Disebut Menahan 1,300 Penduduk Desa, Kelompok Separatis Papua Sangkal Tuduhan Polisi
Berita Tentang Indonesia

Tentang Perwujudan Hak Asasi Manusia di Indonesia

Home » Berita Tentang Indonesia » Tentang Perwujudan Hak Asasi Manusia di Indonesia

Laporan Amnesty International mengungkapkan, ada 95 orang dibunuh secara ilegal oleh pasukan pengaman di Papua Barat. Tidak ada satupun dari pembunuhan ini yang diseret ke pengadilan. Padahal, saat Presiden Joko Widodo terpilih di tahun 2014, ada optimisme besar masalah hak asasi manusia di Indonesia akan membaik. 

Ditulis oleh Max Walden

Baca Juga: Kelompok HAM Kecam ‘Kebebasan untuk Membunuh’ Polisi Jakarta

Bulan Juli 2018, organisasi Amnesty International mengadakan konferensi pers besar untuk merilis laporan penelitian pertamanya tentang Indonesia sejak membuka kantor khusus di Jakarta, Indonesia. Perwakilan dari seluruh kanal media lokal dan Internasional, termasuk Newswires, Al Jazeera, ABC, dan The Australian, turut menghadiri dirilisnya laporan mengerikan berjudul “Jangan Repot-repot, Biarkan Saja Dia Mati: Membunuh dengan Kekebalan Hukum di Papua.”

Tidak seperti konferensi pers yang diadakan oleh organisasi pejuang hak asasi manusia (HAM) lokal lainnya, konferensi pers kali ini dilakukan dalam bahasa Indonesia dan Inggris di aula hotel bintang 4. Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid muncul di panggung berhias spanduk yang menyala, seolah-olah dia berada di acara gelar wicara televisi.

Laporan tersebut mendokumentasikan pembunuhan non-yudisial di Provinsi Papua dan Papua Barat yang selama ini bermasalah, yang mengandung kombinasi kekayaan mineral yang besar sekaligus kemiskinan dan gerakan separatis yang sudah menjadi katalisator dugaan pelanggaran HAM secara luas terhadap penduduk setempat.

Laporan itu mengklaim setidaknya 95 orang telah dibunuh secara ilegal oleh pasukan keamanan sejak tahun 2010. Usman mengatakan kepada para awak media yang berkumpul, kebanyakan kasus tidak terkait dengan kegiatan politik, yang bertentangan dengan klaim pemerintah bahwa kekerasan bertujuan untuk “memberantas gerakan separatis.”

Usman melanjutkan dengan mengatakan, tidak ada satupun pelaku yang kemudian diseret ke pengadilan sipil. “Akuntabilitas hukum sangat langka di Papua Barat, apabila dibandingkan dengan berbagai provinsi lainnya di Indonesia.”

Ketika Presiden Indonesia Joko “Jokowi” Widodo terpilih pada tahun 2014 dengan dukungan banyak organisasi masyarakat sipil, terdapat optimisme besar bahwa pelanggaran HAM di masa lalu, termasuk pembantaian lebih dari satu juta orang yang diduga berhaluan kiri pada tahun 1965-1966, akan ditangani.

Usman mengakui kemajuan awal di bawah pemerintahan Jokowi. Usman juga mengakui bahwa Jokowi merupakan satu-satunya presiden yang melakukan kunjungan rutin ke Papua Barat, setidaknya dua kali setahun. Selain itu, pembebasan beberapa tahanan politik dan pencabutan pembatasan media di Papua juga mendapat apresiasi tersendiri.

Namun, Usman juga mencatat bahwa penangkapan massal telah terjadi di Papua selama masa pemerintahan Jokowi, dan bahwa hingga saat ini “situasi akuntabilitas secara keseluruhan tetap tidak berubah.”

Dalam praktiknya, kebebasan media di Papua juga belum membaik. Pada awal tahun 2018, kepala BBC Australia di Indonesia, Rebecca Henschke, ditangkap dan diusir dari provinsi tersebut karena telah “menyinggung” militer. Tren yang lebih luas di Indonesia telah menunjukkan bahwa isu-isu HAM masih terpinggirkan di seluruh Nusantara di bawah pemerintahan Jokowi saat ini.

Para aktivis telah mendapati peningkatan kasus intoleransi beragama, persekusi anti-LGBT, dan baru-baru ini, pembunuhan di luar proses hukum, dengan para pelaku yang menikmati kekebalan hukum yang hampir mutlak. Menjelang penyelenggaraan Asian Games di Indonesia dengan Jakarta dan Palembang sebagai tuan rumah pada bulan Agustus 2018, polisi telah menembak mati 11 tersangka penjahat hanya dalam kurun 10 hari.

