Untuk Perangi Teror, Pengesahan RUU Anti-Terorisme Harus Diutamakan
Titik Balik

Untuk Perangi Teror, Pengesahan RUU Anti-Terorisme Harus Diutamakan

Seorang polisi anti-teror Indonesia berjaga-jaga di lokasi ledakan. (Foto: Getty Images)
Home » Titik Balik » Untuk Perangi Teror, Pengesahan RUU Anti-Terorisme Harus Diutamakan

Dengan kian maraknya serangan terorisme di Indonesia, tidak ada alasan untuk menunda pengesahan RUU Anti-terorisme. Hal ini pun turut di suarakan oleh berbagai pihak, yang merasa bahwa pemerintah pada khususnya harus mencegah dan menindak tegas setiap aksi terorisme.

    Baca juga: Desakan Pengesahan RUU Terorisme Pasca-Serangan Bom di Indonesia

Salah satu yang gencar mendukung pengesahan RUU Anti-terorisme adalah anggota Komisi III DPR Masinton Pasaribu, yang merasa diperlukannya instrumen untuk menjamin keamanan dan hak hidup setiap warga negara. Menurutnya, tindakan terorisme adalah sebuah kejahatan luar biasa.

“Terorisme adalah kejahatan terhadap kemanusiaan. Ia bukan saja menjadi ancaman nyata bagi keamanan nasional kita, terorisme adalah ancaman bagi demokrasi dan hak asasi manusia,” ujar Masinton, seperti yang dikutip dari Rilis.id.

Maka dari itu, menurutnya penanganan terorisme pun tidak boleh dilakukan dengan biasa-biasa saja

“Pengesahan RUU Anti-Terorisme perlu segera dipercepat sebagai perkakas negara untuk melindungi kepentingan nasional dari aksi terorisme,” ujar Masinton.

Selain Masinton, Persatuan Gereja Indonesia (PGI) juga turut menuntut Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk mempercepat pembahasan dan pengesahan RUU Terorisme.

“Wakil-wakil rakyat kita perlu serius memerhatikan UU Anti-terorisme sebagai upaya agar kepolisian bisa ambil tindakan sebelum kejadian. Selama ini polisi tidak bisa mengambil langkah sebelum kejadian. Kami mendorong bahkan menuntut segera diselesaikan,” kata Wakil Sekretaris PGI Romo Agustinus Ulahayanan dalam konferensi pers di Jakarta, pada Minggu (13/5), seperti yang dikutip dari Metrotvnews.com.
Kepala Humas PGI Jeirry Sumampow seperti yang dilansir dari Metrotvnews.com, mengapresiasi kerja kepolisian dalam memberantas kekerasan dan tindak terorisme. Namun, ia mengatakan bahwa hukuman yang selama ini diberikan ternyata tidak memberikan efek jera bagi para pelaku serta gerakan yang ada di dalamnya, sehingga dibutuhkan UU Anti-terorisme untuk mencegah dan membasmi kegiatan terlarang tersebut.

    Baca juga: Bom Bunuh Diri Serang Surabaya, Jokowi: ‘Tidak Ada Kompromi dengan Para Teroris’

“Saat ini sedang dibahas UU Anti-terorisme, kami harap segera diselesaikan sebagai payung hukum untuk membasmi. Tindakan ini sudah dilakukan secara terstruktur dan terencana, karena kalau belum ada payung hukum, maka belum bisa ditindak,” ujar Jeirry.

Presiden Joko Widodo pun mengatakan bahwa jika RUU Anti-Terorisme itu belum selesai pada bulan Juni mendatang, maka Presiden Jokowi akan mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu).

Dilansir dari Kompas.com, terdapat tujuh pasal yang masih menjadi perdebatan antara pemerintah, DPR, dan masyarakat sipil terkait revisi RUU Anti-Terorisme tersebut. Tujuh pasal tersebut terkait dengan definisi terorisme, pelibatan TNI, penyadapan, penebaran kebencian, pasal “Guantanamo,” pencabutan kewarganegaraan, dan perpanjangan masa penahanan.

Dari berbagai sumber yang telah disebutkan.

Keterangan foto utama: Seorang polisi anti-teror Indonesia berjaga-jaga di lokasi ledakan. (Foto: Getty Images)

Untuk Perangi Teror, Pengesahan RUU Anti-Terorisme Harus Diutamakan

BERLANGGANAN

Click to comment

Beri Tanggapan!

To Top