Susi Pudjiastuti
Berita Politik Indonesia

Walau Banyak Diprotes, Kenekatan Susi Pudjiastuti Pulihkan Perikanan Indonesia

Walau Banyak Diprotes, Kenekatan Susi Pudjiastuti Pulihkan Perikanan Indonesia

Susi Pudjiastuti telah berhasil memulihkan industri perikanan Indonesia, dan membuat produksinya meningkat drastis. Namun upayanya itu bukan tanpa hambatan. Diprotes rekan dan negara tetangga, menteri Susi tetap kukuh meledakkan kapal-kapal asing yang menurutnya melanggar peraturan.

Baca Juga: Di Tengah Berbagai Krisis, Perikanan Indonesia Bisa Jadi Cahaya dalam Kegelapan

Oleh: Ainur Rahmah (Asia Sentinel)

Keputusan Indonesia untuk meledakkan atau menjegal kapal-kapal penangkap ikan asing yang merambah perairannya—sejauh ini 488 kapal telah ditenggelamkan selama empat tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo—memiliki efek dramatis pada perikanan, membangkitkannya kembali dari stok yang sangat rendah, kata para pejabat.

Jokowi berkuasa dengan tujuan untuk menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia, sebagian dengan memajukan sektor kelautan dan perikanan. Negaranya memiliki garis pantai terpanjang kedua di dunia setelah Kanada, dengan 70 persen wilayahnya adalah samudera.

Segera setelah menjabat, ia menerapkan kebijakan untuk menangkap kapal asing yang memancing secara “Ilegal, Tidak Dilaporkan dan Tidak Diatur (IUU)”, menegakkan kedaulatan domestik dan menghalangi para perompak ikan. Sebanyak 5.000 kapal ikan ilegal berada di perairan Indonesia setiap harinya.

Tindakan ini telah membuahkan hasil yang sangat besar, menurut statistik pemerintah. Stok perikanan di laut Indonesia hampir dua kali lipat, dari 6,5 juta ton pada tahun 2016 menjadi 12,5 juta pada 2017. Kontribusi sektor perikanan terhadap produk domestik bruto, Rp245,48 triliun (US$16,4 miliar) pada tahun 2014, telah meningkat menjadi Rp349,4 triliun pada 2017.

Dari Januari hingga Juni 2018, volume ekspor perikanan Indonesia meningkat 7,21 persen menjadi 510.050 ton dan nilai ekspor tumbuh 12,88 persen menjadi 2,27 miliar dolar AS, meningkatkan neraca perdagangan perikanan Indonesia ke puncak tabel ASEAN untuk pertama kalinya sejak Indonesia merdeka.

Pada tahun 2015, Jokowi membentuk satuan tugas pemusnahan pencurian ikan, yang dikenal sebagai Satgas 115, yang tugas utamanya termasuk menginvestigasi pelanggar, memverifikasi data, memperbaiki prosedur perizinan dan menghitung kerugian negara.

Orang yang mengendalikan kampanye ini adalah Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti, komandan Satgas 115. Sebagai pemimpin yang tangguh, Susi telah berulang kali memimpin upacara penenggelaman terhadap kapal-kapal ilegal tersebut, termasuk kapal-kapal dari China yang dituduh mencuri ikan di perairan Natuna, yang berada di luar garis batas Sembilan-Garis kontroversial China. Meskipun ada respon marah dari China, ia mengabaikan protes resmi pemerintah China kepada pemerintah Indonesia.

Data dari kementerian perikanan menunjukkan Vietnam telah kehilangan sebagian besar kapalnya, dengan 276 kapal ditenggelamkan, diikuti oleh Filipina dengan 90 kapal dan Thailand dengan 50 kapal. Kapal dari Malaysia, Thailand, Papua Nugini, dan ratusan kapal lain dari negara-negara tetangga telah ditenggelamkan dalam upacara yang diliput media, menyebabkan ketegangan dengan tetangga-tetangga Indonesia meningkat.

Meskipun demikian, Susi telah membela kebijakan tersebut, mengklaim bahwa stok ikan di laut Indonesia sekarang jadi berlimpah, dengan meningkatnya tangkapan ikan domestik dan secara konsisten meningkatkan ekspor.

“Pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) kami meningkat sejak kami memberantas penangkapan ikan ilegal dari tahun 2014 hingga sekarang,” kata Susi dalam konferensi pers yang meninjau empat tahun pemerintahan Jokowi di Jakarta pekan lalu. Menteri Susi, yang sebelumnya adalah pengusaha industri yang sukses, mengklaim bahwa produksi dan kualitas ikan yang dibudidayakan seperti ikan lele dan ikan bandeng juga meningkat.

Kemajuan sektor perikanan di Indonesia, katanya, tidak hanya didukung oleh tenggelamnya kapal asing tetapi juga kebijakan lain yang mendorong keberlanjutan, termasuk moratorium kapal asing yang menangkap ikan di perairan Indonesia, larangan memuat dan membongkar di tengah lautan, larangan penggunaan peralatan memancing yang merusak lingkungan, mempromosikan pengelolaan kelautan dan perikanan yang transparan dengan membuka akses ke publik, dan peraturan hak asasi manusia untuk melindungi nelayan dari kejahatan perdagangan dan perbudakan.

