Tokoh agama dan ulama Indonesia, Bachtiar Nasir.
Berita Tentang Indonesia

Tokoh Islam yang Diwaspadai: Peran Bachtiar Nasir dalam Perpolitikan Indonesia

Tokoh agama dan ulama Indonesia, Bachtiar Nasir. (Foto: Media Indonesia/Adam Dwi)
Home » Berita Tentang Indonesia » Tokoh Islam yang Diwaspadai: Peran Bachtiar Nasir dalam Perpolitikan Indonesia

Ulama Muslim Bachtiar Nasir dinilai telah mendorong populisme Islam yang unik dan kontroversial dalam perpolitikan di Indonesia. Untuk seseorang yang mampu—dan juga sangat bertanggung jawab—dalam mempersatukan opini publik untuk menyingkirkan seorang gubernur yang populer atas nama prinsip Islam, ia akan menjadi sekutu yang berharga.

Oleh: Luke Lischin (Asia Times)

Pada tanggal 2 Desember, alumni demonstrasi “Aksi 212” yang berkontribusi kepada turunnya mantan Gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, mengadakan pawai untuk memperingati peristiwa tersebut, di Monumen Nasional.

Salah satu yang hadir adalah Bachtiar Nasir, seorang pemimpin utama protes Islam yang menentang Basuki Tjahaja Purnama atas “penistaan agama,” karena telah mempertanyakan kebenaran sebuah ayat dalam Al-Qur’an yang mengatakan bahwa Muslim tidak boleh memilih pemimpin Non-Muslim. Basuki—yang beretnis China dan dikenal dengan nama panggilannya “Ahok”—saat ini dipenjara selama dua tahun karena ucapannya tersebut.

Dalam reuni yang diadakan pada bulan ini, Nasir menyampaikan harapannya bahwa alumni ini akan berkumpul setiap tahunnya, dan bersama-sama berupaya secara damai membangun negara yang lebih kuat, bersama dengan pemerintah dan masyarakat sipil. Dalam melakukan hal tersebut, Nasir menyampaikan permintaan publik terakhirnya tersebut dalam sebuah kampanye yang panjang, untuk mempromosikan populisme Islamnya sebagai kekuatan pendorong dalam perpolitikan arus utama.

Populisme Islam di Indonesia sulit dipahami karena banyaknya bentuk fenomena yang ada dan ketidakpercayaan organisasional terhadap partai-partai politik Islam, yang merupakan penyuara paling terlihat dan paling efektif dalam politik Islam.

Vedi Hadiz, seorang profesor di Universitas Melbourne Australia, mengatakan bahwa partai-partai Islam tidak memobilisasi para pendukung mereka melalui perlindungan politik, tapi menarik mereka dengan daya tarik ideasional dan gelombang kontroversi politik.

Protes kelompok-kelompok Islam yang disebut 'garis keras' melawan Gubernur Jakarta Basuki Purnama di Jakarta pada tanggal 21 Februari 2017.

Protes kelompok-kelompok Islam yang disebut ‘garis keras’ melawan Gubernur Jakarta Basuki Purnama di Jakarta pada tanggal 21 Februari 2017. (Foto: Antara Foto via Reuters/Wahyu Putro A)

Mengingat demonstrasi massal yang dramatis yang menjatuhkan Ahok, argumen yang menghasilkan kontroversi yang secara efektif mencapai tujuan politik, sangatlah menarik. Namun untuk lebih memahami bagaimana prosesnya bekerja, perlu memperhatikan Nasir sebagai salah satu ketua praktisi seni seperti ini di Indonesia.

Tidak seperti tokoh agama kontroversial lainnya—termasuk Habib Rizieq dari kelompok garis keras Front Pembela Islam (FPI)—Nasir cukup ‘bersih’ dari komentar kritis terkait tindakannya.

Walaupun ia lebih banyak dikenal di kalangan masyarakat Indonesia, ia kekurangan pendukung nasional yang kuat, di luar rekan-rekan aktivis dan kelompok agama yang relatif kecil. Meski begitu, bintang Nasir jelas terus meningkat.

