Asingkan Diri dan Tak Diakui, Pesona Benny Wenda di Papua Barat Memudar?
Pemimpin Papua Barat yang mengasingkan diri Benny Wenda, dalam kunjungan ke Pacific Media Centre Selandia Baru di Universitas Teknologi Auckland pada tahun 2013. (Foto: PMC/Del Abcede)
Berita Internasional > Asingkan Diri dan Tak Diakui, Pesona Benny Wenda di Papua Barat Memudar?
Benny Wenda telah menjadi pembela sengit untuk perjuangan Papua Barat. Lalu, mengapa proklamasi kepresidenannya disambut dengan skeptisisme yang mencolok di Papua Barat?
Pada Desember 2020, Benny Wenda memberi tahu Majalah TIME, “Saya sedang menjalankan misi. Saya akan menyelesaikan misi saya dan kemudian saya akan beristirahat.”
Wenda, seorang aktivis kemerdekaan Papua, dinyatakan sebagai presiden Pemerintahan Sementara Papua Barat dalam pernyataan yang dikeluarkan oleh Gerakan Pembebasan Bersatu untuk Papua Barat (ULMWP) pada 1 Desember. Wenda diangkat sebagai presiden di pengasingan oleh sebuah kongres rahasia, pada peringatan deklarasi kemerdekaan Papua Barat pada 1961.
Benny Wenda telah menjadi pembela sengit untuk perjuangan Papua Barat, tulis Leon Langdon di The Diplomat. Dia dipenjara di Indonesia atas tuduhan terkait dengan aktivitasnya dalam mengejar kemerdekaan Papua Barat, tetapi melarikan diri dari penjara pada 2002.
Dia dituduh menghasut serangan terhadap kantor polisi, tuduhan yang dia bantah. Dia diberikan suaka politik di Inggris pada 2003. Interpol mengeluarkan red notice untuk penangkapannya atas permintaan pemerintah Indonesia, tetapi itu dibatalkan pada 2012, dengan alasan bahwa hal itu bermotif politik.
Pada 2020, protes Black Lives Matter yang meluas mengilhami kampanye “Papuan Lives Matter”, yang menampilkan Wenda berbicara dalam protes di Inggris. Tak diragukan lagi, dia adalah pembela yang gigih dan tak henti-hentinya untuk rakyatnya, lanjut Leon Langdon.
Lalu, mengapa proklamasi kepresidenannya disambut dengan skeptisisme yang mencolok di Papua Barat?
Benny Wenda (tengah) dinobatkan sebagai presiden sementara untuk ‘calon pemerintahan’ Papua Barat. (Foto: Oxford Mail)
Fraksi militer Organisasi Papua Merdeka (OPM), TPNPB, dan Komite Nasional Papua Barat (KNPB), telah menolak kepresidenan Wenda dan pemerintahan sementara yang telah dicanangkan di Inggris.
Sebby Sambon, juru bicara TPNPB, mencantumkan banyak alasan mengapa klaim Wenda sebagai presiden tidak sah. Fakta bahwa orang Papua Barat tidak bersuara, bahwa Wenda berada di luar wilayah revolusi, dan bahwa dia bukan lagi warga negara Indonesia, termasuk di antara alasan itu.
Sebby juga mengatakan, Wenda bekerja untuk kepentingan kapitalis, yaitu pemerintah Australia dan Amerika Serikat. Warpo Sampari Wetipo dari KNPB setuju dengan penolakan Sebby, mengatakan bahwa deklarasi tersebut dapat merusak persatuan orang Papua.
Daftar alasan-alasan yang diberikan oleh kedua faksi utama di di Papua Barat itu, menyoroti penghinaan mereka terhadap Wenda (yang pernah menjadi pemimpin spiritual mereka) dan pemutusan hubungan antara faksi-faksi yang pernah selaras, catat Leon Langdon.
ULMWP menjadi terkenal sebagai aktor politik utama di daerah, dan pada 2014 TPNPB dan KNPB berada di bawah payung ULMWP. Namun, karena kekerasan melanda wilayah itu sekali lagi, keduanya diasingkan oleh Wenda dan ULMWP.
Keanggotaan TPNPB dan KNPB cenderung lebih muda daripada ULMWP. Pemutusan generasi ini penting karena sejumlah alasan. Kekerasan di Papua Barat telah mengalami peningkatan yang signifikan dalam beberapa bulan dan tahun terakhir, di mana kantor hak asasi manusia PBB mengumumkan kekhawatirannya.
Sebagian besar kekerasan didorong oleh pembangunan Jalan Tol Trans-Papua. Infrastruktur besar ini merobek jantung Papua Barat, membahayakan hutan hujan yang vital, dan membawa kepentingan pertambangan dan agribisnis ke halaman belakang penduduk asli Papua Barat.
Pembangunan jalan tol tersebut telah disusul oleh peningkatan kekerasan, yang telah menyebabkan Indonesia mengerahkan pasukan dan senjata kimia di sepanjang apa yang disebut “jalan raya berdarah” Papua Barat.
Pada Desember 2018, sedikitnya 19 pekerja konstruksi tewas oleh anggota TPNPB saat bekerja di jalan tol tersebut. Jalan tol ini menjadi sumber perselisihan besar-besaran bagi orang-orang di Papua Barat, dan karena Wenda sudah lama tidak berada di negara ini sebelum pembangunannya dimulai, maka tidak heran jika orang sulit menghubungkan diri dengannya, Leon Langdon menekankan.
Pengumuman Wenda pada Desember 2020 membuat TPNPB mengklarifikasi bahwa mereka belum bekerja dengan Wenda sejak 2017, karena perbedaan prinsip mereka. Sebby Sambon mengkritik penerimaan Wenda atas penghargaan 2019 dari Dewan Kota Oxford atas karyanya, dengan mengatakan bahwa itu akan lebih baik diberikan kepada mereka yang berjuang di dalam negeri.
Wenda memiliki mandat sebagai seorang aktivis, tetapi waktunya untuk memimpin rakyatnya tampaknya telah berlalu. Ia dipandang sebagai sosok yang menebar ketidakpuasan dari jauh, yang hanya bisa berujung pada pembalasan lebih lanjut oleh TNI Angkatan Darat.
Deklarasi pemerintahan di pengasingan (dengan Wenda di pucuk pimpinan) berisiko mengasingkan orang Papua di lapangan. Selain itu, jika Wenda memiliki pengaruh, dengan negara lain, hal itu berisiko dirusak.
Wenda telah berbicara dengan pemerintah di seluruh dunia. Pada November 2020, ia berpidato di depan Komite Urusan Luar Negeri Belanda, yang menyebabkan Belanda menyerukan keterlibatan PBB di Papua Barat.
Deklarasi kepresidenannya telah menyebabkan reaksi keras di Papua Barat, sehingga negara lain mungkin tidak lagi memandangnya sebagai juru bicara yang sah dari rakyatnya. Kontribusi terbaik Wenda untuk kemerdekaan Papua Barat mungkin telah dirusak oleh keinginannya untuk memimpin rakyatnya, pungkas Leon Langdon.
Penerjemah dan editor: Aziza Larasati
Keterangan foto utama: Pemimpin Papua Barat yang mengasingkan diri Benny Wenda, dalam kunjungan ke Pacific Media Centre Selandia Baru di Universitas Teknologi Auckland pada tahun 2013. (Foto: PMC/Del Abcede)
Asingkan Diri dan Tak Diakui, Pesona Benny Wenda di Papua Barat Memudar?
