Fokus Hukum Maritim, Bukti Kekhawatiran Beijing di Laut China Selatan?

Sumber

Posted on March 12, 2021 at 8:02 am

Advertisements

Rencana China untuk lima tahun ke depan mencakup seruan untuk mengurangi risiko dan mempersiapkan pertempuran hukum atas sengketa maritimnya, South China Morning Post melaporkan, yang menurut para analis mencerminkan kekhawatiran yang kian meningkat atas Laut China Selatan.

Rencana tersebut (yang diajukan pada sesi legislatif tahunan yang sedang berlangsung di Beijing) juga menyerukan China untuk menyusun hukum maritim dasar, tugas yang diwariskan dari periode lima tahun sebelumnya.

“Kita harus mempelajari keadaan saat ini, mengurangi risiko, dan bersiap untuk pergulatan hukum,” menurut rencana hingga tahun 2025, dikutip dari South China Morning Post. “Kita harus dengan tegas membela kepentingan maritim nasional.”

itu adalah rencana lima tahun pertama China sejak menolak untuk mengambil bagian dalam gugatan hukum tahun 2016 yang diajukan oleh Filipina atas Laut China Selatan. Pengadilan Arbitrase Internasional (PCA) di Den Haag, Belanda, menolak klaim luas China di kawasan tersebut. Pengadilan menegaskan, China tidak memiliki dasar hukum, tetapi China menolak untuk menerima keputusan tersebut dan menyebutnya sebagai “lelucon”.

Pakar Hubungan Internasional Universitas Nanjing Zhu Feng menegaskan, meski rencana lima tahun yang baru tidak menyebutkan putusan itu, penggunaan bahasanya menunjukkan meningkatnya perasaan krisis di Laut China Selatan.

“China tidak ingin melihat kasus hukum lain tetapi kemungkinan besar akan ada, jadi saya pikir sejumlah persiapan sedang dilakukan,” tegas Zhu, dilansir dari South China Morning Post. “Jika Vietnam memulai arbitrase, sekarang ada peluang lebih besar bagi China untuk benar-benar mengambil bagian.”

China muncul dalam tujuan strategis Angkatan Laut, Korps Marinir, dan Penjaga Pantai Amerika Serikat tahun 2021. Foto menunjukkan armada kapal induk AS di Laut China Selatan. (Foto: EPA-EFE)

Klaim teritorial China atas hampir semua wilayah Laut China Selatan tumpang tindih dengan klaim Vietnam, Filipina, Malaysia, Brunei, dan Taiwan. Vietnam telah menjadi kritikus paling vokal atas klaim China di jalur air strategis tersebut. Berbagai laporan media menyebutkan Vietnam sedang mempertimbangkan untuk mengambil tindakan hukum terhadap China.

Kedua negara telah berjanji untuk menyelesaikan perselisihan mereka secara damai, tetapi ketegangan telah berkobar dalam beberapa tahun terakhir. Laporan pada Februari 2021 oleh Asia Maritime Transparency Initiative dari Centre for Strategic and International Studies menyebutkan, Vietnam telah membangun pertahanannya di Kepulauan Spratly untuk “memastikan dapat menyerang fasilitas China” di sana.

Wang Jiangyu, ahli hukum internasional di City University of Hong Kong, menyatakan bahwa menekankan pentingnya hukum maritim bukanlah hal baru bagi China.

“Namun, membahasnya dalam dokumen tingkat tinggi seperti itu menunjukkan banyak hal tentang meningkatnya kepercayaan China terhadap perlunya menggunakan hukum internasional.”

“Namun, China masih akan memutuskan apakah akan mengambil bagian dalam arbitrase berdasarkan kasus per kasus,” tandas Wang.

China mulai mendorong upaya membuat hukum maritim dasarnya sendiri setelah dua kekuatan regional yang bersengketa melakukannya, yakni Jepang pada 2007 dan Vietnam pada 2012.

Namun, Wang memperkirakan masih perlu waktu untuk memutuskan kerangka konseptual dan detail undang-undang tersebut. “Ada pertanyaan hukum besar tentang apa yang perlu tercakup. China telah meratifikasi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (UNCLOS). Jadi, tidak ada gunanya mengulang pasal-pasal dari itu dan sulit untuk secara terbuka bertentangan dengan konvensi.”

Zhu dari Universitas Nanjing menekankan, undang-undang itu rumit dan telah direncanakan sejak lama. “Jika China memasukkan klausul khusus tentang sengketa kedaulatan, itu akan membuat China lebih sulit untuk berkompromi.”

Menurut laporan South China Morning Post, usulan itu terjadi setelah China mengeluarkan undang-undang penjaga pantai baru pada Januari 2021, yang memungkinkan kapal penjaga pantai untuk menembaki kapal asing dan menghancurkan struktur yang dibangun di perairan yang disengketakan yang diklaim China sebagai miliknya.

“Undang-undang tersebut telah menjadi kontroversi, jadi menurut saya pribadi bukanlah hal yang buruk untuk lebih berhati-hati dengan undang-undang kali ini,” pungkas Zhu.

Penerjemah: Fadhila Eka Ratnasari

Editor: Aziza Larasati

Keterangan foto utama: China melakukan tahapan latihan rutin di Laut China Selatan. (Foto: AFP/Romeo Gacad)

Fokus Hukum Maritim, Bukti Kekhawatiran Beijing di Laut China Selatan?