Apakah Indonesia dan Australia mempertimbangkan patroli bersama di Laut Cina Selatan?

Posted on November 4, 2016 at 3:14 am

Indonesia dan Australia bisa segera bergerak melakukan patroli bersama di Laut Cina Selatan, usul Menteri Pertahanan Indonesia, Ryamizard Ryacudu pada hari Jumat yang lalu.

Pada hari Jumat, setelah pertemuan dengan para menteri luar negeri dan pertahanan Australia, Ryamizard menyatakan ia telah mengusulkan agar kedua negara melakukan patroli bersama di Laut Cina Selatan bagian timur dalam waktu dekat untuk memastikan perairan yang lebih aman.

“Kami sudah menyarankan untuk Australia ada kemungkinan melakukan patroli bersama di bagian timur Laut Cina Selatan. Kami yakin bahwa kami akan segera membuat rencana tentang bagaimana untuk mewujudkan hal tersebut. Mereka kurang lebih telah setuju, ” ucapnya kepada wartawan menurut The Jakarta Post.

Beberapa spesifikasi telah diberikan sebagai dasar dari patroli ini, yang akan menjadi hal penting dalam menentukan signifikansi mereka. The Post mencatat bahwa menteri luar negeri dan pertahanan Australia tidak bersedia untuk berkomentar, seperti direktur kementerian luar negeri Indonesia untuk Asia-Pasifik dan Kemenlu Afrika, Desra Percaya.Desra berdiri untuk Menteri Luar Negeri Indonesia, Retno Marsudi yang tidak hadir setelah kepergian ayahnya yang meninggal.

Sebuah komentar juga muncul di samping beberapa pernyataan jelas lain oleh Ryamizard yang juga memberikan lebih banyak pertanyaan daripada jawaban. Sebagai contoh, ia mengatakan bahwa Indonesia telah mengusulkan patroli yang sama dengan negara-negara ASEAN lainnya, seperti Vietnam dan Kamboja, dan bahwa Jakarta sudah “berkoordinasi dan berkomitmen secara teguh” dalam hal bagaimana mengamankan Laut Cina Selatan, dengan setidaknya sepertiga dari wilayah - sekitarnya Thailand, Malaysia dan Singapura - sudah diamankan.

Meskipun sudah ada pembicaraan di antara negara-negara Asia Tenggara tentang patroli di perairan sekitarnya, Kamboja akan menjadi pilihan yang ganjil dalam kasus Laut Cina Selatan yang diberikan penghalangan pada pertanyaan itu (Baca:”Kamboja: Sebuah Mediator Baru antara Cina dan ASEAN?”).

Hal ini juga tidak jelas apa, jika ada, ini berarti untuk pendekatan Laut Cina Selatan di Indonesia. Sementara Indonesia bukanlah penuntut secara resmi dalam sengketa Laut Cina Selatan, Jakarta merupakan pihak yang berkepentingan karena sembilan garis putus laut Cina tumpang tindih dengan zona ekonomi eksklusif (ZEE) di pulau yang kaya sumber daya, Kepulauan Natuna. Seperti yang saya sudah tulis sebelumnya, pendekatan Indonesia untuk masalah ini dapat digambarkan sebagai “keseimbangan yang halus,” di mana mereka telah berusaha untuk melibatkan para pemeran diplomatis dan menekankan kesucian lembaga regional dan hukum internasional (keunggulan lebih lembut) sementara juga mengejar berbagai keamanan, tindakan hukum dan ekonomi yang dirancang untuk melindungi kepentingannya sendiri (tepi yang lebih keras) (baca: “Kebijakan Laut Cina Selatan di Indonesia: Keseimbangan yang Halus”).

Tindakan tegas Cina di Laut Cina Selatan dalam beberapa tahun terakhir - termasuk penangkapan kapal Indonesia - telah membuat sulit bagi Indonesia untuk mempertahankan ‘keseimbangan yang halus,’ ini dan Jakarta telah berubah dengan mengkalibrasi ulang meskipun tidak meninggalkan sepenuhnya. Indonesia telah mempercepat dan mempublikasikan lebih dalam inisiatif pengimbangan yang sedang berjalan di tepi yang sulit meskipun keterlibatannya Cina di tepi yang halus tidak hanya bertahan tapi dipercepat, dengan Presiden Joko “Jokowi” Widodo melihat keselarasan antara tujuannya akan domestik ekonomi bagi Indonesia dan ambisi regional negara Cina.

Ini akan menarik untuk diamati jika sesuatu dari pengaturan ini datang dari antara Indonesia dan Australia dan, jika demikian, bagaimana hal itu mempengaruhi situasi Laut Cina Selatan lebih luas. Meskipun perkembangan seperti ini sering menjadi berita utama dan memang bisa dioperasionalkan, akan terwujud sebuah realitas yang susah dihilangkan seperti kemampuan berbagai pemeran diplomatis, kebijakan lama mereka, dan kepentingan lembaga-lembaga yang membuatnya.

Apakah Indonesia dan Australia mempertimbangkan patroli bersama di laut Cina Selatan?

Primadheka
February 15, 2019 at 2:22 pm
Jangan bawa Indonesia ke konflik seperti ini karena,dapat menimbulkan dampak negatif
Adian
August 1, 2018 at 4:02 pm
Setuju bung, lebih baik fokus pembangunan ekonomi drpda ikut skenario AS
M.Hasan
March 13, 2018 at 2:04 pm
SEBAIKNYA SIAPAPUN YG BERWENANG JANGAN BAWA BANGSA INDONESIA KE DALAM KONFLIK BERSENJATA DENGAN NEGARA TETANGGA/KAWASAN .KALO DENGAN ISRAEL BOLEH .KARENA RAKYAT DUKUNG.