feminisme di arab saudi
Timur Tengah

Soal Hak Perempuan, Arab Saudi Dulu dan Sekarang Sama Saja

Berita Internasional >> Soal Hak Perempuan, Arab Saudi Dulu dan Sekarang Sama Saja

Perselisihan dengan Kanada mengenai aktivis perempuan telah menimbulkan pertentangan dari para feminis Arab Saudi dan sekutunya di seluruh dunia terhadap pemerintah paling misoginis di dunia ini. Walau pemimpin de facto mereka saat ini, Mohammed bin Salman berusaha untuk terlihat lebih moderat, untuk urusan hak perempuan, bisa dibilang belum ada perubahan.

Baca Juga: Opini: Memahami Sengketa Arab Saudi-Kanada

Oleh: Akbar Shahid Ahmed (Huffington Post)

Pada tahun 2013, ketika Hala Al-Dosari memberi tahu ayahnya bahwa ia berencana untuk bergabung dengan protes terbesar terhadap larangan perempuan mengemudi di Arab Saudi, ayahnya menyuruhnya untuk menggunakan mobil orang lain—dia terlalu tua untuk mengambil mobil mereka di kantor polisi jika ia tertangkap.

Dia setuju, tetapi memberitahu ayahnya bahwa ayahnya mungkin harus datang ke kantor polisi untuk menandatangani formulir pembebasannya. Dia menduga ayahnya akan mengasihaninya. “Tentu saja aku akan datang,” katanya sambil menggerutu.

Lima tahun kemudian, Arab Saudi masih menggunakan aparat pemerintah untuk menegakkan misoginisme, lebih keras daripada rezim lain yang diakui secara internasional. Larangan mengemudi sudah tidak ada, tetapi undang-undang yang mewajibkan lebih dari 5 juta wanita Arab Saudi dewasa untuk mendapat izin dari wali laki-laki mereka sebelum melakukan hampir semua kegiatan masih tetap ada.

Dan dalam beberapa bulan terakhir ini pihak berwenang telah memenjarakan beberapa penasihat persamaan gender kerajaan. Dalam jeda dari puluhan tahun penindasan yang lebih tenang, pemerintah Arab Saudi melakukan penangkapan besar-besaran di luar negeri dan di dalam negara itu, di mana para aktivis perempuan dilabeli sebagai pengkhianat.

Sejak hari Minggu (12/8), pihaknya telah berselisih dengan Kanada, salah satu mitra Barat kerajaan tersebut, atas kritik Kanada terhadap penindakan kerasnya terhadap perempuan.

Perselisihan yang belum pernah terjadi sebelumnya ini adalah sebuah pilihan, analis dan mantan pejabat Amerika Serikat (AS) yang berpengalaman mengenai pengambilan keputusan pemerintah Arab Saudi mengatakan. Tampaknya idealis—tetapi Al-Dosari memahami logikanya.

Seksisme kerajaan dan label otoritarianisme berjalan bersamaan. Salah satunya tidak dapat berjalan tanpa yang lain. Dan sebagai penguasa kuasi negara, Putra Mahkota Muhammad bin Salman, mengindikasikan bahwa ia sedang memusatkan kekuasaan, termasuk dengan mengekspresikan nasionalisme Arab Saudi dalam bentuk yang tangguh dan maskulin. Masuk akal jika ia menegaskan pemisahan gender—dan menargetkan wanita yang meragukan janji-janji reformasinya.

“Untuk mempertahankan status quo, dibutuhkan sistem hierarki seperti ini,” katanya. Struktur itu memperlakukan kepala keluarga—yang selalu seorang laki-laki, bahkan dalam situasi, misalnya, anak laki-laki dengan seorang ibu yang janda, atau saudara laki-laki dengan saudara perempuannya yang sudah dewasa—yang bertanggung jawab untuk berurusan dengan negara otokratik, yang dipercayakan untuk memastikan bahwa orang-orang di dalam rumah tangga mengikuti aturan baik yang terkodifikasi maupun yang implisit.

Baca Juga: Duta Besar Kanada Diusir dari Arab Saudi Setelah Desak Pembebasan Aktivis

“Jika setiap orang memiliki hak yang sama, jika pria dan wanita dapat melakukan hal yang persis sama, akan sulit untuk membenarkan seseorang memiliki hak yang lebih istimewa,” Al-Dosari, seorang sarjana dan aktivis yang sekarang tinggal di AS, menambahkan. Dia dan yang lainnya yang mendukung kesetaraan mengatakan bahwa tuntutan-tuntutannya itu tidak subversif; mereka hanya berusaha membantu orang-orang Arab Saudi dengan lebih baik.

