Papua merupakan harga mati bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Pemerintah Indonesia—khususnya Jokowi—harus secepatnya menangani kasus separatis di Papua. Dikhawatirkan isu separatis ini memiliki efek domino terhadap daerah lain yang mungkin memiliki isu yang sama dengan Papua. Sebagai bagian dari kedaulatan Indonesia, Papua tak boleh kita biarkan lepas.
Oleh: Toharu Suprayogo Tsalats (Mata Mata Politik)
Papua merupakan harga mati bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Papua secara hukum nasional dan internasional merupakan bagian dari Indonesia, dan sudah sewajarnya (pemerintah Indonesia) melakukan segala cara untuk mempertahankan Papua.
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud Md berpendapat bahwa pemerintah memeliki kewenangan untuk melakukan tindakan tegas terhadap kasus yang terjadi di Papua. Akan tetapi, tindakan persuasif juga perlu dilakukan dalam rangka proses pendekatan antara pemerintah dengan masyarakat papua.
Dalam masa pemerintahan Jokowi (2014-2019) telah banyak hal-hal yang dilakukan olehnya dalam rangka mendekatkan diri dengan masyarakat Papua. Dimulai dengan pembangunan infrastruktur dan lain sebagainya. Semua hal tersebut demi menunjukan terhadap masyarakat Papua bahwa pemerintah Indonesia tidak tutup mata dan telinga mengenai perkembangan dan isu-isu yang terjadi di Papua.
Presiden Indonesia Joko Widodo menari bersama para penari Papua selama kunjungannya ke Wamena pada 28 Oktober 2019. (Foto: AFP/Istana Kepresidenan)
Bahkan, pada awal pemerintahan Jokowi periode kedua (2019-2024), ia melakukan metode blusukan pertamanya di Papua. Jokowi menyadari mengenai isu yang terjadi di Papua dan ia pun menyadari mengenai metode pendekatan atau persuasif yang dianggap penting dalam menemukan solusi yang efektif dalam penyelesaian kasus yang terjadi di Papua.
Adapun hal-hal yang dikhawatirkan mengenai kasus yang terjadi di Papua, salah satunya adalah mengenai efek domino yang sangat mungkin untuk terjadi. Jika Papua lepas, Amien Rais berpendapat bahwa efek domino akan sangat mungkin terjadi di daerah lain yang memiliki isu yang sama dengan Papua, seperti contohnya Aceh. Pastinya, hal ini merupakan hal yang sangat tidak diinginkan untuk terjadi oleh pemerintahan Indonesia atau bahkan mayoritas masyarakat Indonesia.
Lalu bagaimana pendapat masyarakat Indonesia jika Papua lepas dari NKRI? Masyarakat Indonesia berpendapat bahwa Papua merupakan tanah yang kaya akan sumber daya alam. Jika Indonesia melepaskan tanah Papua, Indonesia akan kehilangan potensi sumber pemasukan negara. Banyak hal yang dapat dieksplorasi di tanah Papua. Dimulai dengan sumber daya alam yang melimpah dan juga potensi-pontensi tujuan wisata kelas dunia yang bisa menjadi sumber pemasukan negara yang besar.
Terlebih lagi, masyrakat Indonesia berpendapat bahwa jika Indonesia melepaskan Papua, hal ini telah menunjukkan terhadap dunia bahwa Indonesia tidak dapat menangani kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang terjadi di negaranya. Kasus yang serupa pernah terjadi di Timor Timur dan Indonesia melepaskan Timor Timur yang sekarang menjadi Timor Leste. Masyarakat Indonesia pun berharap bahwa kasus yang terjadi di Papua saat ini tidak berakhir serupa dengan kasus yang terjadi di Timor Timur (Timor Leste) di masa lalu.
Keterangan foto utama: Seorang pelajar Papua dengan wajah bergambar menghadiri protes di Jakarta, Indonesia, 22 Agustus 2019. (Foto: AFP Forum via NurPhoto/Andrew Gal)
