Benny Wenda: Indonesia Gunakan Krisis COVID-19 untuk Militerisasi Papua

Sumber

Posted on October 27, 2020 at 12:10 pm

Pemimpin gerakan kemerdekaan Papua, Benny Wenda, pada Mei lalu menuntut “perhatian mendesak dari masyarakat internasional” atas klaim bahwa Indonesia telah memanfaatkan krisis COVID-19 untuk semakin memiliterisasi kawasan Papua.

Dalam pernyataan yang dikeluarkan pada Senin (11/5) malam, Benny Wenda, pemimpin Gerakan Persatuan Pembebasan Bersatu untuk Papua Barat, atau United Liberation Movement for West Papua (ULMWP), menuduh Indonesia telah menyiksa dan memenjarakan orang di Papua Barat selama pandemi. Ia juga mengungkapkan beberapa orang yang ditahan selama pemberontakan tahun lalu baru-baru ini tidak diberi makan selama seminggu.

Wenda menggambarkan perlakuan terhadap para tahanan politik, termasuk petinggi ULMWP Bazoka Logo, sebagai “pembunuhan politik dengan cara lain.”

Wenda mengatakan 30.000 tahanan Indonesia telah dibebaskan karena keadaan darurat untuk membatasi penyebaran virus. Namun, tidak ada orang Papua Barat yang ditawari penangguhan hukuman yang sama.

“Saya khawatir, dengan menyebarnya infeksi di penjara mereka, orang-orang Papua yang ditahan berisiko meninggal. Indonesia telah menjatuhi hukuman mati kepada mereka karena mengibarkan bendera Bintang Kejora dan menuntut hak mereka untuk menentukan nasib sendiri secara damai,” ujarnya, seperti yang dikutip Morning Star.

Papua Barat dianeksasi oleh Indonesia pada 1969 setelah referendum Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera), atau Act of Free Choice, di mana hanya 1.022 warga terpilih yang diizinkan untuk berpartisipasi dalam referendum. Lebih dari 500.000 orang diyakini telah tewas sejak pasukan militer Indonesia dikerahkan ke Papua tahun itu.

Wenda mengklaim perempuan dan anak-anak telah terusir dari tempat tinggal mereka dan terlantar sejak munculnya gerakan melawan organisasi pembela hak-hak Papua Barat di kota Sorong, di mana penatua “ditelanjangi, disiksa dan dihina di depan seluruh desa.”

“Sepertinya ini adalah upaya genosida lain oleh Indonesia untuk memusnahkan lawan penjajahannya,” ucap Wenda kepada Morning Star. Ia mendesak orang-orang untuk “tetap jaga diri, dan kami akan terus berjuang bersama untuk membebaskan diri dari situasi ini. Kemerdekaan kita akan datang.”

Belum lama ini, Benny Wenda juga mengutarakan klaim genosida saat seruan Gubernur Papua Barat agar penerbangan dan pergerakan pengiriman ditutup di tengah krisis COVID-19 ditolak Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.

Tito Karnavian bersikeras, satu-satunya langkah yang diperlukan di Papua Barat adalah “physical distancing, seperti membubarkan acara-acara yang mengumpulkan banyak orang.” Ia menolak arahan Gubernur Lukas Enembe meskipun adanya “ancaman nyata COVID-19 terhadap ratusan ribu penduduk di wilayah itu,” dilansir dari Morning Star.

“Kolonialisme Indonesia telah meninggalkan kita dengan sistem perawatan kesehatan yang lemah yang tidak banyak berpengaruh pada penduduk asli Papua Barat.”

“Jika virus corona tidak berhenti masuk, kelangsungan hidup kita berisiko.”

“Tindakan (Menteri Dalam Negeri) menunjukkan, negara Indonesia bermain secara sembrono dengan nyawa orang Papua Barat.”

Dia menyebutkan, semua wartawan internasional dan lembaga bantuan telah dilarang memasuki Papua Barat selama 57 tahun, tetapi migran Indonesia yang bisa membawa COVID-19 diizinkan untuk masuk.

“Kami hanya dapat menyimpulkan, niat Indonesia terhadap rakyat kami adalah genosidal,” ucap Benny Wenda, yang dikutip Morning Star.

Dia bersikeras semua transportasi non-esensial ke wilayah tersebut harus dihentikan atas alasan kemanusiaan, dan menuntut pembebasan segera semua tahanan politik Papua Barat.

Penerjemah: Nur Hidayati

Editor: Purnama Ayu Rizky

Keterangan foto utama: Ketua ULMWP Benny Wenda menyebutkan, pemerintah memanfaatkan COVID-19 untuk melakukan militerisasi di Papua. (Foto: RNZI/Koroi Hawkins)

Benny Wenda: Indonesia Gunakan Krisis COVID-19 untuk Militerisasi Papua