Presiden Duterte
Asia

Presiden Duterte Memicu Perselisihan dengan Militer FIlipina

Home » Featured » Asia » Presiden Duterte Memicu Perselisihan dengan Militer FIlipina

Presiden Filipina Rodrigo Duterte melontarkan tantangan berani dalam memprovokasi pasukan bersenjata untuk menggulingkan pemerintahannya, yang secara luas dianggap sebagai wujud kekejaman. Inti dari keluhan Presiden Duterte ialah ketidakmampuannya untuk memerintahkan tentara untuk mengeksekusi perintah penangkapan tanpa surat perintah dan meluncurkan proses pengadilan militer terhadap kritikus oposisi utamanya, Senator Antonio Trillanes. 

Baca juga: Presiden Rodrigo Duterte Klaim Jadi Sasaran Rencana Pembunuhan

Oleh: Jason Castaneda (Asia Times)

Beberapa hari setelah ia kembali dari perjalanan bersejarah ke Timur Tengah, Presiden Filipina Rodrigo Duterte telah membuat sejarah di dalam negeri dalam sebuah pidato nasional yang melampiaskan kekesalannya kepada angkatan bersenjata.

Dalam satu jam percakapan wawancara televisi bulan ini dengan penasihat hukum utamanya, Salvador Panelo, Duterte menyesalkan bagaimana dia “telah mencapai batas” dari “pesona saya,” pengakuan publik yang jarang dari pembicaraan di hadapan publik oleh seorang pemimpin seperti Duterte yang memiliki kemampuan mengesankan untuk berbicara secara tegas untuk menggiring arah kebijakan negaranya.

Inti dari keluhan presiden tersebut ialah ketidakmampuannya untuk memerintahkan tentara untuk mengeksekusi perintah penangkapan tanpa surat perintah dan meluncurkan proses pengadilan militer terhadap kritikus oposisi utamanya, Senator Antonio Trillanes.

Trillanes, seorang mantan perwira angkatan laut yang memiliki hubungan dengan para perwira militer, telah meluruskan berbagai hubungan itu dalam perselisihan yang sedang berlangsung, ketika ia telah menghindari penangkapan melalui kekebalan parlementernya sementara menghujani presiden dalam wawancara pers atas dugaan penyalahgunaan kekuasaan.

Dalam pidatonya yang disiarkan di televisi, Presiden Duterte mengecam militer karena tidak menghargai mandat demokrasinya dan tidak tahu terima kasih atas peningkatan signifikan yang ia berikan pada gaji dan tunjangan angkatan bersenjata.

“Saya tidak berusaha memenangkan Anda. Itu karena saya terpilih sebagai presiden. Sekarang Anda memiliki mandat untuk melindungi rakyat dan mempertahankan bangsa. Anda ingin menghancurkan itu? Tidak apa-apa,” keluhnya yang mengacu kepada angkatan bersenjata.

Presiden Filipina Rodrigo Duterte berbicara kepada komunitas warga Filipina di balai sidang di Singapura, tanggal 28 April 2018. (Foto: Reuters/Feline Lim)

Sejak memenangkan kursi kepresidenan lewat pemilu pada pertengahan tahun 2016, Duterte telah berusaha untuk mengendalikan polisi dan pasukan bersenjata secara ketat, melimpahi mereka dengan pujian, perhatian, dan sumber daya. Meskipun sebagian besar upayanya berhasil dengan Kepolisian Nasional Filipina (PNP/Philippine National police), kekuatan di garis depan perang penyalahgunaan obat yang kontroversial, militer sebagian besar tetap menyendiri dan profesional, secara pasif agresif menekankan perlunya menegakkan aturan hukum dan prosedur konstitusional.

Dukungan militer akan sangat penting jika Duterte kelak harus memilih untuk menerapkan undang-undang darurat militer nasional, suatu kesulitan atas nama keamanan nasional yang akan membuka jalan bagi otoritarianisme yang lebih terbuka.

Darurat militer saat ini diberlakukan atas pulau selatan Mindanao yang bergejolak untuk mengekang meningkatnya militansi Islam. Kata-kata kasar sang presiden mengkhianati ketakutannya yang jelas tentang kemungkinan kudeta terhadap rezimnya yang dianggap luas penuh kekerasan dan melampaui batas.

