Referendum Kaledonia Baru
Eropa

Referendum Kaledonia Baru: Pemilih Menolak Kemerdekaan dari Prancis

Referendum Kaledonia Baru: Pemilih Menolak Kemerdekaan dari Prancis

Referendum Kaledonia Baru, yang dijanjikan kepada penduduk area kepulauan itu pada tahun 1998, telah berlangsung hari Minggu (4/11) kemarin. Masyarakat koloni Prancis ini memilih untuk tetap bergabung dengan negara Eropa tersebut. Presiden Emmanuel Macron menyampaikan pujian atas proses pemilihan yang berlangsung damai.

Baca Juga: Emmanuel Macron Ingin Mereorganisasi Islam di Prancis

Oleh: Richard Lough dan Sophie Louet (Reuters)

Kepulauan Pasifik Selatan dari Kaledonia Baru memilih untuk menolak kemerdekaan dari Prancis pada hari Minggu (4/11) dalam referendum yang telah lama ditunggu-tunggu, yang menjadi puncak dari proses dekolonisasi selama 30 tahun.

Pilihan “ya” akan membuat Paris kehilangan cengkeramannya di area Indo-Pasifik itu, tempat China memperluas kehadirannya, dan menodai kebanggaan mantan penguasa kolonial yang kekuasaannya pada satu waktu mencapai Karibia, sub-Sahara Afrika dan Samudra Pasifik.

Berdasarkan hasil sementara referendum Kaledonia Baru dan dengan partisipasi yang mencapai hampir 80 persen, pilihan “Tidak” berhasil mencapai angka 56,9 persen sekitar pukul 1 siang waktu setempat, stasiun TV lokal NC La Lere melaporkan di situs mereka.

“Kaledonia Baru telah memilih untuk tetap menjadi bagian Prancis…Ini adalah pilihan atas dasar kepercayaan kepada republik Prancis, masa depannya dan nilai-nilainya,” Presiden Emmanuel Macron berkata dalam pidatonya di televisi Prancis.

Referendum ini adalah pemilihan determinasi-diri pertama yang diadakan di teritori Prancis sejak Djibouti di Tanduk Afrika memilih kemerdekaan pada tahun 1977.

Para pemilih di teritori yang sebagian besar telah memerintah sendiri ini diberikan pertanyaan, “Apakah Anda ingin Kaledonia Baru mendapatkan kedaulatan penuh dan menjadi merdeka?”

Macron mengatakan dia mengerti kekecewaan dari mereka yang menginginkan kemerdekaan, namun menambahkan bahwa negara Prancis akan memastikan kebebasan, kesetaraan dan persaudaraan bagi semua orang.

“Satu-satunya pecundang adalah godaan kebencian, pemecah belah, kekerasaan dan ketakutan; satu-satunya pemenang adalah proses kedamaian dan dialog,” ujar Macron.

Persitegangan telah berlangsung lama antara suku asli Kanaks yang pro-kemerdekaan dan keturunan dari para kolonial pendatang yang tetap setia kepada Paris.

Referendum lain?

Selama satu dekade terakhir, hubungan antara kedua kelompok telah membaik secar jelas, namun hasil “tidak” yang didapatkan berada di bawah hasil polling-polling sebelumnya, yang akan mendorong para nasionalis untuk mencobah referendum baru di tahun-tahun mendatang.

Sekitar 175.000 dari 280.000 orang yang tinggal di area kepulauan itu layak untuk memilih, dengan hasil polling dari awal minggu lalu menunjukkan, kepulauan itu diperkirakan akan memilih untuk tetap menjadi bagian dari teritori Prancis.

Baca Juga: Mungkinkah Penyelidikan Hubungan Manafort-Rusia Mengarah ke Indonesia?

Poster-poster yang menyerukan pilihan “tidak” mengatakan bahwa “Prancis adalah satu-satunya kesempatan kita” sementara pendukung kemerdekaan menghimbau dalam poster-poster mereka untuk memilih “negara yang mulitkultural, kekeluargaan, dan damai”.

Dalam kunjungannya ke kepulauan itu pada bulan Mei, Macron mengakui “penderitaan akibat kolonisasi” dan memuji kampanye “bermartabat” untuk otonomi yang dipimpin oleh orang-orang suku Kanaks. Dia dan administrasinya berusaha memberikan nada netral tentang pemilihan tersebut.

Ekonomi Kaledonia baru didukung oleh subsidi tahunan Prancis sebesar $1,48 miliar (1,3 miliar euro), pasokan nikel yang diperkirakan mewakili 25 persen dari total dunia, dan pariwisata.

Kepulauan itu menikmati tingkat otonomi yang tinggi namun sangat bergantung pada Prancis dalam masalah-masalah seperti pertahanan dan pendidikan.

Pertama ditemukan oleh penjelajah Inggris James Cook, kepulauan Kaledonia Baru berada sejauh 16.700 km dari Prancis. Kawasan itu menjadi koloni Prancis pada tahun 1853.

Di bawah kekuasaan kolonial, orang-orang suku Kanaks dikukung dalam reservasid dan dipisahkan dari kebanyakan ekonomi pulau tersebut. Revolusi pertama pecah pada tahun 1878, tidak lama setelah penemuan pasokan nikel yang besar, yang saat ini dieksploitasi oleh penambang Prancis, subsiadiari dari Eramet, SLN.

Lebih dari satu abad kemudian, pada pertengahan 1980-an, terjadi perkelahian antara pendukung kemerdekaan dan mereka yang tetap ingin menjadi bagian Prancis, di tengah kemarahan yang terpendam akibat kemiskinan dan sedikitnya lowongan pekerjaan.

Sebuah pembantaian di dalam gua di kepulauan Ouvea membuat 19 suku asli separatis dan dua tentara Prancis tewas dan mengintensifkan pembicaraan tentang masa depan pulau itu. Perjanjian pada tahun 1998 memberikan sebuah referendum untuk kemerdekaan yang akan dilakukan pada akhir 2018.

Di bawah perjanjian itu, pilihan tidak akan memberikan kesempatan dua referendum lagi untuk diadakan sebelum 2022.

Laporan oleh Geert De Glercq dan Sophie Louet di Paris dan Lidia Kelly di Melbourne; Ditulis oleh Richard Lough; Disunting oleh Mark Heinrich.

Keterangan foto utama: Papan-papan dengan poster kampanye dari berbagai kelompok politik mendukung atau menentang kemerdekaan Kaledonia Baru dari Prancis terlihat saat referendum di Noumea, teritori Prancis di Kaledonia Baru, 4 November 2018. (Foto: Theo Rouby/AFP)

Referendum Kaledonia Baru: Pemilih Menolak Kemerdekaan dari Prancis

BERLANGGANAN

Click to comment

Beri Tanggapan!

To Top