Perang Suriah
Timur Tengah

Serba-serbi Pertempuran Berdarah di Idlib Suriah

Home » Featured » Timur Tengah » Serba-serbi Pertempuran Berdarah di Idlib Suriah

Ada banyak negara yang terlibat dalam Perang Suriah. Tiga yang paling utama, selain pemerintah Suriah, adalah Iran, Rusia, dan Turki. Ketiganya sempat berusaha melakukan perundingan damai, dan gagal. Sebagai efeknya, kini Idlib, provinsi yang menjadi penghalang terakhir antara pemerintah Suriah dan kemenangan militernya, terancam menjadi tempat pertempuran penuh darah.

Baca juga: Trump Akan Lakukan Serangan di Suriah, Tapi Bukan untuk Selamatkan Suriah

Oleh: Mariya Petkova dan Farah Najjar (Al Jazeera)

Tanggal 7 September 2018, KTT tiga arah di Teheran, Iran, gagal menghasilkan kesepakatan yang jelas antara Rusia, Turki, dan Iran mengenai nasib provinsi Idlib di Suriah, benteng terakhir kelompok oposisi bersenjata Suriah. Gencatan senjata yang disarankan oleh Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan ditolak. Pemerintah Suriah dan Rusia kemudian menggempur Idlib habis-habisan pada Sabtu (8/9).

Idlib merupakan penghalang terakhir antara pemerintah Suriah dan kemenangan militernya melawan pemberontakan yang dimulai lebih dari tujuh tahun lalu. Provinsi barat laut yang berbatasan dengan Turki tersebut merupakan salah satu dari empat “zona deeskalasi” yang disepakati oleh pemerintah Turki, Rusia, dan Iran pada bulan Mei 2017 selama putaran keempat pembicaraan Astana, yang telah diluncurkan pada awal tahun 2017 untuk mengejar solusi politik atas Perang Suriah.

Satu per satu, tiga zona de-eskalasi lainnya, Homs, Ghouta Timur, serta Deraa dan Quneitra, dikuasai oleh pasukan pemerintah Suriah dan sekutu mereka. Ketika pemerintah Suriah merebut kembali wilayah yang dikuasai oposisi, ribuan warga sipil dan pejuang pemberontak dari daerah-daerah tersebut menjadi sasaran Idlib, yang dijuluki sebagai “tempat pembuangan” bagi para pengungsi.

Di tengah ketidakpastian yang terus berlangsung, tiga skenario kemungkinan muncul di Idlib: serangan besar-besaran, serangan yang berlarut-larut, atau pertikaian antara pemberontak yang diikuti dengan kesepakatan rekonsiliasi dengan pemerintah Suriah. Namun, apapun yang terjadi, warga sipil yang saat ini terjebak di provinsi padat penduduk tersebut akan menderita kerugian tertinggi.

Negara-negara yang Terlibat dan Tujuan Mereka Masing-masing

Presiden Rusia Vladimir Putin (kiri), Presiden Iran Hassan Rouhani (Tengah), dan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan (Kanan) di Tehran pada tanggal 7 September 2018. (Foto: Getty Images/AFP/M. Klimentyev)

Lima pemain utama cenderung memutuskan apa yang terjadi selanjutnya di Idlib: pemerintah Suriah dan sekutunya Iran dan Rusia, serta Turki dan Amerika Serikat. Presiden Suriah Bashar al-Assad, yang telah berulang kali bersumpah untuk mengambil kembali “setiap inci” Suriah, sedang mengejar “solusi militer” atas konflik. Tujuannya ialah mendapatkan kembali kontrol penuh untuk menghindari keharusan memberikan konsesi kepada oposisi Suriah. Mengambil alih Idlib berarti bahwa oposisi tidak memiliki kehadiran teritorial dan akibatnya tidak memiliki pengaruh dalam proses negosiasi di masa depan.

Dalam jangka pendek, pemerintah Suriah ingin membangun kontrol atas dua jalan raya utama, yakni M4 yang menghubungkan kota pelabuhan Latakia ke Aleppo, Raqqa dan Deir Az Zor yang kaya minyak, dan M5 yang menghubungkan ibukota Suriah, Damaskus ke Aleppo, dan akhirnya ke jalur perdagangan ke Turki dan Eropa.

