Papua: Ratusan Orang Ditangkap karena Kibarkan Bendera Bintang Kejora
Berita Politik Indonesia

Papua: Ratusan Orang Ditangkap karena Kibarkan Bendera Bintang Kejora

Berita Internasional >> Papua: Ratusan Orang Ditangkap karena Kibarkan Bendera Bintang Kejora

Setiap tanggal 1 Desember, ribuan orang Papua akan melakukan demonstrasi. Ini karena mereka meyakini, tanggal itu seharusnya menjadi tanggal kemerdekaan mereka, yang mereka umumkan ketika berada di bawah penjajahan Belanda. Pada tanggal 1 Desember 2018 kemarin, mereka kembali mengadakan demonstrasi yang berakhir dengan bentrokan dan penangkapan ratusan orang di Surabaya.

Oleh: Chantal Da Silva (Newsweek)

Baca Juga: Negara dan Gereja Bekerja Sama untuk Pendidikan di Papua

Hampir 600 orang ditangkap di Indonesia selama akhir pekan, setelah apa yang dimulai sebagai demonstrasi damai untuk mendukung kemerdekaan Papua berubah menjadi bentrokan antara demonstran dan polisi.

Penangkapan itu dilakukan setelah ribuan orang Papua Barat dan para pendukung di seluruh negeri, mengangkat bendera Bintang Kejora—sebuah simbol dari perjuangan provinsi Papua Barat yang sedang berlangsung untuk kemerdekaan dari Indonesia.

Di Papua Barat—yang menaungi tambang emas terbesar dan tambang tembaga terbesar kedua di dunia—hanya dengan menaikkan bendera bisa membuat seseorang dijatuhi hukuman 15 tahun penjara.

Namun selama beberapa dekade, orang Papua Barat dan pendukung di seluruh dunia—termasuk di Amerika Serikat (AS) dan Inggris—terus mengadakan demonstrasi pengibaran bendera setiap tahun pada tanggal 1 Desember, hari di mana banyak orang Papua Barat percaya seharusnya menjadi hari peringatan kemerdekaan mereka.

“Orang-orang hanya merayakan dengan damai dan berkumpul dan mengangkat bendera,” kata Raki Ap, juru bicara gerakan Organisasi Papua Merdeka (OPM), sebuah organisasi yang mengadvokasi kemerdekaan Papua Barat dari Indonesia, kepada Newsweek.

“Mereka tidak melakukan kekerasan atau melakukan sesuatu yang melawan hukum, jadi sama sekali tidak ada alasan untuk menempatkan orang-orang itu di penjara.”

Menurut OPM, setidaknya 595 orang ditangkap dalam bentrokan pada Sabtu (1/12), di mana organisasi tersebut mengatakan kepada Newsweek bahwa banyak dari mereka yang ditangkap terluka dalam bentrokan dengan demonstran anti-pemberontak dan polisi.

Menurut The Washington Post, kerumunan dengan sekitar 300 pengunjuk rasa yang menyerukan kemerdekaan Papua Barat, dihadapkan oleh sekelompok demonstran anti-pemberontak di Surabaya, di mana satu pemimpin kelompok yang paling tidak setuju mengatakan, “Anda dapat berunjuk rasa untuk menyuarakan aspirasi Anda, tetapi jangan membawa isu separatis.”

Pemimpin itu menambahkan, “Papua adalah bagian dari Indonesia selamanya, dan kami bersedia mati untuk membela Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

Ap mengatakan bahwa dia yakin kelompok-kelompok anti-pemberontak itu sebagian besar telah diatur oleh pejabat Indonesia, dan mengatakan kepada Newsweek bahwa pihak berwenang kemungkinan “mengorganisasi kelompok-kelompok lain untuk mengancam (para demonstran) dengan kekerasan.”

“Itu taktik yang tidak asing dari pemerintah Indonesia. Mereka sering berada di balik kelompok-kelompok militan tertentu yang menggunakan kekerasan untuk menakut-nakuti demonstran damai,” katanya.

Sebagaimana dicatat oleh Human Rights Watch (HRW) di situsnya, pihak berwenang Indonesia telah membatasi akses media asing ke Papua, “dengan dalih pemberontakan tingkat rendah.”

Badan pengawas hak asasi manusia tersebut mengatakan, bahwa walau Presiden Indonesia Joko “Jokowi” Widodo menyatakan “dukungan retorik” untuk hak asasi manusia, namun dukungan itu “tidak mengarah pada inisiatif kebijakan yang berarti,” di mana HRW menegaskan bahwa “pasukan keamanan Indonesia jarang menghadapi keadilan atas pelanggaran serius, khususnya di Papua.”

