Polisi anti-teror berjaga-jaga menyusul ledakan bom oleh teroris di kantor polisi di Surabaya, Indonesia, 14 Mei 2018. (Foto: Reuters/Beawiharta)
Titik Harian

Tanggung Jawab Negara, Korban Serangan Teror Harus Diutamakan

Polisi anti-teror berjaga-jaga menyusul ledakan bom di kantor polisi di Surabaya, Indonesia, 14 Mei 2018. (Foto: Reuters/Beawiharta)
Home » Titik Harian » Tanggung Jawab Negara, Korban Serangan Teror Harus Diutamakan

Kompensasi harus bisa diberikan secara langsung terhadap korban serangan teror, tanpa harus menunggu proses peradilan yang mayoritas pelakunya meninggal dunia pada saat melakukan aksi teror. Menurut ICJR, korban terorisme mutlak mendapat jaminan negara, bahwa adanya terorisme dikarena gagalnya negara memberikan perlindungan bagi warganya.

    Baca juga: Teror Bertubi-tubi, Tanda Jokowi Lemah Tangani Keamanan Indonesia?

Oleh: Erasmus A. T. Napitupulu (ICJR)

Pada Minggu pagi 13 Mei 2018 terjadi ledakan Bom di Surabaya, berdasarkan keterangan terakhir dari Kepolisian, setidaknya ledakan terdapat di tiga tempat di Surabaya. Berdasarkan keterangan terakhir yang diberikan oleh kepolisian, terdapat korban serangan teror sedikitnya 4 orang tewas dan 33 lainnya luka-luka dalam kejadian ini. Korban tewas diduga diantaranya adalah pelaku bom bunuh diri.

ICJR menyampaikan duka mendalam terhadap korban serangan teror dan keluarga korban atas kejadian ini. ICJR meminta kepada Pemerintah khususnya Pemerintah Pusat dan Daerah serta Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban untuk segera menangani permasalahan ini, dan mengidentifikasi korban untuk mendapatkan hak-hak nya sebagai korban terorisme berupa pertolongan pertama bantuan medis langsung  yang harus ditanggung oleh pemerintah sesuai dengan Pasal 6 ayat (1) UU No 31 tahun 2014 tentang perlindungan Saksi dan Korban.

Namun ICJR menggaris bawahi bahwa masih ada permasalahan dalam pemenuhan hak korban serangan teror. Salah satunya adalah masalah pemberian kompensasi. Saat ini pengaturan mengenai hak korban serangan teror mendapatkan kompensasi diatur dalam Pasal 7 ayat (4) UU No 31 tahun 2014  jo Pasal 38 ayat (1) Perpu No 1 tahun 2002 tentang Pemberantas Tindak Pidana terorisme sebagaimana yang sudah ditetapkan berdasarkan UU No. 15 tahun 2003, dimana kompensasi hanya dapat diajukan dengan menyertakan amar putusan yang menyatakan korban berhak mendapatkan kompensasi.

Masalah muncul apabila pelaku meninggal dunia seperti yang saat ini terjadi di Surabaya, karena otomatis kasus tidak akan diproses sehingga korban tidak mendapatkan kompensasi yang harus berdasarkan putusan pengadilan. Kondisi ini akan mengakibatkan korban menjadi korban dua kali, korban kejahatan terorisme dan korban sistem dalam UU Perlindungan saksi dan korban serta UU Terorisme.

    Baca juga: Analisis: Serangan Mematikan, Tanda Perubahan Fenomena Terorisme di Indonesia?

Untuk itu, berdasarkan masukan awal dalam pembahasan RUU Terorisme, ICJR kembali mengingatkan Pemerintah dan DPR untuk lebih memfokuskan upaya revisi tersebut kepada penguatan hak korban terorisme. Salah satunya mengenai jaminan korban mendapat kompensasi tanpa melalui putusan pengadilan. Kompensasi harus bisa diberikan secara langsung terhadap korban terorisme, tanpa harus menunggu proses peradilan yang mayoritas pelakunya meninggal dunia pada saat melakukan aksi teror.

Korban terorisme mutlak mendapat jaminan negara, bahwa adanya terorisme dikarena gagalnya negara memberikan perlindungan bagi warganya. Sehingga ada atau tanpa adanya putusan pengadilan, setiap korban terorisme berhak mendapatkan kompensasi dari negara.

Untuk itu, ICJR meminta :

  1. Pemerintah segera memberikan bantuan medis dan psikososial langsung kepada korban ledakan bom di Surabaya, utamanya melalui LPSK dengan jaminana ditanggung oleh Negara.
  1. Menjamin korban mendapat kompensasi dari negara.
  2. Pemerintah dan DPR menjamin proses revisi UU Terorisme juga merombak ulang tentang hak korban atas kompensasi, bahwa korban berhak mendapatkan kompensasi tanpa melalui putusan pengadilan.

Erasmus A. T. Napitupulu adalah Direktur Program di Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), lembaga kajian independen yang memfokuskan diri pada reformasi sistem peradilan pidana dan hukum pada umumnya di Indonesia.

Pandangan yang diungkapkan dalam artikel ini adalah milik penulis sendiri dan tidak mencerminkan kebijakan editorial Mata Mata Politik.

Keterangan foto utama: Polisi anti-teror berjaga-jaga menyusul ledakan bom di kantor polisi di Surabaya, Indonesia, 14 Mei 2018. (Foto: Reuters/Beawiharta)

Tanggung Jawab Negara, Korban Serangan Teror Harus Diutamakan

BERLANGGANAN

Click to comment

Beri Tanggapan!

To Top