Iran tidak memiliki kepentingan strategis langsung di Idlib, terutama sejak selesainya proses evakuasi di dua kota Syiah, Foua dan Kefraya pada bulan Juli 2018. Namun, pemerintah Iran berbagi tujuan dengan pemerintah Suriah untuk meniadakan oposisi bersenjata dan mendukung serangan dengan milisinya. Bantuan militer Iran berjalan seiring dengan upayanya untuk mempertahankan keberadaannya secara permanen di Suriah meskipun terdapat tekanan dari AS, Israel, dan Rusia untuk mundur.

Pemerintah Rusia, seperti pemerintah Suriah dan Iran, juga menginginkan Idlib dikuasai, tetapi lebih berharap jika oposisi menyerah dan berintegrasi ke dalam divisi militer Suriah di bawah kendalinya (seperti Divisi Kelima), daripada melanjutkan pertarungan yang mahal. Rusia berharap bahwa penangkapan kubu pemberontak akan memaksa Turki, Uni Eropa, dan AS untuk menegosiasikan solusi politik yang menguntungkan, serta memberikan lebih banyak pengaruh dalam pembicaraan tentang penangguhan sanksi AS dan resolusi di Ukraina.

Untuk bagiannya, Turki, yang merupakan kekuatan penjamin Idlib di bawah perjanjian Astana, ingin mencegah serangan di wilayah tersebut dan mempertahankan beberapa tingkat kontrol atas wilayah itu. Setelah menampung tiga juta warga Suriah, Turki khawatir krisis besar di Suriah barat laut akan mendorong masuknya lebih banyak pengungsi ke wilayahnya dan semakin membebani kemampuan penanggulangan bencana kemanusiaan yang luar biasa.

Turki juga menginginkan Hay’et Tahrir al-Sham (HTS, salah satu dari dua kelompok bersenjata utama yang mengendalikan Idlib) dibubarkan sehingga Rusia tidak memiliki pembenaran untuk menyerang provinsi tersebut. Pemerintah Rusia telah menyebut HTS sebagai kelompok teroris.

Pada KTT Teheran, para pemimpin Turki, Rusia, dan Iran menyatakan pendapat berbeda tentang masa depan Idlib, tetapi dalam pernyataan bersama menegaskan bahwa krisis Suriah hanya bisa mencapai penyelesaian akhir melalui “proses politik yang dirundingkan.”

Sementara itu, AS tidak memiliki kepentingan strategis dalam Idlib dan telah mengindikasikan bahwa AS tidak menentang serangan terbatas pada Idlib. AS juga berharap HTS dihapuskan dan telah menargetkan sejumlah pemimpinnya melalui serangan pesawat tak berawak. Namun, pemerintah AS telah mengancam tindakan militer jika pemerintah Suriah menggunakan senjata kimia.

Pada tanggal 3 September 2018, Presiden AS Donald Trump memperingatkan dalam sebuah tulisan di Twitter bahwa Assad “tidak boleh sembarangan menyerang Idlib,” menambahkan bahwa hal itu akan menjadi “kesalahan kemanusiaan berat” bagi pemerintah Rusia dan Iran yang telah “mengambil bagian dalam potensi tragedi kemanusiaan ini.”

AS khawatir tentang kehadiran Iran di Suriah dan telah menuntut agar pasukan Iran dan milisi mundur. Administrasi Trump, yang sebelumnya mempertimbangkan penarikan pasukannya dari Suriah timur laut (wilayah di bawah kendali Pasukan Demokrat Suriah pimpinan Kurdi yang bersekutu dengan Amerika Serikat), kini telah membuat ketetapan untuk tinggal selama waktu tidak terbatas.

Apakah Idlib Menjadi Sarang Subur bagi Teroris?

Perang Suriah

Para pejuang Hay’et Tahrir al-Sham akan menjadi target utama pasukan Suriah di provinsi Idlib. (Foto: Khalil Ashawi/Reuters)

Provinsi Idlib dikendalikan oleh dua kelompok bersenjata utama: HTS dan al-Jabha al-Wataniya lil-Tahrir (NFL/Front Pembebasan Nasional). Selama beberapa bulan terakhir, para pejabat Rusia telah menyerukan agar HTS dilenyapkan.

