Referendum Brexit Kedua dapat Perburuk Kekacauan Politik Inggris
Eropa

Referendum Brexit Kedua dapat Perburuk Kekacauan Politik Inggris

Berita Internasional >> Referendum Brexit Kedua dapat Perburuk Kekacauan Politik Inggris

Keputusan Inggris untuk meninggalkan Uni Eropa telah menempatkan politik negara itu dalam posisi kacau balau. Tidak adanya kesepakatan yang berhasil diambil membuat kemungkinan Referendum Brexit kedua lebih mungkin terjadi. Referendum mungkin terlihat menarik bagi konstituen tertentu, khususnya mereka yang menginginkan Brexit atau mereka yang ingin mempertahankan Inggris di dalam Uni Eropa.

Oleh: Max Fisher dan Amanda Taub (The New York Times)

Referendum kedua mengenai perpisahan Inggris dari Uni Eropa, atau Brexit, dianggap lebih mungkin akan terjadi kali ini. Bukan hanya karena Jeremy Corbyn, pemimpin Partai Buruh, telah meminta diadakannya pemungutan suara di parlemen untuk memutuskan apakah akan mengadakan referendum Brexit kedua.

Bahkan banyak anggota Partai Konservatif yang berkuasa, mungkin termasuk Perdana Menteri Theresa May, tampaknya meneruskan Brexit lebih karena rasa kewajiban demokratis, bukan karena pendirian.

Dua setengah tahun yang lalu, 52 persen pemilih Inggris, 17,4 juta orang, memilih untuk meninggalkan Uni Eropa. Tetapi opini publik telah berbalik, dengan sebagian dari mayoritas itu sekarang mengatakan mereka lebih suka untuk tetap di dalam Uni Eropa.

Namun, dengan semua momentum untuk referendum kedua, ada beberapa alasan bagi warga Inggris dari sisi mana pun untuk waspada.

Baca Juga: Akankah Brexit Menghancurkan Partai Konservatif Inggris?

Pendukung dan penentang Brexit berkampanye di London pada hari Senin (21/1). (Foto: Agence France-Presse/Getty Images/Tolga Akmen)

Referendum tidak terlalu demokratis.

Bentuk demokrasi yang paling dasar? Pikirkan lagi. Para ilmuwan politik sepakat bahwa referendum itu kacau, berbahaya, dan tidak se-demokratis seperti yang terlihat.

Pada tahun 2016, kami bertanya kepada Michael Marsh, seorang ilmuwan politik di Trinity College Dublin, kapan referendum dianggap sebagai ide yang bagus. “Jawaban sederhana,” katanya, “hampir tidak pernah.”

“Saya sudah menyaksikan banyak (referendum) di Irlandia, dan referendum-referendum itu benar-benar tidak berguna atau bahkan berbahaya,” katanya.

Referendum cenderung tidak stabil, memicu perubahan politik yang tidak terkait, bahkan memicu kondisi politik tertentu, yang dianggap telah membantu melancarkan referendum Kolombia 2016 tentang perjanjian damai dengan para pemberontak.

Dan referendum adalah alat yang buruk untuk mengukur opini publik. Ketika referendum diajukan oleh pemerintah, misalnya, orang sering memberikan dukungan jika mereka menyukai kepemimpinannya dan menentang jika mereka tidak menyukainya, menurut penelitian oleh Lawrence LeDuc, seorang ilmuwan politik.

Keinginan mayoritas tidaklah sama dengan demokrasi, terutama ketika mayoritas itu berbanding tipis. Demokrasi dimaksudkan untuk berfungsi melalui pemungutan suara, ya, tetapi juga melalui pejabat perwakilan dan lembaga independen yang dimaksudkan untuk melindungi kebaikan bersama.

“Gagasan bahwa keputusan yang diambil kapan saja dengan aturan mayoritas dianggap ‘demokratis’ adalah penyimpangan istilah,” tulis Kenneth Rogoff, seorang profesor ekonomi di Harvard, menulis setelah pemungutan suara Inggris 2016.

Referendum yang disetujui atau ditolak oleh mayoritas, seperti referendum Irlandia belum lama ini untuk mencabut amandemen konstitusi yang melarang aborsi, bisa lebih dapat diandalkan. Margin yang lebar menyisakan sedikit ruang bagi faktor luar untuk mempengaruhi hasilnya. Dan itu menciptakan persepsi konsensus, betapapun artifisialnya, yang membantu semua pihak menerima hasilnya.