Ia baru-baru ini semakin populer, meningkat dari posisinya sebagai ustad terkemuka yang memimpin Pesantren Ar-Rahman Qur’anic College, ditambah dengan banyaknya publikasi dan acara televisi yang populer, hingga menjadi Wakil Sekretaris badan ulama Muslim Indonesia, Majelis Ulama Indonesia (MUI).

MUI—yang didirikan di era Orde Baru di bawah kekuasaan Presiden Suharto untuk memberikan saran kepada komunitas Muslim terkait masalah-masalah terkini—telah mempertahankan pengaruhnya di era demokrasi, sebagai penghubung antara pemerintah sekuler dan komunitas Islam.

Nasir juga mendirikan Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF MUI), yang relatif baru di tengah masyarakat sipil Indonesia, yang memenangkan pengakuan nasional setelah ikut mengatur Aksi 411 dan Aksi 212, yang merupakan protes melawan Ahok.

Setelah “kesuksesan” protes anti-Ahok, Nasir memanfaatkan pengaruhnya dalam krisis Rohingya di Myanmar, untuk menciptakan kontroversi lainnya dengan melakukan lebih banyak demonstrasi di seluruh pulau Jawa, untuk mendukung kelompok minoritas Muslim yang tertindas tersebut, secara simbolis di komplek candi Buddha Borobudur yang terkenal di dunia, dan juga di Jakarta.

Para peserta protes berkumpul di dekat Kedutaan Besar Myanmar di Jakarta

Para peserta protes berkumpul di dekat Kedutaan Besar Myanmar di Jakarta untuk melakukan protes atas perlakuan pemerintah Myanmar terhadap Muslim Rohingya, pada tanggal 6 September 2017. (Foto: Reuters/Darren Whiteside)

Sebelum protes tersebut, GNPF MUI mengunggah daftar 230 organisasi di Facebook yang akan berpartisipasi dalam acara tersebut, yang menekankan kemampuan Nasir untuk mengumpulkan kelompok-kelompok Muslim yang berbeda, untuk bergabung di bawah satu naungan. Banyak terdapat organisasi yang mengaku kelompok advokasi syariah yang berasal dari daerah-daerah di Jawa Tengah dan Jawa Barat.

Sementara itu, kelompok seperti Laskar Umat Islam Surakarta, adalah organisasi anti-perilaku tercela, yang berasal dari kota Solo, dengan sejarah kekerasan tingkat rendah, termasuk menggerebek restoran-restoran lokal dan menyerang pelanggan serta pelayannya, karena menyediakan dan membeli alkohol, atau melanggar pembatasan negara pada jam-jam operasional.

Walau FPI cabang lokal juga berada dalam daftar tersebut, namun kelompok-kelompok yang terlibat dalam premanisme hanyalah sebagian kecil dari keseluruhan jumlah organisasi. Sebagian besar organisasi tersebut adalah kelompok pendukung moralitas publik yang menekan dan meminta pemerintah lokal untuk mengatur norma sosial, alih-alih melakukan kekerasan.

Forum Silaturahmi dan Komunikasi Antar Masjid (Fokisam), peserta protes lainnya, tidaklah asing dengan aktivitas politik, dimana mereka kerap melakukan demonstrasi dalam masalah-masalah dari kebijakan luar negeri Amerika, hingga dugaan kekerasan yang dilakukan oleh elit polisi anti-terorisme, atau yang dikenal sebagai Densus 88.

Kelompok-kelompok lainnya mewakili kepentingan yang lebih berbeda-beda, termasuk perserikatan profesional pedagang Muslim dan bahkan jurnalis.

Para peserta protes di Borobudur bukan sekadar “mabuk agama,” seperti yang diklaim oleh beberapa pengamat, namun mewakili kelompok koalisi yang tahu apa yang mereka lakukan, yang diatur di bawah payung GNPF Nasir.

Walau Nasir tidak bisa mengklaim bahwa hanya dirinya yang mengatur para demonstran di Borobudur atau Jakarta, namun sulit membayangkan bagaimana demonstrasi ini dapat bersatu tanpa kehadiran kepemimpinannya dan pembentukan koalisi.

