Sudah Minta Maaf, Sukmawati Tidak Perlu Dipidana
Titik Balik

Sudah Minta Maaf, Sukmawati Tidak Perlu Dipidana

Sukmawati Sukarnoputri bicara dengan wartawan. (Foto: Viva/Lilis Khalisotussurur)
Home » Titik Balik » Sudah Minta Maaf, Sukmawati Tidak Perlu Dipidana

Salah satu pihak yang berpendapat bahwa kasus Sukmawati seharusnya tidak diperpanjang adalah ketua MUI KH Maruf Amin, yang menyerukan untuk menerima permohonan maaf dan tidak perlu dipidana usai melakukan pertemuan tertutup dengan Sukmawati.

    Baca juga: Nistakan Agama, Sukmawati Sukarnoputri Harus Dipidana

Puisi Sukmawati Soekarnoputri yang berjudul Ibu Indonesia sedang ramai diperdebatkan lantaran dianggap menistakan agama Islam. Puisi tersebut ia bacakan Kamis (29/3) di acara 29 Tahun Anne Avantie Berkarya di Indonesia Fashion Week 2018. Meski telah menyampaikan permohonan maaf, kasus Sukmawati masih banyak diperbicangkan di sosial media. Sementara beberapa pihak masih mencoba membawa kasus tersebut ke meja pengadilan, beberapa yang lain telah setuju agar Sukmawati tidak perlu dipidana.

Salah satu pihak yang berpendapat bahwa kasus Sukmawati seharusnya tidak perlu dipidana adalah ketua MUI KH Maruf Amin. Kamis (5/4) beliau menyampaikan ajakan untuk menerima permohonan maaf dan tidak melanjutkan perdebatan usai melakukan pertemuan tertutup dengan Sukmawati di kantor MUI, Jakarta, “(Sukmawati) sudah mengakui kesalahannya, tidak mengulang lagi. Jadi sebaiknya tidak perlu diteruskan daripada membuang energi, menimbulkan kegaduhan,” seperti yang dilansir dari www.bbc.com.

Pada kesempatan yang sama, Maruf Amin juga menyinggung upaya pengadilan dimana Sukmawati dilaporkan atas tuduhan penistaan agama. “Kalau bisa menghentikan upaya di pengadilan, Bareskrim. Dan kita kembali membangun keutuhan bangsa dan negara,” kata Maruf Amin. Menurutnya kontroversi puisi “Ibu Indonesia” sejatinya tidak perlu diteruskan karena hanya akan membuang energi dan menimbulkan kegaduhan.

Selain menyarankan agar aduan terhadap Sukmawati dihentikan, Maruf Amin juga menyerukan kepada kalangan yang berencana untuk melakukan aksi pada hari Jumat (6/4) agar membatalkan niat mereka. “Saya meminta sebaiknya (tidak unjuk rasa) karena dia sudah minta maaf, sudah mengakui kesalahannya, tidak mengulang lagi. Jadi sebaiknya tidak perlu diteruskan daripada membuang energi, menimbulkan kegaduhan,” kata Maruf kepada media.

Selain Maruf, pihak lain yang setuju agar pengaduan kepada Sukmawati dihentikan ialah Hendardi yang merupakan Ketua Setara Institute. Dalam sebuah pernyataan tertulis pada hari Rabu (4/4), dikutip dari idntimes.com, Hendardi menjelaskan “Menyampaikan puisi itu bisa saja menjadi argumen hukum bahwa puisi itu bukan lah bentuk penodaan agama, melainkan bentuk kebebasan berekspresi dan berpendapat setiap warga. Namun, karena rumusan delik penodaan agama yang absurd tolak ukurnya, maka pihak lain yang tidak sependapat kemudian mempersoalkannya dengan dalil penodaan agama.”

Diutarakan Hendardi, kata “azan” dan “cadar” yang ada dalam muatan puisilah yang menjadi sumber kontroversi. Namun Hendardi sendiri berpendapat bahwa dalam puisi tersebut sebenarnya tidak ada substansi yang benar-benar bermasalah dari sisi SARA. “Puisi yang sangat verbalis itu merupakan ekspresi seni yang memiliki derajat kebenaran faktual memadai, karena justifikasi faktual nya sebenarnya memang ada,” jelasnya lebih lanjut.

    Baca juga: Ribuan Demonstran Tuntut agar Sukmawati Dipenjara

Lebih jauh lagi. Hendardi juga berpendapat bahwa kasus pelaporan Sukmawati dapat menjadi momentum untuk proses reformasi hukum penistaan agama dalam sistem hukum di Indonesia. “Perlu diingat oleh semua pihak bahwa due process of law tuduhan kasus-kasus penodaan agama, musti dilakukan secara bertahap, dengan peringatan dan teguran. Pilihan pemidanaan adalah opsi terakhir yang bisa ditempuh setelah proses klarifikasi itu dilakukan dan peringatan diabaikan,”

Senada dengan Hendardi, Ismail Hasan sebagai pengamat HAM dari SETARA Institute juga menjelaskan bahwa akar dari Pasal 156a yang saat ini digunakan beberapa pihak untuk melaporkan Sukmawati memiliki proses-proses nonyudisial seperti “diklarifikasi, diperingatkan, dan dibimbing.”

Oleh karenanya, Ismail menyarankan kepada publik agar membiarkan polisi bekerja secara profesional tanpa diiringi tekanan publik yang menguras energi. “Karena kalau ada tekanan massa, yang terjadi bukan fair trial tetapi seperti kasus lain seperti ini, trial by the mob,” terangnya.

Dari berbagai sumber yang telah disebutkan.

Keterangan foto utama: Sukmawati Sukarnoputri bicara dengan wartawan. (Foto: Viva/Lilis Khalisotussurur)

Sudah Minta Maaf, Sukmawati Tidak Perlu Dipidana

BERLANGGANAN

Click to comment

Beri Tanggapan!

To Top