Pada pertengahan tahun lalu, di United Nations Our Ocean Conference (OOC), Indonesia menjadi negara pertama memperkenalkan Vessel Monitoring System (Sistem Pemantauan Kapal) yang bertujuan untuk memantau lokasi dan aktivitas armada penangkapan ikan komersialnya. Pada 30-31 Oktober, Indonesia berhasil menyelenggarakan OOC, dengan ratusan komitmen untuk memastikan lautan yang sehat.

“Jadi perikanan kami telah menuju perikanan berkelanjutan, kami benar,” kata Susi, yang pendidikannya berhenti di sekolah menengah pertama. “Itu cara yang tepat untuk mengelola ikan.”

Meskipun kemajuan signifikan telah dibuat, upaya Susi untuk memajukan sektor perikanan tidak berjalan tanpa hambatan. Awal tahun ini, perdebatan bermunculan antara Susi dan Menteri Koordinator Maritim Luhut Panjaitan mengenai kebijakannya menenggelamkan kapal penangkap ikan asing.

Luhut, yang didukung oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla, menuntut agar kebijakan meledakkan kapal segera dihentikan karena adanya protes dari negara-negara tetangga. Susi menolak untuk mengalah, mengatakan dia akan terus menenggelamkan kapal karena kebijakan tersebut sesuai dengan hukum yang berlaku yang memberi penyelidik perikanan atau ijin atasan untuk membakar atau menenggelamkan kapal berbendera asing berdasarkan bukti yang cukup.

“Jadi, jika ada yang keberatan atau merasa bahwa itu (kebijakan tenggelamnya kapal) tidak tepat, tentu saja, mereka harus membuat proposal kepada presiden untuk memerintahkan menteri untuk mengamendemen UU Perikanan,” kata Susi seperti dikutip dalam  Kompas.com di Januari.

Presiden Jokowi terus mendukung Susi, mengatakan bahwa kebijakan itu penting bagi penegakan hukum. Perdebatan itu telah menyebabkan upaya—yang sejauh ini tidak berhasil—untuk mengganti menteri Susi.

Ikan bukan makanan orang Indonesia

Meskipun stok ikan melimpah, tingkat konsumsi ikan oleh masyarakat Indonesia masih rendah. Data dari Kementerian Kelautan dan Perikanan menyatakan bahwa orang Indonesia hanya mengonsumsi sekitar 40 kilogram per kapita per tahun. Angka ini jauh lebih rendah daripada, misalnya, dua negara tetangga di Asia Tenggara, Singapura dan Malaysia, yang masing-masing memiliki 80 kilogram per kapita per tahun.

Baca Juga: Susi Pudjiastuti: Menteri yang ‘Sedikit Gila’ dan Tak Takut Tantang China

Kementerian mengklaim bahwa tingkat konsumsi ikan domestik telah meningkat dari tahun ke tahun tetapi masih jauh dari target 50,8 kilogram per kapita per tahun hingga akhir 2018. Susi dan pejabat pemerintah di berbagai daerah telah melakukan kampanye besar-besaran untuk membuat publik makan ikan.

Masalah besar dan memalukan lainnya adalah banyaknya sampah plastik di perairan Indonesia, yang diperparah sebagai masalah publik awal tahun ini ketika seorang penyelam Inggris, Rich Horner, merekam kondisi laut dekat Nusa Penida di pulau Bali yang menunjukkan laut yang penuh dengan sampah plastik. Video itu menjadi viral dan memicu badai komentar kritis dari warga lokal dan asing, atas upaya apa yang telah dilakukan pemerintah untuk mengatasi masalah ini.

Negara-negara ASEAN memiliki catatan memalukan tentang sampah plastik, dengan Indonesia sebagai produsen terbesar kedua dunia setelah China. Sebuah studi Universitas Georgia University menunjukkan 3,22 juta ton sampah plastik masuk ke lautan di sekitar Indonesia setiap tahun, yang sampai ke pantainya juga. Filipina menempati peringkat ketiga di dunia, diikuti oleh Vietnam. Empat sungai di Indonesia—Brantas, Solo, Serayu dan Progo—berada di peringkat 20 sungai yang paling tercemar di dunia.

April lalu, menurut ASEAN Post, Bandung, kota terbesar ketiga di Indonesia, memiliki konsentrasi sampah plastik “begitu banyak sehingga penduduk setempat di sana mengatakan itu menyerupai gunung es. Masalah sampah plastik menjadi sangat drastis sehingga tentara harus turut membantu.”

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengatakan plastik membentuk 14 persen limbah Indonesia, banyak yang rusak menjadi potongan kecil yang dimakan plankton dan biota laut, sesuai gilirannya memasuki rantai makanan.

Pemerintah, komunitas, pelajar, dan institusi lainnya semakin meningkatkan kegiatan mereka untuk membersihkan pantai, serta berkampanye untuk melawan pembuangan sampah ke laut. Pemerintah Indonesia telah berkomitmen untuk mengurangi limbah plastik pesisir sebesar 70 persen pada tahun 2025 pada konferensi COP 23 UNFCCC di Bonn, Jerman, pada akhir tahun 2017. Tujuan tersebut tampaknya masih jauh dari jangkauan.

Keterangan foto utama: Sejauh ini 488 kapal telah ditenggelamkan selama empat tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo di bawah komando Menteri Susi Pudjiastuti. (Foto: Asia Sentinel)

Walau Banyak Diprotes, Kenekatan Susi Pudjiastuti Pulihkan Perikanan Indonesia

BERLANGGANAN

Click to comment

Beri Tanggapan!

To Top