Poin pentingnya, referendum Irlandia, yang disetujui oleh 66 persen pemilih, hanya menghilangkan batas wewenang anggota parlemen, membebaskan mereka untuk bertindak sesuai keinginan mereka. Referendum itu memberi kesempatan pada pemilih dan perwakilan terpilih untuk berpendapat.

Referendum Brexit, sebaliknya, menuntut hasil kebijakan tertentu tetapi hanya memberikan sedikit kejelasan tentang bagaimana cara untuk mencapainya.

Pemandangan di dekat gedung Parlemen pada hari Selasa (22/1). (Foto: Associated Press/Kirsty Wigglesworth)

Pemungutan suara kedua sebenarnya bisa merusak kepercayaan pada demokrasi Inggris.

Salah satu alasan para ilmuwan politik begitu skeptis terhadap referendum adalah karena para pemimpin cenderung beralih kepada referendum sebagai semacam teater politik. Referendum memberikan kesan bahwa demokrasi terjadi ketika para pemimpin itu tidak mampu mendapatkan apa yang mereka inginkan melalui proses legislatif biasa.

“Referendum bukanlah bentuk demokrasi langsung,” kata Nadia Urbinati, seorang sarjana demokrasi Universitas Columbia. “Referendum digunakan ketika sistem perwakilan memutuskan bahwa mereka ingin mendapat dukungan rakyat.” Dan biasanya, referendum dilakukan untuk sesuatu yang sudah diputuskan oleh pemerintah.

Namun hal itu dapat menjadi bumerang, seperti yang dialami oleh Perdana Menteri David Cameron pada tahun 2016 ketika ia menyerukan pemungutan suara Brexit. Cameron melakukannya bukan karena dia ingin tahu apa yang dipikirkan pemilih, tetapi karena dia yakin mereka akan memilih untuk tetap berada di Uni Eropa, menopang posisinya di dalam Partai Konservatif, menurut para analis politik.

Baca Juga: Parlemen Inggris Tolak Kesepakatan Theresa May, Bahayakan Nasib Brexit

Jika referendum kedua mengungkapkan bahwa mayoritas pemilih ingin tetap di dalam Uni Eropa dengan perbandingan yang tipis, maka hampir setengah dari warga negara yang masih ingin keluar dari Uni Eropa dapat menyimpulkan bahwa kepemimpinan politik melaksaksanakan pemungutan suara baru untuk menekan keinginan yang diungkapkan pada tahun 2016.

Tetapi jika publik sekali lagi memilih untuk keluar, maka orang-orang yang ingin tetap di dalam Uni Eropa—dan berpikir bahwa referendum kedua akan mewujudkan keinginannya—mungkin meragukan apakah hasilnya benar-benar demokratis. Bagaimanapun, pemungutan suara itu telah menunjukkan bahwa mayoritas tipis dari mereka memilih untuk tetap di dalam Uni Eropa.

Bagaimanapun juga, hampir setengah dari pemilih Inggris kemungkinan akan pergi merasa seolah-olah referendum kedua ini merampas suara mereka, bukannya memberi mereka suara.

Ini dapat memperburuk salah satu masalah paling buruk yang dihadapi demokrasi Inggris, dan demokrasi Barat secara lebih luas: menjatuhkan kepercayaan pada sistem politik, yang telah memecah belah partai politik dan melumpuhkan pemerintah.

Pendukung Brexit cenderung terlihat curiga pada referendum kedua. (Foto: Agence France-Presse/Getty Images/Tolga Akmen)

Pemungutan suara tentang apa, tepatnya?

Dan kemudian ada masalah mengenai apa yang harus dipasang di surat suara.

Salah satu opsinya adalah pemungutan suara yang meminta para pemilih untuk memilih di antara kesepakatan Brexit yang diusulkan May yang ditolak oleh Parlemen—yang disebut Brexit lunak, dengan beberapa ikatan dengan Uni Eropa—dan Brexit tanpa kesepakatan, di mana negara tersebut meninggalkan Uni Eropa tanpa pengaturan mengenai bagaimana melakukannya. Itu disukai oleh Konservatif garis keras.

Ini akan membantu menjawab bentuk Brexit mana yang akan diterapkan, tetapi tidak menjawab apakah harus meninggalkan Uni Eropa atau tidak.

Surat suara lain mungkin akan menghadirkan pilihan antara kesepakatan May atau tetap berada di dalam Uni Eropa. Tapi ini akan sangat tidak representatif, tidak termasuk pendukung Brexit yang menginginkan kesepakatan yang berbeda dari yang dibuat May.