“Idlib merupakan sarang teroris terakhir yang mencoba berspekulasi mengenai status kawasan itu sebagai zona deeskalasi, yang mencoba menahan sandera penduduk sipil sebagai tameng manusia,” ujar Menteri Luar Negeri Rusia Sergey Lavrov baru-baru ini.

HTS, yang sebelumnya dikenal sebagai Front al-Nusra, memiliki kehadiran yang signifikan di kota Idlib dan daerah lain di provinsi tersebut. Front Al-Nusra muncul pada tahun 2012 sebagai kelompok afiliasi al-Qaeda di Suriah. Namun, bulan Juli 2016, kelompok tersebut meninggalkan ikrar kesetiaannya dan mengubah namanya menjadi Jabhat Fateh al-Sham. Tahun 2017, setelah menyerang kelompok pemberontak lain di Idlib, Front al-Nusra bergabung dengan sejumlah faksi garis keras dan mengubah namanya menjadi HTS.

Menurut beberapa perkiraan, HTS memiliki sekitar 10 ribu pejuang di Idlib, sebagian besar di antaranya merupakan orang asing. Namun, Ahmad Abazeid, seorang analis Suriah yang berbasis di Turki, mengatakan bahwa angka itu berlebihan dan jumlah pejuang hanya beberapa ribu.

Selain HTS, terdapat kelompok lebih kecil dan lebih garis keras, al-Hizb al-Turkestani (Partai Islam Turkistan, yang sebagian besar terdiri atas pejuang Uighur) dan Heras al-Din (Penjaga Agama, pecahan HTS).

Pemain besar lainnya di provinsi tersebut ialah NFL, koalisi longgar kelompok bersenjata yang dianggap sebagai bagian dari oposisi moderat. Sebagian besar dipandang sebagai aktor utama yang didukung Turki di Idlib, NFL mencakup berbagai kelompok, mulai dari garis keras Nour al-Din al-Zinki dan Islamis nasionalis Ahrar al-Sham (the Free Men of the Levant) hingga Jeish Idlib al-Hor (Tentara Pembebasan Idlib), yang merupakan afiliasi dari Tentara Pembebasan Suriah (FSA/Free Syrian Army), organisasi lain yang dibuat pada tahun 2011 oleh petugas yang telah membelot dari tentara Suriah.

Beberapa pihak telah berpendapat bahwa jumlah petarung NFL berada di angka puluhan ribu, tetapi Abazeid juga meragukan estimasi tersebut.

“NFL merupakan kekuatan terbesar [dalam Idlib] dalam hal jumlah serta keberadaan geografis dan persenjataan,” katanya. “Tapi, NFL adalah formasi lokal, bukan tentara terorganisir, sehingga sulit untuk memperkirakan jumlahnya.”

Menurut Abazeid, Turki telah menekan para pemimpin HTS “selama beberapa waktu sekarang dan berusaha untuk menyebarkan divisi internal untuk membubarkan kelompok tersebut, serta tidak memberikan alasan bagi Rusia dan Assad untuk menyerang Idlib.

“[Turki] memperbarui upayanya ke arah ini sebagai ancaman serangan Rusia terhadap Idlib yang diintensifkan, tetapi gagal. HTS, pada bagiannya, mengatakan bahwa kelompok itu tidak akan membubarkan diri karena serangan terhadap Idlib akan terjadi,” kata Abazeid.

Tanggal 31 Agustus 2018, Turki secara resmi menetapkan HTS sebagai kelompok teroris, memicu spekulasi bahwa mereka dapat mempertimbangkan untuk terlibat dalam serangan menentangnya atau mendorong NFL untuk menyerangnya.

Korban Jiwa dalam Pertempuran Idlib

Provinsi Idlib menampung lebih dari tiga juta orang di daerah yang relatif kecil, yakni sekitar 1.437 kilometer persegi. Mengingat kepadatan penduduk yang tinggi, serangan udara dan darat diperkirakan akan menyebabkan kematian dalam skala besar.

