Setara dengan 6 Agama Resmi, Mahkamah Konstitusi Akui Aliran Kepercayaan Tradisional
Berita Tentang Indonesia

Setara dengan 6 Agama Resmi, Mahkamah Konstitusi Akui Aliran Kepercayaan Tradisional

Mahkamah Konstitusi telah mengakui aliran kepercayaan di luar enam agama resmi yang diakui oleh negara. MK merekomendasikan kategori ketujuh—“Penghayat Kepercayaan”—untuk diisi dalam kolom agama di KTP. Sebelumnya, masyarakat Indonesia hanya boleh mengidentifikasi diri sebagai Muslim, Katolik, Protestan, Hindu, Buddha, atau Kong Hu Cu, di Kartu Tanda Penduduk mereka.

Oleh: Reuters

Setara dengan 6 Agama Resmi, Mahkamah Konstitusi Akui Aliran Kepercayaan Tradisional

Kelompok-kelompok Islam di Indonesia pada bulan Februari menghadiri demonstrasi yang meminta pemerintah untuk menahan Basuki Tjahaja Purnama—Gubernur Jakarta saat itu yang merupakan umat Kristen—dan meminta pengadilan untuk menjatuhinya hukuman atas penistaan agama. Dengan latar belakang meningkatnya intoleransi terhadap kelompok minoritas di negara dengan mayoritas penduduk Muslim terbesar di dunia tersebut, Mahkamah Konstitusi pada Selasa (7/11) mengatakan bahwa masyarakat Indonesia tidak diharuskan untuk mengidentifikasi agama mereka di KTP. (Foto: Reuters/Darren Whiteside)

JAKARTA: Mahkamah Konstitusi (MK) mengakui aliran kepercayaan di luar enam agama resmi yang diakui, yang merupakan langkah yang disambut oleh para aktivis sebagai sebuah “bab baru dalam kebebasan beragama”.

Bertentangan dengan meningkatnya intoleransi terhadap kelompok minoritas di negara dengan mayoritas penduduk Muslim terbesar di dunia tersebut, MK mengatakan bahwa masyarakat Indonesia tidak diharuskan untuk mengidentifikasi diri sebagai Muslim, Katolik, Protestan, Hindu, Buddha, atau Kong Hu Cu, di Kartu Tanda Penduduk (KTP) mereka.

Peraturan yang ditinjau oleh Reuters tersebut ditetapkan setelah pengajuan oleh para penganut aliran kepercayaan tradisional Indonesia.

Bonar Tigor Naipospos dari Institut Setara—sebuah kelompok yang memperjuangkan kerukunan beragama—mengatakan bahwa masyarakat Indonesia yang menolak untuk mengidentifikasi diri di KTP mereka sebagai salah satu penganut agama yang diakui oleh negara, dibatasi aksesnya untuk mendapatkan pendidikan, kesempatan bekerja, dan ditolak pernikahannya secara hukum.

MK merekomendasikan kategori ketujuh—“Penghayat Kepercayaan”—untuk diisi dalam kolom agama di KTP.

“Ini adalah sebuah bab baru dalam kebebasan beragama di Indonesia, baik untuk pemerintah maupun bagi penganut aliran kepercayaan,” ujar Naipospos. “Ini adalah pintu bagi pemerintah untuk mengakui hak-hak mereka.”

Juru bicara Presiden Joko Widodo tidak dapat dihubungi untuk dimintai komentar.

Konstitusi Indonesia mengatakan bahwa negara berdasarkan pada “Ketuhanan yang Maha Esa”, namun menjamin “setiap warga negara untuk mendapatkan kebebasan beragama dan beribadah”.

Namun begitu, undang-undang penistaan yang disahkan pada tahun 1965 hanya menetapkan enam agama yang akan dilindungi. Regulasi dan undang-undang selanjutnya secara efektif mengabadikan agama-agama tersebut sebagai agama yang diakui oleh negara.

 

Setara dengan 6 Agama Resmi, Mahkamah Konstitusi Akui Aliran Kepercayaan Tradisional
1 Comment

1 Comment

  1. Pingback: Akui Aliran Kepercayaan, Indonesia Toreh Catatan Manis bagi Kerukunan Beragama - Mata Mata Politik

Beri Tanggapan!

To Top