Larangan pemerintah pada tahun 2017 terhadap organisasi Hizbut Tahrir Indonesia, organisasi Islam ultra-konservatif yang para anggotanya telah dimobilisasi dalam sejumlah demonstrasi massa untuk meruntuhkan bekas sekutu Jokowi, mantan Gubernur Jakarta Basuki “Ahok” Tjahaja Purnama, telah memunculkan tuduhan dari sayap kanan agama bahwa Jokowi merupakan seorang pemimpin yang otoriter.

Baca Juga: Kelompok HAM Serukan Penyelidikan atas Penembakan Polisi Jakarta, Jelang Asian Games

Banyak aktivis HAM juga merasa kecewa dan prihatin dengan penindasan yang kian luas. Sejumlah orang telah dipenjara karena menghina presiden. Parlemen baru-baru ini mengesahkan undang-undang untuk menghukum siapa saja yang “tidak menghormati parlemen atau para anggotanya.”

Dalam lingkungan seperti ini, Amnesty International dapat berpotensi memainkan peran penting. Ketika BBC melaporkan hukuman terhadap seorang bocah berusia 18 tahun yang dianggap telah mengunggah meme yang menghina Jokowi di Facebook, misalnya, Amnesty International merupakan satu-satunya organisasi pejuang HAM yang menjadi rujukan.

Amnesty International membuka kantor pusat di Jakarta, Indonesia pada bulan Desember 2017, serta berjanji untuk berkampanye melawan hukuman mati dan penyebab lainnya. Organisasi tersebut kemudian mempekerjakan puluhan profesional muda yang melek internet.

Selain itu, Human Rights Watch bekerja dengan satu tim lokal: jurnalis terkenal Andreas Harsono, yang karyanya hingga saat ini sangat penting untuk liputan Internasional tentang HAM di Indonesia.

Terlepas dari fokus pemerintahan Jokowi dalam menangani urusan domestik, Indonesia masih sangat peduli dengan citra Internasionalnya. Tahun 2019 menandai awal periode Indonesia kembali menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB hingga tahun 2020.

Indonesia berharap dapat dilihat sebagai pemimpin regional dalam ASEAN, sekaligus sebagai negara demokrasi dan moderat yang berpenduduk mayoritas Muslim yang melindungi hak-hak warga minoritas.

Tawaran dukungan vokal Jakarta untuk membantu penyelesaian Myanmar menjadi demokrasi pluralistik yang sukses merupakan bukti ambisi ini. Demikian juga fasilitasi perundingan damai yang ditawarkan pemerintah Jokowi antara para ulama Islam dari Afghanistan dan Pakistan pada bulan Mei 2018.

Menjelang pemilihan presiden tahun 2019, HAM sepertinya tidak akan menjadi prioritas bagi Jokowi maupun para pesaingnya. Jokowi kemungkinan akan menggarisbawahi berbagai investasi besar di bidang infrastruktur regional, penurunan tingkat kemiskinan baru-baru ini ke angka-angka satu digit, hingga pengenalan bentuk dasar pelayanan kesehatan universal; seluruhnya merupakan pencapaian yang mulia.

Pada akhir Juli 2018, kabinet Jokowi mengumumkan sebuah “tim” yang seharusnya diberi tugas untuk mengatasi pelanggaran HAM di masa lalu, yang terdiri dari Kejaksaan Agung, Komisi Hak Asasi Manusia Nasional (Komnas HAM), Kepolisian Republik Indonesia, serta Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Tim tersebut akan dipimpin oleh Menteri Koordinator Politik dan Keamanan Wiranto, jenderal purnawirawan yang pernah didakwa oleh pengadilan PBB yang berbasis di Dili pada tahun 2003 atas kejahatan terhadap kemanusiaan selama jajak pendapat kemerdekaan Timor Leste pada tahun 1999.

Iktikad sebenarnya dari inisiatif semacam itu tentu saja dipertanyakan. Tim tersebut mungkin hanya sebuah gerakan tokenistik untuk sekali lagi mendapatkan dukungan masyarakat sipil bagi Jokowi pada Pemilu 2019.

Namun, Amnesty International, yang mampu melakukan advokasi di tingkat lokal maupun Internasional, dapat menjadi suara baru yang penting agar pihak berkuasa di Jakarta menjadi lebih bertanggung jawab.

Pandangan yang diungkapkan dalam artikel ini adalah milik penulis dan tidak selalu mencerminkan posisi editorial Mata Mata Politik.

 

Tentang Perwujudan Hak Asasi Manusia di Indonesia
Click to comment

Beri Tanggapan!

To Top