Erdogan telah memperingatkan tentang “pertumpahan darah,” sementara Staffan de Mistura, utusan Suriah untuk PBB, mengatakan bahwa Idlib akan menjadi “bencana sempurna” jika serangan skala besar tidak dapat dihindari.

“Apabila mereka menembakkan sebutir peluru, hal itu mungkin akan menewaskan dua orang,” kata peneliti Suriah Marwan Kabalan, direktur Pusat Penelitian dan Kajian Kebijakan Arab.

Sebuah serangan juga cenderung menghasilkan gelombang pengungsian penduduk secara massal. Menurut Fadel Abdulghani, pendiri Jaringan Hak Asasi Manusia Suriah (SNHR/Syrian Network for Human Rights), sekitar satu juta orang akan menjadi pengungsi jika terjadi serangan besar.

“Mereka akan berkumpul di perbatasan Turki atau menuju ke Jarablus atau Afrin,” kata Fadel, merujuk pada kota-kota yang dikuasai Turki di Suriah timur laut.

Hingga kini tidak jelas apakah Turki, yang menutup perbatasannya dengan Suriah pada tahun 2017 dan hanya mengizinkan bantuan kemanusiaan untuk dilalui, akan setuju untuk menerima lebih banyak warga Suriah di negaranya. Idlib sendiri sudah menampung lebih dari 1,5 juta pengungsi internal yang melarikan diri dari pergerakan pemerintah Suriah di provinsi lain. Banyak dari mereka tinggal di kamp-kamp sementara yang tidak memiliki layanan dasar seperti air minum yang bersih dan akses ke listrik yang tak terputus.

Menurut Ahmed Mohammed, perwakilan dari Islamic Relief Worldwide yang mengunjungi Idlib baru-baru ini, banyak pengungsi dalam negeri yang hidup dalam kondisi yang menyedihkan.

“Idlib merupakan tempat perlindungan terakhir bagi para pengungsi dalam negeri. Banyak di antara mereka telah pindah dari satu tempat ke tempat lainnya selama empat atau lima kali,” kata Mohammed.

Organisasinya telah mendokumentasikan “serangan sembarangan” yang menargetkan infrastruktur dan bangunan sipil, termasuk sekolah dan rumah sakit. Sedikitnya tujuh rumah sakit dan klinik di wilayah itu telah dibom dan berhenti beroperasi akibat serangan udara yang dipimpin pemerintah selama tahun lalu, kata Mohammed. Infrastruktur medis di provinsi ini tidak akan bisa menghadapi gelombang besar orang-orang yang terluka jika terjadi serangan secara besar-besaran.

Di tengah kekhawatiran akan adanya serangan kimia, penduduk Idlib telah mulai melakukan tindakan pencegahan. (Foto: Khalil Ashawi /Reuters)

Akankah Senjata Kimia Digunakan Selama Serangan?

Selain ancaman pertempuran konvensional, warga sipil juga menghadapi ancaman serangan senjata kimia, klaim yang dibuat oleh Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB), serta berbagai pihak dalam konflik. AS telah memperingatkan pemerintah Suriah untuk tidak menggunakan senjata kimia di Idlib.

“Perlu diperjelas bahwa hal ini tetap pendirian kami, yakni jika Presiden Suriah Bashar al-Assad memilih untuk menggunakan senjata kimia lagi, Amerika Serikat dan para Sekutunya akan merespon dengan cepat dan tepat,” kata Gedung Putih dalam sebuah pernyataan pada bulan September 2018.

Jenderal Angkatan Laut Joseph Dunford, ketua Kepala Staf Gabungan, mengatakan pada wartawan pada tanggal 7 September 2018 bahwa pasukan bersenjata AS dan Gedung Putih sedang mengembangkan rencana dengan “opsi militer” apabila senjata kimia digunakan di Suriah. Pejabat Suriah dan Rusia telah menolak klaim AS dan menyatakan bahwa serangan senjata kimia “rekaan” sedang direncanakan untuk memicu hadirnya intervensi Barat.

“Berbagai provokator, termasuk ekstremis dan provokator terkenal menyebut diri mereka White Helm (tim penyelamat sukarela yang beroperasi di wilayah Suriah yang dikuasai pemberontak), yang terkenal karena melakukan serangan senjata kimia dan menyalahkan pemerintah Suriah, demi menyediakan negara-negara Barat dengan alasan untuk melakukan serangan terhadap Suriah,” ujar Lavrov kepada awak media pekan lalu.