Tapi kekhawatiran mereka yang berkuasa akan perubahan adalah alasan utama mengapa sistem perwalian laki-laki dan pembatasan lain pada perempuan tidak akan dihapuskan. Bahkan ketika pangeran mengangkat struktur lain yang secara historis dianggap suci di Arab Saudi oleh ulama ultra konservatif yang dekat dengan keluarga kerajaan.

Pangeran senang untuk mengakhiri larangan, misalnya, larangan pergi ke bioskop. Argumennya, yang dikumandangkan oleh para penggemarnya di Barat, yaitu yang menghambat Arab Saudi adalah hubungannya dengan suatu jenis Islam tertentu, bukan batas pada kebebasan pribadi—jadi siapa yang membutuhkan hak penuh mereka, terutama yang tidak pernah dimiliki perempuan?

Salah satu visinya tentang masa depan kerajaan itu adalah untuk memberikan kebebasan untuk perempuan sampai ke batas tertentu yang akan bermanfaat untuk tujuannya dalam memperluas ekonomi Arab Saudi selain minyak.

Dan hal itu akan membuat tidak adanya polisi agama yang terkenal lancang dengan memberikan cara baru kepada pejabat pemerintah untuk menyerang informasi pribadi warga, menyita properti mereka dan menjebak mereka di luar jangkauan kerabat, pengacara atau bahkan teman-teman dekat mereka.

Seorang wanita Arab Saudi merekam dan menunjukkan dukungannya ke Samar Almogren (kiri), yang sedang mengendarai mobilnya melalui jalan-jalan di ibukota Arab Saudi Riyadh untuk pertama kalinya tepat setelah tengah malam, 24 Juni 2018, ketika undang-undang yang mengizinkan wanita untuk mengemudi mulai berlaku. (Foto: Getty Images/Fayez Nureldine)

Perempuan Arab Saudi telah berjuang untuk mendapatkan kesetaraan selama puluhan tahun. Mereka yang telah memimpin gerakan feminis di negara itu, mengeraskan suara mereka dan berhubungan dengan pendukung dari luar negeri untuk menciptakan tekanan yang memaksa pangeran untuk mencabut larangan mengemudi, kebanyakan memiliki keluarga yang juga mendukung gerakan mereka, kata Al-Dosari.

Baca Juga: Arab Saudi Usir Duta Besar Kanada, Amerika Tidak Mau Ikut Campur

Ayahnya, katanya, berpikiran terbuka karena pendidikannya. Dia juga menunjukkan latar belakang progresif Aziza al-Yousef, seorang akademisi yang ditangkap pada bulan Mei. Ada juga Samar Badawi, salah satu dari dua aktivis yang penangkapannya pada bulan Juli dikomentari oleh Kanada.

Dia dulu menikah dengan seorang pengacara hak asasi manusia dan memiliki saudara laki-laki yang secara terbuka mempromosikan kesetaraan gender. (Keduanya sekarang berada di penjara Arab Saudi.)

Bagi perempuan lain, meminta izin untuk angkat suara akan menyebabkan pertengkaran atau bahkan benar-benar tidak mungkin terjadi karena pendapat keluarga atau ketakutan akan retribusi negara, aktivis tersebut mengatakan kepada HuffPost.

“Saya sangat menghormati dan menghargai para aktivis perempuan itu karena mereka merisikokan keamanan mereka,” katanya. “Tapi kemudian orang-orang melihat betapa tangguh dan seberapa bersemangat Anda.”

Orang luar yang mencoba untuk membantu para perempuan Arab Saudi mendapat kesempatan yang adil—bukan sebagai bagian dari konspirasi internasional seperti yang saat ini dicerca kerajaan itu, tetapi karena keyakinan moral mereka sendiri dan karena kekhawatiran mereka akan stabilitas masa depan kerajaan—melihat itu sebagai masalah utama.

Perlakuan yang sama di bawah hukum akan benar-benar transformatif, menurut Gina Abercrombie-Winstanley, seorang veteran Departemen Luar Negeri yang pada tahun 2002 menjadi wanita pertama yang mengepalai misi diplomatik di Arab Saudi.

Para komentator Arab Saudi ada benarnya saat mengatakan, seperti yang mereka lakukan saat berselisih dengan Kanada, bahwa kebencian terhadap wanita hampir tidak unik di kerajaan itu.

Namun di negara lain, ketika wanita mencari jalan keluar dari penyalahgunaan atau diskriminasi, “perbedaannya adalah mereka dapat memilih untuk melakukannya sendiri tanpa harus mendapat izin dari laki-laki,” kata Abercrombie-Winstanley, yang kemudian menjabat sebagai duta besar untuk Malta sebelum berhenti dari badan itu tahun lalu.

