Kabinet baru Perdana Menteri Inggris Boris Johnson telah mengusulkan perombakan terhadap sistem imigrasi Inggris begitu masa transisi Brexit berakhir pada 31 Desember 2020. Mulai 2021, sistem imigrasi Inggris tidak akan lagi membedakan negara asal maupun mengistimewakan calon migran dari negara-negara Uni Eropa seperti dahulu. Dengan demikian, Brexit diprediksi akan membuat Inggris menjadi negara yang lebih beragam.
Kabinet baru Perdana Menteri Inggris Boris Johnson bertemu pada Jumat (14/1) setelah perombakan kabinet pertama sejak kemenangan Johnson dalam pemilihan yang menentukan pada 12 Desember 2019. Satu hal yang disepakati adalah merombak sistem imigrasi Inggris. Mulai 2021, pemerintah Inggris dilaporkan akan memberlakukan sistem berbasis poin gaya Australia yang tidak membedakan negara asal.
Meskipun rincian tentang skema tersebut belum dirilis hingga minggu ini, kantor perdana menteri Inggris menegaskan aturan itu akan bertujuan untuk membatasi jumlah imigran yang tiba di Inggris. Melakukan hal itu akan memenuhi salah satu janji inti yang dibuat oleh para pendukung Brexit selama referendum 2016 tentang keanggotaan Inggris di Uni Eropa.
“Perdana menteri menekankan, kita harus menunjukkan, Inggris terbuka dan menyambut bakat dari seluruh dunia. Namun, sistem baru akan mengakhiri ketergantungan pada impor tenaga kerja murah dan berketerampilan rendah, yang akan menurunkan jumlah migrasi secara keseluruhan,” tutur juru bicara kantor Johnson di Downing Street Nomor 10.
Menurut catatan Quartz, jumlah orang Eropa yang tiba di Inggris telah menurun tajam sejak pemungutan suara Brexit pada Juni 2016, sebagian karena ketidakpastian yang diciptakan Brexit bagi warga negara Uni Eropa. Sekarang setelah Inggris telah meninggalkan blok Eropa pada 31 Januari 2020, akan lebih sulit bagi orang Eropa untuk datang ke Inggris begitu masa transisi berakhir pada 31 Desember. Saat itu, orang Eropa tidak lagi memiliki hak otomatis untuk tinggal dan bekerja di Inggris.
Sebagai perbandingan, jumlah imigran dari seluruh dunia terus meningkat. Artinya, peraturan imigrasi yang baru dapat secara relatif meningkatkan keberagaman ras di Inggris.
Orang-orang bersorak dan melambaikan bendera Inggris Union Jack saat merayakan Hari Brexit, keluarnya Inggris dari Uni Eropa di London, Inggris, Jumat, 31 Januari 2020. (Foto: Reuters/Henry Nicholls)
Hal itu mungkin mengejutkan, mengingat masalah imigran non-kulit putih atau Muslim adalah pokok pembicaraan utama selama referendum Bexit. Perdana Menteri Inggris Boris Johnson menggunakan prospek sejumlah besar warga Turki yang datang sebagai taktik menakut-nakuti, menunjukkan bahwa masuknya Turki sebagai anggota Uni Eropa yang pada saat itu sudah mengalami kebuntuan akan berarti sekitar 80 juta orang di Turki akan dapat menetap di Inggris di bawah kebebasan berpindah antar negara anggota UE yang dijamin dalam blok.
Quartz melaporkan, pemerintah Inggris dari Partai Konservatif sebelumnya juga telah berjanji untuk mengurangi jumlah orang yang pindah ke Inggris. Namun, aturan Uni Eropa mempersulit upaya Partai Konservatif memberlakukan janjinya, mengingat banyak orang yang masuk ke Inggris telah dan saat ini merupakan menjadi orang Eropa.
Seandainya pemerintahan baru Perdana Menteri Inggris Boris Johnson berhasil mengendalikan tingkat imigrasi, mereka akan dapat mengurangi tenaga kerja. Tingkat gaji minimum yang diharapkan sebesar £ 25.600 atau US$33.400,5 untuk para migran, yang akan berlaku untuk warga negara Uni Eropa dan non-UE, dapat menimbulkan efek langsung bagi ekonomi yang lebih luas.
Menurut European Network Against Racism, masalah etnis dan ras minoritas selama ini kurang terwakili di semua lembaga Uni Eropa. Di Parlemen Eropa, meskipun pemilu 2019 menghadirkan peningkatan jumlah ras dan etnis minoritas yang disambut baik, Brexit sekarang membatalkan sebagian besar perolehan tersebut. Menurut analisis European Network Against Racism, Inggris memilih paling banyak anggota parlemen dari kulit berwarna, sementara jumlah anggota Parlemen Eropa dari ras dan etnis minoritas kini akan turun dari 5 persen menjadi 4 persen.
Di berbagai lembaga Uni Eropa lainnya juga, meskipun mereka tidak mengumpulkan data tentang keberagaman ras dari tenaga kerja mereka sehingga sulit untuk mengetahui sejauh mana masalah ini terjadi, buktinya anekdotal menunjukkan beberapa anggota staf dari latar belakang ras atau etnis minoritas seringkali berasal dari Inggris.
Dilansir dari Politico, petugas advokasi di European Network Against Racism Sarah Chander menuturkan, di Inggris terdapat “kenyamanan” dalam berbicara tentang isu ras dan etnis, hal yang tidak terjadi di banyak negara Eropa lainnya. Chander menghubungkan ini sebagian dengan gerakan “political blackness” di Inggris pada 1970-an ketika etnis minoritas berkumpul untuk memprotes rasisme dan memaksa percakapan tentang ras masuk ke arus utama. Sebagai tanggapan, Undang-Undang Race Relations Act disahkan di Inggris pada 1976 untuk mencegah diskriminasi atas dasar ras.
Setelah Brexit, bukan saja akan ada hilangnya tujuh anggota Parlemen Eropa dari non-kulit putih, tetapi juga ada juga risiko bahwa komitmen Eropa terhadap prinsip-prinsip kesetaraan dan keberagaman seperti kesetaraan pengumpulan data, tindakan positif, dan bahkan pengakuan rasisme sebagai masalah utama akan menurun.
Penerjemah: Fadhila Eka Ratnasari
Editor: Purnama Ayu Rizky
Keterangan foto utama: Seorang pengunjuk rasa memegang spanduk bertuliskan “Katakan Tidak untuk Rasisme—Pengungsi dan Migran Diterima—Hentikan Islamofobia” dalam sebuah aksi untuk Resham Khan dan Janeel Muhktar yang diserang dengan asam sulfat di London, Inggris, pada tanggal 5 Juli 2017. (Foto: Anadolu Agency/Ray Tang)
