Hukuman Cambuk di Aceh
Berita Politik Indonesia

Tak Akan Dihentikan, Hukuman Cambuk di Aceh Akan Dilakukan Tertutup

Home » Berita Politik Indonesia » Tak Akan Dihentikan, Hukuman Cambuk di Aceh Akan Dilakukan Tertutup

Dalam wawancara media, Gubernur Aceh, Irwandi Yusuf, mengatakan bahwa dia khawatir bahwa video hukuman cambuk di Aceh—yang beredar luas secara online—membuat provinsi ini tidak menarik bagi para investor. Solusi yang disarankan adalah untuk mengakhiri pencambukan yang diadakan di depan umum. Sebaliknya, pihak berwenang akan melakukan hukuman cambuk di dalam ruangan, jauh dari kamera. Awal bulan ini, Yusuf menandatangani proposal ini menjadi undang-undang.

Oleh: Kyle Knight (Asia Times)

Sudah hampir satu tahun sejak “Muhammad” yang berusia 20 tahun dan “Hanif” yang berusia 23 tahun digiring di depan kerumunan massa yang mencemooh di Banda Aceh, ibu kota Provinsi Aceh di Indonesia, dan dicambuk lebih dari 80 kali. Tuduhan kejahatan mereka? Hubungan sesama jenis. Para tetangga mereka telah menangkap mereka sedang bersama-sama, telanjang di sebuah apartemen beberapa bulan sebelumnya, dan membawa mereka ke polisi Syariah (hukum Islam) Aceh yang terkenal kejam.

di depan publik—yang pertama diberlakukan di Indonesia untuk perilaku sesama jenis—menimbulkan kemarahan internasional. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), kelompok hak asasi manusia, dan banyak pemimpin sektor swasta, mengkritik titik terendah yang jelas dari kampanye anti-LGBT yang didorong pemerintah ini, yang telah melanda Indonesia sejak awal tahun 2016. Pada Mei 2017, media-media berita di seluruh dunia menyiarkan cuplikan hukuman mengerikan terhadap kedua pria itu. Saya telah mengubah nama mereka untuk melindungi mereka dari penyalahgunaan.

Lebih dari 530 orang telah dicambuk di depan umum di Aceh sejak undang-undang pidana Islam provinsi itu diberlakukan pada Oktober 2015. Pihak berwenang telah mencambuk pria dan wanita atas “kejahatan” seperti perjudian, berciuman sebelum menikah, dan hubungan seks di luar nikah.

Beberapa bulan setelah pencambukan tahun 2017 yang dilakukan terhadap Muhammad dan Hanif secara luas terpublikasi, pihak berwenang Aceh jelas merasa tersinggung oleh kecaman internasional terhadap hukuman cambuk untuk laki-laki gay. Dalam wawancara media, Gubernur Aceh, Irwandi Yusuf, mengatakan bahwa dia khawatir bahwa video cambuk tersebut—yang beredar luas secara online—membuat provinsi ini tidak menarik bagi para investor. Solusi yang disarankan adalah untuk mengakhiri pencambukan yang diadakan di depan umum. Sebaliknya, pihak berwenang akan melakukan hukuman cambuk di dalam ruangan, jauh dari kamera. Awal bulan ini, Yusuf menandatangani proposal ini menjadi undang-undang.

Pada tahun 2014—selama masa jabatan pertama Yusuf sebagai Gubernur Aceh—saya mewawancarainya tentang pelarian mengerikannya dari tsunami pada tahun 2004, dan kemenangannya pada pemilu tahun 2007. Sebagai sorang mantan pemberontak yang bangga, Yusuf telah lama menentang hukum Syariah yang lebih ekstrem, dan ia menolak untuk menandatangani rancangan hukum Syariah pada tahun 2009 yang akan memungkinkan pihak berwenang untuk memenjarakan para pelaku zina.

Rencana Hukum Pidana Gay di Indonesia: Ketakutan di Antara Komunitas LGBT Terus Berlanjut

Seorang pria Indonesia, satu dari dua orang yang dicambuk di depan umum karena melakukan hubungan seksual sesama jenis, dihukum di Banda Aceh pada tanggal 23 Mei 2017. (Foto: Getty Images/AFP/Chaideer Mahyuddin)

Sekarang Yusuf—yang tahun lalu terpilih sebagai gubernur untuk kedua kalinya—tampaknya mencoba untuk menutupi sebuah pelanggaran terhadap hak-hak dasar, dengan menyembunyikannya dari pandangan publik. Pemerintah harus menghapus hukuman brutal ini dan undang-undang kejam yang mengizinkannya, tidak mencambuki orang-orang dalam bayang-bayang untuk mengamankan para investor.

Sementara itu, Presiden Joko “Jokowi” Widodo—yang menyatakan bahwa Indonesia adalah lentera moderasi dan toleransi—telah gagal melindungi hak-hak minoritas yang terkepung di negara itu. Dia harus menjelaskan kepada Yusuf bahwa menyembunyikan pelanggaran tidak sama dengan mengakhirinya, bahwa kemarahan moral atas pencambukan publik bukanlah reaksi satu kali, dan bahwa Aceh terikat oleh konstitusi Indonesia dan komitmen hak asasi manusia internasional.

Mungkin pesan yang Yusuf dan Jokowi perlu dengar lagi adalah, bahwa dunia memperhatikan.

Dalam serangan terpisah pada tanggal 12 Maret dan 29 Maret, petugas keamanan dua kali menahan dua orang, dan menyerahkannya kepada polisi Syariah. Dalam serangan pertama, warga menargetkan sebuah salon rambut dan menahan seorang pria dan seorang wanita transgender yang bekerja di sana. Polisi Syariah mengklaim telah menemukan “bukti” dari perilaku sesama jenis, termasuk kondom dan “uang transaksi” dari wanita transgender tersebut.

Pada tanggal 29 Maret—tepat satu tahun sejak Muhammad dan Hanif ditangkap pada tahun 2017—petugas memaksa masuk ke sebuah rumah pribadi dan memanggil polisi Syariah, yang menangkap dua mahasiswa pria karena diduga melakukan hubungan seks. Polisi Syariah menyita kondom, telepon seluler, dan kasur sebagai bukti dugaan “kejahatan” mereka. Keempat tahanan tetap berada di tahanan polisi Syariah, sambil menunggu persidangan di pengadilan agama.

Pengalaman tahun lalu menunjukkan bahwa pergolakan global diperhatikan setelah fakta tersebut—bahkan dari para pejabat keras kepala yang menjunjung hukum yang kejam ini. Kali ini, jika pengadilan menghukum empat tahanan tersebut dengan cambukan, kita tidak akan melihatnya di televisi atau membacanya di surat kabar.

Sekarang adalah saatnya untuk kemarahan internasional.

Pandangan yang diungkapkan dalam artikel ini adalah milik penulis sendiri dan tidak mencerminkan kebijakan editorial Mata Mata Politik.

Keterangan foto utama: Seorang pria dihukum cambuk di Aceh. (Foto: AFP/Getty Images/Chaideer Mahyuddin)

Tak Akan Dihentikan, Hukuman Cambuk di Aceh Akan Dilakukan Tertutup

BERLANGGANAN

1 Comment

1 Comment

  1. Saipul Rohman

    April 30, 2018 at 4:22 pm

    Semoga aceh menjadi propinsi yang penuh keberkahan

Beri Tanggapan!

To Top