Di kerajaan tersebut, keadilan hampir tidak mungkin terjadi tanpa “laki-laki yang baik hati di suatu tempat,” tambahnya.

Pemerintah Barat yang berurusan erat dengan Arab Saudi kini sadar betapa mereka harus hati-hati dalam mengkalibrasi dukungan mereka untuk hak asasi manusia. “Intinya tidak memperburuk,” kata Abercrombie-Winstanley.

Tetapi mereka melihat kisah-kisah keberhasilan—saat para diplomat Amerika Serikat mengadakan pertemuan dengan sejumlah guru dan administrator dari seluruh negeri, yang sebagian besar adalah perempuan, yang bekerja di bidang pendidikan khusus dengan bantuan Amerika. Pencampuran laki-laki dan perempuan seperti itu akan dianggap ilegal di depan umum pada saat itu. “Semua orang pergi jam 2:30 pagi,” kata mantan duta besar itu.

Baca Juga: Uni Eropa Pertanyakan Penahanan Aktivis Perempuan oleh Arab Saudi

Hal terpentingnya adalah, perempuan-perempuan itu bertemu dengan orang-orang yang sebelumnya hanya mereka dengar saja dan belum pernah bertemu, menjalin hubungan dan membisikkan relasi yang mungkin akan mereka gunakan di masa depan untuk membantu para perempuan untuk mencapai tujuan bersama mereka yang berskala kecil—menjadi individu yang berdaya, bukan bagian dari unit keluarga yang tidak bebas dan dikungkung oleh negara.

Para kritikus asing yang mengkritik penindasan kerajaan telah berjuang untuk menuntut perubahan selama bertahun-tahun. Kadang-kadang hanya fakta tentang identitas mereka akan membuat komentar mereka mencolok dan menyoroti bagaimana seksis-nya negara Arab Saudi, seperti Menteri Luar Negeri Kanada Chrystia Freeland dan mantan Menteri Luar Negeri Swedia Margot Wallström.

Mereka paling vokal ketika mereka mengakui gerakan Arab Saudi, menunjukkan bahwa mereka tidak menyebarkan model asing tetapi dasar rasa hormat dan martabat.

Untuk tujuan itu, kadang-kadang seseorang harus blak-blakan; bahkan ketika para pemimpin Arab Saudi yang baru menandakan ketidaksukaannya terhadap kritik publik, tuntutan pribadi—pada isu-isu mulai dari hak asasi manusia hingga perang yang didukung Barat di Yaman—tidak banyak menunjukkan keberhasilan.

“Saat kami berbicara, kami secara terbuka menjangkau masyarakat sipil dan warga negara, kami menunjukkan kepada mereka apa yang kita perjuangkan. … Kami peduli dengan orang-orang di Arab Saudi dan kami merasakan penderitaan mereka dan kami berharap mereka dapat mengekspresikan diri mereka,” kata Marietje Schaake, seorang anggota parlemen Belanda yang berpengaruh di Parlemen Eropa yang mendukung dukungan resmi Uni Eropa untuk sikap Kanada.

(Pada hari Sabtu (11/8), Uni Eropa mengatakan pihaknya telah menghubungi Arab Saudi untuk mencari informasi tentang tahanan yang dikomentari Kanada dan untuk menekankan pentingnya pembelaan hak asasi manusia.)

Untuk perempuan Arab Saudi yang mengingat bagaimana situasi berkembang, perhatian publik mungkin memberanikan mereka untuk mengambil risiko yang memicu kemarahan nasional (dan kemarahan laki-laki). Atau, setidaknya menyoroti kontrasnya pesan kemajuan Arab Saudi yang telah menyebar ke seluruh dunia dan menunjukkan adanya beberapa batasan untuk kepemimpinan itu.

“Negara belum menciptakan kemajuan yang signifikan dengan mengumpulkan para pemimpin bisnis dan media,” kata Al-Dosari, mengacu pada operasi penangkapan musim gugur lalu yang mendapat pertentangan dari Barat. Saat pihak berwenang mempertimbangkan larangan untuk masa depan, “akan ada perubahan jika wanita yang memiliki pandangan yang sama dikumpulkan.”

 

Keterangan foto utama: Putra Mahkota Arab Saudi Mohammad bin Salman bertemu dengan Presiden AS Donald Trump di Gedung Putih pada 20 Maret. (Foto: Reuters/Jonathan Ernst)

Soal Hak Perempuan, Arab Saudi Dulu dan Sekarang Sama Saja

BERLANGGANAN

Click to comment

Beri Tanggapan!

To Top