri secara bottom-up, yakni dengan mengumpulkan sebanyak mungkin informasi dari para penasehat sebelum menentukan arah kebijakan, agar dapat menghasilkan kebijakan yang kaya dengan pertimbangan matang. Jokowi bukanlah sosok Internasionalis seperti Presiden Indonesia saat ini, Susilo Bambang Yudhoyono, namun memiliki kelebihan berupa para penasehatnya yang komepeten.

Prabowo, sebaliknya, jauh lebih instruktif dan tegas dalam mengambil keputusan, meski kurang begitu tertarik pada keputusan mendetail. Untuk detail kebijakan, apabila terpilih sebagai presiden, Prabowo akan memerintahkan para pejabat kementerian di bawahnya untuk mengambil tindakan dan strategi yang diperlukan, asalkan sejalan dengan kebijakan utama. Dengan demikian, terdapat kemungkinan besar bahwa kebijakan luar negeri yang dilakukan sejalan dengan pemerintah eksekutif. Di sisi lain, hal tersebut dapat mengarah kepada kebingungan di antara para diplomat dalam merumuskan detail yang sesuai dengan garis besar kebijakan.

Di samping gaya kepemimpinan dan manajemen yang berlawanan tersebut, siapapun presiden yang terpilih kelak, terdapat kesinambungan antara perubahan kebijakan luar negeri secara ideologis dan substansial dalam jangka waktu lima tahun. Hal tersebut tidak sepenuhnya berdasarkan kekurangan sumber daya Indonesia dalam mewujudkan transformasi secara menyeluruh, sesuai argument beberapa pihak, namun karena sifat politik Indonesia yang jangka panjang dan selalu mengutamakan pentingnya menemukan konsensus. Sama halnya dengan para pendahulunya, presiden ketujuh Indonesia selanjutnya tampaknya akan memilih mengambil langkah yang memenuhi kepentingan kebijakan luar negeri yang beragam dari dalam negeri, yakni dengan mengambil jalan tengah. Siapapun yang terpilih menjadi presiden kelak, pemerintah baru akan menjadi koalisi yang terdiri dari lima atau enam partai politik yang memiliki aspirasi kebijakan luar negeri yang berbeda satu sama lain, sehingga presiden sebagai kepala pemerintahan diharuskan untuk melakukan strategi berupa diplomasi jalan tengah. Dalam menangani sengketa Laut Cina Selatan, misalnya, Indonesia tidak akan mengikuti arah kebijakan Filipina yang sejalan dengan pilihan Amerika Serikat dan Kamboja dalam menjalin hubungan baik dengan Cina. Sebaliknya, presiden selanjutnya akan berempati dengan keutuhan ASEAN dalam waktu dekat untuk mendorong manajemen konflik yang damai.

Presiden ketujuh Indonesia kelak akan mewarisi partisipasi aktif SBY dalam serangkaian isu dan forum. Terdapat beberapa inisiatif baru, khususnya yang berkaitan dengan perlunya untuk menjadi lebih aktif dalam peranan global sebagai hasil dari beban ekonomi Indonesia yang meningkat. Meski demikian, arah kebijakan luar negeri Indonesia tampaknya akan mengikuti praktik saat ini, yang berdasarkan tiga pilar utama, yaitu 1) menggunakan ASEAN sebagai batu pijakan kebijakan luar negeri, 2) melakukan eksploitasi terhadap manfaat soft power, seperti kesesuaian antara Islam dan demokrasi, dan 3) menjadikan diplomasi ekonomi sebagai prioritas.

Gambaran yang lebih jelas mengenai pendekatan pemerintahan sang presiden baru yang terpilih dalam pemilu akan muncul seketika pasca inaugurasi dan pelantikan secara resmi pada tanggal 20 Oktober kelak. Uji coba awal ialah Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN pada tanggal 10-12 November di Myanmar, dengan Presiden Indonesia yang diharapkan oleh para pemimpin negara ASEAN lainnya untuk menunjukkan kepemimpinan yang jelas dan tegas dalam berbagai permasalahan sulit, seperti meningkatnya ketegangan di kawasan Laut Cina Selatan, kericuhan yang masih berlangsung di Thailand, serta pesimisme yang terus tersebar atas Masyarakat Ekonomi ASEAN yang dijadwalkan untuk mulai dibentuk pada tahun 2015. Beberapa hari kemudian, sang presiden baru diharapkan dapat menghadiri KTT G20 di Brisbane, Australia. Selain isu G20 itu sendiri, kunjungan ke Australia akan dipandang oleh warga yang antusias di kedua negara sebagai iktikad untuk menangani kehancuran hubungan bilateral pasca skandal mata-mata setahun silam.

Retorika nasionalis yang diusung kedua kandidat selama kampanye sebaiknya tidak serta-merta ditafsirkan sebagai ramalan masa depan Indonesia dalam kepemimpinan salah satu dari mereka kelak. Sama halnya dengan yang teryadi di seluruh dunia, pemilu Indonesia merupakan cerminan dari politik domestik. Ketika salah satu kandidat yang berlaga dalam pilpres terpilih, terdapat kecenderungan untuk mengabaikan janji-janji politik yang diusung selama kampanye dan beralih kepada pragmatisme.

Pandangan yang diungkapkan dalam artikel ini adalah milik penulis dan tidak mencerminkan kebijakan editorial Mata Mata Politik.

Keterangan foto utama: Hatta Rajasa, Prabowo Subianto, Joko Widodo, dan Jusuf Kalla saat menghadiri rapat pleno dan pemberian nomor urut paslon pilpres Indonesia 2014 di KPU, tanggal 1 Juni 2014 (Foto AFP, Romeo Gacad)

BERLANGGANAN

Click to comment

Beri Tanggapan!

To Top