Ratu Inggris
Eropa

Riwuh, Ratu Inggris Diminta Bubarkan Parlemen dan Selesaikan Kemelut Brexit

Berita Internasional >> Riwuh, Ratu Inggris Diminta Bubarkan Parlemen dan Selesaikan Kemelut Brexit

Kesepakatan pasti untuk bagaimana Brexit akan dijalankan telah menjadi kemelut besar yang tidak juga berhasil diselesaikan Parlemen Inggris di bawah Perdana Menteri Theresa May. Bahkan, beberapa pihak bahkan sampai meminta Ratu Inggris, Elizabeth II, untuk turun tangan dan memberhentikan Parlemen Inggris. Walau begitu, Ratu memiliki kewajiban konstitusional untuk tetap netral.

Baca Juga: Foto-foto Kunjungan Trump dan Protes di Inggris

Oleh: Ellen Barry (The New York Times)

Selama beberapa tahun terakhir, ketika Inggris telah terbagi menjadi kelompok-kelompok yang bertikai mengenai isu Brexit, Ratu Elizabeth II telah mempertahankan posisi netral dengan teguh, tanpa henti menunjuk para ksatria dan mengadakan pesta kebun seperti sedia kala.

Tetapi pekan ini bahkan sang Ratu ditarik ke dalam kekacauan konstitusional Inggris, setelah seorang anggota parlemen terkemuka menyarankan dia menggunakan hak prerogatif kerajaan yang tidak digunakan selama berabad-abad: hak untuk secara taktis memberhentikan Parlemen Inggris yang memberontak.

Ratu Inggris berusia 92 tahun tersebut kemudian secara terselubung merujuk pada Brexit dalam pidato pada hari Kamis (24/1), menyampaikan seruan permohonan untuk “menghormati sudut pandang yang berbeda” dan “bekerja sama untuk mencari kesamaan.” Sejalan dengan kewajiban konstitusionalnya untuk tetap netral dalam masalah politik, Ratu Elizabeth II tidak mengungkapkan apa pun tentang pandangannya tentang perjanjian penarikan yang diajukan Perdana Menteri Theresa May atau backstop Irlandia utara.

“Ketika kita mencari jawaban baru di zaman modern, saya akan lebih menyukai resep yang sudah pernah dicoba dan teruji, seperti saling berbicara satu sama lain dan menghargai sudut pandang yang berbeda, bekerja sama untuk mencari titik temu, dan tidak pernah melupakan gambaran yang lebih besar,” kata ratu. “Bagi saya, pendekatan ini tidak lekang oleh waktu, dan saya merekomendasikannya kepada semua orang.”

Para komentator menghabiskan sebagian besar waktu pada hari Jumat (25/1) pagi untuk mendekonstruksi kata-kata tersebut dan mencari tanda-tanda bahwa sang Ratu merekomendasikan tindakan tertentu. Banyak di antara mereka menyimpulkan bahwa dia mendukung kesepakatan Brexit May.

Hal tersebut cukup sulit ditentukan dari perkataan ratu. Tapi ada satu hal yang jelas: Ratu Elizabeth II cukup khawatir dan memutuskan terlibat.

“Yang benar-benar benar adalah bahwa dia mengkhawatirkan adanya kebencian dan perpecahan saat ini, dan dia menyerukan permohonan untuk perdamaian,” kata Valentine Low, yang meliput keluarga kerajaan untuk The Times of London.

Dengan kurang dari sembilan minggu tersisa sebelum batas waktu bagi Inggris untuk meninggalkan blok Eropa, faksi-faksi di Parlemen masih mendorong untuk tujuan-tujuan maksimal, seperti tetap tinggal di blok atau keluar tanpa persetujuan apa pun.

Beberapa pihak mengeluh bahwa Ratu Elizabeth II telah melampaui kekuatan konstitusionalnya. “Saya tidak berpikir Yang Mulia harus terlibat,” tulis Sean O’Grady, editor The Independent, yang mendukung referendum kedua. “Akan jauh lebih baik baginya untuk tetap diam dan membiarkan para politisi dan rakyat, melalui referendum Final Say, untuk menyelesaikan masalah.”

Memastikan pandangan ratu tentang Brexit telah menjadi permainan retorika selama beberapa tahun. Para pengamat mengatakan bahwa topi yang ia kenakan tahun lalu, berwarna biru tua dengan bunga-bunga kuning, sebagai simbol dari bendera Uni Eropa, menandakan kesukaan sang ratu terhadap blok itu.

Namun tabloid The Sun mengklaim dalam tajuk utama bahwa “Ratu Mendukung Brexit,” terkait komentar kritis terhadap Uni Eropa yang diduga dibuatnya dalam pertukaran dengan seorang anggota parlemen. Anggota parlemen mengatakan cerita itu tidak akurat dan The Sun kemudian ditegur oleh pengawas pers Inggris karena tajuk berita utamanya.

Para jurnalis pada hari Jumat (25/1) bersiap untuk putaran interpretasi panik lainnya. “Jika ada orang lain yang mengeluarkan ucapan klise yang sulit untuk ditolak, mereka akan diabaikan,” keluh Adam Bienkov dari Business Insider di Twitter. “Tapi ini Ratu yang berbicara di Inggris pada tahun 2019, jadi jelas kita akan mengubahnya menjadi pertengkaran lain tentang Brexit.”

Sang ratu dikecam pada tahun 2014 karena memberi tahu seorang yang berkeinginan baik menjelang referendum kemerdekaan Skotlandia bahwa “Saya harap orang-orang akan berpikir dengan sangat hati-hati tentang masa depan.” Pernyataan itu dipandang membantu pihak unionis.