Menurut Kabalan, pernyataan-pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah Suriah dapat merencanakan untuk menggunakan senjata kimia. Di masa lalu, katanya, pemerintah melihat perlunya menggunakan senjata kimia di daerah-daerah ketika senjata konvensional, termasuk serangan udara, tidak cukup untuk membuat kemajuan di medan perang. Secara khusus, keberadaan tempat penampungan bawah tanah dan terowongan telah menjadi tantangan besar bagi pasukan pemerintah Suriah.

“Satu-satunya cara mereka mengatur untuk mendorong orang-orang keluar dari terowongan ialah dengan menggunakan senjata kimia. Mengapa [al-Assad] menggunakan senjata kimia di Ghouta? Yakni karena itulah satu-satunya cara untuk menang,” kata Kabalan.

Selama tiga tahun terakhir, pemberontak telah membangun terowongan di daerah perkotaan Idlib. Menjelang potensi terjadinya serangan, di tengah meningkatnya kekhawatiran akan serangan kimia, semakin banyak terowongan yang digali dan diperkuat.

Tempat penampungan darurat di gua bawah tanah di Idlib. (Foto: Khalil Ashawi/Reuters)

Apa yang Terjadi Jika Idlib Ditaklukkan?

Pada KTT Tehran, Rusia, Turki, dan Iran bersumpah untuk menemukan “proses politik yang dirundingkan” melalui jalur diplomatik Astana. Namun, masih belum jelas solusi politik apa yang akan diambil.

Rusia dan Iran bersikeras bahwa Assad tetap berkuasa. AS, untuk bagiannya, menyatakan bahwa Assad tidak dapat menjadi bagian dari pemerintah yang dapat diterima oleh semua warga Suriah. Dengan blok oposisi politik utama yang tidak efektif dalam bernegosiasi atas nama rakyat Suriah, mereka yang menentang Assad dibiarkan tanpa perwakilan yang memadai. Hingga kini, masih tidak jelas apakah pengungsi Suriah akan dapat kembali.

Meski Rusia telah mendorong mereka untuk kembali, Abdulghani dari SNHR percaya bahwa mereka yang memutuskan untuk kembali ke Suriah tidak akan selalu menemukan keselamatan di kampung halaman.

“Para pengungsi tersebut akan mengambil risiko penahanan, penyiksaan, dan akan dihilangkan paksa oleh rezim,” katanya.

Baca juga: Moskow Menangkan Perang di Suriah, Tapi Bisakah Menangkan Perdamaian?

Selain itu, terdapat kemungkinan bahwa para pengungsi tidak akan memiliki rumah untuk kembali pulang. Bulan April 2018, pemerintah Suriah mengesahkan Hukum Properti Kepemilikan yang Tidak Hadir atau Undang-undang Nomor 10, yang akan memberikan warga 30 hari untuk mendaftarkan properti mereka ke Departemen Administrasi Lokal atau menghadapi risiko penyitaan. Undang-undang tersebut, yang belum diimplementasikan, akan menyebabkan 13 juta pengungsi Suriah di dalam maupun luar negeri dilucuti dari hak atas properti mereka. Jutaan pengungsi dan kematian sedikitnya setengah juta warga Suriah juga telah memperparah perpecahan sektarian di Suriah.

Menurut Kabalan, meski Suriah tidak mungkin memiliki pemberontakan lain, keamanan tidak akan kembali ke negara itu. Sebaliknya, Suriah akan mengalami situasi keamanan yang genting seperti yang terjadi di Irak setelah invasi AS tahun 2003. Tanpa solusi politik yang adil, kata Kabalan, Suriah tidak akan kembali stabil.

 

Keterangan foto utama: Asap membubung setelah serangan pasukan pemerintah Suriah di sekitar desa al-Muntar di pinggir selatan provinsi Idlib yang dikuasi pemberontak. (Foto: Getty Images/AFP/O. H. Kadour)

Serba-serbi Pertempuran Berdarah di Idlib Suriah

BERLANGGANAN

Click to comment

Beri Tanggapan!

To Top