Titik Balik

Terdapat Pelanggaran, SBY Berhak Walk Out Saat Deklarasi Damai

Home » Titik Balik » Terdapat Pelanggaran, SBY Berhak Walk Out Saat Deklarasi Damai

Presiden ke-enam Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) kembali mencuri perhatian, kali ini saat deklarasi damai tanggal 23 September lalu, yang menandai dimulainya masa kampanye pemilihan umum 2019 nanti. Di acara itu, SBY melakukan walk out, karena merasa banyak pelanggaran kampanye terjadi. Tindakannya itu oleh banyak pihak dipahami dan dikatakan memang hak Ketua Umum Partai Demokrat tersebut.

Baca juga: Walk Out, SBY Berlebihan Tanggapi Deklarasi Damai

Oleh: Mata Mata Politik

Saat deklarasi damai pada Minggu (23/9) silam, terdapat peristiwa yang menarik banyak perhatian: Mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) Walk Out dari acara tersebut. Ia mengatakan bahwa terdapat banyak pelanggaran dari kubu Jokowi, sehingga ia memilih meninggalkan acara. Banyak pihak yang mendukung langkah SBY ini dan menyebutnya sebagai hak SBY.

Salah satunya adalah Ketua Kogasma Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), yang mengatakan bahwa SBY menggunakan haknya untuk meninggalkan acara lebih dulu karena menurutnya banyak hal yang tidak sesuai dengan agenda kampanye damai tersebut.

Putra pertama SBY ini menilai, acara kampanye damai tersebut tidak sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan KPU. Menurutnya, larangan tidak membawa atribut partai tidak dipatuhi sebagian peserta.

“Semua melihat bahwa banyak hal yang tidak sesuai dengan apa yang sudah dianjurkan dan juga sudah diatur, apa saja yang dibolehkan dan tidak diperbolehkan. Termasuk dilarang untuk menggunakan atribut partai, mengkampanyekan secara spesifik karena itu adalah kampanye damai,” ujarnya, dikutip dari Liputan6.com.

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon, pun ikut berkomentar. Ia mengatakan bahwa deklarasi kampanye damai telah dinodai oleh insiden dari kelompok-kelompok tertentu yang menggunakan atribut-atribut secara masif.

“SBY memang agak kecewa juga dengan sebuah peristiwa yang sebetulnya sangat baik untuk memulai proses pilpres dan pemilu damai,” ujarnya, dikutip dari Tribunnews.com.

Ketika ditanya mengenai Partai Demokrat yang tidak menandatangani deklarasi kampanye damai, Fadli Zon mengatakan,”itu hak ya saya kira, apa boleh buat memang ada satu insiden yang seharusnya kita harapkan tidak terjadi.”

Akibat peristiwa ini, Jaringan Relawan Prabowo-Sandi (Japras) meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) menindak tegas relawan pendukung Joko Widodo, yang disebut Pro-Jokowi (Projo) dan Golkar-Jokowi (Gojo) yang diduga telah melakukan provokasi saat acara deklarasi kampanye damai tersebut.

Baca juga: Pemerintahan SBY Dituduh Lakukan Pencurian Kleptokratis Terbesar dalam Sejarah Indonesia

“Mereka telah melakukan provokasi terhadap rombongan Ketum Partai Demokrat dan Ketum PAN, sehingga membuat tidak nyaman lagi untuk melanjutkan karnaval tersebut,” ujar Dewan Pimpinan Nasional Japras Yahdil Abdi Harahap, dikutip dari cnnindonesia.com.

Yahdil juga mendukung tindakan yang dilakukan SBY dan rombongan untuk tidak melanjutkan deklarasi damai tersebut, mengingat acara yang tidak kondusif.

Ia juga mendesak KPU dan Bawaslu untuk bertindak tegas terhadap kejadian yang menimpa SBY dan rombongannya, karena tindakan yang dilakukan Projo dan Gojo bertentangan dengan aturan kampanye damai yang dibuat KPU. Menurutnya, tindakan tersebut juga berbanding terbalik dengan yang dilakukan para pendukung Prabowo-Sandiaga yang tidak membawa atribut partai dan relawan yang tidak sesuai.

Keterangan foto utama: Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono melakukan walk out karena merasa ada pelanggaran kampanye. (Foto: AP)

Terdapat Pelanggaran, SBY Berhak Walk Out Saat Deklarasi Damai

BERLANGGANAN

Click to comment

Beri Tanggapan!

To Top