Selain itu, “agama minoritas menghadapi penindasan, intimidasi, dan kekerasan dari militan Sunni, pejabat pemerintah, dan pasukan keamanan,” sementara pemerintah Indonesia “mendukung serangan luas terhadap seksual dan gender minoritas melalui retorika kebencian dan diskriminasi oleh para pejabat,” kata HRW.

Masyarakat Papua Barat telah menyerukan kemerdekaan dari Indonesia selama beberapa dekade, sejak provinsi di bagian barat Nugini itu berada di bawah kekuasaan Belanda.

Organisasi Papua Merdeka—sebuah kelompok separatis di Papua—mendeklarasikan kemerdekaan dari pemerintahan Belanda pada 1 Desember 1961, tetapi deklarasi itu ditolak oleh Belanda dan kemudian, Indonesia, yang mencaplok wilayah tersebut pada tahun 1963.

Bertahun-tahun kemudian, Papua dimasukkan ke Indonesia pada tahun 1969, setelah “pemungutan suara” yang disponsori PBB, yang menurut para peneliti di Griffith University di Australia mencakup kurang dari 1 persen penduduk Papua Barat, di mana mereka yang berpartisipasi dipilih oleh pemerintah Indonesia untuk mewakili seluruh wilayah tersebut.

Para peneliti lebih lanjut menegaskan bahwa beberapa masyarakat Papua yang berpartisipasi “dipaksa untuk memilih integrasi resmi Papua Barat ke Indonesia.”

“Kami tahu dari sejarah bahwa (deklarasi kemerdekaan 1 Desember) tidak berakhir seperti seharusnya, dan sejak hari itu, masyarakat Papua Barat selalu ingat 1 Desember,” kata Ap.

“Itu resmi, dan kami masih membawa semangat dalam keputusan pada tahun 1961 sejak saat itu,” katanya. “Jadi kami memperingati hari ini bersama dengan orang-orang dari Afrika Selatan, hingga Filipina dan Inggris, untuk mengingat janji yang diberikan pemerintah ini kepada kami pada tahun 1961.”

“Bahkan saat ini, bahkan ketika Indonesia ada di sana mengatakan bahwa dunia telah memutuskan Anda harus menjadi bagian dari kami, kami tahu bahwa hukum internasional tidak dihormati, dan demikian, pendudukan ini, kami masih melihatnya sebagai ilegal,” kata Ap.

Meskipun bertahun-tahun menyerukan intervensi internasional, namun permohonan Papua Barat sebagian besar diabaikan, meskipun penyelenggara kampanye ‘Bebaskan Papua Barat’ mengajukan petisi yang memperoleh lebih dari 1,8 juta tanda tangan ke PBB tahun lalu, yang menyerukan organisasi tersebut untuk menyelidiki pelanggaran hak asasi manusia di pulau itu.

Ap mengatakan bahwa penyelenggara ‘Bebaskan Papua Barat’ belum menerima tanggapan “resmi” dari PBB, tetapi bahwa “proses resmi” terkait petisi itu diperkirakan akan dimulai tahun ini.

“Satu-satunya hal yang kami inginkan adalah agar Indonesia memungkinkan pemungutan suara,” kata Ap.

Sebaliknya, pemerintah Indonesia telah berupaya untuk mencoba meningkatkan pembangunan ekonomi dalam upaya nyata untuk mengakhiri gerakan separatis di Papua Barat. Namun, pembangunan itu tidak berbuat banyak dalam menghentikan warga dan pendukung dari menuntut kemerdekaan.

Polisi Indonesia dan pemerintah Indonesia belum menanggapi permintaan untuk komentar untuk artikel ini.

Baca Juga: Pasukan Bentrok dengan Pemberontak, 3 Orang Tewas di Papua

Keterangan foto utama: Para siswa Papua menuntut kebebasan Provinsi Papua Barat selama unjuk rasa di Surabaya, Provinsi Jawa Timur, pada 2 Desember 2013. Papua menyatakan kemerdekaan dari Belanda pada tahun 1961, tetapi Indonesia mengambil alih wilayah tersebut pada tahun 1963. (Foto: AFP/Getty/Juni Kriswanto)

Papua: Ratusan Orang Ditangkap karena Kibarkan Bendera Bintang Kejora

BERLANGGANAN

Click to comment

Beri Tanggapan!

To Top