Sebuah biografi David Cameron, yang saat itu menjabat sebagai perdana menteri, yang diterbitkan pada tahun berikutnya menunjukkan bahwa pernyataan sang Ratu memang merupakan upaya yang diperhitungkan dengan cermat untuk mempengaruhi pemungutan suara.

Ratu Elizabeth II juga didesak oleh beberapa orang untuk terlibat lebih banyak. Jacob Rees-Mogg, seorang pendukung Brexit garis keras yang terkadang disebut sebagai “anggota terhormat untuk abad ke-18,” menyarankan pada hari Rabu (23/1) bahwa Ratu mungkin memiliki peran dalam menyelesaikan dilema konstitusional negara itu.

Pekan depan akan menjadi ujian tekanan lain untuk konstitusi Inggris, karena Parlemen memberikan suara pada amandemen anggota parlemen yang menantang peta jalan May untuk keluar dari Uni Eropa. Keputusan ketua House of Commons John Bercow untuk mengizinkan pemungutan suara itu sendiri sangat kontroversial di negara di mana pembuatan kebijakan selama berabad-abad telah dikendalikan oleh cabang eksekutif.

Namun, Rees-Mogg mencatat bahwa eksekutif memang memiliki senjata rahasia yang dapat digunakan: raja, yang pada berabad-abad lalu memiliki kekuasaan untuk menunda Parlemen dan mengesampingkan undang-undang yang tertunda dengan sesuka hati.

“Saya harap tidak perlu bagi Yang Mulia yang tinggal di Sandringham untuk diinterupsi secara langsung untuk memberhentikan Parlemen,” katanya. “Kami tidak menginginkan krisis konstitusional semacam itu.”

Seorang menteri kabinet yang mendukung Brexit juga menyarankan kepada The Telegraph bahwa sang Ratu dapat menutup anggota parlemen pemberontak dengan menahan “persetujuan kerajaan” atas undang-undang, sesuatu yang belum terjadi dalam 300 tahun.

Gagasan ini disambut dengan keraguan di beberapa tempat. Chris Bryant, seorang anggota parlemen dari Partai Buruh, menyebutnya sebagai “ide era Tudor atau Stuart yang tidak masuk akal” dan berkomentar “hal itu akan mengirim siapa saja ke Tower of London untuk digantung, ditarik, dan dicincang.”

Upacara seputar tindakan dari pemberhentian, yang sekarang digunakan secara eksklusif dalam hal-hal rutin, ketika sidang parlemen berakhir, sangatlah kuno sehingga dilakukan dalam bahasa Prancis Norman, bahasa pemerintahan pada abad ke-16.

Tetapi seorang pakar hukum mengatakan bahwa saran Rees-Mogg untuk “menggali jauh ke dalam lemari besi konstitusi untuk mengaktifkan ratu” menunjukkan keseriusan dilema konstitusional Inggris, karena pemerintah yang lemah mencoba untuk mendorong melalui kesepakatan yang tidak populer di bawah tekanan waktu yang ekstrem.

Baca Juga: Setelah Tersandung Berbagai Masalah, Trump Akhirnya Kunjungi Inggris di Bulan Juli

“Cara sistem kami seharusnya bekerja, Anda sudah gagal jika sang Ratu dipaksa untuk membuat keputusan apa pun,” kata Jack Simson Caird, seorang peneliti senior di Bingham Center for Rule of Law. Kekuatan untuk menunda Parlemen, katanya, adalah sisa sejarah, salah satu dari banyak hal yang tersisa dalam sistem konstitusi Inggris, yang sangat bergantung pada preseden dan kebiasaan. “Anda tidak bisa membuat Parlemen pergi,” katanya. “Hal itu bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi. Anda harus kembali ke zaman pra-demokrasi untuk menemukan contohnya.”

Pakar lain berpendapat bahwa, dengan mengizinkan anggota parlemen backbench untuk melakukan pemungutan suara atas strategi May, Bercow telah membawa Inggris ke dalam “wilayah abu-abu” di konstitusi yang sebagian besar tidak tertulis di negara itu.

“Salah satu masalah Brexit adalah bahwa orang-orang menguji batas-batas aturan,” kata Stephen Laws, yang sebelumnya merancang undang-undang untuk Parlemen, dan sekarang menjadi rekan senior di Policy Exchange, sebuah organisasi penelitian di London. “Hal itu agak asing dengan cara kita melakukan sesuatu, karena kita tidak yakin di mana batasannya. Jika dia memutuskan untuk pergi ke daerah abu-abu atau menyeberang ke daerah hitam, orang lain dapat merespon dengan turut pergi ke daerah abu-abu.”

Dia menggambarkan prospek keterlibatan ratu sebagai hal yang “mengerikan dan tak terpikirkan.”

“Selalu ada kemungkinan orang-orang akan mempertanyakan apa pun yang dia lakukan,” katanya. “Merupakan tanggung jawab politisi untuk mengatur urusan mereka sehingga sang Ratu tidak perlu melibatkan diri dalam kontroversi.”

Keterangan foto utama: Pidato oleh Ratu Elizabeth II pada hari Kamis tidak menyebutkan Brexit, tetapi secara luas ditafsirkan sebagai intervensi yang berhati-hati. Foto: Getty Images/Agence France-Presse/Henry Nicholls)

Riwuh, Ratu Inggris Diminta Bubarkan Parlemen dan Selesaikan Kemelut Brexit

BERLANGGANAN

Click to comment

Beri Tanggapan!

To Top