Setelah mengubah nama GNPF MUI menjadi “GNPF Ulama” untuk membedakan kelompok tersebut dari MUI, Nasir menegaskan bahwa organisasinya bukanlah sebuah partai politik.

Namun ia memutuskan untuk masuk ke pertikaian politik ketika ia mendesak para pemberi suara untuk menolak partai politik yang mendukung UU Ormas Presiden Joko Widodo, yang melarang organisasi sipil yang dianggap bertentangan dengan ideologi sekuler negara. Undang-undang tersebut mendapatkan persetujuan hangat dari Ketua MUI.

Nasir menyerang Jokowi karena secara pelan-pelan mengubah Indonesia menjadi negara yang tidak Islamis, namun ketidaksetujuannya yang terbuka dengan Ketua MUI mungkin saja menunjukkan bahwa Nasir memposisikan dirinya untuk menjadi seorang tokoh penting yang dengan tegas tidak memihak pada tujuan mainstream dan ekstrem dalam spektrum politik.

Nasir adalah penceramah dan partisipan rutin dalam acara-acara dan forum yang digelar oleh berbagai organisasi Islam, termasuk Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama, sambil terus mempertahankan hubungan kerja dengan organisasi yang lebih ekstrem seperti FPI.

Tidak seperti pemimpin FPI Habib Rizieq—yang secara terang-terangan menolak politik demokratis—Nasir mendorong persatuan di antara kelompok sipil Islam. Ia juga sebelumnya menujukkan keinginan untuk bekerja secara selektif dengan Jokowi dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang dipimpin oleh mantan Presiden Megawati Sukarnoputri, dalam masalah-masalah tertentu.

Walaupun blak-blakan dalam pandangan yang tidak liberal—termasuk janji untuk menyerang kekayaan China sebagai target berikutnya—Nasir adalah seorang ideolog yang fleksibel, yang tertarik dalam meningkatkan hubungan antar kelompok Islam, sementara juga menjadi penengah dengan pihak di luar kelompoknya.

Presiden Indonesia Joko Widodo (tengah) berbicara di hadapan DPR RI pada hari kemerdekaan Indonesia di Jakarta, 16 Agustus 2017.

Presiden Indonesia Joko ‘Jokowi’ Widodo (tengah) berbicara di hadapan DPR RI pada hari kemerdekaan Indonesia di Jakarta, 16 Agustus 2017. (Foto: Reuters/Beawiharta)

Dengan membangun koalisi yang luas di antara para aktivis yang memiliki pemikiran serupa, dan memimpin mereka dalam melakukan protes, serta memposisikan dirinya sebagai penghubung dengan para pejabat pemerintah, Nasir membuktikan dirinya sebagai pemimpin yang efektif—walau kontroversial—baik di masyarakat sipil maupun di dalam politik.

Nasir telah menjauhkan diri dari pemerintahan Jokowi, dan meningkatkan dukungan tidak langsung terhadap oposisi politik yang dipimpin oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Gerindra yang dipimpin oleh calon kandidat kepresidenan Prabowo Subianto.

Nasir, tentunya, belum menetapkan dukungannya terhadap partai atau kelompok politik tertentu. Namun hal itu dapat berubah selama kampanye panas untuk pemilu legislatif dan kepresidenan pada tahun 2019.

Untuk seseorang yang mampu—dan juga sangat bertanggung jawab—dalam mengumpulkan opini publik untuk menyingkirkan seorang gubernur yang populer atas nama prinsip Islam, ia akan menjadi sekutu yang berharga.

Luke Lischin adalah seorang asisten akademisi di National War College yang berbasis di Amerika Serikat. Pandangan yang diungkapkan dalam artikel ini adalah milik penulis sendiri dan tidak mencerminkan kebijakan editorial Mata Mata Politik.

Keterangan foto utama: Tokoh agama dan ulama Indonesia, Bachtiar Nasir. (Foto: Media Indonesia/Adam Dwi)

Tokoh Islam yang Diwaspadai: Peran Bachtiar Nasir dalam Perpolitikan Indonesia
Click to comment

Beri Tanggapan!

To Top