Pengulangan referendum sebelumnya, mengulangi pertanyaan yang sama dari referendum tahun 2016, jika mengungkapkan hasil yang sama, hampir tidak akan menyelesaikan apa pun untuk mengatasi kebuntuan politik saat ini, yaitu bentuk Brexit seperti apa yang harus mereka miliki.

Menambahkan lebih banyak opsi pada surat suara dapat berisiko menciptakan bentuk-bentuk ketidakpastian baru.

Bayangkan Brexit dengan rasio 30-30-40 antara kesepakatan May, Brexit tanpa kesepakatan, atau tetap berada di dalam Uni Eropa. Itu akan dianggap sebagai kemenangan untuk yang ingin tetap di dalam Uni Eropa, meskipun 60 persen pemilih telah memilih untuk meninggalkan Uni Eropa.

Surat suara yang menyertakan banyak pertanyaan atau memungkinkan pemilih untuk menentukan peringkat hasil pilihan mereka bisa sama berantakannya.

Dan surat suara apa pun harus disetujui. Dengan Parlemen yang terpecah belah dan disfungsional seperti saat ini, menyepakati sesuatu yang serba salah ini bisa jadi sulit.

Bahkan jika anggota parlemen dapat menyetujui pemungutan suara, merumuskan pertanyaan kebijakan yang rumit dengan puluhan jawaban yang mungkin ke jawaban ya atau tidak dapat menciptakan lebih banyak kebingungan daripada kejelasan.

“Ada kecenderungan untuk melihat pluralitas sebagai pemikiran tunggal,” kata Profesor Marsh. Pada kenyataannya, katanya, dalam pilihan antara ya dan tidak, “mungkin masih ada banyak yang menginginkan sesuatu di antaranya.”

Itu adalah salah satu pelajaran dari referendum 2016.

Banyak pemilih yang memilih “keluar” memiliki gagasan yang berbeda dan eksklusif tentang bagaimana cara untuk keluar. Ini membantu menambah kekacauan di Parlemen, di mana mungkin ada mayoritas tipis untuk beberapa ide Brexit, tetapi tidak ada mayoritas untuk semua rencana aktual.

Jajak pendapat menunjukkan bahwa hasil referendum Brexit kedua mungkin akan berbeda dari yang pertama. (Foto: EPA/Shutterstock/Andy Rain)

Pemungutan suara tertutup dapat memaksa hasil yang paling tidak populer.

Jika mendengar pembicaraan para penentang Brexit, Anda akan berpikir bahwa mereka tidak dijamin akan memenangkan referendum kedua. Namun jajak pendapat masih cukup dekat sehingga pemilih bisa menegaskan keputusan untuk keluar di referendum 2016.

Jika itu terjadi, maka akan menjadi jauh lebih mungkin bahwa Inggris berakhir dengan Brexit tanpa kesepakatan.

Akan ada lebih sedikit kelonggaran dari Uni Eropa dan lebih sedikit ruang bermanuver untuk Brexit lunak. Dengan mandat yang lebih kuat untuk keluar tetapi tidak memiliki rencana yang siap, pendukung garis keras Brexit mungkin akan lebih mendukung Brexit tanpa kesepakatan.

Analis percaya bahwa Brexit tanpa kesepakatan kemungkinan besar akan memorak-porandakan ekonomi Inggris, menyebabkan penderitaan yang signifikan, terutama di kalangan orang miskin, yang layanan sosialnya telah kacau. Mungkin juga akan ada kekurangan makanan dan obat-obatan.

Brexit tanpa kesepakatan adalah pilihan yang paling tidak populer, menurut jajak pendapat—tapi referendum kedua dapat mewujudkannya. Hasil yang aneh, tetapi masuk akal, untuk proses yang dimaksudkan untuk mengabadikan kehendak rakyat.

Referendum mungkin terlihat menarik bagi konstituen tertentu, khususnya mereka yang menginginkan Brexit atau mereka yang ingin mempertahankan Inggris di dalam Uni Eropa.

Tetapi pihak manapun yang menang, sulit untuk berdebat bahwa demokrasi Inggris sendiri akan berjalan sukses.

Keterangan foto utama: Apakah warga Inggris akan diminta untuk memilih lagi untuk meninggalkan Uni Eropa? (Foto: EPA/Shutterstock/Neil Hall)

 

Referendum Brexit Kedua dapat Perburuk Kekacauan Politik Inggris

BERLANGGANAN

Click to comment

Beri Tanggapan!

To Top