Meskipun lebih profesional daripada beberapa rekan angkatan bersenjata negara di kawasan tersebut, terutama di Myanmar dan Thailand, Angkatan Bersenjata Filipina (AFP/Armed Forces of the Philippines) secara historis memainkan peran kunci dan seringkali menentukan dalam politik negara.

Kelompok Operasi Khusus Marinir Filipina di Marawi, Mindanao, tanggal 21 Oktober 2017. (Foto: Reuters/Romeo Ranoco)

Tahun 1986, misalnya, AFP memutuskan untuk menarik dukungan institusionalnya dari kediktatoran Ferdinand Marcos yang saat itu tidak populer, sebagai protes nasional yang dikenal sebagai revolusi Kekuatan Rakyat EDSA yang menimbulkan situasi kebuntuan yang kacau balau di ibukota.

Namun, peran politik yang dimiliki pihak militer jauh melampaui kejatuhan rezim Marcos. Corazon Aquino (1986-1992) hampir tidak bertahan hidup dari sebanyak sembilan upaya kudeta yang hampir memadamkan demokrasi yang berkembang di Filipina.

Jika bukan karena dukungan militer Amerika, yang dilaksanakan melalui pangkalan dan fasilitas besar di Clark dan Subic, pemerintahan demokratis Aquino yang baru dibuat mungkin akan menyerah pada pemberontakan yang dipicu oleh perwira militer yang tidak puas.

Hingga tiba masa kepemimpinan Fidel Ramos (1992-1998), mantan kepala dan menteri pertahanan AFP, militer mulai benar-benar profesional dan secara bertahap menginternalisasi prinsip “supremasi sipil” di bawah pemerintahan demokratis. Namun, kurang dari satu dekade setelah pemilihan Ramos, militer sekali lagi memainkan peran politik penting dengan menarik dukungan dari presiden populis Joseph Estrada, dengan kasus korupsi merajalela yang memprovokasi revolusi kedua Kekuatan Rakyat EDSA pada tahun 2001.

Seorang aktivis berteriak saat protes terhadap Presiden Filipina Rodrigo Duterte di dekat Istana Malacanang di Manila, tanggal 21 September 2017. (Foto: AFP/Noel Celis)

Oleh karena itu, tidak mengherankan jika Duterte khawatir dengan tindakan serupa yang didukung militer dalam menanggapi tindakan kerasnya yang bersifat ekstra-legal terhadap lawan-lawan politik, perang narkoba yang membumihanguskan yang telah merenggut nyawa ribuan orang dan menimbulkan kecaman internasional, dan serangan besar-besaran terhadap lembaga-lembaga demokratis yang melakukan pengawasan dan keseimbangan.

Sejak pertama kali menjabat, Duterte telah memerintahkan pemenjaraan Senator dan mantan menteri kehakiman Leila De Lima atas dakwaan memalsukan perdagangan narkoba dan merekayasa pengusiran Hakim Agung Maria Sereno melalui keluhan quo warranto yang kontroversial dan mungkin ilegal. Keduanya telah mengkritik keras perang narkoba dan kecenderungan otoriter Duterte.

Perang narkoba Duterte diduga telah menewaskan sebanyak 23 ribu pengguna narkoba, memprovokasi rujukan potensial ke Pengadilan Pidana Internasional di Den Haag atas tuduhan kejahatan terhadap kemanusiaan.

Duterte juga menyerukan dukungan terhadap pemberontak komunis dan Cina, keduanya dipandang oleh petinggi AFP sebagai ancaman keamanan nasional yang kuat. Sebagai tanggapan, militer telah melobi keras untuk mempertahankan hubungan pertahanan yang kuat dengan Amerika, menentang perundingan perdamaian dengan pemberontak komunis, dan memperkuat pendiriannya terhadap sengketa Laut China Selatan dengan Cihna, yang pada saat itu tampaknya tidak bergantung pada kebijakan keterlibatan pro-China milik Duterte sendiri.

