Inggris
Eropa

Selamat Datang di Inggris Baru, di Mana Setiap Minggu adalah Neraka

Berita Internasional >> Selamat Datang di Inggris Baru, di Mana Setiap Minggu adalah Neraka

Dalam dua setengah tahun sejak Inggris melakukan referendum untuk meninggalkan Uni Eropa, proses keluarnya Inggris diiringi oleh kekacauan politik. Media Inggris secara teratur telah menggambarkan keadaan politik Inggris sebagai “MELTDOWN (krisis),” “DISMAY (kekecewaan),” dan “MAYHEM (kekacauan).” Setiap minggu kini menjadi “Crunch Week” alias minggu penuh ujian yang harus dihadapi pemerintah Inggris.

Baca juga: Brexit No Deal: Perusahaan Berencana Ramai-Ramai Tinggalkan Inggris

Oleh: Yasmeen Serhan (The Atlantic)

Theresa May masih menjadi Perdana Menteri Inggris, perjanjian penarikan Brexitnya gagal, dan Uni Eropa tidak menunjukkan tanda-tanda akan bergerak. Pekan akhir dalam bulan Januari 2019 tampaknya menjadi Crunch Week (minggu penuh ujian) bagi kesepakatan Brexit Inggris.

Lagipula, Inggris belakangan ini senantiasa dalam keadaan genting bukan? “Crunch Week” pernah terjadi ketika negosiator Inggris dan Uni Eropa berlomba untuk menandatangani kesepakatan akhir tahun 2018. “Crunch Week” terjadi ketika anggota parlemen di London memberontak menentang kesepakatan akhir itu. “Crunch Week” kembali terjadi ketika May akhirnya mempresentasikan perjanjian untuk Parlemen awal bulan Januari 2019. Ada juga “Hell Week 2.1” dan “Bloody Hell Week.”

Media Inggris secara teratur telah menggambarkan keadaan politik Inggris sebagai “MELTDOWN (krisis),” “DISMAY (kekecewaan),” dan “MAYHEM (kekacauan).”

Dalam dua setengah tahun sejak Inggris melakukan referendum untuk meninggalkan Uni Eropa, proses keluarnya Inggris diiringi oleh kekacauan politik. Tahun 2017, pemilihan umum lebih awal telah membuat May kehilangan mayoritas pemerintahan partainya setelah bertaruh dengan harapan bahwa dia dapat meraih lebih banyak kursi.

Tahun 2018, terjadi arus kebuntuan negosiasi yang hampir konstan, pengunduran diri kabinet, dan berbagai mosi tidak percaya. Meskipun tahun 2019 baru saja dimulai, tahun ini tampaknya menjanjikan kekacauan yang kurang lebih sama.

Tahun ini dimulai dengan May mengadakan pemungutan suara yang sebelumnya tertunda mengenai perjanjian Brexit yang dinegosiasikan dengan Uni Eropa, yang ditolak oleh anggota parlemen Inggris dengan margin yang memecahkan rekor. Jenis kekalahan yang, dalam waktu normal, hampir pasti akan mengakibatkan pengunduran diri perdana menteri.

Tapi Inggris saat ini tidak berada dalam masa normal. May bukan perdana menteri biasa. Dia selamat dari mosi tidak percaya yang diserukan oleh oposisi Partai Buruh melawan pemerintahnya, beberapa pekan setelah melewati mosi tidak percaya yang diajukan oleh rekan-rekan di Partai Konservatifnya sendiri.

May yang terus bertahan tanpa mayoritas pemerintahan atau otoritas untuk mendapatkan kesepakatannya melalui parlemen adalah bukti seberapa jauh lawannya dalam kesepakatan Brexit (termasuk para pendukung Brexit garis keras dalam Partai Konservatifnya sendiri dan mitra mereka di Partai Unionis Demokratik Irlandia Utara) akan bertindak untuk mencegah pemilihan umum. Meskipun mereka mungkin tidak menyukai kesepakatan perdana menteri, mereka jauh lebih tidak menyukai gagasan pemerintahan Partai Buruh yang dipimpin oleh Jeremy Corbyn.

Tetapi situasi ini juga menunjukkan betapa terpecahnya anggota parlemen mengenai bagaimana keluarnya Inggris dari Uni Eropa harus terjadi. Satu-satunya mayoritas parlemen yang ada adalah mereka yang menentang kesepakatan May (yang merupakan satu-satunya perjanjian yang akan dipertimbangkan Uni Eropa) dan mereka yang menentang meninggalkan UE tanpa kesepakatan sama sekali (yang merupakan situasi yang otomatis terjadi jika Inggris gagal menyetujui suatu rencana alternatif sebelum tanggal 29 Maret 2019).

Jadi apakah yang akan terjadi selanjutnya? Faktanya, tak seorang pun, termasuk perdana menteri, yang tampaknya tahu. Setelah satu minggu pembicaraan lintas partai dengan anggota parlemen oposisi tentang langkah-langkah pemerintah selanjutnya, May mengumumkan rencananya minggu lalu: kembali ke Brussels untuk mengusahakan konsesi lebih lanjut.

Baca juga: Referendum Brexit Kedua dapat Perburuk Kekacauan Politik Inggris

Rencana terbaru May terdengar familiar karena perdana menteri telah meminta UE untuk melakukan perubahan pada kesepakatan tersebut, meski tidak berhasil. Blok itu mengatakan dalam sebuah pernyataan baru-baru ini bahwa mereka tidak akan menyetujui perubahan pada perjanjian penarikan.

Para anggota parlemen telah menghabiskan beberapa hari terakhir berdebat dan menambahkan amandemen pada proposal May, yang akan diajukan untuk pemungutan suara formal pekan ini. Jika mereka menyetujui rencana May, dia akan kembali ke Brussels (meskipun apa yang akan dicapai May di sana masih belum jelas). Jika tidak, skenario lain yang tampaknya mustahil akan dipertimbangkan, termasuk menunda tanggal keluar Inggris atau mengadakan referendum kedua. Lebih banyak crunch week tampaknya akan menanti di masa depan.

Satu-satunya kepastian yang realistis adalah bahwa ini tidak akan menjadi crunch week terakhir yang dihadapi Brexit Inggris. Lagipula, waktunya sudah menipis sebelum terjadinya Brexit sesuai yang direncanakan.

Yasmeen Serhan adalah asisten editor The Atlantic yang berbasis di London.

Keterangan foto utama: “Parlemen harus secara eksplisit menolak Brexit tanpa kesepakatan. Anggota parlemen kemudian harus membuka perdebatan itu ke negara.” (Foto: AFP/Getty Images/Tolga Akmen)

Selamat Datang di Inggris Baru, di Mana Setiap Minggu adalah Neraka

BERLANGGANAN

Click to comment

Beri Tanggapan!

To Top