Wan Azizah
Asia

Wakil Perdana Menteri Malaysia Dr Wan Azizah Jadi Harapan Baru Perempuan

Presiden Parti Keadlian Rakyat, Wan Azizah Wan Ismail, pada saat kampanye di Kuala Lumpur, Malaysia pada 6 Mei 2018. (Foto: EPA-EFE)
Berita Internasional >> Wakil Perdana Menteri Malaysia Dr Wan Azizah Jadi Harapan Baru Perempuan

Wakil PM Bidang Pengembangan Wanita dan Keluarga Malaysia yang baru diangkat Datuk Seri Wan Azizah Wan Ismail belum dilantik, tetapi sudah banyak wanita yang mengatakan bahwa mereka berharap dia akan berjuang untuk mereka. Karena perempuan telah disisihkan dalam pengambilan keputusan negara di Malaysia, mereka terus menghadapi ketidaksetaraan institusional. 

BACA JUGA: PERDANA MENTERI MALAYSIA MAHATHIR MOHAMAD UMUMKAN KABINET BARU

Oleh: S. Indramalar (Star2.com)

Hampir satu hari setelah pengumuman hasil GE14 (Pemilu Malaysia ke-14), petisi online untuk Perdana Menteri yang baru terpilih mulai beredar, yang menuntut agar partai yang berkuasa harus menepati janjinya untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam pemerintahan.

Petisi tersebut menyerukan agar Perdana Menteri memiliki setidaknya 30 persen perwakilan perempuan di kabinetnya. Dalam beberapa hari, petisi itu telah mengumpulkan 6.000 tanda tangan, dan diserahkan kepada Sekretaris Jenderal Pakatan Harapan, Datuk Saifuddin Abdullah, serta pemimpinnya, Zuraida Kamaruddin.

Petisi ini diprakarsai oleh segelintir masyarakat perempuan yang ingin melihat perubahan dalam cara pemerintah menangani pandangan dan kekhawatiran mereka.

“Sejak (Tun Dr) Fatimah Hashim diangkat sebagai menteri wanita pertama 49 tahun yang lalu, kami belum memiliki lebih dari tiga wanita yang ditunjuk sebagai menteri penuh dalam pemerintahan,” kata Juana Jaafar, satu dari tujuh wanita yang menulis petisi tersebut.

“Ini memiliki implikasi negatif yang besar bagi Malaysia, di mana perempuan sering ditinggalkan dalam pengambilan keputusan di berbagai sektor. Sebagai contoh, perempuan terlalu lama ditinggalkan dalam pengambilan keputusan dalam kaitannya dengan hukum keluarga Muslim. Akibatnya, wanita Muslim terus menghadapi ketidaksetaraan institusional dalam hal hak mereka untuk bercerai dan pemeliharaan.”

Yang lainnya yang menandatangani adalah Jac SM Kee, Angela M. Kuga Thas, Rozana Isa, Rusaslina Idrus, Tan Beng Hui, dan Thilaga Sulathireh.

FOTO: Karena perempuan telah disisihkan dalam pengambilan keputusan, mereka terus menghadapi ketidaksetaraan institusional, kata Juana. (Foto: Filepic)

Pemerintahan yang baru perlahan-lahan mulai terbentuk, dan perempuan ingin suara mereka didengar dan dimasukkan dalam pembentukannya.

Wakil Perdana Menteri Malaysia dan Menteri Pengembangan Wanita dan Keluarga yang baru diangkat Datuk Seri Wan Azizah Wan Ismail belum dilantik, tetapi sudah ada antrean panjang wanita yang ingin bertemu dengannya atau yang mengatakan bahwa mereka berharap dia akan berjuang untuk mereka.

“Terlalu banyak pemerintahan yang datang dan pergi tanpa mewujudkan janji ini kepada perempuan di Malaysia,” kata Kee, seorang aktivis dan peneliti dari Asosiasi Komunikasi Progresif. “Seruan untuk minimal 30 persen menteri perempuan sangat penting karena pembentukan kabinet sedang terjadi sekarang.”

Petisi itu disertai daftar seluruh 20 anggota parlemen perempuan Pakatan Harapan yang dipilih, bersama dengan kualifikasi akademik mereka.

“Ini untuk menghilangkan anggapan bahwa kandidat perempuan kurang memenuhi syarat daripada rekan-rekan pria mereka,” kata Thilaga. “Sayangnya, kita semua terlalu akrab dengan stereotip, bias, dan perlawanan terhadap representasi dan kepemimpinan perempuan di semua ruang. Perempuan dianggap lebih rendah dan inferior.”

“Kami juga telah melihat ini ketika surat ini dipublikasikan… orang-orang berargumentasi bahwa penunjukan (kabinet) harus dilakukan berdasarkan prestasi. Argumen ini secara inheren bersifat seksis karena menganggap bahwa perempuan tidak mampu dan berkualitas. Perempuan harus membuktikan bahwa diri mereka memenuhi syarat dan terus-menerus ditempatkan di bawah pengawasan untuk mengakses berbagai hal atau peluang.”

Kee menambahkan: “Daftar itu sendiri tidak lengkap, tetapi itu menunjukkan bahwa Pakatan Harapan memiliki cukup kandidat untuk memenuhi kuota minimum 30 persen berdasarkan prestasi.”

Mereka menunjukkan bahwa masalah prestasi tidak relevan karena kali ini, banyak anggota parlemen laki-laki juga tidak memiliki pengalaman di kementerian.

“Itu tidak membuat mereka (pria) kurang memenuhi syarat. Tetapi dengan wakil perempuan yang terpilih, bias ini bekerja melawan mereka,” kata Kuga Thas. “Dan itu, berkali-kali di masa lalu, menghasilkan kesenjangan upah gender di sektor swasta. Ini adalah area lain yang dijanjikan oleh Pakatan Harapan.”

“Ya, kami tahu bahwa terdapat banyak wanita di layanan sipil, tapi berapa banyak dari mereka adalah jenderal direktur atau sekretaris jenderal?”

Dewan Organisasi Perempuan Nasional (NCWO) dan Kelompok Aksi Bersama untuk Kesetaraan Gender (JAG) juga mengirimkan surat kepada Dr Wan Azizah mengenai masalah ini.

Sekretaris Jenderal NCWO, Omna Sreeni-Ong mengatakan, “Kami menyerukan setidaknya 30 persen wanita di kabinet dan di semua komite pembuat keputusan—di tingkat federal, negara bagian, dan lokal. Malaysia adalah penandatangan Cedaw PBB (Konvensi tentang Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan) dan keputusan semacam itu akan sesuai dengan Konvensi tersebut.”

Keterangan foto utama: Presiden Parti Keadlian Rakyat, Wan Azizah Wan Ismail, pada saat kampanye di Kuala Lumpur, Malaysia pada 6 Mei 2018. (Foto: EPA-EFE)

Wakil Perdana Menteri Malaysia Dr Wan Azizah Jadi Harapan Baru Perempuan

BERLANGGANAN

Click to comment

Beri Tanggapan!

To Top