Menteri Pertahanan Filipina Delfin Lorenzana memberi isyarat selama wawancara di markas militer Camp Aquinaldo, Manila, Filipina, tanggal 9 Februari 2017. (Foto: Reuters/Romeo Ranoco)

Pembicaraan tatap muka dengan Panelo yang disiarkan televisi seharusnya mencakup beragam masalah nasional, mulai dari lonjakan inflasi hingga kekurangan beras hingga hubungan internasional. Tapi presentasi Duterte memusatkan perhatian pada penolakan dari apa yang disebutnya “tentara saya” untuk memenjarakan Trillanes dan menempatkannya di bawah pengadilan militer.

Trillanes merupakan seorang mantan perwira angkatan laut yang telah meluncurkan dua kudeta yang gagal pada tahun 2003 dan 2007 melawan presiden saat itu dan sekarang merupakan juru bicara dewan perwakilan rakyat Filipina, Gloria Macapagal-Arroyo, sekutu utama Duterte.

Meskipun Trillanes menghabiskan lebih dari tujuh tahun di penjara atas tuduhan pemberontakan, ia mendapatkan simpati publik berlimpah atas pendiriannya melawan dugaan korupsi yang dilakukan oleh Arroyo, cukup untuk memenangkan pemilihan sebagai anggota Senat dari dalam penjara. Dia kemudian mendapatkan amnesti politik di bawah pemerintahan presiden sebelumnya, Beningo Aquino.

Baca juga: Rodrigo Duterte: Selama Masih Ada Wanita Cantik, Akan Selalu Ada Kasus Pemerkosaan

“Duterte telah melampaui batas dan salah perhitungan,” ujar Trillanes, yang masih bersembunyi di dalam Senat untuk menghindari penangkapan, mengatakan dalam pengarahan media pada awal bulan September 2018. “Dia ingin mendorong batas-batas kekuasaan eksekutifnya, tetapi sikapnya yang berani memaksa institusi untuk melawan.”

Duterte memiliki alasan untuk membungkam Trillanes. Senator yang vocal tersebut telah meluncurkan investigasi terhadap keuangan pribadi Duterte, mempelopori penyelidikan Senat ke dalam jaringan perdagangan obat-obatan terlarang yang diduga milik keluarganya, dan mengajukan keluhan terkait perang narkoba terhadap dirinya di ICC.

Senator Antonio ‘Sonny’ Trillanes dalam sebuah kesempatan pada tanggal 5 Mei 2016. (Foto: AFP/Noel Celis)

Duterte telah berusaha mengembalikan senator vokal tersebut ke penjara melalui pembatalan amnesti. Dalam seruan tanggal 31 Agustus 2018, Duterte mencoba untuk membatalkan validitas pengampunan eksekutif Trillanes dan memerintahkan militernya untuk melakukan penangkapannya. Sebaliknya, AFP membocorkan dokumen ke media yang menunjukkan validitas pengampunan Trillanes, sambil memperlambat dalam menerapkan perintah penangkapan tanpa surat perintah.

Banyak teman sekelas Trillanes di Akademi Militer Filipina (PMA) yang bergengsi sekarang menjadi komandan batalion dan dengan kuat bertengger di eselon atas kekuatan militer. Pengamat politik percaya bahwa para perwira tersebut kemungkinan besar juga berperan dalam menolak perintah Duterte untuk menangkap Trillanes, sebaliknya memilih untuk menekankan kewajiban konstitusional AFP sebagai “pelindung rakyat dan negara.”

“Saya telah menyatakan pendirian saya yang jelas tentang masalah ini. Jika AFP berpikir saya tidak kompeten, bahwa saya tidak memenuhi syarat untuk menjabat. Terserah Anda,” kata Duterte, menuduh militer berpihak pada Trillanes dan menyindir mereka untuk “menghadap ke Trillanes dan menggelar pemberontakan atau revolusi atau apapun.”

“Anda bebas melakukan itu. Faktanya, saya mendorong Anda untuk melakukan itu, jadi semuanya berakhir di sini,” tantang Duterte.

Keterangan foto utamaPresiden Filipina Rodrigo Duterte berbicara kepada pimpinan militer Jenderal Carlito Galvez dan kepala kepolisian nasional Oscar Albayalde saat upacara ketika penyitaan kendaraan dan sepeda motor dihancurkan di pabean di Manila pada tanggal 30 Mei 2018. (Foto: AFP/Ted Aljibe)

Presiden Duterte Memicu Perselisihan dengan Militer FIlipina

BERLANGGANAN

Click to comment

Beri Tanggapan!

To Top