Presiden Jokowi Desak Penambang untuk Berpindah ke Pengolahan
Berita Politik Indonesia

Presiden Jokowi Desak Penambang untuk Berpindah ke Pengolahan

Berita Internasional >> Presiden Jokowi Desak Penambang untuk Berpindah ke Pengolahan

Presiden Jokowi kembali menyerukan agar para penambang berpindah ke industri pengolahan. Menurutnya, menciptakan bisnis hilir dipandang sebagai obat penyembuh untuk defisit akun berjalan yang kronis. Indonesia kini sedang berjuang dengan arus keluar modal yang dibawa oleh kenaikan suku bunga Federal Reserve AS dan memperdagangkan ketegangan antara Amerika Serikat dan China.

Oleh: Erwida Maulia (Asia Nikkei)

Presiden Indonesia Joko “Jokowi” Widodo pada hari Senin (3/12) memperbarui seruannya kepada para penambang Indonesia agar berpindah ke industri pengolahan, dengan menyebutkan kebutuhan untuk mengekang impor untuk mempersempit defisit neraca berjalan yang terus-menerus.

Berbicara di forum CEO di Bursa Efek Indonesia, Jokowi mengatakan, “Tidak ada jalan lain kecuali bisnis hilir. Saya menyerukan kepada semua CEO dan sektor riil untuk segera terlibat dalam industrialisasi dan bergerak ke hilir. Berhentilah mengekspor bahan mentah, mengurangi [ekspor semacam itu] secara signifikan.”

Jokowi menyebutkan kasus di mana ketergantungan Indonesia pada produk olahan impor telah berkontribusi pada defisit transaksi berjalan, yang melebar menjadi 2,9 persen dari produk domestik bruto pada bulan September 2018, mendekati apa yang dipandang Bank Indonesia sebagai batas aman 3 persen.

Defisit neraca transaksi berjalan Indonesia sejak tahun 2011 membuat negara lebih rentan terhadap guncangan eksternal dibandingkan dengan guncangan lain di kawasan tersebut. Indonesia kini sedang berjuang dengan arus keluar modal yang dibawa oleh kenaikan suku bunga Federal Reserve AS dan memperdagangkan ketegangan antara Amerika Serikat dan China. Indonesia telah berupaya mendorong Rupiah ke level terendah terhadap Dolar AS dalam dua dekade, meskipun mata uang telah menguat sejak akhir bulan Oktober 2018.

Pemerintah Indonesia sebelumnya, mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memperkenalkan kebijakan pada tahun 2014 yang bertujuan untuk mendorong para penambang untuk membangun smelter (pabrik pengolahan tambang) dan terlibat dalam manufaktur bernilai tambah yang lebih tinggi. Namun larangan ekspor mineral mentah mendorong penambang seperti Aneka Tambang milik negara untuk berhutang.

Kebijakan tersebut dilonggarkan pada bulan Januari 2017, untuk sementara mencabut larangan ekspor bijih nikel kadar rendah dan konsentrat tembaga, di antara lain. Tujuannya adalah memungkinkan para penambang mendapatkan cukup uang untuk membiayai proyek-proyek smelter.

Dalam sambutannya, Jokowi menunjukkan bahwa bauksit yang ditambang oleh Aneka Tambang akan diekspor, sementara produsen aluminium milik negara Inalum harus mengimpor bahan antara, alumina, untuk membuat produk jadi. Praktik ini telah berlangsung selama beberapa dekade dan Jokowi menginginkan agar dapat segera diakhiri.

“Kita telah mengetahui sejak lama bahwa industrialisasi dan [bisnis] hilir adalah kunci, tetapi tidak pernah mengejar pelaksanaannya. [Itulah sebabnya] saya terus mengejar ini,” katanya.

Inalum pada bulan November 2017 dijadikan sebagai induk perusahaan untuk tiga penambang: Aneka Tambang, yang terutama memproduksi emas, nikel dan bauksit; penambang batubara Tambang Batubara Bukit Asam; dan penambang timah Timah. Struktur perusahaan induk dirancang untuk memberikan perusahaan lebih banyak akses ke kredit untuk membiayai proyek-proyek hilir.

Aneka Tambang, yang lebih dikenal sebagai Antam, berharap untuk menyelesaikan smelter feronikel kedua pada akhir bulan Desember 2018, meningkatkan kapasitasnya sebesar 50 persen menjadi 40.500 TNI, atau ton nikel yang terkandung dalam feronikel. Perusahaan juga akan membangun pabrik besi pig nikel senilai 320 juta Dolar AS. Besi feronikel dan besi pig nikel adalah produk antara. Fasilitas ini diharapkan dapat menggunakan semua bijih nikel yang ditambang oleh Antam, yang memungkinkannya untuk menghentikan ekspor bijih pada tahun 2022.

Antam juga bermitra dengan Inalum dan Aluminium Corporation of China untuk membangun smelter alumina senilai 850 juta Dolar AS di Provinsi Kalimantan Barat, pulau Kalimantan.

Tambang Batubara Bukit Asam, sementara itu, berencana untuk memulai pembangunan pabrik gasifikasi batubara tahun 2019 di Provinsi Riau, pulau Sumatra. Proyek ini akan menjadi usaha kedua di luar penambangan batubara, menyusul peprindahan ke sektor listrik.

Erwida Maulia adalah staf penulis Asia Nikkei.

Keterangan foto utama: Seorang pekerja mengawasi ketika truk membawa bijih nikel di sebuah tambang di Pulau Sulawesi, Indonesia: Presiden Indonesia Joko “Jokowi” Widodo mendesak para penambang untuk berpindah ke bisnis hilir yang bernilai tambah lebih tinggi. (Foto: Reuters)

Presiden Jokowi Desak Penambang untuk Berpindah ke Pengolahan

BERLANGGANAN

Click to comment

Beri Tanggapan!

To Top